Sistem transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan dana pendidikan dijelaskan dalam tiga poin utama: (1) sumber pendanaan pendidikan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat; (2) pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas; (3) pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana pendidikan harus sesuai peraturan per
Akuntabilitas Penggunaan Dana Pendidikan ET 27092022.pptx
1. SISTEM TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
DALAM PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN
Dr. H. Emed Taryaman., SE., MM., MH.,
CHRA
Analis Keuangan Pusat & Daerah
2. DASAR HUKUM
Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
berserta peraturan menteri turunannya
Permendagri 77 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG tentang Tata
cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta
monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersumber dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah provinsi jawa barat
Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang
sisdiknas
1
4
2
3
Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan
dosen
Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang
pemerintahan daerah dan perubahannya
Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan
5
6
2
4. Statistik Sekolah, Pendidik dan Peserta didik Tahun 2022
Jenjang Sekolah Siswa Baru Siswa Guru
(1) (2) (3) (4) (5)
SMA 1.698 293.896 794.755 35.647
Negeri 514 186.990 510.576 21.214
Swasta 1.184 106.906 284.179 14.433
SMK 2.917 469.218 1.081.503 52.769
Negeri 288 124.910 330.646 14.649
Swasta 2.629 344.308 750.857 38.120
SLB 388 2.706 26.556 4.168
Negeri 48 586 6.631 1.138
Swasta 340 2.120 19.925 3.030
5.003 765.820 1.902.814 92.584
850 312.486 847.853 37.001
4.153 453.334 1.054.961 55.583
JUMLAH
Negeri
Swasta
No
1
2
3
5.
6. SUMBER PENDANAAN PENDIDIKAN
1. Pemerintah 2. Pemerintah daerah
BELANJA WAJIB URUSAN PENDIDIKAN,
BOPD(SMA,SMK, SLB NEGERI) DAN HIBAH BPMU
(SMA,SMK,SLB SWASTA DAN MAN SERTA MAS)
3. masyarakat
BOS
PUSAT
SUMBANGAN/PARTISIP
ASI MASYARAKAT
DANA PENDIDIKAN
1. KEADILAN
2.
BERKECUKUPAN
3.
BERKELANJUTAN
PRINSIP PENDANAAN PENDIDIKAN
ALOKASI PENDANAAN PENDIDIKAN
Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20%
dari aPBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD (MANDATORY SPENDIING)
7. ● Dana Pendidikan : seluruh pengeluaran
yang berupa sumber daya (input) baik
berupa barang maupun uang yang
ditujukan untuk menunjang kegiatan
proses belajar mengajar (UU No 20 Th
2003)
● Dana Pendidikan : Sumber daya
keuangan yang disediakan untuk
menyelenggarakan dan mengelola
Pendidikan (PP No 48 Th.2008)
Pengelolaan dana pendidikan
Evaluasi
Alokasi
Pengeluaran
secara
mandiri,
terbuka,
Pelaksanaan
Proses
Perencanaan
Pengelolaan dana
Pendidikan :
• Meningkatkan efektivitas
dan efisiensi penggunaan
dana pendidikan
• Meningkatkan akuntabilitas
dan transparansi dana
pendidikan
• Meminimalkan
penyalahgunaan anggaran
sekolah
Tujuan Pengelolaan
Dana Pendidikan
• Proses yang ditujukan untuk
menjamin agar Pemerintahan
berjalan secara efisien dan
efektif sesuai dengan rencana
dan ketentuan
Pengawasan Dana Pendidikan
8. dana pendidikan
• Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara
pemerintah, pemerintah daaerah, dan masyarakat
• Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip
keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan
• Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan,
efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik
• Pengalokasian dana pendidikan
Substansi Pendanaan Pendidikan (UU No 20 Tahun 2003)
Pengelolaan dana dari
pemerintah dan masyarakat
harus dilandasi dengan
transparansi dan akuntabilitas.
Dengan pengelolaan dana yang
Pengelolaan Keuangan
Negara oleh pemerintah
baik pusat maupun
daerah hasrus dikelola
secara tertib dan taat
pada peraturan
perundangan-undangan,
efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan
bertanggungjawab
dengan memperhatikan
rasa keadilan dan
9. Nilai karakter dalam
pengawasan dana sekolah
• Keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara
tepat waktu sesuai dengan ketentuan dan satndar pelaporan yang
berlaku
• Sekolah mempublikasikan dokumen pendukung transparansi informasi
secara lengkap seperti realisasi penggunaan dana tiap sumber dana dan
rekapitulasi relaisasi penggunaan dana
• Transparansi dilakukan dari mulai penganggaran sampai dengan
pertanggungjawaban
Transparansi
• Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban penyelenggaraan
organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk
meminta pertanggungjawaban.
• Penyelenggara sekolah berkewajiban mempertanggungjawabkan proses
dan hasil kerjanya kepada publik
• Hal tsb dikarenakan dana sekolah berasal dari berbagai pihak shingga
perlu dilaksanakan akuntabilitas yang baik sehingga meningkatkan
kepercayaan publik
Akuntabel
10. ● Prinsip keterbukaan dan kejujuaran
yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui secara terbuka dan
menyeluruh atas pertanggungjawaban
pemerintah atas pengelolaan sumber
daya yang dipercayakan sesuai
peraturan (PP No 71 Tahun 2010)
Pengawasan dana
dengan aspek transparansi
• Mencegah sedini mungkin terjadinya
penyimpagan-penyimpangan
• Menghindari kesalahan komunikasi dan perbedaan
persepsi
• Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggung
jawab dan bertanggung gugat terhadap pilihan
keputusan dan pelaksanaan kegiatan
• Membangun kepecayaan semua pihak dari
kegiatan yang dilaksanakan
• Tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
ketentuan,prinsip, dan nilai-nilai universal
TUJUAN TRANSPARANSI
01
• Penyediaan informasi yang jelas
tentang prosedur-prosedur, biaya-
biaya dan tanggung jawab
02
• Kemudahan akses informasi
03
• Menyusun suatu mekanisme pengaduan
jika ada peraturan yang dilanggar atau
permintaan untuk membayar uang suap
04
• Meningkatkan arus informasi melalui
kerja sama dengan media massa dan
lembaga non pemerintah
Indikator aspek
transparansi
TRANSPARANSI
12. Dana sekolah
BOS BOPD
Sumber Dana APBN APBD
Penyaluran Dari KPPN ke Sekolah
Dari RKUD ke KCD lalu ke
Sekolah
Pertanggung-jawaban
Melalui SIPBOS dan LK
SKPD
LK SKPD
BOS vs BOPD
Tujuan
Membebaskan Biaya
Pendidikan dan
meningkatkan mutu
layanan
Pembiayaan kegiatan di luar
BOS
13. dana sekolah (cont’)
