Resume memahami ilmu politik

Page | 1
Judul Buku : Memahami Ilmu Politik
Penulis : Ramlan Surbakti
Penerbit : PT Grasindo
Tempat Terbit : Jakarta
Edisi : Cet. 1
Tahun Terbit : 1992
Dosen : Lena Satlita, M.Si.
NIP : 19581215 198601 2 001
Resume Buku Memahami Ilmu Politik oleh Ramlan Surbakti, 1992

“Sebuah awal adalah sebuah pengantar”, mungkin ungkapan itu adalah kata-kata yang
tepat untuk menggambarkan tentang tujuan dan maksud dari pembuatan buku kecil ini.
Selayang pandang seputar ilmu dari segala ilmu, yakni ilmu politik. Ilmu politik merupakan
salah satu ilmu yang sudah tidak asing lagi di telinga kita namun anehnya kita sendiri belum
memahami apa arti sebenarnya dan apa saja yang dipelajari dalam ilmu klasik ini. Banyak
orang berpandangan negatif mengenai ilmu politik. Pandangan negatif ini kebanyakan timbul
dari ketidaktahuan tentang arti apa sebenarnya ilmu politik itu. Perlu diketahui bahwa tanpa
kita sadari segala aspek dalam keseharian kita ini berelasi dengan politik. Maka dari itu,
perlulah kita untuk dapat memahami atau memperdalam wawasan kita tentang ilmu
politik.Buku kecil ini sebenarnya hanya merupakan resume atau rangkuman dari buku
“Memahami Ilmu Politik” karya Ramlan Surbakti. Buku ini memuat secara ringkas garis-garis
besar pemahaman tentang ilmu politik. Dengan tersusunnya buku ini, bersamaan
denganya saya ucapan terima kasih saya kepada Allah SWT, saya selaku mahasiswa semester
1 Prodi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta berharap,
buku ini tidak hanya sebagai perwujudan tugas tetapi juga agar dapat dimanfaatkan oleh
siapapun yang membutuhkan informasi-informasi singkat, padat dan jelas mengenai Ilmu
politik.
Page | 2
KATA PENGANTAR
Yogyakarta, 17 September 2014
Diah Fitri Soleha
NIM 14417144011

Politik berada di sekeliling kita tanpa disadari mau tidak mau
mempengaruhikehidupan kita. Menurut Aristoteles, politik adalah berarti mengatur apa yang
seyogyanya kita lakukan dan apa yang seyogyanya tidak dilakukan. Yang berarti bahwa
dimensi politik memengaruhi dimensi lain dalam kehidupan manusia.
Pada pandangan klasik (Aristoteles) mengemukakan bahwa politik
digunakanmasyarakat untuk mencapai suatu kebaikan bersama yang dianggap
memilkinilai moral yang lebih tinggi daripada kepentingan swasta. Kepentingan
umumsering diartikan sebagai tujuan-tujuan moral atau nilai-nilai ideal yang
bersifatabstrak seperti keadilan, kebenaran dan kebahagiaan. Pandangan
klasikdianggap kabur seiring banyaknya penafsiran tentang kepentingan umum
itusendiri. kepentingan umum dapat diartikan pula sebagai general will, will of
all atau kepentingan mayoritas.
Menurut Max Weber, politik adalah segala sesuatu yang berkaitan
denganpenyelenggaraan negara. Max Weber melihat negara dari sudut
pandangyuridis formal yang statis. Negara dianggap memiliki hak memonopoli
kekuasaan fisik yang utama. Namun konsep ini hanya berlaku bagi
negara modern yaitu negara yang sudah ada differensiasi dan spesialisasi
peranan,negara yang memiliki batas wilayah yang pasti dan penduduknya
tidaknomaden.
Robson mengemukakan politik adalah kegiatan mencari danmempertahankan
kekuasaan ataupun menentang pelaksanaan kekuasaan.Kekuasaan sendiri adalah
kemampuan seseorang untuk mempengaruhi oranglain, baik pikiran maupun
perbuatan agar orang tersebut berfikir dan bertindaksesuai dengan orang yang
mempengaruhi.Kelemahan dari konsep ini adalah tidak dapat dibedakannya konsep
beraspekpolitik dan yang non politik dan juga kekuasaan hanya salah satu
konsepdalam ilmu politik, masih ada konsep ideologi, legitimasi dan konflik.
David Easton berpendapat bahwa politik adalah alokasi nilai-nilai
secaraotoritatif berdasarkan kewenangan dan mengikat suatu masyarakat.Sedangkan
menurut Harold Lasswell, politik merupakan who gets, what gets,when gets dan how
gets nilai. Dapat diketahui bahwa politik sebagai perumusan dan pelaksanaan
kebijakanumum.Kelemahan dari konsep ini adalah ditempatkannya pemerintah
sebagaisarana dan wasit terhadap persaingan diantara pelbagai kekuatan politikuntuk
mendapatkan nilai-nilai terbanyak dari kebijakan umum tanpamemperhatikan
kepentingan pemerintah itu sendiri.
Page | 3
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 PENGANTAR
1.2 KONSEP-KONSEP POLITIK
Ada beberapa konsep politik dasar yang bersumber dari para ahli, yaitu :
1.2.1 Klasik
1.2.2. Kelembagaan
1.2.3. Kekuasaan
1.2.4. Fungsionalisme

Pandangan konflik mendeskripsikan bahwa politik merupakan kegiatan
untukmemengaruhi perumusan dan kebijaksanaan umum dalam rangka usahauntuk
memengaruhi, mendapatkan dan mempertahankan nilai. Oleh karenaitu sering terjadi
perdebatan dan pertentangan antara pihak yangmemperjuangkan dan pihak yang
mempertahankan nilai. Kelemahan konsepini adalah tidak semua konflik berdimensi
politik.
1. Setiap masyarakat menghadapi kelangkaan dan keterbatasan sumber-sumbersehingga
2. Kelompok yang dominan dalam masyarakat ikut dalam proses pendistribusiandan
pengalokasian sumber-sumber melalui keputusan politik sebagai upayamenegakkan
pelaksanaan keputusan politik.
3. Pemerintah mengalokasian sumber-sumber yang langka, tetapi mengurangiatau tidak
mengalokasikannya kepada kelompok dan individu lain. Olehkarena itu, kebijakan
pemerintah yang diambil tidak akan pernahmenguntungkan semua pihak.
4. Ada tekanan secara terus-menerus untuk mengalokasikan sumber-sumberyang langka.
Tekanan-tekanan itu bisa berupa petisi, demonstrasi, protes,huru-hara dan perdebatan
dalam proses pemilihan umum yang berasal darikelompok yang tidak puas.
5. Meluasnya tekanan-tekanan maka kelompok atau individu yang mendapatkankeuntungan
dari pola distribusi sumber yang ada, berusaha untukmempertahankan struktur yang
menguntungkan.
6. Dalam politik tidak ada yang serba gratis. Artinya setiap usul kebijakan untukmemecahkan
7. Penguasa semakin mampu meyakinkan masyarakat umum bahwa sistempolitik yang ada
sudah sah maka makin mantap kedudukan penguasa dankelompok yang diuntungkan
dalam menghadapi kelompok yang menginginkanperubahan.
8. Politik tetap merupakanthe art of possible. Banyak pemecahan masalah yangditempuh
9. Tuntutan perluasan demokrasi mungkin akan mengurangi efektivitaspemerintahan,
sebaliknya pemerintah yang semakin efektif mungkinmenghendaki pertanggungjawaban
pemerintah yang terbatas padamasyarakat.
Secara komprehensif, politik dapat didefinisikan sebagai interaksi antaramasyarakat
dan pemerintah, dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaankeputusan yang
mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggaldisuatu wilayah tertentu.
Hubungan interaksi itu bersifat dua arah atau lebih.Pusat perhatian dalam ilmu politik
adalah proses pembuatan dan pelaksanaankeputusan politik dalam rangka untuk mencapai
tujuan masyarakat atau negara yangdianggap paling baik oleh seluruh anggota
masyarakatnya ( general will bukan will of all ).Keputusan politik yang berupa kebijakan
umum menyangkut 3 hal, yaitu :penyerapan sumber-sumber materiil dan manusia dari
Page | 4
1.2.5. Konflik
1.3 ASUMSI-ASUMSI POLITIK
konflik timbul dalam proses penentuan distribusi.
masalah selalu mengandung unsur untung-ruginya.
pemerintah hanya bersifat semu karena sukar dilaksanakan dalamkenyataan.
1.4 RANGKUMAN

masyarakat (ekstraktif ),Distribusi dan alokasi sumber-sumber kepada masyarakat
(distributif ) danpengaturan perilaku anggota masyarakat (regulatif ).
Perilaku politik adalah perilaku yang berkaitan dengan proses politik. Yaituinteraksi
antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan,pelaksanaan dan
penegakan keputusan politik. Perilaku politik dibagi dua menjadiperilaku politik lembaga-lembaga
dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan
menegakkan keputusan politik dan perilakupolitik warga negara biasa yang tidak berwenang
tetapi dapat memengaruhi pihakpembuat keputusan politik (partisipasi politik).
Menurut David Easton, anggota masyarakat menaati keputusan politik Karena mereka
merasa terikat dengan kewenangan yang ada, yang disebabkan takut akan paksaan fisik atau
sanksi psikologis, takut dikucilkan oleh masyarakat.Sedangkan Gene Sharp mengungkapkan
tujuh alasan menaati kewenangan,yaitu : tradisi, takut akan paksaan, kewajiban moral,
kepentingan sendiri, identifikasipsikologis dengan penguasa, tak berdampak baginya dan
sikap kurang percaya diridi kalangan warga negara.
Sebagaiamana dikemukakan oleh Gaetano Mosca bahwa pemerintahan akan dapat
berjalan dengan baik dan stabil serta berhasil apabila terjadi koalisi atau kerja sama anatara
satu atau lebih kekuatan politik. Dengan kata lain, keputusan politik kadang-kadang dapat
menyelesaikan konflik dalam masyarakat, tetapi tidak jarang pula melahirkan konflik baru.
Semua itu menimbulkan perubahan-perubahan, baik perubahan yang direncanakan maupun
tak terduga.
Oleh karena itu, ilmu politik merupakan ilmu yang mengkaji interaksi antara
pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang
mengikat tentang kebaikan bersama untuk masyarakat umum.
Setiap pihak dalam kehidupan politik selalu menggunakan alasan demi “kebaikan bersama”.
alasan-alasan kebaikan bersama itu, apakah digunakan sebagai pembenaran atau sungguh-sungguh
digunakan sebagai pedoman penyusunan kebijakan, semua menunjukkan setiap
sistem politik memiliki sejumlah nilai atau ide-ide yang dianggap terbaik sebagai kebaikan
bersama.
Rezim terbaik ialah keseluruhan tata masyarakat, politik, ekonomi dan sosial budaya, yang
dianggap terbaik bagi negara-negara.
Page | 5
1.5 PERILAKU POLITIK
1.6 KEPUTUSAN YANG MENGIKAT
1.7 KONFLIK, KONSENSUS, dan PERUBAHAN
1.8 MASYARAKAT UMUM
BAB 2
KEBAIKAN BERSAMA
2.1 PENGANTAR
2.2 REZIM TERBAIK

