SlideShare a Scribd company logo
1 of 14
Download to read offline
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata oposisi didefinisikan
dalam dua bidang yang berbeda. Pada dunia politik, arti kata oposisi
dimaknai sebagai 'partai penentang di dewan perwakilan dan
sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau
kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa'. Sementara dalam
bidang linguistik, arti kata oposisi dimaknai sebagai 'pertentangan
antara dua unsur bahasa untuk memperlihatkan perbedaan arti'.
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Oposisi, Koalisi & Reposisi
2
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Dari kedua arti kata oposisi menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia, arti kata oposisi dalam pemaknaan
linguistik nampaknya kurang akrab di telinga
masyarakat Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia
lebih sering mengaitkan arti kata oposisi dengan
dunia politik. Orang-orang pun masih sering
mendefinisikan arti kata oposisi sebagai sesuatu yang
berlawanan dengan arti kata koalisi. Padahal arti kata
oposisi bukanlah antonim dari arti kata koalisi.
LESTARI MOERDIJAT
3
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata
koalisi adalah 'kerja sama antara beberapa partai untuk
memperoleh kelebihan suara dalam parlemen'. Arti kata
koalisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini
memang lebih cenderung ke dalam dunia politik. Sebuah
partai politik tidak akan mampu mengusung calon
presiden dan calon wakil presiden tanpa berkoalisi. Hal ini
disebabkan karena umumnya jumlah suara pemilih dalam
suatu partai politik tidak akan cukup untuk memenuhi
batas minimum suara yang diperlukan dalam mengusung
pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
LESTARI MOERDIJAT
4
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Berdasarkan definisi tersebut, partai politik dalam
pemerintahan seakan terbagi dalam dua kubu. Kalau tidak
menjadi partai koalisi berarti menjadi partai oposisi. Hal ini lah
yang menyebabkan kebanyakan orang berpikir jika arti kata
koalisi dan arti kata oposisi merupakan dua kata yang saling
berlawanan. Kenyataannya, koalisi bukanlah antonim dari
oposisi. Arti kata koalisi bersinonim dengan kata aliansi,
asosiasi dan federasi yang memiliki makna 'bergabung'.
Sedangkan arti kata oposisi bersinonim dengan kata
antagonisme dan antitesis yang bermakna 'bertentangan'.
Seperti yang kita tahu, bergabung dan bertentangan
bukanlah dua kata yang dapat diantonimkan.
LESTARI MOERDIJAT
5
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Sementara itu, arti kata reposisi dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia dimaknai sebagai penempatan kembali ke posisi
semula, penataan kembali posisi yang ada, serta penempatan ke
posisi yang berbeda atau baru. Dalam dunia politik, arti kata
reposisi lebih mengarah pada penataan kembali posisi orang-
orang yang duduk dalam kursi pemerintahan. Pada bulan
November tahun 2015 lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo
melakukan reposisi pada kabinetnya atau yang lebih dikenal
dengan istilah reshuffle kabinet. Reposisi ini sangat wajar
dilakukan dalam sebuah pemerintahan karena Presiden memiliki
hak prerogatif untuk menentukan menteri-menteri yang akan
membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan.
LESTARI MOERDIJAT
6
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Kehadiran partai oposisi dalam pemerintahan
merupakan hal yang sangat penting, utamanya
untuk negara dengan sistem pemerintahan
demokratis. Sesuai dengan quotes 'Power tends to
corrupt, and absolute power corrupt absolutely' dari
Lord Acton, sebuah pemerintahan yang absolut
diyakini akan melahirkan keburukan yang absolut
pula. Karena hal itulah, pemerintah membutuhkan
kelompok oposisi untuk menjaga supaya
pemerintahannya tidak absolut dan berimbang.
LESTARI MOERDIJAT
7
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Seiring dengan perkembangan
sistem pemerintahan di dunia,
oposisi akhirnya muncul dalam
beberapa varian konseptual. Saat
ini setidaknya ada empat konsep
oposisi yang pernah berkembang
di berbagai dunia.
LESTARI MOERDIJAT
8
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Konsep oposisi yang pertama adalah oposisi seremonial. Menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia, seremonial dimaknai sebagai