Do vs Don’t
Do
1. Penerimaan peserta didik baru
2. Pengembangan perpustakaan
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran
5. Pelaksanaan kegiatan sekolah
6. Pengembangan profesi pendidik dan tenaga kependidikan
7. Pembiayaan langganan daya
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran
10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian
11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan
12. Pembayaran honor non PNS.
13. Biaya non personalia meliputi biaya Alat Tulis Sekolah (ATS), Biaya Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP), biaya
pemeliharaan dan perbaikan ringan, biaya daya dan jasa, biaya transportasi/perjalanan dinas, biaya
konsumsi, biaya pembinaan peserta didik/ekstra kurikuler, biaya uji kompetensi, biaya praktek kerja industri,
dan biaya pelaporan
14. Diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah non personalia.
15. Penggunaan BOPD bisa dibayarkan untuk honor (Non ASN) menyesuaikan anggaran yang tersedia dan
mekanismenya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Don’t
1. membeli perangkat lunak
2. sewa aplikasi
3. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah
4. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru untuk
kepentingan pribadi
5. membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung
proses pembelajaran
6. membeli saham
7. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh
dari sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah
Provinsi, atau sumber lainnya
8. membayar belanja pegawai, pegawai negeri sipil
9. membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh
MKKS, Kelompok KKKS, MGMP, KKG, UPTD
Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, UPT, atau pihak
lainnya
10.disimpan dengan maksud dibungakan; dan/atau
11.dipinjamkan kepada pihak lain.
dana sekolah (cont’)
Do vs Don’t
15. 2. TAHAPAN PENATAUSAHAAN :
● Dana Pendidikan Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD)
diperuntukan bagi SMA, SMK dan SLB Negeri melalui Belanja
Operasi (Belanja Barang, Jasa dan Modal) berdasarkan Pemerdagri
No. 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
● Dana Pendidikan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU)
diperuntukan bagi SMA, SMK dan SLB Swasta serta MA Negeri dan
Swasta berdasarkan Pergub No 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi
Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat jo.
Juknis Pelaksanaan Hibah BPMU Tahun 2021
LANJUTAN………
17. 3. TAHAPAN pelaporan dan
Pertanggungjawaban :
Pelaporan dan pertanggungjawaban Dana Pendidikan
Biaya Operisonal Pendidikan Daerah (BOPD) dan
Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU)
berdasarkan Peraturan Peremerintah No. 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah jo.
Pemerdagri No. 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada
prinsip-prinsip tata kelola keuangan daerah yang
Efektif, Efesien, Transparan dan Akuntabel.
LANJUTAN………
18. dana sekolah (cont’)
Pelaporan BOPD
Laporan
Realisasi
Bulanan
Laporan
Realisasi
Semester dan
Tahunan
Laporan Aset
dan
Persediaan
Laporan Pajak
TIM Pelaksana BOPD
SMA, SMK,SLB
menyampaikan paling
lambat
tanggal 3 bulan
berikutnya
BPP Cabang Dinas
Pendidikan Wilayah
menyampaikan paling
lambat
tanggal 5 bulan
berikutnya
Sub Bagian Keuangan
dan Aset Dinas
Pendidikan paling
lambat
Tanggal 10 bulan
berikutnya
Bidang Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan
Daerah BPKAD Pemprov
Jabar
PERMENDAGRI 77
Tahun 2020 Halaman
387 Poin i
Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian
informasi keuangan daerah, PA menyusun dan
menyajikan laporan keuangan SKPD bulanan dan
semesteran untuk disampaikan kepada Kepala
Daerah melalui PPKD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
Laporan hasil dari pengadaan belanja
barang dicatat dan pencatatan laporan
aset (kepada aplikasi berdasarkan
kuitansi, faktur dan berita acara serah
terima)
Pemungutan dan penyetoran pajak
dilaksanakan oleh satuan pendidikan
dengan menggunakan NPWP Dinas
Pendidikan Pempov Jabar
19. dana sekolah (cont’)
Sanksi Penyalahgunaan BOPD
Apabila berdasarkan hasil pengendalian atau pemeriksaan,
sekolah terbukti melakukan penyimpangan atau tidak
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BOPD
penerapan sanksi kepegawaian sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, berupa pemberhentian,
penurunan pangkat, dan/atau mutasi kerja;
penerapan tuntutan perbendaharaan;
penerapan proses hukum;
sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
20. AKUNTABILITAS
● Kewajiban pertanggungjawaban yang
harus dicapai, yang merujuk pada
kewajiban setiap individu, kelompok,
atau intitusi untuk memenuhi
tanggung jawab yang menjadi
amanahnya
Pengawasan dana
dengan aspek akuntabilitas
Pengawasan dilakukan
untuk memperoleh tingkat
akuntabilitas, yang
disesuaikandengan jenis
akuntabilitas yang ingin
dicapai
Dilakukan
agar
mutunya
semakin
sempurna
Wajib
dilakukan audit
oleh lembaga
yang
independen
dan
professional
Pengawasa
n Umum
• Kegiatan pengawasan secara berkala terhadap tupoksi
unit utama dan UPT serta tugas dekonsentrasi dan
pembantuan dinas pendidikan Provinsi/kabupaten/kota
Pemeriksaa
n Khusus
• Pemeriksanaan thdp kasus tertentu atas pengaduan
masyarakat, media masa, dan permintaan pimpinan unit
kerja
Pengawasa
n Tematik
• Pemeriksaan dan pemantauan terhdapat program-
program tertentu yang menjadi isu nasional yang
strategis
Inspeksi
Mendadak
• Pengawasan secara langsung terhadap unit kerja oleh
unsur pimpinan
Pengawasa
n Dini
• Pengawasan terhadap program yang akan dan atau
sedang berjalan