Menurut Socrates, suatu rezim atau masyarakat dikatakan adil, manakala setiap kelas
melaksanakan fungsi dan pekerjaannya secara maksimal dan bekerja sama secara harmonis
dibawah pengarahan filosof-raja yang bijaksana. Berdasarkan asumsi, rezim dibedakan
menjadi lima tipe.
Pertama, aristrokasi yaitu rezim yang dijiwai dengan akal budi. Kedua, timokrasi
yaitu dijiwai dengan semangat. Ketiga, oligarki yaitu dijiwai dengan keinginan yang perlu
(necessary desire). Keempat, demokrasi, yaitu rezim yang dipimpin banyak orang yang
mengandalkan kebebasan yang tak perlu(unnecessary desire). Kelima, tirani yaitu rezim
terburuk karena yang memerintah seorang tiran yang bertindak sekehendak
nafsunya(unlawful desire).
Bagi Hobbes, warga masyarakat hanya memiliki hak untuk diwakili dalam
pemerintahan. Dengan kata lain, Hobbes berpandangan kebebasan individu hanya dapat
dipelihara dengan suatu pemerintahan yang memiliki kewenangan mutlak.
2.2.3 JOHN LOCKE
John Locke berpendapat, kebebasan individu hanya dapat dijamin dengan suatu pemerintah
yang memiliki kewenangan yang terbatas.
2.2.4 J.J. ROUSSEAU
Menurut Rousseau, keinginan umum atau kepentingan bersama merupakan landasan setiap
masyarakat.
2.2.5 KARL MARX
Menurut Marx, seorang anggota masyarakat tidak mengembangkan dirinya secara individual
dalam situasi yang vakum, melainkan dari dan melalui kelas ia tergolong.
2.2.6 PANCASILA dan UUD 1945
Rezim terbaik ataupun kebaikan bersama menurut UUD 1945 tampak dalam empat tujuan
negara, yaitu melindungi seluruh golongan masyarakat bangsa, meningkatkan kesejahteraan
rakyat, dan ikut serta menciptakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, keadilan dan
perdamaian abadi; dan Pancasila sebagai sumber dasar filsafat negara yang dioperasionalkan
dalam berbagai ketetapan MPR.
2.3 IDEOLOGI-IDEOLOGI DUNIA
Gagasan, budaya, hukum, dan sebagainya sadar atau tidak merupakan pembenaran atas
kepentingan materiil pihak yang memiliki gagasan yang dominan. Sistem pembenaran ini
disebut ideologi.
Menurut paham liberal, adalah yang memungkinkan individu mengembangkan kemampuan-kemampuan
individu sepenuhnya dalam masyarakat. Paham ini dianut di Inggris dan koloni-koloninya
termasuk Amerika Serikat.
Page | 6
Ada beberapa penilaian rezim terbaik dari para ahli;
2.2.1 SOCRATES
2.2.2 THOMAS HOBBES
Berikut ini beberapa ideologi dunia, yakni;
2.3.1 LIBERALISME

Paham konservatif berpandangan pemerintah yang terbaik ialah yang memerintah sedikit
mungkin, ekonomi dan pasar bebas akan dengan sendirinya menguntungkan semua individu.
Paham sosialis berkeyakinan perubahan dapa seyogyanya dilakukan dengan cara-cara damai
dan demokratis. Pada pihak lain, paham komunis berkeyakinan perubahan atas sistem
kapitalisme harus dicapai dengan cara-cara revolusi , dan pememrintahan oleh dikatator
proletariat sangan diperlukan pada masa transisi.
Merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan segala kemegahan upacara dan simbol-simbol
Pengertian bangsa dalam istilah satu bangsa berbeda dengan pengertian bangsa dalam istilah
bangsa-negara (nation-state).Bangsa dalam bangsa-negara mencakup jumlah kelompok
masyarakat (berbagai suku bangsa dan ras) yang lebih luas daripada bangsa dalam suku
bangsa.
Ben Anderson,seorang ilmuawan politik mengartikan bahwa bangsa merupakan komunitas
politik yang dibayangkan (imagined political community) dalam wilayah yang jelas batasnya
dan berdaulat.
1. Model ortodoks : Bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian
2. Model Mutakhir : Berawal dari adanya Negara terlebih dahulu,yang terbentuk melalui
proses tersendiri,sedangkan penduduknya merupakan kumpulan sejumlah kelompok
suku bangsa dan ras.
Model ortodoks tidak mengadung perubahan unsur karena karena satu bangsa
membentuk satu Negara.Sedangkan model mutakhir mengandung perubahan unsur dari
banyak kelompok suku bangsa menjadi satu bangsa baru.
Page | 7
2.3.2 KONSERVATISME
2.3.3 SOSIALISME dan KOMUNISME
2.3.4 FASISME
yang mendukungnya untuk mencapai kebesaran negara.
BAB 3
BANGSA DAN NEGARA
3.1 PENGANTAR
3.2 PROSES PEMBENTUKAN BANGSA-NEGARA
Secara umum ada 2 model proses pembentukan bangsa-negara,yaitu :
bangsa itu membentuk satu Negara tersendiri.
Kedua model ini berbeda dalam 4 hal,yakni :
 Ada Tidaknya Perubahan Unsur dalam Pengelompokan Masyarakat

Model ortodoks memerlukan waktu yang singkat karena hanya membentuk
struktur kekuasaan saja. Sedangkan model mutakhir memerlukan waktu lebih lama
karena harus mencapai kesepakatan tentang identitas kultural(nasionalitas) yang baru.
Pada model ortodoks,kesadaran politik muncul setelah terbentuknya bangsa-negara.
Sedangkan pada model mutakhir,kesadaran politik muncul mendahului dan
Pada model ortodoks, Partisipasi Politik dan Rezim Politik dianggap sebagai hal
yang terpisah dari proses integrasi nasional. Sedangkan pada model mutakhir, Partisipasi
Politik dan Rezim Politik merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari proses integrasi
nasional(pembentukan bangsa-negara).
Ketiga model ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah sangat
berguna dalam menggambarkan secara sederhana proses pembentukan negara yang
sebetulnya rumit.Sedangkan kekurangannya adalah sudut pandang proses pembentukan
negara yang terfokus pada kemajemukan suku bangsa saja,tidak adanya faktor historis yang
berkaitan dengan pengalaman penjajah,serta kenyataan yang menunjukkan bahwa terdapat
lebih dari 2 model (kenyataannya 3) proses pembentukan bangsa-negara.
Yang merupakan faktor-faktor primordial adalah ikatan kekerabatan (darah dan
keluarga) dan kesamaan suku bangsa,daerah,bahasa,dan adat-istiadat.Walaupun ikatan
kekerabatan dan kesamaan budaya tidak menjamin terbentuknya suatu bangsa,namun
kemajemukan secara budaya mempersukar pembentukan satu nasionalitas baru(bangsa-negara)
karena perbedaan ini akan melahirkan konflik nilai,separti yang terjadi pada Malaysia
Yang merupakan faktor-faktor sakral adalah kesamaan agama yang dipeluk oleh suatu
masyarakat (ikatan ideology doktriner yang kuat dalam suatu masyarakat ).Kesamaan agama
atau ideologi tidak menjamin terbentuknya suatu bangsa-negara,seperti sepuluh negara Arab
(untuk Islam) dan puluhan negara Amerika Latin (untuk Katholik).
Salah satu faktor yang menyatukan bangsa adalah kepeminpinan dari seorang tokoh
yang disegani dan dihormati.Contoh: Bung Karno dan Bung Hatta (Indonesia),Joseph Bros
Tito (Yugoslavia)
Page | 8
 Lamanya Waktu yang Diperlukan dalam Proses Pembentukan Bangsa-Negara
 Kesadaran Politik
menjadi kondisi awal terbentuknya bangsa-negara.
 Derajat Pentingnya Partisipasi Politik dan Rezim Politik
3.3 FAKTOR-FAKTOR PEMBENTUK IDENTITAS BERSAMA
3.3.1 PRIMORDIAL
(sebab: kemajemukan suku bangsa).
3.3.2 SAKRAL
3.3.3 TOKOH

Faktor pemersatu bangsa yang tak kalah penting adalah persepsi yang sama tentang
asal-usul,pengalaman masa lalu,serta tekad dan tujuan yang sama antar kelompok
masyarakat.
Suatu bangsa-negara akan terbentuk ketika memiliki prinsip bersatu dalam perbedaan
(unity in diversity).Contoh : Swiss dengan berbagai agama,suku bangsa serta berbagai
daerah, juga Amerika Serikat.
Perkembangan ekonomi akan menimbulkan solidaritas dan persatuan
Lembaga-lembaga pemerintahan dan politik ,seperti birokrasi,angkatan bersenjata dan
partai politik berperan dalam menyatukan berbagai kepentingan yang ada di kalangan
penduduk sehingga membentuk suatu kepentingan nasional.
Dua fungsi ideologi dalam masyarakat adalah menjadi tujuan dan cita-cita yang
hendak dicapai bersama,serta sebagai alat pemersatu masyarakat.Ideologi nasional menjadi
konsensus berbagai kelompok dan golongan kepentingan atau merupakan hasil konsensus
berbagai subideologi.Maka dari itu masyarakat majemuk (yang terdapat berbagai
bangsa,ras,suku dan agama) menjadikan nilai-nilai kemanusiaan,keadilan
sosial,demokrasi,nasionalisme,kekeluargaan,ketakwaan terhadap Tuhan sebagai sebuah
ideologi karena sifat nilai tersebut dapat menyatukan berbagai kelompok masyarakat,serta
memberi arah dan panduan dalam bertingkah laku.Ideologi bangsa Indonesia adalah
Pancasila.
Negara merupakan hubungan sosial yang bersifat dominatif,memiliki kewenangan
yang sah untuk mempertahankan sistem dominasi sosial.Negara mewakili kepentingan
komponen masyarakat yang dominan.
Peran negara sebagai pengelola kosensus adalah lembaga-lembaga negara harus
tampil sebagai pengemban kepentingan dan akan diakui oleh masyarakat ketika negara
mempunyai ‘mediasi’ (sambungan komunikasi) dengan masyarakat,yaitu bangsa,hak-hak
politik warga negara dan kelompok populis.Hak-hak politik warga negara ialah peranan
abstrak yang berwujud dalam tiga hak,yaitu : hak memilih dalam pemilu,hak menyatakan
pendapat dan berasosiasi,dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari lembaga-lembaga
yang menyimpang dari kewenangannya.Sedangkan kelompok polulis merupakan
pejuang keadilan bagi lapisan masyarakat yang tertindas dan tidak berdaya.Institusi-insitusi
negara akan mendapatkan pengakuan sebagai pengemban konsensus mengenai kepentingan
Page | 9
3.3.4 SEJARAH
3.3.5 BHINEKA TUNGGAL IKA
3.3.6 PERKEMBANGAN EKONOMI
masyarakat.Contoh : Eropa Barat dan Amerika Utara.
3.3.7 KELEMBAGAAN
3.4 IDEOLOGI NASIONAL
3.5 NEGARA SISTEM DOMINASI DAN KONSENSUS

umum apabila lembaga tersebut mengidentifikasikan diri dengan bangsa,mengakui dan
menjamin hak-hak politik warga negara,dan tanggap terhadap tuntutan populis.
Menurut Weiner, yang dimaksud dengan integrasi politik adalah penyatuan
Merupakan proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu-kesatuan
wilayah dan dalam suatu identitas nasional.Weiner mengungkapkan bahwa secara garis
besar,ada 2 pola kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah untuk mencapai integrasi
bangsa,yaitu : penghapusan sifat kultural utama dari kelompok minoritas dan
mengembangkan semacam ‘kebudayaan nasional’ , serta pembentukan kesetiaan nasional
tanpa menghapuskan kebudayaan kelompok kecil.Dan kebijakan ini disebut sebagai
kebijakan kesatuan dalam perbedaan.Indonesia dapat secara umum menempuh pola kebijakan
kedua untuk menangani masalah integrasi bangsa. Integrasi bangsa berkaitan erat dengan
pembinaan bangsa (nation building).
Adalah pembentukan kewenangan nasional pusat terhadap wilayah atau daerah politik
yang lebih kecil,yang terdiri atas satu atau lebih kelompok budaya.Untuk integrasi wilayah
sekurang-kurangnya diperlukan dua hal,yaitu : yang pertama; konsep wilayah yang
jelas,kedua; aparat pemerintah dan sarana kekuasaan untuk menjaga dan mempertahankan
kedaulatan wilayah itu dari penetrasi luar.Integrasi wilayah berkaitan erat dengan
pembinaaan negara (state building).
Merupakan persetujuan bersama mengenai tujuan-tujuan dan prinsip dasar politik dan
prosedur-prosedur penyelesaian konflik dan permasalahan bersama lainnya.Bisa dikatakan
integrasi ini adalah penciptaan suatu nilai (ideologi) yang dipandang ideal dan baik serta
dirumuskan dalam konstitusi(rezim politik) bangsa tersebut yang termasuk didalamnya
proses pemasyarakatan sistem nilai kepada seluruh WNI.
Yaitu upaya untuk menghubungkan antara golongan elit yang memerintah dan
khalayak atau rakyat yang diperintah.Pola ini bersifat dua arah,yakni : kewenangan
pemerintah harus ditaati oleh rakyat,tapi bentuk-bentuk dan cara-cara pelaksanaan
kewenangan harus mendapat persetujuan rakyat yang diperintah.
Page | 10
3.6 INTEGRASI POLITIK
masyarakat dengan sistem politik.
 4 unsur utama pembentuk negara adalah :
a.Wilayah,
b.Penduduk,
c.Pemerintah,
d. Kedaulatan
 Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis,yaitu:
3.6.1 Integrasi Bangsa
3.6.2 Integrasi wilayah
3.6.3 Integrasi Nilai
3.6.4 Integrasi Elit dan Khalayak