sesuatu yang bersikap upacara atau seremoni. Tetapi apabila kita
maknai lebih jauh, seremoni dapat diartikan sebagai sesuatu yang
bersifat resmi dan formal. Berdasarkan definisi tersebut, oposisi
seremonial dapat diartikan sebagai konsep 'oposisi tipu-tipu' atau
oposisi yang dibentuk hanya untuk formalitas saja. Oposisi
seremonial sengaja dibentuk oleh pemerintah yang berkuasa supaya
rakyat melihat sistem pemerintahan yang ada seakan-akan
seimbang. Padahal, segala hal yang ada pada oposisi seremonial
telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah berkuasa. Orang-orang
yang berada dalam oposisi, kedudukan, fungsi, hingga keputusan-
keputusan yang diberikan telah ditentukan oleh penguasa.
LESTARI MOERDIJAT
9
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Konsep oposisi seperti ini mungkin akan berhasil
mendukung pemerintah di awal-awal masa
pemerintahan, namun konsep ini justru dapat
menjatuhkan pemerintah ketika rakyat mulai
sadar jika selama ini mereka dibodohi. Rakyat
yang jengah dan rindu akan perubahan akan
memuncak hingga akhirnya membentuk gerakan
oposisi non-formal untuk menggulingkan
pemerintahan yang berkuasa saat itu.
LESTARI MOERDIJAT
10
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Kedua, oposisi destruktif oportunis adalah konsep oposisi yang
selalu berusaha untuk merusak citra pemerintahan melalui cara
apapun. Segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan
selalu dikritik dan dicari kesalahannya, bahkan ketika kebijakan
tersebut sesungguhnya baik untuk rakyat. Kelemahan-
kelemahan pemerintah yang disorot dalam konsep oposisi
destruktif-oportunis ini diharapkan dapat merusak kewibawaan
penguasa sehingga golongan oposisi dapat melakukan kudeta
secara mudah. Tujuan dari golongan oposisi destruktif
oportunis ini adalah untuk menjatuhkan penguasa secepat
mungkin sehingga mereka dapat mengambil alih pemerintah.
LESTARI MOERDIJAT
11
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Ketiga, oposisi fundamental ideologis
merupakan konsep oposisi yang tidak jauh
berbeda dengan oposisi kedua, yakni oposisi
destruktif oportunis. Kedua konsep oposisi ini
sama-sama menginginkan kejatuhan penguasa
supaya dapat digantikan oleh penguasa yang lain.
Satu hal yang membuat kedua konsep oposisi ini
berbeda adalah adanya unsur ideologi yang
dibawa dalam oposisi fundamental ideologis.
LESTARI MOERDIJAT
12
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Konsep oposisi fundamental ideologis merupakan
konsep oposisi yang tidak sekadar menginginkan
adanya penggantian penguasa, namun sampai ke
tataran ideologis. Mereka menganggap jika dasar
negara yang dianut selama ini tidak tepat, sehingga
ingin mengganti dengan dasar negara yang mereka
anggap lebih baik. Kaum oposisi fundamental ideologis
ini tergerak menjadi oposisi karena dorongan faham.
Entah itu bersandar pada religi, sosialisme, komunisme,
nasionalisme, pluralisme dan lain lain.
LESTARI MOERDIJAT
13
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Keempat, Kelompok oposisi konstruktif demokratis dapat
disebut sebagai konsep oposisi yang paling baik
dibandingkan tiga konsep oposisi sebelumnya. Konsep
oposisi konstruktif demokratis terbentuk sebagai bentuk
perjuangan golongan oposisi untuk kepentingan masyarakat
umum. Jika tiga konsep oposisi sebelumnya justru
berpotensi mengacaukan tatanan yang ada karena hanya
akan menggantikan otoritarian lama dengan otoritarian
yang baru, maka oposisi konstruktif demokratis berfungsi
untuk menciptakan keseimbangan yang sesungguhnya.
LESTARI MOERDIJAT
14
Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com
Konsep oposisi konstruktif demokratis akan melakukan
kritik kepada pemerintah jika kebijakan pemerintah dinilai
merupakan rakyat. Kelompok oposisi ini juga tetap mampu
melihat sisi positif yang telah dicapai oleh pemerintah
sehingga rakyat dapat menilai pemerintahan secara
seimbang. Kelompok oposisi konstruktif demokratif
tidak pernah berniat untuk menggulingkan kekuasaan yang
ada untuk digantikan dengan kekuasaan tertentu. Kelompok
oposisi ini hanya akan bertindak ekstrem jika tingkah
pemerintahan yang berkuasa sudah keterlaluan dan kebijakan-
kebijakan yang merugikan rakyat tidak dapat dicegah lagi.
LESTARI MOERDIJAT