22. Bantuan
Operasional Sekolah
(BOS)
• BOS Reguler
• BOS Kinerja
Bantuan
Operasional
Pendidikan
Daerah
(BOPD)
Bantuan
Pendidikan
Menengah
Universal
(BPMU)
Keluarga
Ekonomi
Tidak
Mampu
(KETM)
Pendidikan
Juara
Semua Anak
Bisa Sekolah
Dana Pendidikan Yang Bersumber APBN dan APBD
APBD
APBN
23. Satuan biaya untuk belanja yang bersumber dari dana APBD
KEPUTUSAN
GUBERNUR JAWA
BARAT NOMOR:
910/Kep.592-
BPKAD/2021
PERATURAN
GUBERNUR
JAWA BARAT
NOMOR 167
TAHUN 2021
Bantuan
bidang
pendidikan
BOS
BOPD
BPMU
KETM
24. Prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan
1 2
4 5
3
pengelolaan keuangan dilakukan
sesuai dengan kebutuhan
Fleksibel Efektif
pengelolaan keuangan diupayakan
dapat memberikan hasil, pengaruh,
dan daya guna untuk mencapai
tujuan
Efisien
pengelolaan keuangan diupayakan
untuk meningkatkan kualitas dengan
biaya seminimal mungkin dengan hasil
yang optimal
Akuntabel
pengelolaan keuangan dapat
dipertanggungjawabkan secara keseluruhan
berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai
peraturan perundang-undangan
Transparan
pengelolaan keuangan dikelola
secara terbuka dan mengakomodir
aspirasi pemangku kepentingan
sesuai dengan kebutuhan
26. Perubahan Kebijakan Bantuan Operasional (BOS) Tahun 2022
BOS
• Dana yang digunakan terutama untuk mendanai
belanja non personalia bagi satuan pendidikan
dasar dan menengah sebagai pelaksana program
wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk
mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
• BOS Terdiri atas: BOS Reguler dan BOS Kinerja
BOS Reguler
• Dana BOS yang dialokasikan untuk membantu
kebutuhan belanja operasional seluruh Peserta Didik
pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
BOS Kinerja
• Dana yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar
dan menengah yang dinilai berkinerja baik sebagai
sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan
sebagai pelaksana program sekolah penggerak
Pengertian BOS Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 2
Tahun 2022
27. Teknis Pengelolaan BOS
T-1
Tahun
Anggaran
Berjalan
(T)
Penatausahaan
Pelaporan
Perencanaan
Satuan Pendidikan
Evaluasi dan identifikasi
kebutuhan satuan
pendidikan
Perencanaan dan
penganggaran RKAS
untuk 1 tahun kedepan
Menginput RKAS ke
dalam ARKAS
Realisasi penggunaan
dana sesuai format
laporan yang tersedia di
Mencatat hasil realisasi
dan bukti transaksi
setiap bulan ke dalam
Realisasi penggunaan
dana (belanja) sesudah
RKAS disetujui
Mengumpulkan
rekapitulasi laporan yang
telah divalidasi melalui
Evaluasi dan identifikasi
kebutuhan untuk tahun
anggaran berikutnya
Mengumpulkan RKAS
melaui ARKAS
Berdasarkan Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022
28. Mekanisme Penyaluran Dana BOS Tahun 2022
PENYALURAN DANA BOS AFIRMASI & KINERJA (Pasal 23)
Penyaluran Dana BOS Kinerja dan/atau Dana BOS Afirmasi dilakukan secara
sekaligus paling cepat bulan April
29. Pelaporan dan Rekening Satuan Pendidikan
Pelaporan dan Rekening Satuan Pendidikan menjadi syarat untuk meningkatkan akuntabilitas penyaluran dana BOS agar
lebih tepat sasaran
Sumber: Sekretariat Direktorat Jenderal PAUD Dikdasmen
30. Surat Edaran Bersama (SEB) Pengintegrasian Sistem Informasi
Pengelolaan BOS
Kemendikbudristek bersama Kemendagri telah menerbitkan Surat Edaran Bersama (SEB) untuk mengintegrasikan
sistem pengelolaan anggaran pendidikan dengan sistem pengelolaan keuangan daerah
Berdasarkan Surat Edaran Bersama Mendagri Nomor 907-6479-SJ dan Mendikbudristek Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Pengintegrasian Sistem Informasi Pengelolaan Dana BOS
31. Sistem Pengelolaan BOS Pada APBD
Sumber: Paparan Kementerian Dalam Negeri
KETERANGAN:
1. RKAS : Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah
2. SSH : Standar Satuan Harga
3. SBU : Standar Biaya Umum
4. DAPODIK : Data Pokok Pendidikan
5. SNP : Standar Nasional Pendidikan
6. SKPD : Satuan Kerja Perangkat
Daerah
7. RKA : Rencana Kerja dan Anggaran
8. DPA : Dokumen Pelaksanaan
Anggaran
9. BKU : Buku Kas Umum
10. SP2T : Surat Pengesahan
Pendapatan Transfer
11. SPB-Hibah : Surat Pengesahan Belanja
Hibah
12. SP2H : Surat Pengesahan
Pendapatan Hibah
13. SPTJM : Surat Pernyataan Tanggung
Jawab Mutlak
14. SP2D : Surat Perintah Pencairan
Dana
15. SPB : Surat Pengesahan Belanja
16. ARKAS : Aplikasi Rencana Kegiatan
dan Anggaran Sekolah
17. MARKAS : Manajemen Aplikasi
Rencana Kegiatan dan
Anggaran Sekolah
33. Komponen Penggunaan Dana BOS
Dana BOS digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan Satuan Pendidikan sesuai
dengan komponen penggunaan Dana BOS
Penerimaan Peserta
Didik Baru
Pengembangan
Perpustakaan
Pelaksanaan
kegiatan
pembelajaran dan
ekstrakurikuler
Pelaksanaan
kegiatan asesmen
dan evaluasi
pembelajaran
Pelaksanaan
administrasi
kegiatan sekolah
Pengembangan
profesi guru dan
tenaga
kependidikan
Pembiayaan
langganan daya dan
jasa
Pemeliharaan
sarana dan
prasarana sekolah
Penyediaan alat
multimedia
pembelajaran
Penyelenggaraan
kegiatan
peningkatan
kompetensi keahlian
Penyelenggaraan
kegiatan dalam
mendukung
keterserapan lulusan
Pembayaran honor
Pengembangan
sumber daya manusia
Pembelajaran dengan
paradigma baru
Digitalisasi sekolah
Perencanaan berbasis
data
Komponen penggunaan Dana BOS
Kinerja sekolah penggerak
Komponen penggunaan Dana BOS Reguler
Asesmen talenta dan
kebugaran
Pelatihan dan
pengembangan
prestasi
Pengelolaan data dan
informasi talenta
Kegiatan aktualisasi
prestasi
Komponen penggunaan Dana BOS
Kinerja sekolah penggerak
34. Ketentuan Pembayaran Honorarium
Pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh
Satuan Pendidikan.