Yaitu kesediaan warga masyarakat untuk bekerja sama dalam suatu organisasi besar
dan berperilaku sesuai dengan cara yang dapat membantu mencapai tujuan organisasi.Yang
diperukan berupa kesediann menerima dan melaksanakan secara ikhlas hasil
kesepakatan,walaupun mungkin tidak sependapat dengan kesepakatan bersama
tersebut.Kemampuan suatu bangsa-negara mengejar dan mencapai berbagai tujuan
bersama,dan kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan dan tantangan
yang timbul sangat bergantung pada derajat perilaku integratif bangsa tersebut.
Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan
berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi. kekuasaan dilihat sebagai interaksi
antara pihak yang mempengaruhi dengan pihak yang dipengaruhi, atau yang satu
mempengaruhi sementara yang lain mematuhi. kekuasaan politik kekuasaan dipandang
sebagai gejala yang selalu muncul dalam proses politik.
1. pengaruh / influence, yakni kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mengubah
sikap dan perilakunya secara sukarela.
2. persuasi / persuasion, yakni kemampuan meyakinkan orang lain dengan argumentasi untuk
melakukan sesuatu
3. manipulasi, yakni kemampuan meyakinkan orang lain untuk melakukan sesuatu tanpa
disadari oleh orang yang diyakinkan
4. coercion, peragaan kekuasaan atau ancaman, paksaan yang dilakukan oleh seseorang atau
kelompok pemilik kekuasaan terhadap pihak yang ingin dipengaruhi.
5. force, yakni penggunaan tekanan fisik , seperti pembatasan kebebasan, menimbulkan rasa
sakit, atau membatasi pemenuhan kebutuhan biologi pihak yang ingin dipengaruhi, agar mau
melakukan hal yang diinginkan pemilik kekuasaan
kekuasaan merupakan konsep yang berkaitan dengan perilaku, yang berarti ada hubungan
timbal balik, dimana suatu pihak dikatakan memiliki kekuasaan hanya apabila ada pihak lain
yang dipengaruhinya untuk melakukan hal yang dikehendaki pemilik kekuasaan, dan hal
tersebut bisa jadi bukan hal yang dikehendaki pihak yang dipengaruhi.
dari hal tersebut disimpulkan, bahwa dalam setiap hubungan kekuasaan harus ada unsur:
1. ada tindakan yang dilaksanakan oleh pihak yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi
2. ada kontak komunikasi antara kedua pihak (yang mempengaruhi dan yang dipengaruhi),
baik langsung maupun tidak langsung.
secara umum kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan sumber - sumber
pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi perilaku pihak lain agar perilaku tersebut
Page | 11
3.6.5 Perilaku Integratif
BAB 4
KEKUASAAN POLITIK
4.1 PENGANTAR
konsep-konsep yang terkait erat dengan kekuasaan:

sejalan dengan keinginan pihak yang mempengaruhi. secara sempit, kekuasaan politik
diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan sumber - sumber pengaruh untuk
mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik hingga keputusan itu
menguntungkan dirinya, kelompoknya dan masyarakat pada umumnya.
di dalam hubungan kekuasaan,terdapat tiga unsur yang selalu terkandung di dalamnya, antara
lain :
1. tujuan
2. cara penggunaan sumber - sumber pengaruh
3. hasil penggunaan sumber - sumber pengaruh
ciri - ciri hubungan kekuasaan:
1. kekuasaan merupakan hubungan antarmanusia
2. pemegang kekuasaan mempengaruhi pihak lain
3. pemegang kekuasaan bisa seorang individu, kelompok, organisasi, maupun pemerintah
(dalam hubungan antar negara)
4. sasaran kekuasaan (pihak yang dipengaruhi) dapat berupa individu, kelompok, organisasi
maupun pemerintah (negara)
5. suatu pihak yang memiliki sumber kekuasaan belum tentu mempunyai kekuasaan karena
tergantung pada kemampuannya menggunakan sumber - sumber kekuasaan tersebut secara
efektif.
6. penggunaan sumber - sumber kekuasaan mungkin melibatkan paksaan, konsensus, atau
kombinasi keduanya
7. kekuasaan tergantung pada perspektif moral yang digunakan, yakni tujuan yang hendak
dicapai itu baik atau buruk
8. hasil penggunaan sumber - sumber pengaruh itu dapat menguntungkan seluruh masyarakat
atau hanya sekelompok kecil masyarakat saja yang diuntungkannya
9. umumnya kekuasaan politik memiliki makna bahwa sumber - sumber itu digunakan dan
dilaksanakan untuk masyarakat umum, sedangkan kekuasaan yang bersifat pribadi cenderung
digunakan untuk kepentingan sebagian kecil masyarakat.
10. kekuasaan yang beraspek politik merupakan penggunaan sumber - sumber pengaruh
untuk mempengaruhi proses politik
4.2.1 Potensial Dan Aktual
dikatakan memiliki kekuasaan yang potensial, apabila satu pihak yang memiliki sumber -
sumber kekuasaan, seperti kekayaan, tanah, senjata, pengetahuan dan informasi, popularitas,
status sosial yang tinggi, massa yang terorganisasi dan jabatan, namun masih sebatas
memiliki dan belum mempergunakannya secara efektif untuk mencapai tujuan yang
diingikannya. Dikatakan memiliki kekuasaan yang aktual, apabila seseorang telah
menggunakan sumber - sumber kekuasaan yang dimilikinya ke dalam kegiatan politik secara
efektif (tujuannya tercapai).
4.2.2 Konsensus Dan Paksaan,
kekuasaan konsensus merupakan kekuasaan yang digunakan elit politik untuk mencapai
tujuan masyarakat secara keseluruhan, tanpa melakukan tindakan pemaksaan, dan ada
persetujuan secara sadar dari pihak yang dipengaruhi untuk mengikuti dan melaksanakan hal
yang dikehendaki pemilik kekuasaan. kekuasaan ini cenderung bertahan lebih lama,
walaupun memerlukan upaya keras dan waktu yang lama.
Page | 12
4.2 DIMENSI -DIMENSI KEKUASAAN

sebaliknya kekuasaan paksaan, dilakukan dengan memberikan ancaman, sehingga
persetujuan dari pihak yang dipengaruhi hanya karena ketakutan. ketika ancaman tidak lagi
dipergunakan untuk menimbulkan ketaatan, muncul tindakan pembangkangan terhadap
kekuasaan.
4.2.3 Positif Dan Negatif
hal ini dilihat dari tujuan yang ingin dicapai melalui suatu alat kekuasaan,
disebut kekuasaan positif, apabila sumber - sumber kekuasaan digunakan untuk mencapai
tujuan yang dipandang penting dan diharuskan
sedangkan kekuasaan disebut negatif, apabila sumber - sumber kekuasaan dipergunakan
untuk mencapai tujuan yang kurang dianggap perlu, namun juga merugikan pihak yang
memiliki kekuasaan.
4.2.4 Jabatan Dan Pribadi
di dalam masyarakat yang sudah maju, kekuasaan dipandang tertanam di dalam jabatan -
jabatan, yang didukung oleh kualitas pribadi yang memegang jabatan tersebut.
4.2.5 Implisit Dan Eksplisit
kekuasaan implisit merupakan pengaruh yang tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan,
sedangkan kekuasaan eksplisit merupakan pengaruh yang jelas terlihat dan juga dirasakan.
misalnya kekuasaan senat di as, tidak terlihat, tapi ikut mempengaruhi bahkan menentukan
penentuan keputusan - keputusan penting seperti disetujui tidaknya pengangkatan calon
hakim agung yang ditunjuk oleh presiden amerika, dsb.
4.2.6 Langsung Dan Tidak Langsung
kekuasaan langsung adalah penggunaan sumber - sumber untuk mempengaruhi pembuat dan
pelaksana keputusan politik dengan melakukan hubungan secara langsung, tanpa melalui
perantara.
kekuasaan tidak langsung adalah penggunaan sumber - sumber untuk mempengaruhi
pembuat dan pelaksana keputusan politik melalui perantaraan pihak lain yang diperkirakan
mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap pembuat dan pelaksana keputusan politik.
Bagaimana kekuasaan dilaksanakan, bagaimana kekuasaan didistribusikan, dan mengapa
seseorang atau kelompok tertentu memiliki kekuasaan yang lebih besar daripada orang atau
kelompok lain dalam situasi dan kondisi tertentu? Terdapat empat faktor yang perlu dikaji.
4.3.1 Bentuk dan jumlah sumber
Kategori sumber kekuasaan ialah sarana paksaan fisik, kekayaan dan harta benda
(ekonomi), normatif, jabatan, keahlian, informasi, status sosial, popularitas pribadi,
dan massa yang terorganisasi.
4.3.2 Distribusi sumber dalam masyarakat
Sejumlah kelompok masyarakat memandang sumber kekuasaan normatif sebagai
lebih penting daripada kekayaan dan jabatan sehingga sumber kekuasaan normatif
akan memiliki pengaruh yang lebih besar daripada kekayaan dan jabatan.
4.3.3 Penggunaan sumber-sumber
Ada tiga pilihan bagi setiap orang dalam menggunakan sumber kekayaannya.
Pertama, menggunakan sumber itu dalam kegiatan nonpolitik. Kedua,
Page | 13
4.3 PELAKSANAAN KEKUASAAN POLITIK