More Related Content

What's hot

Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negaraBab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negaraSyaiful Ahdan
 
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukum
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukumImplementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukum
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukumnatal kristiono
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenMochammad Ridwan
 
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde BaruMasa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde BaruKiki Evi Wahyuliana
 
Kata pengantar, abstrak dan daftar isi
Kata pengantar, abstrak dan daftar isiKata pengantar, abstrak dan daftar isi
Kata pengantar, abstrak dan daftar isiNuri Andhika Pratama
 
Makalah pancasila sebagai suatu sistem
Makalah pancasila sebagai suatu sistemMakalah pancasila sebagai suatu sistem
Makalah pancasila sebagai suatu sistemZainal Abidin
 
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa IndonesiaPancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa IndonesiaRiska Yuliatiningsih
 
UUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenUUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenProduk Hukum
 
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem EtikaEsensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etikadayurikaperdana19
 
1. identitas nasional
1. identitas nasional1. identitas nasional
1. identitas nasionalMardiah Ahmad
 
Contoh kesimpulan-dan-saran-makalah
Contoh kesimpulan-dan-saran-makalahContoh kesimpulan-dan-saran-makalah
Contoh kesimpulan-dan-saran-makalahhermanwae
 
Makalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Makalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsaMakalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Makalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsaSeptian Muna Barakati
 
Keadaan ekonomi indonesia pada masa 1945 1950
Keadaan ekonomi indonesia pada masa 1945 1950Keadaan ekonomi indonesia pada masa 1945 1950
Keadaan ekonomi indonesia pada masa 1945 1950Mochammad Ridwan
 
penalaran tidak langsung preposisi kategoris II
penalaran tidak langsung preposisi kategoris IIpenalaran tidak langsung preposisi kategoris II
penalaran tidak langsung preposisi kategoris IIRhea Prasetya
 
Perbandingan pancasila dengan ideologi ideologi lainnya
Perbandingan pancasila dengan ideologi ideologi lainnyaPerbandingan pancasila dengan ideologi ideologi lainnya
Perbandingan pancasila dengan ideologi ideologi lainnyaAdrian Ekstrada
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
 
contoh Bab 1. pendahuluan makalah
contoh Bab 1. pendahuluan makalahcontoh Bab 1. pendahuluan makalah
contoh Bab 1. pendahuluan makalahRizki Kamaratih
 
POWER POINT KELOMPOK 6
POWER POINT KELOMPOK 6POWER POINT KELOMPOK 6
POWER POINT KELOMPOK 6ulpri
 

What's hot (20)

Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negaraBab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
 
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukum
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukumImplementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukum
Implementasi politik strategi nasional di bidang politik dan hukum
 
Ppt Demokrasi Pancasila
Ppt Demokrasi PancasilaPpt Demokrasi Pancasila
Ppt Demokrasi Pancasila
 
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemenSistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
Sistem pemerintahan indonesia sebelum dan sesudah amandemen
 
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde BaruMasa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
Masa Pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru
 
Kata pengantar, abstrak dan daftar isi
Kata pengantar, abstrak dan daftar isiKata pengantar, abstrak dan daftar isi
Kata pengantar, abstrak dan daftar isi
 
Makalah pancasila sebagai suatu sistem
Makalah pancasila sebagai suatu sistemMakalah pancasila sebagai suatu sistem
Makalah pancasila sebagai suatu sistem
 
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa IndonesiaPancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
Pancasila dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia
 
UUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum AmandemenUUD 1945 Sebelum Amandemen
UUD 1945 Sebelum Amandemen
 
Pancasila Sebagai Pandangan Hidup.ppt
Pancasila Sebagai Pandangan Hidup.pptPancasila Sebagai Pandangan Hidup.ppt
Pancasila Sebagai Pandangan Hidup.ppt
 
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem EtikaEsensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
Esensi dan Urgensi Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
1. identitas nasional
1. identitas nasional1. identitas nasional
1. identitas nasional
 
Contoh kesimpulan-dan-saran-makalah
Contoh kesimpulan-dan-saran-makalahContoh kesimpulan-dan-saran-makalah
Contoh kesimpulan-dan-saran-makalah
 
Makalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Makalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsaMakalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
Makalah pancasila sebagai pandangan hidup bangsa
 
Keadaan ekonomi indonesia pada masa 1945 1950
Keadaan ekonomi indonesia pada masa 1945 1950Keadaan ekonomi indonesia pada masa 1945 1950
Keadaan ekonomi indonesia pada masa 1945 1950
 
penalaran tidak langsung preposisi kategoris II
penalaran tidak langsung preposisi kategoris IIpenalaran tidak langsung preposisi kategoris II
penalaran tidak langsung preposisi kategoris II
 