Persyaratan pembayaran honor kepada guru:
a. Berstatus bukan aparatur sipil negara
b. Tercatat pada Dapodik
c. Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan
d. Belum mendapatkan tunjangan profesi guru
Persyaratan Pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) dan Memiliki Nomor Unik
Pendidik dan Tenaga Kependidikan dikecualikan pada masa penetapan status bencana alam/non-
alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah
Sisa dana pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan, dengan memenuhi
persyaratan:
a. Berstatus bukan Aparatur Sipil Negara
b. Ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan.
36. Satuan Biaya BOS Tahun 2021-2022
Berdasarkan: Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16/P/2021
Tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-masing Daerah
Sekolah Dasar
Sekolah
Menengah
Pertama
Sekolah
Menengah
Atas
Sekolah
Menengah
Kejuruan
Sekolah Luar
Biasa
Kab. Bandung 960.000 1.170.000 1.600.000 1.700.000 3.720.000
Kab. Bandung Barat 960.000 1.170.000 1.590.000 1.700.000 3.720.000
Kab. Bekasi 980.000 1.190.000 1.630.000 1.730.000 3.790.000
Kab. Bogor 1.070.000 1.300.000 1.780.000 1.900.000 4.150.000
Kab. Ciamis 900.000 1.100.000 1.500.000 1.600.000 3.500.000
Kab. Cianjur 900.000 1.100.000 1.500.000 1.600.000 3.500.000
Kab. Cirebon 920.000 1.120.000 1.530.000 1.630.000 3.560.000
Kab. Garut 900.000 1.100.000 1.500.000 1.600.000 3.500.000
Kab. Indramayu 990.000 1.200.000 1.640.000 1.750.000 3.830.000
Kab. Karawang 910.000 1.110.000 1.520.000 1.620.000 3.540.000
Kab. Kuningan 920.000 1.120.000 1.530.000 1.630.000 3.570.000
Kab. Majalengka 920.000 1.120.000 1.530.000 1.640.000 3.580.000
Kab. Pangandaran 900.000 1.100.000 1.500.000 1.600.000 3.500.000
Kab. Purwakarta 940.000 1.140.000 1.560.000 1.660.000 3.640.000
Kab. Subang 950.000 1.160.000 1.580.000 1.680.000 3.680.000
Kab. Sukabumi 900.000 1.100.000 1.510.000 1.610.000 3.510.000
Kab. Sumedang 930.000 1.130.000 1.540.000 1.650.000 3.600.000
Kab. Tasikmalaya 900.000 1.100.000 1.500.000 1.600.000 3.500.000
Kota Bandung 980.000 1.200.000 1.630.000 1.740.000 3.810.000
Kota Banjar 900.000 1.100.000 1.500.000 1.600.000 3.500.000
Kota Bekasi 970.000 1.190.000 1.620.000 1.720.000 3.770.000
Kota Bogor 1.030.000 1.260.000 1.720.000 1.840.000 4.020.000
Kota Cimahi 950.000 1.160.000 1.590.000 1.690.000 3.700.000
Kota Cirebon 900.000 1.100.000 1.500.000 1.600.000 3.500.000
Kota Depok 1.000.000 1.220.000 1.660.000 1.770.000 3.880.000
Kota Sukabumi 900.000 1.100.000 1.500.000 1.600.000 3.500.000
Kota Tasikmalaya 910.000 1.110.000 1.510.000 1.610.000 3.530.000
Satuan Biaya BOS/Peserta Didik/Tahun
Kabupaten/Kota
Catatan
• Peserta Didik yang memiliki NISN pada Satuan
Pendidikan penerima Dana BOS Reguler berdasarkan
data pada Dapodik tanggal 31 Agustus tahun
anggaran sebelumnya.
• SMP dan SMA penerima BOS Reguler yang
berbentuk sekolah terbuka dihitung berdasarkan total
jumlah Peserta Didik yang disatukan dengan sekolah
induk
• SDLB, SMPLB, SMALB, SLB, Sekolah Terintegrasi
dan sekolah yang berada di Daerah Khusus yang
ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Reguler
memiliki jumlah Peserta Didik kurang dari 60 (enam
puluh) maka jumlah Peserta Didik untuk penghitungan
besaran alokasi Dana BOS Reguler ditetapkan 60
(enam puluh) Peserta Didik
Catatan:
37. Penggunaan Dana BOS Reguler
1. Penerimaan Peserta Didik baru
2. Pengembangan perpustakaan
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
9. Penyediaan alat multimedia pembelajaran
10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi
keahlian
11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung
keterserapan lulusan; dan/atau
12. Pembayaran honor
Komponen penggunaan Dana
BOS Reguler
Pemerintah akan memberikan kewenangan kepada pihak sekolah untuk
menggunakan dana BOS yang sudah diberikan sesuai dengan kebutuhan di
lembaga pendidikan tersebut, termasuk untuk melengkapi daftar periksa
pembelajaran tatap muka dan mendukung Asesmen Nasional seperti untuk
pembiayaan honor.
Sekolah memiliki kewenangan penuh atas penggunaan dana BOS, namun dana BOS yang
disalurkan hanya dapat digunakan untuk keperluan sekolah bukan keperluan pribadi.
38. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler (1)
1. Penerimaan Peserta Didik baru meliputi pembiayaan untuk:
• Penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan Peserta Didik baru, dan biaya layanan penerimaan Peserta Didik
baru dalam jaringan
• Biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah
• Penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tes bakat skolastik atau tespotensi akademik bagi
sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat
• Pendataan ulang bagi Peserta Didik lama
• Kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru yang relevan
2. Pengembangan perpustakaan digunakan meliputi pembiayaan untuk:
• Penyediaan buku teks utama termasuk buku digital dengan ketentuan:
• Buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian;
• Memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk setiap Peserta Didik pada setiap tema/mata pelajaran;
• Memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap tema/mata pelajaran yang diajarkan; dan
• Buku yang dibeli oleh sekolah harus dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran di sekolah.
• Penyediaan buku teks pendamping termasuk buku digital yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian;
• Penyediaan buku non teks termasuk buku digital dengan ketentuan:
• Sekolah dapat membeli atau menyediakan buku untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah, diutamakan untuk menunjang
penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi sekolah; dan
• Buku yang dibeli sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah;
• Penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar; dan/atau
• Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pengembanganperpustakaan.
39. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler (2)
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler meliputi pembiayaan untuk:
• Kegiatan pembelajaran meliputi:
• Penyediaan alatpendidikan dan/atau bahan pendukung pembelajaran
• Pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, dan persiapan ujian
• Biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi
• Penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran
• Pengembangan kegiatan literasi
• Pelaksanaan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, termasuk pencegahan dan penanganan intoleransi dan
kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan
• Pengembangan pembelajaran berbasis proyek
• Kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam rangka menunjang proses pembelajaran
• Kegiatan ekstrakurikuler pembelajaran meliputi:
• Penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk pembiayaan lomba disekolah;
• Pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan/lomba didalam negeri; dan/atau
• Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler.
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran meliputi pembiayaan untuk:
• Penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, asesmen nasional,
survei karakter, asesmen sekolah, asesmen berbasis komputer dan/atau asesmen lainnya termasuk penyediaan laporan hasil
ulangan/ujian/asesmen
• Pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran di sekolah
40. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler (3)
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah meliputi pembiayaan untuk:
• Pengelolaan dan operasional rutin sekolah baik dalam rangka pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran jarak
jauh
• Pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan
lainnya
• Pembiayaan lainnya yang relevan dalam rangka pemenuhan administrasi kegiatan sekolah
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan meliputipembiayaan untuk:
• Pengembangan/peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
• Pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran
• Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan
7. Pembiayaan langganan daya dan jasa meliputi pembiayaanuntuk:
• Menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan, biaya
perawatan dan/atau perbaikan bagi sekolah yang belum ada jaringan listrik atau kondisi listrik tidak stabil
• Pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan
pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau Peserta Didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh
• Pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan/atau jasayang mendukung operasional sekolah meliputi,
pemasanganbaru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutinlistrik, air, telepon, internet, atau pembiayaan
langganandaya dan jasa lain yang relevan
41. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler (4)
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang meliputipembiayaan untuk:
• Perbaikan kerusakan ringan komponen non strukturalbangunan sekolah seperti:
• Penutup atap;
• Penutup plafond;
• Kelistrikan;
• Pintu, jendela dan aksesoris lainnya;
• Pengecatan; dan/atau
• Penutup lantai;
• Perbaikan meubelair, dan/atau pembelian meja dan/ataukursi Peserta Didik atau guru jika meja dan atau kursi yangada sudah tidak berfungsi dan/atau
jumlahnya kurangmencukupi kebutuhan;
• Perbaikan toilet sekolah, tempat cuci tangan, saluran airkotor dan sanitasi lainnya;
• Penyediaan sumber air bersih termasuk pompa daninstalasinya bagi sekolah yang belum memiliki air bersih;
• Pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop,proyektor, dan/atau pendingin ruangan;
• Pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum;
• Pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya;
• Penyediaan dan perawatan fasilitas/aksesibilitas bagiPeserta Didik berkebutuhan khusus; dan/atau
• Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaansarana dan prasarana sekolah.
9. Penyediaan alat multi media pembelajaran meliputi pembiayaanuntuk pembelian dan/atau perbaikan:
• Komputer desktop/work station berupa Personal Computer(PC)/All in One Computer untuk digunakan dalam prosespembelajaran;
• Printer atau printer plus scanner;
• Laptop;
• Liquid Crystal Display (LCD) proyektor; dan/atau
• Alat multi media pembelajaran lainnya dalam rangkamenunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dankomunikasi.
42. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Reguler (5)
10. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian SMKdan SMALB meliputi pembiayaan untuk:
• Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensikeahlian, sertifikasi kejuruan Peserta Didik SMK atau SMALB
• Penyelenggaraan kegiatan sertifikasi kompetensi PesertaDidik SMK atau SMALB
• Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuanbahasa asing yang berstandar internasional yangdiperuntukkan bagi kelas akhir SMK atau SMALB.
Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuanbahasa asing yang berstandar internasional hanya dapatdilakukan oleh lembaga yang ditunjuk
secara resmi
• Penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagiPeserta Didik SMK atau SMALB, termasuk perjalanan dinaspembimbing mencari tempat
praktek, bimbingan, ataupemantauan Peserta Didik praktek;
• Kegiatan pemagangan guru dan/atau Peserta Didik diindustri untuk masing-masing kompetensi keahlian yangdilaksanakan dalam bentuk:
• Pelatihan kerja di industri;
• Magang di industri untuk menghasilkan uji mutuproduk atau jasa dalam merealisasi kesepakatanteaching factory;
• Magang di industri untuk menghasilkan bahan bakuteaching factory;
• Mengikuti magang di industri dengan tujuan untukkerjasama dalam rangka memperoleh lisensi;
• Mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikasi dariindustri atau lembaga sertifikasi; dan/atau
• Mengikuti magang kerja untuk menjalin kerja samadengan industri;
• Penyelenggaraan SMK atau SMALB sebagai lembagasertifikasi profesi pihak pertama termasuk pendirian danpengembangan ruang lingkup skema
sertifikasi;
• Pengembangan kerja sama industri dalam rangkapeningkatan kompetensi keahlian di SMK atau SMALB;dan/atau
• Biaya lain yang relevan dalam peningkatan kompetensikeahlian.
11. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan SMK dan SMALB meliputi pembiayaan untuk:
• Penyelenggaraan bursa kerja khusus SMK atau SMALBtermasuk perjalanan dinas pengelola bursa kerja khususSMK atau SMALB untuk pengembangan
kerjasama,verifikasi, pendampingan ke industri, dan/atau evaluasi;
• Pemantauan kebekerjaan lulusan (tracer study) SMK atauSMALB termasuk perjalanan dinas; dan/atau
• Pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjangpenyelenggaraan kegiatan yang dapat mendukungketerserapan lulusan.