menginvestasikan sumber itu ke bank dan dunia usaha. Ketiga, menggunakan sumber
itu untuk mempengaruhi proses politik.
4.3.4.1 Jumlah individu yang yang dapat dikendalikan, yakni jumlah anggota
masyarakat yang menyesuaikan diri dengan kehendak pemegang
kekuasaan.
Ialah sektor-sektor kehidupan atau urusan-urusan yang ditangani dan
dikendalikan pemegang kekuasaan (pemerintah pusat).
Pengaruh pemegang kekuasaan pada sistem politik demokrasi tidak sampai
mengubah perilaku dalam dan luar individu. walaupun demikian,
pemegang kekuasaan pada sistem ini menciptakan suasana yang
memungkinkan individu berperilaku dalam dan luar yang demokratis.
Menurut Andrain, ilmuwan politik biasanya menggambarkan distribusi kekuasaan dalam
bentuk tiga model, yakni :
4.4.1 Model elit yang memerintah
Terdapat dua kelas yang menonjol. Pertama, kelas yang memerintah, yang terdiri dari
sedikit orang, melaksanakan fungsi politik, monopoli kekuasaan, dan menikmati
keuntungan-keuntungan yang dihasilakn kekuasaan. Kedua, kelas yang diperintah,
yang berjumlah lenih banyak, diarahkan dan dikendalikan oleh penguasa dengan cara-cara
4.4.2 Model pluralis
Kekuasaan dalam masyarakat akan terdistribusikan secara relatif merata diantara
berbagai organisasi dan kelompok kepentingan.
4.4.3 Model kerakyatan atau populis
Asumsi yang mendasari model kerakyatan ialah demokrasi. Dimana partisipasi
individu warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik
yang jelas akan memengaruhi sendi-sendi kehidupan individual dan sosial dalam
masyarakat.
Menurut budaya jawa, kekuasaan diperoleh dengan cara bertapa dan praktek yoga,
seperti berpuasa, berjalan tanpa tidur, meditasi, dan tak melakukan hubungan kelamin dalam
jangka waktu tertentu. Cara lain yang digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dengan
ungkapan seperti berikut: “Siapa yang kekuasaan tidak akan mendapatkannya, sedangkan
yang tidak mencarinya justru akan mendapatkan kekuasaan”.
Page | 14
4.3.4 Hasil penggunaan sumber-sumber, berupa ;
4.3.4.2 Bidang-bidang kehidupan yang dikendalikan
4.3.4.3 Kedalaman pengaruh kekuasaan
4.4 DISTRIBUSI KEKUASAAN
yang kurang lebih berdasarkan hukum, semaunya dan paksaan.
4.5 KEKUASAAN MENURUT BUDAYA JAWA

Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (legitimate power),
sedangkan kekuasaan tidak selalu memiliki keabsahan. Apabila kekuasaan politik
dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber untuk memengaruhi proses
pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik maka kewenangan merupakan hak moral untuk
membuat dan melaksanakan keputusan politik. Orang yang memiliki kewenangan politik
berarti memiliki hak moral.
Setiap orang mempunyai hak untuk memerintah. Sumber kewenangan untuk
memerintah diuraikan sebagai berikut; pertama, hak memerintah berasal dari tradisi. Kedua,
hak memerintah berasal dari Tuhan, Dewa atau Wahyu. Ketiga, hak memerintah berasal dari
kualitas pribadi sang pemimpin. Keempat, hak memerintah masyarakat berasal dari peraturan
perundang-undnagan yang mengatur prosedur dan syarat-syarat menjadi pemimpin
pemerintahan. Kelima, hak memerintah berasal dari sumber yang bersifat instrumental seperti
keahlian dan kekayaan.
Jabatan bersifat tidak tetap, hal ini disebabkan umur manusia, kearifan dan
kemampuan yang terbatas. Menurut Paul Conn secara umum terdapat tiga cara peralihan
kewenangan, yakni secara turun temurun, pemilihan, dan paksaan.
Pada umumnya sikap atas kewenangan dikelompokkan dalam sikap menerima,
Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral
pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. legitimasi juga
merupakan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin.
Sistem politik dapat lestari apabila didalamnya terdapat dukungan, seperti penerimaan
dan pengakuan dari masyarakat. Yang menjadi objek legitimasi bukan hanya pemerintah,
tetapi juga unsur-unsur lain dalam sistem politik
1. Kewenangan disebut sebagai pralegitimasi apabila pihak yang memerintah sangat
2. Kewenangan yang Tak berlegitimasi ialah hubungan kewenangan tatkala pihak yang
Page | 15
BAB 5
KEWENANGAN DAN LEGITIMASI
5.1 PENGANTAR
5.2 SUMBER KEWENANGAN
5.3 PERALIHAN KEWENANGAN
5.4 SIKAP TERHADAP KEWENANGAN
mempertanyakan, (skeptis), dan kombinasi keduanya,
5.5 LEGITIMASI
5.6 OBJEK LEGITIMASI
5.7 KADAR LEGITIMASI
Dikelompokkan menjadi empat tipe kadar legitimasi, yaitu;
yakin memiliki hak moral untuk memerintah masyarakatnya.
diperintah tidak mengakui hak moral penguasanya dalam memerintah.

3. kewenangan yang Berlegitimasi ialah yang diperintah mengakui dan mendukung hak
4. Kewenangan Pascalegitimasi ialah dasar legitimasi yang lama dianggap tidak sesuai
Cara-cara yang digunakan untuk mendapatkan legitimasi dapat dikelompokkan menjadi tiga;
1. Simbolis; memanipulasi kecenderungan-kecenderungan moral dalam bentuk simbol-simbol.
2. Materiil; dengan cara menjanjikan dan memberikan kesejahteraan materiil kepada
3. Prosedural; dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum untuk menentukan para
Berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah maka
legitimasi dibagi menjadi lima tipe, yaitu;
1. Legitimasi tradisional, dimana pengakuan dan dukungan kepada pemimpin
pemerintahan karena pemimpin tersebut merupakan keturunan pemimpin “berdarah
biru” yang dipercaya harus memimpin masyarakat.
2. Legitimasi ideologi, pemimpin tersebut dianggap sebagai penafsir dan pelaksana
3. Legitimasi kualitas pribadi, pemimpin memiliki kualitas pribadi berupa kharisma
maupun penampilan pribadi prestasi cemerlang dalam bidang seni budaya tertentu.
4. Legitimasi prosedural, pemimpin tersebut mendapatkan kewenangan menurut
5. Legitimasi instrumental, pemimpin tersebut menjanjikan atau menjamin kesejahteraan
Pertama, legitimasi akan mendatangkan kestabilan politik dan kemungkinan-kemungkinan
untuk perubahan sosial. Kedua, legitimasi akan membuka kesempatan yang
semakin luas bagi pemerintah untuk tidak hanya memperluas bidang-bidang kesejahteraan
yang hendak ditangani, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan.
Biasa terjadi pada masa transisi. Empat sebab krisis legitimasi yaitu prinsip
kewenangan beralih pada kewenangan yang lain, persaingan yang sangat tajam dan tak sehat,
pemerintah tak mampu memenuhi janjinya sehingga menyebabkan kekecewaan masyarakat,
dan sosialisasi tentang kewenangan mengalami perubahan.
Page | 16
moral penguasa untuk memerintah.
lagi dengan aspirasi masyarakat dan telah muncul dasar legitimasi baru.
5.8 CARA MENDAPATKAN LEGITIMASI
masyarakat.
wakil rakyat dan pejabat publik penting.
5.9 TIPE-TIPE LEGITIMASI
ideologi.
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
materiil (instrumental) kepada masyarakat.
5.10 LEGITIMASI ITU PENTING
5.11 KRISIS LEGITIMASI

Dari pihak negara (pemerintah) muncul kesadaran akan pentingnya berbagai asosiasi
yang mewakili kepentingan yang berbeda sebagai “penghubung” antara masyarakat dan
pemerintah. Kesadaran itu timbul karena berbagai fakto. Secara umum, sistem perwakilan
kepentingan dibagi menjadi dua, yaitu pluralisme dan korporatisme.
Karakteristik dari Sistem ini beranggapan keputusan politik yang penting lebih dapat
Merupakan upaya ganda sebagai sarana menguasai dan memobilisasi masyarakat
untuk melaksanakan program pemerintah, sebagai saluran aspirasi berbagai kepentingan
masyarakat yang bersifat terbatas.
Interest group atau kelompok kepentingan ialah sejumlah orang yang memiliki kesamaan
sifat, sikap, kepercayaan dan/atau tujuan, yang sepakat mengorganisirkan diri untuk
mencapai tujuan. Menurut jenis kegiatan, dikenal berbagai macam kepentingan, seperti
profesi, okupasi, keagamaan, kegemaran, lingkungan hidup, kepemudaan, dan kewanitaan.
Berdasarkan lingkungan kepentingan yang diartikulasikan, dikenal adanya kelompok yang
memperjuangkan kepentingan yang terbatas, seperti petani, guru, dan pegawai negeri, dan
kelompok kepentingan yang memperjuangkan kepentingan yang berlingkup luas seperti
lembaga bantuan hukum dan lembaga konsumen.
Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal-usul partai politik. Pertama; teori
partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif(dan eksekutif). Kedua; teori yang menjelaskan
krisis situasi hostoris manakala suatu sistem politik mengalami transisi karena perubahan
masyarakat dari tradisional ke modern atau dari struktur sederhana menjadi lebih kompleks.
Ketiga; teori yang melihat modernisasi sosial ekonomi.
 berakar dalam mayarakat lokal,
 melakukan kegiatan secara terus-menerus,
 berusaha memperoleh dan memepertahankan kekuasaan dalam pemerintah, dan
 ikut serta dalam pemilihan umum.
Page | 17
BAB 6
SISTEM PERWAKILAN KEPENTINGAN
6.1 PENGANTAR
6.1.1 PLURALISME
dipengaruhi secara efektif melalui kelompok yang terorganisir secara baik.
6.1.2 KORPORATISME
6.2 KELOMPOK KEPENTINGAN
BAB 7
PARTAI POLITIK
7.1 ASAL, CIRI dan ARTI
Ciri-ciri partai politik menurut para ilmuwan ialah

Sedangkan Carl Friedrich memberi batasan arti bahwa partai politik sebagai
kelompok manusia yang terorganisasikan secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau
mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin partainya.
Fungsi utama oartai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan
program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.
Pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat melalui proses sosialisasi
dan memperkenalkan nilai-nilai, simbol. Norma yang berlangsung seumur hidup dan
diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal maupun nonformal. Sistem politik
demokrasi dapat melaksanakan fungsi pendidikan politik.
Sistem Seleksi dan pemilihan pengangkatan seseorang untuk melaksanakan peran dalam
sistem politik ini berfungsi untuk mencari dan memepertahankan kekuasaan.
Kegiatan partisipatif ini berfungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak
para anggota masyarakat lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan
memengaruhi proses politik.
Fungsi pemaduan kepentingan ialah untuk menampung, menganalisis, dan memadukan
berbagai kepentingan yang berbeda kemudian di perjuangkan dalam proses pembuatan dan
pelaksanaan keputusan politik.
Proses penyampaian informasi mengenai politik yang berfungsi sebagai komunikator politik
yang menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat juga
menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah.
Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik
melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan
berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflikkedalam musyawarah.
Merupakan salah satu mekanisme politik dalam sistem demokrasi untuk memperbaiki dan
memperbarui dirinya secara terus menerus.
Page | 18
7.2 FUNGSI PARTAI POLITIK
Berikut dikemukakan sejumlah fungsi lain partai politik, yakni:
7.2.1 SOSIALISASI POLITIK
7.2.2 REKRUTMEN POLITIK
7.2.3 PARTISIPASI POLITIK
7.2.4 PEMADU KEPENTINGAN
7.2.5 KOMUNIKASI POLITIK
7.2.6 PENGENDALIAN KONFLIK
7.2.7 KONTROL POLITIK