Perbandingan pancasila dengan ideologi ideologi lainnya
Perbandingan pancasila dengan ideologi ideologi lainnyaPerbandingan pancasila dengan ideologi ideologi lainnya
Perbandingan pancasila dengan ideologi ideologi lainnya
 
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"
 
contoh Bab 1. pendahuluan makalah
contoh Bab 1. pendahuluan makalahcontoh Bab 1. pendahuluan makalah
contoh Bab 1. pendahuluan makalah
 
POWER POINT KELOMPOK 6
POWER POINT KELOMPOK 6POWER POINT KELOMPOK 6
POWER POINT KELOMPOK 6
 

Similar to Oposisi, Koalisi dan Reposisi

PPT Islam dan Negara - Sejarah Peradaban Islam
PPT Islam dan Negara - Sejarah Peradaban IslamPPT Islam dan Negara - Sejarah Peradaban Islam
PPT Islam dan Negara - Sejarah Peradaban IslamShellaSavitri
 
Sistem politik indonesia yang memungkinkan
Sistem politik indonesia yang memungkinkanSistem politik indonesia yang memungkinkan
Sistem politik indonesia yang memungkinkanaliluqman
 
Resume memahami ilmu politik
Resume  memahami ilmu politikResume  memahami ilmu politik
Resume memahami ilmu politikDiah Fitri S
 
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaanMakalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaanJosephine Fiona Ketaren
 
Perkembangan politik di indonesia STIP KABUPATEN MUNA
Perkembangan politik di indonesia STIP KABUPATEN MUNA Perkembangan politik di indonesia STIP KABUPATEN MUNA
Perkembangan politik di indonesia STIP KABUPATEN MUNA Operator Warnet Vast Raha
 
Public policy
Public policy Public policy
Public policy okirusera
 
Kekuasaan negara dan_struktur_ekonomi_politik
Kekuasaan negara dan_struktur_ekonomi_politikKekuasaan negara dan_struktur_ekonomi_politik
Kekuasaan negara dan_struktur_ekonomi_politikMuhammad Indrayana
 
Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebu...
Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebu...Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebu...
Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebu...RiyandeeProject
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika Politik
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika Politik Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika Politik
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika Politik norma 28
 
Kelompok kepentingan- Sistem Politik Indonesia
Kelompok kepentingan- Sistem Politik IndonesiaKelompok kepentingan- Sistem Politik Indonesia
Kelompok kepentingan- Sistem Politik IndonesiaMuhammad Ardhiansyah
 
KULIAH 13.ppt
KULIAH 13.pptKULIAH 13.ppt
KULIAH 13.pptcheheru
 
Pancasila sebagai sistem_politik_dan_hukum
Pancasila sebagai sistem_politik_dan_hukumPancasila sebagai sistem_politik_dan_hukum
Pancasila sebagai sistem_politik_dan_hukumRizki Ramadhan
 

Similar to Oposisi, Koalisi dan Reposisi (20)

PPT Islam dan Negara - Sejarah Peradaban Islam
PPT Islam dan Negara - Sejarah Peradaban IslamPPT Islam dan Negara - Sejarah Peradaban Islam
PPT Islam dan Negara - Sejarah Peradaban Islam
 
Sistem politik indonesia yang memungkinkan
Sistem politik indonesia yang memungkinkanSistem politik indonesia yang memungkinkan
Sistem politik indonesia yang memungkinkan
 
Resume memahami ilmu politik
Resume  memahami ilmu politikResume  memahami ilmu politik
Resume memahami ilmu politik
 
Sistem perwakilan
Sistem perwakilanSistem perwakilan
Sistem perwakilan
 
UTS Fil 3 Politik.pdf
UTS Fil 3 Politik.pdfUTS Fil 3 Politik.pdf
UTS Fil 3 Politik.pdf
 
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaanMakalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
Makalah wewenang dan legitimasi kekuasaan
 
Perkembangan politik di indonesia
Perkembangan politik di indonesiaPerkembangan politik di indonesia
Perkembangan politik di indonesia
 
Document (8)
Document (8)Document (8)
Document (8)
 
Perkembangan politik di indonesia STIP KABUPATEN MUNA
Perkembangan politik di indonesia STIP KABUPATEN MUNA Perkembangan politik di indonesia STIP KABUPATEN MUNA
Perkembangan politik di indonesia STIP KABUPATEN MUNA
 
Public policy
Public policy Public policy
Public policy
 
Kekuasaan negara dan_struktur_ekonomi_politik
Kekuasaan negara dan_struktur_ekonomi_politikKekuasaan negara dan_struktur_ekonomi_politik
Kekuasaan negara dan_struktur_ekonomi_politik
 
Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebu...
Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebu...Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebu...
Studi perbandingan pemerintahan dan studi perbandingan politik merupakan sebu...
 