43. Daftar periksa PTM Terbatas
1. Ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan
• Toilet bersih dan layak
• Sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau hand sanitizer
• Disinfektan
2. Mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan
3. Kesiapan menerapkan wajib masker
4. Memiliki thermogun
5. Memiliki pemetaan warga satuan pendidikan yang:
• Memiliki comorbid tidak terkontrol
• Tidak memiliki akses transportasi yang aman
• Memiliki riwayat perjalanan dari daerah dengan tingkat risiko COVID-19 yang tinggi, dan/atau riwayat
kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri
45. SD
SDLB
SMP
SMPLB
SMA
SMALB
SLB
Persyaratan Satuan Pendidikan penerima Dana BOS Kinerja
Sekolah
penggerak • Penerima Dana BOS Reguler
pada tahun anggaran
berkenaan
• Telah ditetapkan oleh
Kementerian sebagai
pelaksana program sekolah
penggerak
Sekolah
berprestasi
• Penerima Dana BOS Reguler tahun
anggaran berkenaan
• Memiliki paling sedikit 3 (tiga)
Peserta Didik yang berprestasi dalam
perlombaan di tingkat nasional
dan/atau internasional dalam 2 (dua)
tahun terakhir
• Memiliki prestasi sekolah pada
tingkat nasional dan/atau
internasional
• Tidak termasuk sekolah yang
ditetapkan sebagai pelaksana
program sekolah penggerak dan
SMK pusat keunggulan
46. Penggunaan Dana BOS Kinerja
Komponen penggunaan
Dana BOS Kinerja
Sekolah Penggerak
• Pengembangan sumber daya
manusia;
• Pembelajaran dengan paradigma
baru;
• Digitalisasi sekolah; dan
• Perencanaan berbasis data.
Komponen penggunaan
Dana BOS Kinerja
Sekolah Berprestasi
• Asesmen talenta dan kebugaran;
• Pelatihan dan pengembangan
prestasi;
• Pengelolaan data dan informasi
talenta; dan
• Kegiatan aktualisasi prestasi.
47. Sekolah Penggerak
• Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap SD
• Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk setiap SMP
• Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk setiap SMA
• Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) untuk setiap SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB.
Sekolah Berprestasi
• 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setiap sekolah
Satuan Biaya Bos Kinerja
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Teknis Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Tahun Anggaran 2021
48. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Kinerja (1)
1) Pengembangan sumber daya manusia meliputi pembiayaan untuk:
• Identifikasi, pemetaan potensi dan kebutuhan pelatihan;
• Penguatan pelatihan griyaan (in house training) di Satuan Pendidikan
• Penguatan komunitas belajar di Satuan Pendidikan
• Pelatihan mandiri dengan komunitas praktis
• Peningkatan kapasitas literasi digital
• Kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia
2) Pembelajaran dengan paradigma baru meliputi pembiayaanuntuk:
• Penyediaan atau pencetakan panduan dan buku untukkebutuhan pendidik dan Peserta Didik terkait pembelajaran
dengan paradigma baru yang ditetapkan oleh Kementerian
• Pelaksanaan pembelajaran paradigma baru termasukpembelajaran berbasis proyek
• Kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru
3) Digitalisasi sekolah meliputi pembiayaan untuk:
• Penguatan infrastruktur listrik
• Penguatan infrastruktur internet
• Lokakarya implementasi digitalisasi sekolah
• Kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan digitalisasi sekolah
a. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Kinerja Sekolah Penggerak
49. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Kinerja (2)
4) Perencanaan berbasis data meliputi pembiayaan untuk:
• Program dan kebijakan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak
• Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Program Sekolah Penggerak di Satuan Pendidikan
• Penguatan kapasitas tata kelola satuan pendidikan
• Kegiatan lainnya yang relevandalam rangka pelaksanaan perencanaan berbasis data
b. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Kinerja Sekolah Berprestasi
1) Asesmen talenta dan kebugaran meliputi pembiayaan untuk:
• Asesmen bakat dan minat
• Asesmen kebugaran
• Kegiatan lainnya yang relevan dalam rangkapelaksanaan asesmen talenta dan kebugaran Peserta Didik.
50. Rincian Komponen Penggunaan Dana BOS Kinerja (3)
2 )Pelatihan dan pengembangan prestasi meliputi pembiayaan untuk:
• Penguatan pelatihan griyaan (in house training) ketalentaan di satuan pendidikan;
• Pelatihan berbasis proyek
• Penguatan pelatihan bagi pembina talenta
• Penyelenggaraan penguatan kapasitas ketalentaan berkelanjutan
• Peningkatan kapasitas bagi Peserta Didik berprestasi untuk melanjutkan pendidikan
• Penyediaan sarana penunjang ketalentaan
• Kegiatan lainnya yang relevan dalam rangka pelaksanaan pelatihan dan pengembangan prestasi
3)Pengelolaan data dan informasi talenta meliputi pembiayaan untuk:
• Penginputan data ketalentaan
• Pemrosesan data ketalentaan
• Analisis data ketalentaan
• Kegiatan lainnya yang relevan dalamrangka pelaksanaan pengelolaan data dan informasi talenta
4) Kegiatan aktualisasi prestasi meliputi pembiayaan PesertaDidik, pembina, dan pendamping untuk mengikuti ajangtalenta
dan/atau pembiayaan lainnya yang relevan selamapelaksanaan kegiatan aktualisasi prestasi.
52. Pengertian Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD)
Biaya Operasional Pendidikan Daerah selanjutnya disingkat BOPD adalah
program Pemerintah Daerah Provinsi untuk penyediaan pendanaan biaya
operasional personalia dan non personalia bagi SMA, SMK, dan SLB
Negeri yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Barat.
Tujuan untuk membiayai penyelenggaraan Pendidikan yang tidak dapat
dibiayai oleh BOS Reguler, dan membebaskan peserta didik dari
kewajibannya membayar Iuran Bulanan Peserta Didik (IBPD)
Berdasarkan Pergub 165 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021
53. Penggunaan dan Larangan BOPD
Berdasarkan Pergub 165 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah Pada Sekolah
Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021
No Uraian
1 Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
2 Peningkatan kompetensi sumber daya pendidikan dan tenaga kependidikan.
3 Penyelenggaraan/mengikuti peningkatan kompetensi;
4 Kegiatan evaluasi pembelajaran;
5 Penyediaan alat/bahan/media pembelajaran;
6 Penyediaan, pemeliharaan, perawatan, sarana prasarana dan lingkungan sekolah.
7 Honorarium guru dan tenaga kependidikan non ASN;
8 Tambahan penghasilan bagi guru dan tenaga kependidikan non ASN
9 Membiayai operasional penyelenggaraan Pendidikan inklusif
10 Pembelian, penambahan/sewa alat multimedia pembelajaran
11 Penguatan Pendidikan karakter
12 Pemenuhan standar pelayanan minimal berdasarkan peraturan perundang-
undangan
13 Kegiatan peningkatan mutu pembelajaran; termasuk penyediaan sarana
pembelajaran, sarana penunjang Pendidikan dan pelatihan, serta jasa profesi
14 Pembiayaan kegiatan lain dalam rangka mutu pembelajaran yang tidak boleh
didanai oleh BOS Reguler
No Uraian
1 Membeli perangkat lunak atau untuk pelaporan keuangan BOPD atau perangkat
lunak sejenis
2 Sewa aplikasi pendataan atau aplikasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
daring
3 Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah
4 Membeli kelengkapan untuk kepentingan pribadi yang bukan inventaris sekolah
5 Membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran
6 Membeli saham
7 Membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari sumber dana
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau sumber lainnya
8 Membayar belanja Pegawai Negeri Sipil (honor kegiatan, tugas tambahan,
tunjangan/kelebihan jam)
9 Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh Musyawarah Kerja Kepala
Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS), Musyawarah Guru Mata
Pelajaran (MGMP), Kelompok Kerja Guru (KKG), unit pelaksana teknis daerah
kecamatan, daerah kabupaten/kota, atau Daerah Provinsi, unit pelaksana teknis,
atau pihak lainnya
10 Disimpan dengan maksud dibungakan dan/atau dipinjamkan kepada pihak lain
Komponen Penggunaan BOPD Kegiatan yang tidak dapat dibiayai/dilakukan dengan BOPD
54. Unit Cost BOPD
Jenjang Klaster Unit Cost/Bulan
SMA
Kecil 160.000
Sedang 150.000
Besar 145.000
SMK
Kecil 170.000
Sedang 160.000
Besar 150.000
SLB 510.000
Klaster SMA SMK
Klaster 1 (Kecil) Rombel 1-12 Rombel 1-24
Klaster 2 (Sedang) Rombel 13-24 Rombel 25-48
Klaster 3 (Besar) Rombel 25-36 Rombel 49-72
Besaran BOPD pada SMA/SMK/SLB Negeri
dihitung berdasarkan jumlah Peserta Didik
dikalikan dengan satuan biaya.
Berdasarkan Pergub 165 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021
55. Biaya Personalia Yang Dibayarkan Melalui Dana BOPD
2. Ketentuan terkait jasa profesi (honor narasumber bukan pegawai negeri sipil
Daerah Provinsi) hanya dapat diberikan kepada narasumber yang mewakili
instansi resmi di luar sekolah, berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan oleh
instansi yang diwakilinya atau berwenang.
1. Penggunaan BOPD bisa dibayarkan untuk honor (Non ASN)
menyesuaikan anggaran yang tersedia dan mekanismenya mengikuti
ketentuan peraturan perundang-undangan.
GTK Non ASN yang dimaksud adalah:
a. GTK Non ASN yang belum terfasilitasi oleh BOS dan dana honor GTK
Non ASN bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi.
b. pembayaran kelebihan jam mengajar guru Non ASN >30 jam
pelajaran.
c. Honor tugas tambahan Non ASN disesuaikan dengan kebutuhan dan
mengikuti standar biaya umum, standar biaya khusus yang berlaku.
56. Biaya Non Personalia Yang Dibayarkan Melalui Dana BOPD (1)
Biaya Alat Tulis Sekolah
(ATS)
Biaya Bahan dan Alat
Habis Pakai (BAHP)
Biaya pemeliharaan
dan perbaikan ringan,
Biaya daya dan jasa
Biaya transpor/
perjalanan dinas
Biaya konsumsi
Biaya penanganan
situasi dan kondisi
masa Pandemi Covid 19
Biaya pembinaan
peserta didik/
ekstrakurikuler
Biaya uji kompetensi
Biaya praktik kerja
industri (prakerin)
Biaya pelaporan
Berdasarkan Pergub 165 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Biaya Operasional Pendidikan Daerah Pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Dan Sekolah Luar Biasa Negeri Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021
Penggunaan BOPD diprioritaskan untuk kegiatan operasional sekolah non personalia
57. Biaya Non Personalia Yang Dibayarkan Melalui Dana BOPD (2)
Jasa profesi Pengadaan sarana dan prasarana
Penggunaan dana yang
pelaksanaannya berupa pekerjaan
fisik
Penyelenggaraan upacara atau
acara keagamaan.
Membiayai kegiatan dalam rangka
mengikuti pelatihan, sosialisasi,
pendampingan terkait program
BOPD atau perpajakan program
BOPD
Penggunaan BOPD bisa dibayarkan
untuk honor (Non ASN)
58. Penjelasan Biaya Non Personalia Yang Dibayarkan Melalui Dana BOPD
No Jenis Belanja Uraian Contoh
1 Biaya Alat Tulis Sekolah (ATS) pengadaan alat tulis sekolah yang dibutuhkan untuk pengelolaan sekolah dan
proses belajar
Bolpoin, Pensil, Penghapus,
Penggaris, Buku Tulis, dll
2 Biaya Bahan dan Alat Habis
Pakai (BAHP)
biaya untuk pengadaan alat-alat dan bahan-bahan praktikum IPA, alat-alat dan
bahan-bahan praktikum IPS, alat-alat dan bahan-bahan praktikum bahasa, alat-
alat dan bahan-bahan praktikum komputer, alat-alat dan bahan-bahan praktikum
keterampilan, alat-alat dan bahan-bahan olah raga, alat-alat dan bahan-bahan
kebersihan, alat-alat dan bahan-bahan kesehatan dan keselamatan
Kertas, Tinta stempel, toner/tinta
printer, dan lain-lain yang habis
dipakai dalam waktu satu tahun
atau kurang
3 Biaya Pemeliharaan dan
Perbaikan Ringan
biaya untuk memelihara dan memperbaiki sarana dan prasarana sekolah untuk
mempertahankan kualitas sarana dan prasarana sekolah agar layak digunakan
sebagai tempat belajar dan mengajar
pengecatan, perbaikan atap bocor,
perbaikan pintu dan jendela,
perbaikan meubelair, perbaikan
lantai, perbaikan kamar mandi,
perbaikan papan tulis, dll
4 Biaya Daya dan Jasa merupakan biaya untuk membayar langganan daya dan jasa yang mendukung
kegiatan belajar mengajar di sekolah seperti listrik, telepon, air, internet dan lain-
lain
listrik, telepon, air, internet, dll
5 Biaya Transpor/Perjalanan
Dinas
biaya untuk berbagai keperluan perjalanan dinas pendidik, tenaga kependidikan,
dan peserta didik baik dalam kota maupun ke luar kota
Biaya perjalanan dinas dalam kota,
luar kota, dll
6 Biaya Konsumsi biaya untuk penyediaan konsumsi dalam kegiatan sekolah yang layak disediakan
konsumsi seperti rapat-rapat sekolah, perlombaan di sekolah, dan lain-lain
Makan dan minum rapat/kegiatan
59. Penjelasan Biaya Non Personalia Yang Dibayarkan Melalui Dana BOPD
No Jenis Belanja Uraian Contoh
7 Biaya Penanganan Situasi
dan Kondisi Masa Pandemi
Covid 19
berupa pembiayaan memasuki persiapan dan
implementasi protokol kesehatan sekolah dalam rangka
mencegah penyebaran Covid 19 di lingkungan sekolah.