Pengklasifikasian berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu, seperti asa dan
orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Yang ditujuakn untuk
memudahkan pemahaman. Berikut sejumlah tipologi menurut kriteria di atas;
1. Partai politik pragmatis, ialah suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan
2. Partai doktriner, suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan
3. Partai kepentingan, meruapakan suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas
Menurut komposisi dan fungsi anggotanya, partai politik dapat digolongkan menjadi dua;
yaitu pertama, partai politik massa atau lindungan ( patronage ) yang mengandalkan kekuatan
dengan jumlah anggota dan cara memobilisasi massa sebnayak banyaknya. Kedua, partai
kader yang mengadalkan kualitas anggota, keketatan organisasi, dan disiplin anggota sebgai
sumber kekuatan utama.
Almond menggolongkan partai politik berdasarkan basis sosialnya dibagi menjadi empat tipe
yaitu:
1. Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat ( kelas
2. Artai pilitik yang anggotanya berasal dari kalangan kelompok kepentingan tertentu (
1. Partai perwakilan kelompok, partai yang menghimpun berbagai kelompk masyarakat
2. Partai pembinaan bangsa, yang bertujuan menciptakan persatuan nasional dan
3. Partai mobilisasi, yang berupaya memobilisasi masyarakat kearah pencapaian tujuan-tujuan
Pola perilaku dan interaksi diantara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik.
Maurice Duverger menggolongkan sistem kepartaian menjadi tiga, yaitu; sistem partai
Tunggal, sistem Dwipartai dan sistem banyak partai.
Page | 19
7.3 TIPOLOGI PARTAI POLITIK
7.3.1 ASAS DAN ORIENTASI
Terbagi menjadi tiga tipe:
yang tak terikat pada suatu doktrin atau ideologi tertentu
kongkret sebgai penjabaran ideologi.
dasar kepentingan tertentu.
7.3.2 KOMPOSISI DAN FUNGSI ANGGOTA
7.3.3 BASIS SOSIAL DAN TUJUAN
atas, menengah dan bawah )
petani, buruh dan pengusaha )
3. Partai politik yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu
4. Partai politik yang anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu.
Berdasarkan tujuan dibagi menjadi tiga, yaitu:
untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi dalam parlemen.
biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit.
yang ditetapkan oleh pemimpin partai.
7.4 SISTEM KEPARTAIAN

yang memiliki jumlah kutub (polar), jarak antara kutub-kutub (polaritas) dan arah perilaku
politiknya
Bipolar ialah kegiatan aktual suatu sistem partai yang bertumpu pada dua kutub. Multipolar
sistem partai yang bertumpu pada lebih dari dua kutub. Arah perilaku politik setiap partai
yang menuju ke pusat atau ke integrasi nasional (sentripetal). Dan menjauhi pusat atau
kehendak mengembangkan sistem tersendiri(sentrifugal).
Perilaku politik dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan
pelaksanaan keputusan politik oleh lembaga-lembaga politik dan pemerintah.
1. lingkungan sosial politik tak langsung, seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem
2. Lingkungan sosial politik langsung yang memengaruhi dan membentuk kepribadian
Page | 20
7.4.1 JUMLAH PARTAI
1. Bentuk partai tunggal terdiri dari tiga bentuk;
a. totaliter
b. otoriter
2. Dominan
3. sistem dua partai (Dwipartai
4. sistem banyak partai
7.4.2 JARAK IDEOLOGI
Giovanni Sartori mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi tiga, yaitu
 Pluralisme sederhana,
 pluralisme moderat, dan
 pluralisme ekstrim
SISTEM KEPARTAIAN MENURUT SARTORI
Sistem Partai Kutub Polaritas Arah
Pluralisme sederhana bipolar Tidak ada sentripetal
Pluralisme moderat bipolar kecil sentripetal
Pluralisme ekstrim multipolar besar sentrifugal
BAB 8
PERILAKU DAN PARTISIPASI POLITIK
8.1 PENGANTAR
8.2 MODEL PERILAKU POLITIK
Faktor yang memengaruhi perilaku politik seorang aktor politik :
budaya, dan media massa.
aktor.
3. Struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.
4. Lingkungan sosial politik langsung berupa situasi.

Kepemimpinan merupakan suatu hubungan antara pihak yang memiliki pengaruh dan orang
yang dipengaruhi. Menekankan pada kemampuan menggunakan persuasi untuk memengaruhi
pengikut.
p } d } r = P !
Dalam hal ini, motif mencari kekuasaan. Kekuasaan mungkin dicari untuk satu atau lebih
tujuan-tujuan berikut:
1. Ketidaksediaan mengizinkan orang lain mengambil bagian dalam bidang
2. Ketidaksediaan menerima nasehat mengenai fungsi yang seharusnya dalam bidang
3. Ketidaksediaan mendelegasikan kewejiban kepada pihak lain
4. Ketidaksetiaan berkonsultasi dengan orang lain
5. Ketidaksediaan memberikan onformasi kepada orang lain mengenai peranan dalam
6. Keinginan untuk membentuk dan mengenakan sistem yang tertata kepada orang lain
1. Kepemimpinan rasional; bersumberkan kewenangan legal dari pola-pola peraturan
2. Kepemimpinan tradisional; bersumber kewenangan tradisional beranjak dari
Page | 21
8.3 PEMIMPIN POLITIK
RUMUS KEBUTUHAN MEMIMPIN MENURUT LASSWELL
p = motif-motif pribadi dari individu
d = pemindahan motif-motif pribadi dari objek keluarga ke objek politik.
r = rasionalisasi atas peralihan kebencian kepada objek-objek politik.
P = orang politik
Tanda } = adanya transformasi menjadi hal lain.
 Untuk mendominasi dan/atau mengurangi hak orang lain
 Agar tidak didominasi atau dicampurtangani oleh elit-elit politik lain
 Menghasilkan prestasi-prestasi politik
Ada enam perilaku indikator kepribadian dan pencari kekuasaan demi kompensasi
kekuasaannya
kekuasaannya
bidang kekuasaannya
dalam arena politik.
Kategori kepemimpinan dapat dilakukan atas tiga kriteria
1. Proses kepemimpinan dan karakter pemimpin
2. Hasil kepemimpinan
3. Sumber kekuasaan
Berdasarkan sumber kekuasaan, kepemimpinan dibagi menjadi tiga
normatif.
kepercayaan

3. Kepemimpinan kharismatik; kekaguman masyarakat terhadap pemimpin yang
Nicollo Machiavelli membagi dua kepemimpinan berdasarkan motif dan keterampilan
pemimpin dalam menggunakan kekuasaanya, yaitu;
1. Pemimpin tipe Rubah (foxes); cerdik dan terampil menolak penggunaan paksaan dan
2. Pemimpin tipe singa (lions); memiliki kekuatan dan integritas yang bersedia
Menurut Burns, tipe kepemimpinan secara jelas menggambarkan hubungan, antara lain;
1. Kepemimpinan transaksional; terjadi manakala seorang pemimpin mengambil
prakarsa dalam melakukan hubungan untuk melakukan pertukaran yang dianggap
penting.
2. Kepemimpinan transformatif; manakala seseorang terlibat dengan orang lain sehingga
Keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut
atau memengaruhi hidupnya.
 Partisipasi politik dimaksudkan berupa kegiatan individu biasa yang dapat diamati
 Diarahkan untuk memengaruhi pemerintah
 Kegiatan yang berhasil maupun gagal memengaruhi pemerintah termasuk dalam
 Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung maupun tidak
 Kegiatan memengaruhi pemerintah dapat dilakukan melalui prosedur yang
Tipologi dimaksudkan memudahkan analisis terhadap bentuk-bentuk partisipasi politik.
1. Partisipasi aktif; contoh: mengajukan usul mengenai kebijakan umum
2. Partisipasi pasif; contoh: kegiatan menaati, menerima dan melaksanakan saja setiap
Sementara itu, Milbrath dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori;
1. Partisipasi politik apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisispasi dan menarik diri
2. Politik spektator. Artinya, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam
Page | 22
memiliki kelebihan.
mengandalkan manipulasi tawar-menawar dalam mencapai tujuan
menggunakan paksaan dalam mengerjakan tujuan.
mengangkat pemimpin ke tingkat yang lebih tinggi.
8.4 PARTISIPASI POLITIK
Rambu-rambu partisipasi politik
konsep partisipasi politik.
langsung.
konvensional.
8.5 TIPOLOGI PARTISIPASI POLITIK
Partisipasi sebagai kegiatan dibagi menjadi;
keputusan pemerintah.
dari proses politik.
pemilihan umum.

3. Partisipasi politik gladiator. Artinya, mereka secara aktif terlibat dalam proses politik,
yakni komunikator, spesialis mangadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan
pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.
Olsen memandang partisipasi sebagai dimensi utama stratifikasi sosial. Dan membagi
partisipasi politik dalam enam lapisan;
Sehubungan dengan model partisipasi politk dikenal dengan istilah- istilah seperti berikut;
Apatisme politik adalah sikap yang dimiliki orang yang tidak berminat atau tidak
punya perhatian terhadap orang lain, situasi atau gejala-gejala umum atau khusus yang ada
dalam masyarakatnya. Orang yang apatis adalah orang yang pasif, yang mengandalkan
perasaan dalam menghadapi permasalahan. Ia tak mampu melaksanakan tanggung jawabnya
baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat, dan selalu merasa terancam.
ciri-ciri apatis:
• Ketidakmampuan untuk mengakui tanggung jawab pribadi, atau tidak menyelidiki atau
bahkan untuk menerima emosi dan perasaan sendiri;
• Perasaan amar-samar, dan yang tidak dapat dipahami, rasa susah, tidak aman dan terasa
terancam;
• Menerima secara mutlak tanpa tantangan otoritas sah (kode-kode sosial, orang tua, agama)
dan nilai-nilai konvensional membentuk satu pola yang cocok dengan diri sendiri, yang
dalam situasi klinis disebut sebagai kepasifan (pasifitas).
Sinisme politik adalah sikap yang dimiliki orang yang menghayati tindakan dan motif
orang lain dengan perasaan curiga (Rafael Raga Maran. 2007:155). Menurut Robert Agger
dan rekan-rekannya mendefinisikan sinisme sebagai “kecurigaan yang buruk dari sifat
manusia”. Maka sinisme merupakan perasaan yang menghayati tindakan dan motif orang lain
dengan rasa kecurigaan, bahwa pesimisme adalah lebih realities dari pada optimisme; dan
bahwa individu harus memperhatikan kepentingan sendiri, karena masyarakat itu pada
dasarnya bersifat ego-sentris (memusatkan segala sesuatu pada diri sendiri.
Page | 23
4. Partisipasi politik pengritik, yakni dalam bentuk partisipasi tak konvensional.
1. Pemimpin politik
2. Aktivis politik
3. Komunikator
4. Warga negara
5. Marginal
6. Orang yang terisolasikan
Partisipasi politik berdasarkan jumlah pelaku;
1. Individual
2. Kolektif
8.6 MODEL PARTISIPASI POLITIK
1. Apatisme
2. Sinisme

Alienasi menyarankan permusuhan actual. Menurut Robert Lane, alienasi adalah perasaan
keterasingan seseorang dari kehidupan politik dan pemerintahan masyarakat. Orang-orang tipe
ini cenderung melihat peraturan-peraturan yang ada sebagai tidak adil dan hanya
menguntungkan para penguasa (Rafael Raga Maran. 2007:155).
Anomi adalah perasaan kehilangan nilai dan arah hidup, sehingga tak bermotivasi untuk
mengambil tindakan-tindakan yang berarti dalam hidup ini. Orang yang berperasaan
demikian menganggap penguasaan bersikap “tidak peduli” terhadap tujuan-tujuan hidupnya.
dibedakan menjadi lima pembahasan sesuai dengan pendekatan yang digunakan, yakni;
1. pendekatan struktural : kegiatan memilih dilihat sebagai produk dari konteks struktur
yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum,
permasalahan dan program yng ditonjolkan partai.
2. Menurut pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam
kaitan dengan konteks sosial. Maknanya pilihan seseorang dalam pemilihan umum
dipengaruhi oleh laatr belakang demografi dan sosial ekonomi, jenis kelamin, tempat
tinggal, pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan dan agama.
3. Sedangkan pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan
terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit territorial, seperti desa,
kelurahan, kecamatan, dan kabupaten.
4. Pendekatan psikologi sosial, salah satu penjelasan dari sisi psikologi sosial untuk
menjelaskan perilaku memilih dalam pemilihan umum adalah konsep identifikasi
partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilihan atas parati-partai yang ada atau
keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu
5. Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi
untung rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya “ongkos” memilih dan
memungkinkan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga
perbedaan dari alternative berupa pilihan yang ada.
Konflik politik dirumuskan secara longgar sebagai perbedaan pendapat, persaingan,
dan pertentangan di antara sejumlah individu, kelompok ataupun organisasi dalam upaya
mempertahankan sumber-sumber keputusan yang dibuat.
1. Kemajemukan horisontal; struktur masyarakat yang majemuk secara kultural, seperti
2. Kemajemukan vertikal; struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut pemilikan
Page | 24
3. Alienasi
4. Anomi
8.7 PERILAKU MEMILIH
BAB 9
KONFLIK DAN PROSES POLITIK
9.1 PENGANTAR
9.2 PENYEBAB KONFLIK POLITIK
suku bangsa, daerah, agama, ras.
kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan.

 Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan.
 Perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang
1. Konflik positif : konflik yang tak mengancam eksistensi sistem politik, yang
2. Konflik negatif : konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik yang
biasanya disalurkan melalui cara nonkonstitusional, seperti kudeta, separatisme,
terorisme, dan revolusi.
1. Konflik menang-kalah (zero-sum conflict) : situasi politik yang bersifat antagonistik
sehingga tidak memungkinkan tercapainya suatu kompromi antar pihak-pihak yang
terlibat konflik.
2. Konflik menang-menang (non zero-sum conflict) : suatu situasi konflik dalam mana
pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih mungkin untuk mengadakan kompromi
dan kerjasama.
Secara umum ada dua tujuan dasar setiap konflik, yakni: Mendapatkan sumber-sumber
dan/atau Mempertahankan sumber-sumber. Dengan asumsi dibuat kategorisasi tujuan konflik
sebagai berikut:
1. Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki tujuan yang sama, yakni sama-sama
2. Di satu pihak hendak mendapatkan, sedangkan di pihak lain berupaya keras
Konflik yang intens tidak selalu sama artinya dengan konflik yang mengandung kekerasan.
Intensitas konflik lebih merujuk pada besarnya energi (ongkos) yang dikeluarkan dan tingkat
keterlibatan partisipasi dalam konflik.
Pengaturan konflik berupa bentuk-bentuk pengendalian konflik, karena konflik tidak bisa
diselesaikan ataupun dibasmi. Menurut Dahrendorf ada tiga bentuk pengaturan konflik,
pertama bentuk konsiliasi, kedua bentuk mediasi, dan yang terakhir arbitrasi.
Page | 25
Konflik terjadi manakala:
berbeda
 Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.
 Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.
9.3 TIPE-TIPE KONFLIK
Konflik politik dikelompokkan menjadi dua tipe
mekanismenya melalui penyelesaian yang disepakati bersama.
9.4 STRUKTUR KONFLIK
Menurut Paul Conn, situasi konflik pada dasarnya dibedakan menjadi dua;
9.5 TUJUAN KONFLIK
berupaya mendapatkan
mempertahankan apa yang dimiliki.
9.6 INTENSITAS KONFLIK
9.7 PENGATURAN KONFLIK

Konflik merupaka gejala serba-hadir dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara.
Sementara itu, dimensi penting proses politik ialah penyelesain konflik yang melibatkan
pemerintah. Proses “penyeleseian” konflik politik yang tak bersifat kekerasan dibagi menjadi
tiga tahap:
Pemimpin pemerintahan berasal dari masyarakat melalui pemilihan umum. Kebijakan
umum yang dirumuskan merupakan hasil interaksi dengan berbagai organisasi, kelompok,
dan golongan dalam mayarakat. Itu sebabnya mengapa politik dirumuskan sebagai interaksi
antara pemerintah dan masyarakat.
Pemerintah (government) secara etimologis berasal dari kata Yunani, kubernan atau
nahkoda kapal. Artinya, menatap ke depan. Menentukan berbagai kebijakan yang
diselenggarakan untuk mencapai tujuan masyarakat negara.
 Segi kegiatan (dinamika) : pemerintahan berarti segala kegiatan atau usaha yang
 Struktural fungsional : pemerintahan berarti seperangkat fungsi negara yang satu sama
 Tugas dan kewenangan (fungsi) : pemerintahan berarti seluruh tugas dan kewenangan
Pemerintahan dalam arti luas : seluruh aparat yang melaksanakan fungsi-fungsi negara
Pemerintah dalam arti sempit : menyangkut aparat eksekutif, yakni kepala pemerintahan dan
kabinetnya.
Pada dasarnya dalam negara kesatuan ada satu negara dengan suatu pemerintah pusat
yang memiliki seluruh tugas dan kewenangan negara.dalam negara kesatuan pemerintah lokal
tunduk dan bertanggung jawab pada pemerintah pusat.
Bentuk negara republik dipimpin oleh seorang kepala negara yang dipilih oleh rakyat dengan
sebutan Presdien.
Page | 26
9.8 KONFLIK DAN PROSES POLITIK
1. Politisasi dan/atau koalisi
2. Pembuatan keputusan
3. Pelaksanaan dan integrasi
BAB 10
PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAH
10.1 PENGANTAR
10.2 PEMERINTAH
Pengertian pemerintahan dapat ditinjau dari tiga aspek , yaitu dari
terorganisasikan.
lain saling berhubungan secara fungsional.
negara.
10.2.1 KESATUAN DAN REPUBLIK

 Parlemen merupakan satu-satunya badan yang anggotanya dipilih secara langsung
 Anggota dan pimpinan kabinet (perdana menteri) dipilih oleh parlemen untuk
 Kabinet dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas dari parlemen.
 Manakala kebijakannya tidak mendapat dukungan dari parlemen, perdana menteri
dapat membubarkan parlemen, lalu menetapkan waktu penyelenggaraan pemilu untuk
membentuk parlemen yang baru.
 Suatu permasalahan dapat ditangani secara tuntas melalui pembuatan kebijakan
 Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum sangat
 kepemimpinan dalam melaksanakan kebijakan lebih jelas
 kebijakan yang bersifat komprehensif yang jarang dapat dibuat
 jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara berada pada satu tangan
 legislatif bukan tempat kaderisasi bagi jabatan eksekutif, yang dapat diisi dari
1. pemusatan fungsi-fungsi negara : semua tugas dan kewenangan negara dipegang
dengan satu tangan. Menugaskan fungsinya secara vertikal kebawah, tetapi semua
bagian dibawahnya tunduk dan bertanggung jawab kepada organ yang satu.
2. Pemancaran fungsi-fungsi negara : dapat berwujud pembagian fungsi dan pemisahan
Almond membagi fungsi peemerintahan menjadi tiga dengan menggunakan istilah peraturan ;
Dalam perwakilan rakyat, yang diwakili adalah sejumlah warga negara yang bertempat
tinggal disuatu daerah atau distrik tertentu.
Page | 27
10.2.2 KABINET PARLEMENTER DAN PRESIDENSIAL
Ciri-ciri dasar sistem kabinet parlementer :
oleh warga negara yang berhak memilih melalui pemilihan umum
melaksanakan fungsi dan kewenangan eksekutif.
Kelebihan sistem kabinet parlementer :
umum (undang-undang) yang bersifat komprehensif.
jelas.
Kelemahan sistem kabinet parlementer :
 terdapat suatu kabinet yang cenderung mengendalikan parlemen.
Ciri-ciri dasar sistem kabinet presindensil :
berbagai sumber termasuk legislatif
10.3 FUNGSI-FUNGSI PEMERINTAH
Secara teoritis terdapat dua kemungkinan pelaksanaan fungsi negara, yakni
fungsi. Tugas dan wewenang dapat dilakukan secara horisontal dan vertikal.
1. Pembuatan peraturan ( rule making)
2. Penerapan peraturan (ruling application)
3. Penghakiman peraturan (rule adjudication)
10.4 PERWAKILAN RAKYAT

Dari segi keterikatan antara wakil rakyat dan keinginan rakyat yang diwakili, konsep
perwakilan dibedakan menjadi dua tipe :
1. Delegasi (mandat) : yang menyuarakan pendapat dan keinginan para pemilih, dan
2. Trustee (independen) : wakil rakyat yang dipilih berdasarkan pertimbangan yang
 Membuat undang-undang bersama dengan pihak eksekutif
 Menyusun anggaran penerimaan dan belanja negara
 Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan penenrimaaan dan penggunaan anggaran
 Memilih, menyetujui atau mengusulkan seorang atau lebih pejabat negara sepertti
Guna melaksanakan fungsi ini maka para anggota badan perwakilan rakyat memiliki
sejumlah hak, yakni : hak prakarsa, hak anggaran, hak interpelasi, hak angket, dan hak
mengajukan pertanyaan.
Fungsi sistem pemilihan umum ialah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi
anggota badan perwakilan rakyat atau menajdi kepala pemerrintahan.
Sistem pemilihan umum diatur dalam undang-undang dan mempunyai tiga variabel pokok,
yakni :
1. Penyuaraan (balloting) : tata cara yang harus diikuti pemilih yang berhak dalam
2. Daerah pemilihan (electoral district) : ketentuan yang mengatur berapa jumlah kursi
3. Formula pemilihan : rumus yang digunakan untuk menentukan siapa atau partai
1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif
2. Mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan
perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai
yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3. Sarana memobilisasikan dan/atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan
Birokrasi merupakan aparat yang melaksanakan keputusan yang dibut dan dijabarkan
oleh pemerintah(kabinet). Untuk itu birokrasi berkewajiban memberikan informasi dan
sumber manusia (keahlian) kepada pemerintah, sedangkan kepada masyarakat birokrasi
memberikan pelayanan dan menegakkan peraturan sesuai dengan kewenangan yang ada
padanya.
Page | 28
memperjuangkan kepentingan para pemilihnya.
bersangkutan dan memiliki kemampuan mempertimbangkan secara baik.
Fungsi badan perwakilan rakyat (legislatif) dapat dirumuskan sebagai berikut;
negara
yang dikehendaki oleh konstitusi atau undang-undang.
10.4.1 SISTEM PEMILIHAN UMUM
memberikan suara.
wakil rakyat untuk setiap daerah pemilihan.
politik apa yang memenangkan kursi di suatu daerah pemilihan.
Tiga hal dalam tujuan pemilihan umum :
kebijakan umum.
pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.
10.5 BIROKRASI