Partai politik-dalam-islam
Partai politik-dalam-islamPartai politik-dalam-islam
Partai politik-dalam-islam
 
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika Politik
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika Politik Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika Politik
Macam-macam Ideologi Dunia Sebagai Etika Politik
 
Makalah hukum tata negara
Makalah hukum tata negaraMakalah hukum tata negara
Makalah hukum tata negara
 
Kelompok kepentingan- Sistem Politik Indonesia
Kelompok kepentingan- Sistem Politik IndonesiaKelompok kepentingan- Sistem Politik Indonesia
Kelompok kepentingan- Sistem Politik Indonesia
 
Demokrasi (paisal)
Demokrasi (paisal)Demokrasi (paisal)
Demokrasi (paisal)
 
KULIAH 13.ppt
KULIAH 13.pptKULIAH 13.ppt
KULIAH 13.ppt
 
Pancasila sebagai sistem_politik_dan_hukum
Pancasila sebagai sistem_politik_dan_hukumPancasila sebagai sistem_politik_dan_hukum
Pancasila sebagai sistem_politik_dan_hukum
 
Politik hukum
Politik hukumPolitik hukum
Politik hukum
 

More from Lestari Moerdijat

Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19Lestari Moerdijat
 
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi COVID-19
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi COVID-19Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi COVID-19
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi COVID-19Lestari Moerdijat
 
Jenis Masker dan Keberadaannya
Jenis Masker dan KeberadaannyaJenis Masker dan Keberadaannya
Jenis Masker dan KeberadaannyaLestari Moerdijat
 
3 Langkah Penting Hadapi COVID-19
3 Langkah Penting Hadapi COVID-193 Langkah Penting Hadapi COVID-19
3 Langkah Penting Hadapi COVID-19Lestari Moerdijat
 
Perbedaan Gejala Corona Dengan Pilek dan Flu
Perbedaan Gejala Corona Dengan Pilek dan FluPerbedaan Gejala Corona Dengan Pilek dan Flu
Perbedaan Gejala Corona Dengan Pilek dan FluLestari Moerdijat
 
Isolasi Diri Hadapi COVID-19
Isolasi Diri Hadapi COVID-19Isolasi Diri Hadapi COVID-19
Isolasi Diri Hadapi COVID-19Lestari Moerdijat
 
Metode Bekerja dari Rumah oleh Lestari Moerdijat
Metode Bekerja dari Rumah oleh Lestari MoerdijatMetode Bekerja dari Rumah oleh Lestari Moerdijat
Metode Bekerja dari Rumah oleh Lestari MoerdijatLestari Moerdijat
 
Memahami Wabah, Epidemi, dan Pandemi
Memahami Wabah, Epidemi, dan PandemiMemahami Wabah, Epidemi, dan Pandemi
Memahami Wabah, Epidemi, dan PandemiLestari Moerdijat
 
Epidemiologi Pernikahan Dini
Epidemiologi Pernikahan DiniEpidemiologi Pernikahan Dini
Epidemiologi Pernikahan DiniLestari Moerdijat
 
Omnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPR
Omnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPROmnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPR
Omnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPRLestari Moerdijat
 
Pencegahan Bunuh Diri di Indonesia
Pencegahan Bunuh Diri di IndonesiaPencegahan Bunuh Diri di Indonesia
Pencegahan Bunuh Diri di IndonesiaLestari Moerdijat
 
Di mana perempuan muda (di) Indonesia?
Di mana perempuan muda (di) Indonesia?Di mana perempuan muda (di) Indonesia?
Di mana perempuan muda (di) Indonesia?Lestari Moerdijat
 
Catatan Kecil Penanganan Deradikalisasi
Catatan Kecil Penanganan DeradikalisasiCatatan Kecil Penanganan Deradikalisasi
Catatan Kecil Penanganan DeradikalisasiLestari Moerdijat
 
Regulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Regulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi KhususRegulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Regulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi KhususLestari Moerdijat
 
Kondisi Sosial Ekonomi per Februari 2020
Kondisi Sosial Ekonomi per Februari 2020 Kondisi Sosial Ekonomi per Februari 2020
Kondisi Sosial Ekonomi per Februari 2020 Lestari Moerdijat
 

More from Lestari Moerdijat (20)

Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi Covid-19
 
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi COVID-19
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi COVID-19Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi COVID-19
Meminimalkan Dampak Sosial Ekonomi COVID-19
 
Jenis Masker dan Keberadaannya
Jenis Masker dan KeberadaannyaJenis Masker dan Keberadaannya
Jenis Masker dan Keberadaannya
 