Secara tipologik, Max Weber mendeskripsikan sejumlah karakteristik birokrasi sebagai
berikut;
 Dalam organisasi ini terdapat pembagian kerja dengan spesialisasi peranan yang jelas
 Organisasi jabatan ini mengikuti prinsip hirarki.
 Kegiatan organisasi jabatan ini dilakukan berdasarkan sistem aturan abstrak yang
konsisten dan terdiri atas penerapan aturan-aturan ini kedalam kasus-kasus yang
khusus.
 Setiap pejabat melaksanakan tugasnya dalam semangat dan hubungan yang formal
 Setiap pegawai dalam organisasi direkrut menurut prinsip kualisifikasi teknis, digaji,
dan dipensiun menurut pangkat dan kemampuan, dan dipromosikan menurut
kesenioran, atau kemampuan, atau keduanya.
 Organisasi administrasi yang bertipe birokratis dari segi pandangan teknis murni
Penghakiman peraturan pada dasarnya bertujuan menjamin kepastian hukum sehingga
tercipta suasana tertib dalam masyarakat. Sedangkan fungsi penghakiman peraturan
dibedakan menjadi :
 Fungsi konservatif : menjamin kepastian hukum dengan hanya menerapkan peraturan
 Fungsi progresif : menciptakan peraturan baru dengan melakukan interpretasi atas
Membuat keputusan, berarti memilih alternatif terbaik dari berbagai alternatif yang
ada. Dalam menentukan keputusan tersebut harus ada tolak ukur dalam pengambilan
keputusan politik, seperti ideologi dan konstitusi. Ciri khas politik ialah keputusan yang
keluarbdari proses politik bersifat mengikat (otoritatif), dan dimaksudkan untuk kebaikan
bersama masyarakat umum. Dengan demikian, Keputusan politik ialah keputusan yang
mengikat, menyangkut, dan memengaruhi masyarakat umum. Dan biasanya diurus dan
diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah.
1. Jumlah orang yang ikut mengambil keputusan : yang membuat keputusan dapat satu
2. Peraturan pembuatan keputusan atau formula pengambilan keputusan : yaitu
ketentuan yang mengatur jumlah orang atau persentase orang yang harus memberikan
Page | 29
dan impersonal
cenderung lebih mampu mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi.
10.6 PENGHAKIMAN PERATURAN
yang ada atau menggunakan jurisprudensi.
undang-undang dasar atau undang-undang yang ada.
BAB 11
KEPUTUSAN POLITIK DAN
KEBIJAKAN UMUM
11.1 PENGANTAR
11.2 UNSUR-UNSUR PEMBUAT KEBIJAKAN
Tiga unsur yang harus diperhatikan dalam proses pembuat keputusan, yaitu :
orang, dua atau lebih, bahkan jutaan orang.

persetujuan terhadap suatu alternatif keputusan agar dapat diterima dan disahkan
sebagai keputusan.
3. Informasi : diperlukannya asumsi bahwa dalam proses pembuatan keputusan terjadi
diskusi, perdebatan, tawar-menawar, dan kompromi maka informasi yang akurat dan
dalam jumlah yang memadai akan memengaruhi isi keputusan yang diambil.
1. Kebijakan regulatif terjadi apabila kebijakan menngandung paksaan dan akan
2. Kebijakan redistributif ditandai dengan adanya paksaan secara langsung kepada
3. Kebijakan distributif ditandai dengan pengenaan paksaan secara tidak langsung(jauh
4. Kebijakan konstituen ditandai dengan kemungkinan pengenaan paksaan fisik yang
sangat jauh, dan penerapan kebijakan itu secara tidak langsung melalui lingkungan.
Faktor-faktor yang memengaruhi corak dan arah keputusan (kebijakan umum), antara lain;
Page | 30
11.3 ISI KEBIJAKAN UMUM
Isi kebijakan umum dibedakan menjadi tiga :
1. Ekstraktif
2. Alokasi dan distribusi
3. Regulatif
Konsekuensi logis Empat tipe kebijakan umum ialah :
diterapkan secara langsung terhadap individu.
warga negara tetapi penerapannya melalui lingkungan.
dari fisik), tetapi kebijakan itu diterapkan secara langsung terhadap individu.
11.4 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEBIJAKAN
Secara umum terdapat empat faktor yang memengaruhi proses kebijakan, yaitu
 Lingkungan
 Presepsi pembuat kebijakan mengenai lingkungan
 Aktivitas pemerintah perihal kebijakan
 Aktivitas masyarakat perihal kebijakan
 Ideologi dan konstitusi
 Latar belakang pribadi pembuat keputusan
 Informasi yang tersedia
 Golongan pendukung pembuat keputusan
 Keputusan yang telah ada
11.5 TAHAP-TAHAP KEBIJAKAN
Proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan dibagi menjadi empat tahap;
1. Politisasi suatu permasalahan
2. Perumusan dan pengesahan tujuan dan program
3. Pelaksanaan program
4. Monitoring evaluasi pelaksanaan program

1. Komprehensif, artinya kebijakan umum yang mampu menimbulkan perubahan yang
2. Marginal (incremental), artinya kebijakan umum yang mampu menimbulkan
perubahan pada permukaan dan pinggir-pinggir permasalahan saja dan bisa disebut
juga dengan keputusan yang bersifat “tambal-sulam”
1. Keputusan rutin, artinya keputusan biasanya dipersiapkan secara seksama dan disusun
menurut prosedur yang sesuai dengan yang ditetapkan dalam konstitusi dan undnag-undang.
2. Keputusan darurat, artinya keputusan yang dibuat secara tergesa-gesa dalam waktu
yang relatif singkat guna mengatasi suatu keadaan yang darurat dan perlu penanganan
segera.
3. Keputusan bukan keputusan, artinya keputusan ini dinyatakan sekedar bukti semu atas
perhatian dan komitmen pemerintah terhadap suatu permasalahan yang mendapat
perhatian masyarakat yang dimaksudkan untuk memberi harapan dan janji kepada
masyarakat sebagai alat untuk mendapat dukungan.
1. Elit formal : elit politik yang menurut undang-undang memiliki wewenang membuat
2. Orang yang berpengaruh (the influential) : orang yang memiliki pengaruh kuat lewat
sumber-sumber kekuasaan, kekayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, senjata, dan
massa organisasi yang mampu memengaruhi elit formal sehingga dapat mengambil
keputusan sesuai kehendak orang yang berpengaruh
Dari segi hubungan kausal atau yang bersifat deterministik, hubungan politik dengan
ekonomi dibagi menjadi dua.
 Pertama, kebijakan umum (publik policy) atau politisisme yang melihat politik
 Kedua, ekonomisme yang liberal maupun Marxis yang melihat ekonomi menentukan
Beberapa teori menggambarkan hunungan ekonomi dan politik sebagai bersifat interaktif atau
timbal balik, dan sebagai perilaku yang bersinambungan.
Page | 31
11.6 BENTUK DAN TIPE KEBIJAKAN UMUM
Dua bentuk keputusan politik (kebijakan umum) :
mendasar dan menyeluruh
Berdasarkan isi dan prosedur pembuatan kebijakan umum terdapat tiga tipe, yaitu:
11.7 PEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK
Tiga kemungkinan elit politik yang membuat keputusan politik, yaitu :
keputusan
3. Penguasa : orang yang secara nyata membuat keputusan
BAB 12
POLITIK DAN EKONOMI
12.1 PENGANTAR
menentukan ekonomi
politik

Sistem ekonomi ialah seperangkat mekanisme dan lembaga untuk membuat dan
melaksanakan keputusan mengenai produksi, pendapatan dan konsumsi di dalam suatu
wilayah tertentu.
Sistem ekonomi terdiri atas sejumlah mekanisme, pengaturan organisasi, dan peraturan untuk
membuat dan melaksanakan keputusan tentang alokasi sumber-sumber yang terbatas.
1. Koordinasi unit ekonomi, artinya siapa yang mengoordinasikan kegiatan ekonomi :
2. Pemilikan barang dan jasa, yang berarti siapa yang memiliki barang dan jasa : swasta,
Apabila kedua kriteria di atas digunakan untuk menyusun model-model sistem ekonomi
maka sistem ekonomi dibedakan menjadi tiga, yaitu
1. Kapitalis : apabila koordinasi unit ekonomi dilakukan dengan mekanisme pasar, dan
2. Komunis : koordinasi unit ekonomi dengan perencanaan terpusat, barang dan jasa
3. Sosialis : terdapat semacam pembagian tugas antara perencanaan terpusat dan
1. Suatu kewenangan ekonomi dikatakan tersentralisasi apabila kewenangan membuat
2. Suatu sistem ekonomi dikatakan terdesentralisasi apabila kewenangan membuat
Fungsi yang pertama, berkaitan dengan pengarahan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga
mencapai tujuan yang dikehendaki. Pengarahan dari pemerintah dapat dilakukan dengan dua
cara, yaitu :
1. Secara langsung, berarti pemerintah mengharuskan para pengusaha untuk
melaksanakan kebijakan terntentu seperti yang dilakukan dalam sistem ekonomi
perencanaan terpusat
2. Secara tak langsung, berarti pemerintah tidak mengharuskan atau melarang
Fungsi kedua, berkaitan dengan upaya pemerintah untuk mengontrol monopoli dan mnegatur
akibat-akibat yang ditimbulkan dari kegiatan ekonomi terhadap pihak lain, tetapi tidak
dimasukkan dalam faktor produksi
Peranan negara (pemerintah) dalam pengadaan barang dan jasa publik sudah menjadi
kesepakatan umum, tetapi tidak terdapat kesepakatan dalam hal barang dan jasa macam apa
saja yang masuk ke dalam kategori kepentingan umum tersebut.
Page | 32
12.2 SISTEM EKONOMI
Grossman membagi sistem ekonomi berdasarkan dua kriteria:
mekanisme pasar, pemerintah, koperasi, atau ketiga-tiganya.
negara, koperasi atau ketiga-tiganya
barang dan jasa dimiliki swasta.
yang dimliki dikuasai oleh pemerintah.
mekanisme pasar dalam koordinasi unit ekonomi.
Dari segi kewenangan suatu sistem ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu :
keputusan dimonopoli dengan peringkat atas organisasi
keputusan terletak pada peringkat bawah organisasi
12.3 FUNGSI PEMERINTAH DALAM EKONOMI
melakukan kegiatan tertentu.

Kebijakan ekonomi pada dasarnya merupakan keputusan politik karena memengaruhi
Sejumlah kemungkinan pihak yang memerintah, seperti otokrat-tradisional, partai
politik yang bersaing, partai tunggal yang totaliter, golongan militer dengan tuan tanah dan
pengusaha asing, atau koalisi antara militer, birokrat dan tehnokrat dengan pengusaha asing.
Golongan yang memerintah itulah yang mementukan kebijakan ekonomi dengan mekanisme
dan strategi yang mereka gunakan dalam mengambil keutusan dari berbagai alternatif dalam
memecahkan dilema ekonomi. Oleh karena itu, memerintah sangatlah menentukan pilihan
kebijakan ekonomi, sedangkan penentuan siapa yang memerintah merupakan produk proses
politik.
Apabila pihak yang memerintah terdiri atas beberapa orang atau kelompok kecil
orang maka sistem politik ini disebut pemerintahan “dari atas” atau lebih tegas lagi disebut
oligarki, otoriter, ataupun aristokrasi. Di lain pihak, apabila pihak yang memerintah terdiri
atas banyak orang maka sistem politik ini disebut demokrasi. Selain itu, kalau kewenangan
pemerintah pada prinsipnya mencakup segala sesuatu yang ada dalam masyarakat maka
rezim ini disebut totaliter. Sedangkan apabila pemerintah memiliki kewenangan yang terbatas
yang membiarkan beberapa atau sebagian besar kehidupan masyarakat mengatur diri sendiri
tanpa camput tangan dari pemerintah apabila kehidupan masyarakat dijamin dengan tata
hukum yang disepakati bersama, maka rezim ini disebut liberal.
13.2 SISTEM POLITIK OTOKRASI TRADISIONAL, KOMUNIS, DEMOKRASI, DAN
NEGARA BERKEMBANG
Totaliter Demokrasi Negara
Page | 33
12.4 POLITIK DAN KEBIJAKAN EKONOMI
distribusi kekayaan dan pendapatan dalam masyarakat.
BAB 13
MODEL-MODEL SISTEM POLITIK
13.1 PENGANTAR
No
.
Variabel Perbandingan Sistem Politik
Otokrasi
Tradisional
Berkembang
1. Kebaikan
bersama
- tidak ada
jaminan dalam
hal persamaan
dan kebebasan
politik individu
- -
Mengutamakan
stratifikasi
ekonomi, kurang
menekankan
Menekankan
konsensus total di
dalam
masyarakat.
- Prinsip sama
rasa dalam bidang
ekonomi
– Sekuralisme
radikal, agama
digantikan
Bebas
berpendapat,
konsensus.
- Persamaan
kesempatan
politik setiap
individu dijamin
oleh hukum
- Menekankan
persamaan
Kekuasaan
pemerintah dan
campur-tangan
pemerintah yang
begitu luas dalam
masyarakat pada
satu pihakberhasil
meningkatka
pertumbuhan
ekonomi pada
pihak lain
menyebabkan