Anti Panik Hadapi COVID-19
Anti Panik Hadapi COVID-19Anti Panik Hadapi COVID-19
Anti Panik Hadapi COVID-19
 
3 Langkah Penting Hadapi COVID-19
3 Langkah Penting Hadapi COVID-193 Langkah Penting Hadapi COVID-19
3 Langkah Penting Hadapi COVID-19
 
Perbedaan Gejala Corona Dengan Pilek dan Flu
Perbedaan Gejala Corona Dengan Pilek dan FluPerbedaan Gejala Corona Dengan Pilek dan Flu
Perbedaan Gejala Corona Dengan Pilek dan Flu
 
Isolasi Diri Hadapi COVID-19
Isolasi Diri Hadapi COVID-19Isolasi Diri Hadapi COVID-19
Isolasi Diri Hadapi COVID-19
 
Jarak Sosial dan Karantina
Jarak Sosial dan KarantinaJarak Sosial dan Karantina
Jarak Sosial dan Karantina
 
Jamu, Sabun dan Covid 19
Jamu, Sabun dan Covid 19 Jamu, Sabun dan Covid 19
Jamu, Sabun dan Covid 19
 
Metode Bekerja dari Rumah oleh Lestari Moerdijat
Metode Bekerja dari Rumah oleh Lestari MoerdijatMetode Bekerja dari Rumah oleh Lestari Moerdijat
Metode Bekerja dari Rumah oleh Lestari Moerdijat
 
Memahami Wabah, Epidemi, dan Pandemi
Memahami Wabah, Epidemi, dan PandemiMemahami Wabah, Epidemi, dan Pandemi
Memahami Wabah, Epidemi, dan Pandemi
 
Epidemiologi Pernikahan Dini
Epidemiologi Pernikahan DiniEpidemiologi Pernikahan Dini
Epidemiologi Pernikahan Dini
 
Omnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPR
Omnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPROmnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPR
Omnibus Law dari Perspektif Anggota Badan Legislatif DPR
 
Pencegahan Bunuh Diri di Indonesia
Pencegahan Bunuh Diri di IndonesiaPencegahan Bunuh Diri di Indonesia
Pencegahan Bunuh Diri di Indonesia
 
Di mana perempuan muda (di) Indonesia?
Di mana perempuan muda (di) Indonesia?Di mana perempuan muda (di) Indonesia?
Di mana perempuan muda (di) Indonesia?
 
Menopause dan Mitos
Menopause dan MitosMenopause dan Mitos
Menopause dan Mitos
 
Catatan Kecil Penanganan Deradikalisasi
Catatan Kecil Penanganan DeradikalisasiCatatan Kecil Penanganan Deradikalisasi
Catatan Kecil Penanganan Deradikalisasi
 
Regulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Regulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi KhususRegulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Regulasi tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
 
Pengelolaan Sampah
Pengelolaan Sampah Pengelolaan Sampah
Pengelolaan Sampah
 
Kondisi Sosial Ekonomi per Februari 2020
Kondisi Sosial Ekonomi per Februari 2020 Kondisi Sosial Ekonomi per Februari 2020
Kondisi Sosial Ekonomi per Februari 2020
 

Recently uploaded

contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptxHR MUSLIM
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxmawan5982
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5ssuserd52993
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxIgitNuryana13
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxssuser50800a
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxazhari524
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfirwanabidin08
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1udin100
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxSlasiWidasmara1
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDNurainiNuraini25
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptxMiftahunnajahTVIBS
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSovyOktavianti
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTIndraAdm
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxsukmakarim1998
 

Recently uploaded (20)

contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptxcontoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan  .pptx
contoh penulisan nomor skl pada surat kelulusan .pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docxtugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
tugas 1 anak berkebutihan khusus pelajaran semester 6 jawaban tuton 1.docx
 
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
JAWAPAN BAB 1 DAN BAB 2 SAINS TINGKATAN 5
 
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptxPaparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
Paparan Refleksi Lokakarya program sekolah penggerak.pptx
 
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptxKontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
Kontribusi Islam Dalam Pengembangan Peradaban Dunia - KELOMPOK 1.pptx
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptxsoal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
soal AKM Mata Pelajaran PPKN kelas .pptx
 
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdfREFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
REFLEKSI MANDIRI_Prakarsa Perubahan BAGJA Modul 1.3.pdf
 
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
Dampak Pendudukan Jepang.pptx indonesia1
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptxMODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
MODUL P5 KEWIRAUSAHAAN SMAN 2 SLAWI 2023.pptx
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SDPPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
PPT AKSI NYATA KOMUNITAS BELAJAR .ppt di SD
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
11 PPT Pancasila sebagai Paradigma Kehidupan dalam Masyarakat.pptx
 
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptxSesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
Sesi 1_PPT Ruang Kolaborasi Modul 1.3 _ ke 1_PGP Angkatan 10.pptx
 
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UTKeterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
Keterampilan menyimak kelas bawah tugas UT
 
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptxPEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
PEMANASAN GLOBAL - MATERI KELAS X MA.pptx
 

Oposisi, Koalisi dan Reposisi

  • 1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata oposisi didefinisikan dalam dua bidang yang berbeda. Pada dunia politik, arti kata oposisi dimaknai sebagai 'partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa'. Sementara dalam bidang linguistik, arti kata oposisi dimaknai sebagai 'pertentangan antara dua unsur bahasa untuk memperlihatkan perbedaan arti'. Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Oposisi, Koalisi & Reposisi
  • 2. 2 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Dari kedua arti kata oposisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata oposisi dalam pemaknaan linguistik nampaknya kurang akrab di telinga masyarakat Indonesia. Kebanyakan orang Indonesia lebih sering mengaitkan arti kata oposisi dengan dunia politik. Orang-orang pun masih sering mendefinisikan arti kata oposisi sebagai sesuatu yang berlawanan dengan arti kata koalisi. Padahal arti kata oposisi bukanlah antonim dari arti kata koalisi. LESTARI MOERDIJAT
  • 3. 3 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata koalisi adalah 'kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen'. Arti kata koalisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini memang lebih cenderung ke dalam dunia politik. Sebuah partai politik tidak akan mampu mengusung calon presiden dan calon wakil presiden tanpa berkoalisi. Hal ini disebabkan karena umumnya jumlah suara pemilih dalam suatu partai politik tidak akan cukup untuk memenuhi batas minimum suara yang diperlukan dalam mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. LESTARI MOERDIJAT
  • 4. 4 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Berdasarkan definisi tersebut, partai politik dalam pemerintahan seakan terbagi dalam dua kubu. Kalau tidak menjadi partai koalisi berarti menjadi partai oposisi. Hal ini lah yang menyebabkan kebanyakan orang berpikir jika arti kata koalisi dan arti kata oposisi merupakan dua kata yang saling berlawanan. Kenyataannya, koalisi bukanlah antonim dari oposisi. Arti kata koalisi bersinonim dengan kata aliansi, asosiasi dan federasi yang memiliki makna 'bergabung'. Sedangkan arti kata oposisi bersinonim dengan kata antagonisme dan antitesis yang bermakna 'bertentangan'. Seperti yang kita tahu, bergabung dan bertentangan bukanlah dua kata yang dapat diantonimkan. LESTARI MOERDIJAT
  • 5. 5 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Sementara itu, arti kata reposisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai penempatan kembali ke posisi semula, penataan kembali posisi yang ada, serta penempatan ke posisi yang berbeda atau baru. Dalam dunia politik, arti kata reposisi lebih mengarah pada penataan kembali posisi orang- orang yang duduk dalam kursi pemerintahan. Pada bulan November tahun 2015 lalu, Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan reposisi pada kabinetnya atau yang lebih dikenal dengan istilah reshuffle kabinet. Reposisi ini sangat wajar dilakukan dalam sebuah pemerintahan karena Presiden memiliki hak prerogatif untuk menentukan menteri-menteri yang akan membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan. LESTARI MOERDIJAT
  • 6. 6 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Kehadiran partai oposisi dalam pemerintahan merupakan hal yang sangat penting, utamanya untuk negara dengan sistem pemerintahan demokratis. Sesuai dengan quotes 'Power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely' dari Lord Acton, sebuah pemerintahan yang absolut diyakini akan melahirkan keburukan yang absolut pula. Karena hal itulah, pemerintah membutuhkan kelompok oposisi untuk menjaga supaya pemerintahannya tidak absolut dan berimbang. LESTARI MOERDIJAT