Page | 34
pada persamaan
- - Kebebasan
politik individu
dibatasi,
menekankan
perilaku yang
menuruti
kehendak
penguasa
- -
Mengutamakan
kolektivisme
atas dasar
kekerabatan
daripada
invidualisme
ideologi yang
doktriner dan
eskataologis
– Kebebasan
politik individu
dan hak-hak sipil
untuk mengkiritk
penguasa tidak
dijamin
– Menekankan
kemerdekaan
nasional
– Menjamin
kebutuhan
material,
khususnya
kebutuhan pokok
– Kepentingan
individu tunduk
kepada kehendak
partai, negara dan
bangsa
(kolektivisme)
kesempatan
ekonomi yang
dila-kukan oleh
setiap individu
- Adanya
ketegangan
dalam penca-paian
tujuan-tujuan
yang
bersifat mate-rial
dengan yang
bersifat moralitas
kelompok politik
seperti partai ,
kelompok
kepentingan dan
media massa
berperan sebagai
pendukung saja .
2. Identitas
Bersama
-Berdasarkan
ikatan
primordial
(Suku,agama,
Ras, keluarga)
– Faktor
primordial,
seperti suku
bangsa, ras dan
agama yang
mempersatukan
masyarakat
– Ikatan
primordial
terwujud dalam
diri seorang
pemimpin yang
dominan
(otokrat), seperti
sultan, raja atau
- Struktur
keamanan mereka
ikut mengawasi
birokrasi dengan
model struktur
pemerintahan
ganda atau
bayangan.
– Faktor sakral
yang berupa
ideologi yang
mempersatukan
masyarakat
– Penanaman
idelogi oleh
penguasa dengan
jalan inoktrinasi
- Semakin bagus
adanya
perombakan-perombakan
struktur (MK,
adanya UU
HAM)
– Faktor
permersatu
masyarakat
berupa bersatu
dalam perbe-daan
Bhineka
Tunggal Ika,
Unity in
Diversity
– Masyarakat
terikat pada sub
kultur yang
Dalam Negara
berkemban belum
ada suatu suatu
identitas bersama
yang dikehendaki
semua masyarakat
. ini dikarenakan
belum adanya
kultur dan struktur
masyarakat yang
selaras .

Page | 35
kaisar dimilikinya dan
sekaligus teri-kat
pada suatu dasar
dan tujuan
bersama
3. Hubungan
Kekuasaan
Hubungan
kekuasaan
antara
pemerintah
dengan rakyat
umumnya
negative
(banyak yang
menyalahgunaka
n kekuasaan)
- Kekuasaan
bersifat pribadi,
negatif dan
sebagian kecil
yang konsensus
- Masyarakat
mengalami
kesukaran untuk
melakukan
pengawasan
terhadap
penguasa
- Otokrat
memerintah
berdasarkan
tradisi dan
paksaan
menghendaki
pengaturan
masyarakat secara
menyeluruh
(total) atas dasar
tertentu dengan
kelompok kecil
penguasa yang
memonopoli
kekuasaan,
- Kekuasaan
dimonopoli dan
dilaksanakan
secara sentral
dengan partai
tunggal
– Kekuasaan
paksaan
dilaksanakan oleh
militer dan polisi
rahasia
- Partai
diorganisis secara
hierarkis oleh
pemimpin negara
Terdapat
distribusi
kekuasaan di
antara kelompok
sosial dan
lembaga
pemerintahan.
- Distribusi
kekuasaan yang
relatif merata
diantara
kelompok sosial
dan lembaga
pemerintahan
- Adanya
persaingan dan
saling kontrol
antar kelompok
sosial, antara
lembaga
pemerintah, serta
antara kelompok
sosial
Hubugan
kekeuasaan lebih
bersifat paksaan
daripada
konsensus ini
dikarenakan
penetapan siapa
yang memerintah
masih ditetapkan
secara sepihak
oleh para
penguasa .
4. Legitimasi
Kekuasaan
umumnya tidak
procedural
(turun-temurun)
- Kewenangan
bersumber dan
berdasarkan
pada tradisi
- Kepemimpinan
karena
- Kewenangan
pemimpin
didasarkan pada
perannya sebagai
ideologi, penafsir
dan pelaksana
ideologi
- Rakyat
mematuhi
pemerintahan
karena kekuasaan
paksaan yang
- Kewenangan
didasarkan pada
prinsip rule of
law yang diatur
dalam konstitusi
– Adanya
jaminan hak- hak
dan kewajiban
warga negara
Legitimasi Pada
negara
berkembang
sangat beragam,
yaitu campuran
terpadu antara
distribusi
kebutuhan
materiil, simbolis
(ideologi dan
sejumlah jargon
politik), dan legal

Page | 36
keturunan
- Tradisi selalu
dipelihara oleh
keturunan
otokrat dengan
mitos, legenda
dan simbol
tertentu
sangat luas dan
mendalam
rasional
(pemilihan umum
dan proses
perundang-undangan)
.Basis
legitimasi yang
bersifat campuran
inilah yang
menyebabkan
mengapa
perubahan dan
peralihan
distribusi
kebutuhan materiil
tidak
menimbulkan
krisis legitimasi .
5. Hubungan
Ekonomi
&Politik
-Kurang
menekankan
pada
persamaante tapi
menekankan
pada stratifikasi
ekonomi
- Tanah dikusai
oleh tuan tanah
yang merupakan
kaki tangan
otokrat
- Tidak ada
perubahan
politik di
pedesaan,
karena akses
politik dikusai
oleh tuan tanah
- Upah buruh
rendah
- Partai tunggal
mengendalikan
kegiatan ekonomi
- Kegiatan
ekonomi yang
diprakarsai
individu atau
swasta dilarang
- Distribusi
kebutuhan pokok
relatif merata
- Dalam
perkembanganny
a produksi barang
dan jasa menu-run,
karena
motivasi pekerja
rendah dan aparat
partai
berubah menjadi
kelas pengu-asa
yang konservatif
- Koordinasi unit
ekonomi,
merupakan
tanggungjawab
pemerintah dan
swasta.
- Peran
masyarakat dan
pemerintah
dalam bidang
ekonomi
dilaksanakan
secara seimbang
- Adanya
prosedur dan
mekanisme
penentuan
kebijaksanaan
pemerintah
berdasarkan
kedaulatan rakyat
Dalam Negara
berkembang ini
belum
menemukan
kecocokan antara
pola hubungan
politik dengan
ekonomi yang
cocok . Di negara
berkembang
pemerintah lebh
dominan
dibandingkan
sector swasta
sehingga
ekonominya tidak
bida bagus .

Pembangunan dan modernisasi politik merupakan perubahan politik, tetapi tidak
sebaliknya. Modernisasi berasal dari kata mode yang berarti situasi masa kini, atau
kecenderungan mutakhir. Modernisasi berarti proses perubahan untuk menciptakan kondisi-kondisi
yang memungkinkan masyarakat dapat hidup sesuai dengan tingkat perkembangan
zaman. Dalam pengertian modernisasi tidak jelas apa yang menjadi sasaran yang hendak
dicapai; ia hanya salah satu proses untuk mencapai tujuan pembangunan politik.
Sejumlah ilmuwan memusatkan perhatian pada tujuan-tujuan pembangunan mencoba
menjelaskan dengan pendekatan yang berbeda.
 Pendekatan yang pertama, melihat tujuan-tujuan pembangunan politik sebagai selaras
 Pendekatan kedua, melihat tujuan-tujuan pembangunan sebagai bertentangan satu
sama lain karena setiap tujuan memiliki implikasi yang mengurangi pencapaian
tujuan lain.
 Pendekatan rekonsiliasi yang melihat tujuan pembangunan yang satu dapat
Tiga dari lima yang disebutkan Huntington itu menjadi prinsip pembangunan di indonesia
dan disebut dengan Trilogi Pembangunan yang berisi : pertumbuhan ekonomi, pemertaan dan
stabilitas. Menurut Huntington tujuan pembangunan lebih tepat disebut sebagai sasarn
sementara untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya, yakni masyarakat dan negara yang
dicita-citakan dalam konstitusi negara tersebut.
Objek perubahan atau unsur politik yang biasanya diobservasi oleh ilmuwan politik
ialah sistem nilai politik, struktur kekuasaan, strategi menangani permasalahan kebijakan
umum dan lingkungan masyarakat (kondisi-kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi)
dan fisik (sumber alam) yang memengaruhi dan dipengaruhi pleh sistem politik.
1. Perubahan sistem : ialah perubahan yang terjadi pada ketiga elemen sistem sekaligus
2. Perubahan di dalam sistem : artinya, sistem nilai, struktur kekuasaan, dan strategi
menangani proses kebijakan pada dasarnya tidak mengalami perubahan yang berarti
meskipun pemimpin pemerintahan dan isi kebijakan umum mengalami perubahan.
3. Perubahan karena dampak berbagai kebijakan umum : yang terdiri atas kebijakan
kesehatan, kebijakan pendidikan, kebijakan ekonomi, kebijakan perhubungan,
kebijakan pembangunan, dan kebijakan komunikasi massa
Page | 37
BAB 14
PERUBAHAN DAN PEMBANGUNAN POLITIK
14.1 PENGANTAR
14.2 TUJUAN PEMBANGUNAN POLITIK
satu sama lain.
direkonsiliasikan dengan tujuan lain.
14.3 OBJEK PERUBAHAN POLITIK
14.4 TIPOLOGI PERUBAHAN POLITIK
Perubahan politik dibagi menjadi tiga :
dan bersifat radikal.

1. Konflik kepentingan, berakitan dengan struktur sosial yang dominan
2. Munculnya gagasan atau nilai-nilai baru, yang bersifat variabel dan independen
3. Berbagai kebijakan yang secara disengaja, terencana, dan terorganisasikan dibuat dan
Digolongkan menjadi dua tipologi yang dianggap penting, yaitu yang bersifat umum
(gambaran masyarakat pada umumnya) dan yang bersifat khusus (gambaran sistem politik).
Variabel pola perkembangan masyarakat menurut Parsons dan Shills apabila digambarkan,
dibandingkan dan dievaluasi sebagai berikut :
1. Sistem organisasi pemerintah sangat terdiferensiasikan dengan fungsi- fungsi spesifik
2. Integrasi dalam struktur pemerintahan yang tinggi
3. Prosedur yang rasional dan sekuler dalam pembuatan keputusan
4. Keputusan-keputusan politik dan administratif bervolume besar
5. Identifikasi masyarakat yang luas dan mendalam dengan sejarah, wilayah dan
Page | 38
14.5 PENYEBAB PERUBAHAN POLITIK
faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan, yaitu :
dilaksanakan oleh pemerintah.
14.6 DIKOTOMI MASYARAKAT TRADISIONAL DAN MODERN
1. Afektif ataukah afektif yang netral;
2. Orientasi kolektif ataukah orientasi individul;
3. Universalisme ataukah partikularisme;
4. Faktor kemampuan ataukah faktor keturunan dan hadiah;
5. Kespesifikan ataukah keberbaruan
Ada tujuh ciri sistem politik modern :
identitas nasional negara
6. Perhatian dan keterlibatan masyarakat yang sangat luas dalam sistem politik
7. Alokasi peranan-peranan politik ditentukan didasarkan kemampuan
Kebalikan dari setiap ciri tersebut adalah ciri sistem politik tradisional.

Resume memahami ilmu politik

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (9)

Similar to Resume memahami ilmu politik

Similar to Resume memahami ilmu politik (20)

Resume memahami ilmu politik