  • 7. 7 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan di dunia, oposisi akhirnya muncul dalam beberapa varian konseptual. Saat ini setidaknya ada empat konsep oposisi yang pernah berkembang di berbagai dunia. LESTARI MOERDIJAT
  • 8. 8 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Konsep oposisi yang pertama adalah oposisi seremonial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seremonial dimaknai sebagai sesuatu yang bersikap upacara atau seremoni. Tetapi apabila kita maknai lebih jauh, seremoni dapat diartikan sebagai sesuatu yang bersifat resmi dan formal. Berdasarkan definisi tersebut, oposisi seremonial dapat diartikan sebagai konsep 'oposisi tipu-tipu' atau oposisi yang dibentuk hanya untuk formalitas saja. Oposisi seremonial sengaja dibentuk oleh pemerintah yang berkuasa supaya rakyat melihat sistem pemerintahan yang ada seakan-akan seimbang. Padahal, segala hal yang ada pada oposisi seremonial telah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah berkuasa. Orang-orang yang berada dalam oposisi, kedudukan, fungsi, hingga keputusan- keputusan yang diberikan telah ditentukan oleh penguasa. LESTARI MOERDIJAT
  • 9. 9 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Konsep oposisi seperti ini mungkin akan berhasil mendukung pemerintah di awal-awal masa pemerintahan, namun konsep ini justru dapat menjatuhkan pemerintah ketika rakyat mulai sadar jika selama ini mereka dibodohi. Rakyat yang jengah dan rindu akan perubahan akan memuncak hingga akhirnya membentuk gerakan oposisi non-formal untuk menggulingkan pemerintahan yang berkuasa saat itu. LESTARI MOERDIJAT
  • 10. 10 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Kedua, oposisi destruktif oportunis adalah konsep oposisi yang selalu berusaha untuk merusak citra pemerintahan melalui cara apapun. Segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan selalu dikritik dan dicari kesalahannya, bahkan ketika kebijakan tersebut sesungguhnya baik untuk rakyat. Kelemahan- kelemahan pemerintah yang disorot dalam konsep oposisi destruktif-oportunis ini diharapkan dapat merusak kewibawaan penguasa sehingga golongan oposisi dapat melakukan kudeta secara mudah. Tujuan dari golongan oposisi destruktif oportunis ini adalah untuk menjatuhkan penguasa secepat mungkin sehingga mereka dapat mengambil alih pemerintah. LESTARI MOERDIJAT
  • 11. 11 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Ketiga, oposisi fundamental ideologis merupakan konsep oposisi yang tidak jauh berbeda dengan oposisi kedua, yakni oposisi destruktif oportunis. Kedua konsep oposisi ini sama-sama menginginkan kejatuhan penguasa supaya dapat digantikan oleh penguasa yang lain. Satu hal yang membuat kedua konsep oposisi ini berbeda adalah adanya unsur ideologi yang dibawa dalam oposisi fundamental ideologis. LESTARI MOERDIJAT
  • 12. 12 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Konsep oposisi fundamental ideologis merupakan konsep oposisi yang tidak sekadar menginginkan adanya penggantian penguasa, namun sampai ke tataran ideologis. Mereka menganggap jika dasar negara yang dianut selama ini tidak tepat, sehingga ingin mengganti dengan dasar negara yang mereka anggap lebih baik. Kaum oposisi fundamental ideologis ini tergerak menjadi oposisi karena dorongan faham. Entah itu bersandar pada religi, sosialisme, komunisme, nasionalisme, pluralisme dan lain lain. LESTARI MOERDIJAT
  • 13. 13 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Keempat, Kelompok oposisi konstruktif demokratis dapat disebut sebagai konsep oposisi yang paling baik dibandingkan tiga konsep oposisi sebelumnya. Konsep oposisi konstruktif demokratis terbentuk sebagai bentuk perjuangan golongan oposisi untuk kepentingan masyarakat umum. Jika tiga konsep oposisi sebelumnya justru berpotensi mengacaukan tatanan yang ada karena hanya akan menggantikan otoritarian lama dengan otoritarian yang baru, maka oposisi konstruktif demokratis berfungsi untuk menciptakan keseimbangan yang sesungguhnya. LESTARI MOERDIJAT
  • 14. 14 Rerielestarimoerdijatlestarimoerdijat rerieLmoerdijat www.lestarimoerdijat.com Konsep oposisi konstruktif demokratis akan melakukan kritik kepada pemerintah jika kebijakan pemerintah dinilai merupakan rakyat. Kelompok oposisi ini juga tetap mampu melihat sisi positif yang telah dicapai oleh pemerintah sehingga rakyat dapat menilai pemerintahan secara seimbang. Kelompok oposisi konstruktif demokratif tidak pernah berniat untuk menggulingkan kekuasaan yang ada untuk digantikan dengan kekuasaan tertentu. Kelompok oposisi ini hanya akan bertindak ekstrem jika tingkah pemerintahan yang berkuasa sudah keterlaluan dan kebijakan- kebijakan yang merugikan rakyat tidak dapat dicegah lagi. LESTARI MOERDIJAT