Diantaranya adalah untuk:
a. Membiayai kegiatan pembelajaran dalam masa
pandemi Covid 19.
b. Membiayai pembenahan infrastruktur pendidikan
baik masa persiapan, implementasi, maupun pasca
Pandemi Covid 19
Masker, pelindung wajah (face shield), alat periksa suhu
tubuh (thermogun), tempat cuci tangan, sabun, hand
sanitizer, dll
8 Biaya Pembinaan Peserta
Didik/Ekstrakurikuler
biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan
peserta didik melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti
Pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), Unit Kesehatan
Sekolah (UKS), Kelompok Ilmiah Remaja (KIR), olah raga,
kesenian, lomba bidang akademik, perpisahan kelas
terakhir, pembinaan kegiatan keagamaan, dan lain-lain
Pengembangan bakat siswa, minat siswa, kreativitas siswa,
kompetensi, kemandirian siswa, dll
9 Biaya uji kompetensi biaya untuk penyelenggaraan ujian kompetensi bagi
peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang
akan lulus
Alat-alat Tulis, Penggandaan, Transport, dll yang berkaitan
dengan Kegiatan Uji Kompetensi
10 Biaya praktik kerja industri
(prakerin)
biaya untuk penyelenggaraan praktek industri bagi peserta
didik SMK
Buku Jurnal Prakerin Siswa, Tanda Pengenal, Alat-alat Tulis
Penggandaan yang berkaitan dengan kebutuhan Prakerin,
Kegiatan pembekalan siswa peserta dan guru pembimbing
Prakerin, Transport mengantar dan menjemput siswa
setelah berakhir kegiatan Prakerin, Transport monitoring
Panitia Prakerin ke tempat siswa melakukan Prakerin,dll
60. Penjelasan Biaya Non Personalia Yang Dibayarkan Melalui Dana BOPD
No Jenis Belanja Uraian Contoh
11 Biaya pelaporan biaya untuk menyusun dan mengirimkan laporan sekolah kepada
pihak yang berwenang
Alat-alat Tulis, Penggandaan, Transport yang
berhubungan dengan pengiriman laporan, dll
12 Honor narasumber Bukan
Pegawai Negeri Sipil Daerah
Provinsi
hanya dapat diberikan kepada narasumber yang mewakili instansi
resmi di luar sekolah, berdasarkan surat tugas yang dikeluarkan
oleh instansi yang diwakilinya atau berwenang
Honorarium narasumber yang berasal dari
kementerian atau lembaga resmi lainnya diluar
sekolah dan Pegawai di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat
13 Pengadaan sarana dan
prasarana
Pengadaan sarana dan prasarana oleh sekolah (mengikuti standar
sarana dan prasarana dan spesifikasi yang berlaku)
meja, kursi, bangku, lemari, papan tulis, dll
14 Penggunaan dana yang
pelaksanaannya berupa
pekerjaan fisik
biaya yang dapat dibayarkan dari BOPD meliputi pembayaran
upah tukang sesuai standar biaya umum setempat, bahan,
transportasi, dan/atau konsumsi
perbaikan atau pengecatan kusen, pintu, tembok
dan komponen bangunan lainnya yang sudah
terlihat kusam, perbaikan mebeler (lemari, kursi,
meja,dll), perbaikan genteng rusak/pecah yang
menyebabkan kebocoran, pelapisan plesteran
pada tembok yang retak atau terkelupas,
pembersihan dan pengeringan lantai, halaman
atau selasar yang terkena air hujan/air tergenang.
15 penyelenggaraan upacara
atau acara keagamaan
Penggunaan BOPD dapat membiayai penyelenggaraan upacara
atau acara keagamaan
Peringatan Isra Mi’raj, Maulid Nabi SAW, dll
16 Membiayai kegiatan yang
diselenggarakan Dinas
Pendidikan Provinsi Jawa
Barat dan/atau Kementerian
Penggunaan BOPD membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti
pelatihan, sosialisasi, pendampingan terkait program BOPD atau
perpajakan program BOPD yang diselenggarakan Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Barat, dan/atau kementerian
Sosialisasi BOPD, Pendampingan BOPD, dll
62. Pengertian Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU)
Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) merupakan bantuan dana
hibah kepada SMA/SMK/SLB Swasta dan MA untuk digunakan sebagai
dukungan biaya operasional sekolah.
Tujuan pemberian hibah BPMU SMA/SMK/SLB Swasta dan MA di Jawa Barat
adalah meningkatkan layanan aksesibilitas, keterjangkauan, dan mutu
pendidikan
Tujuan BPMU secara khusus adalah:
a. Membantu biaya operasional sekolah;
b. Mencegah putus sekolah;
c. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK);
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) SMA/SMK/SLB Swasta Dan MA
Di Provinsi Jawa Barat Tahun
Nomor : 3968/PK030302-Set.Disdik
Tanggal : 1 Maret 2021
64. Penggunaan BPMU
A. Honorarium Guru Non PNS/Guru
Tidak Tetap: Honorarium untuk
Guru Non PNS/Guru Tidak Tetap
yang tidak didanai dari sumber
dana lain
1. Honor bulanan untuk Guru Non
PNS/Guru Tidak Tetap dalam
pelaksanaan :
Mengajar mata pelajaran sesuai
dengan struktur kurikulum yang
digunakan;
Pembinaan ekstrakurikuler pada kegiatan
Pendidikan Karakter, Pendidikan Kebangsaan,
Pembinaan Kewirausahaan, Pembinaan
penanggulangan HIV/Narkoba dan Pembinaan
penanggulangan kenakalan
remaja/kriminalitas;
Honor Wali Kelas, Ketua
Jurusan/Ketua Program Studi dan
Kepala Lab.
2. Honor Kegiatan Guru Non
PNS/Guru Tidak Tetap berupa :
Honor Pengawasan dan
Pemeriksaan Hasil Ujian Sekolah
dan Uji Kompetensi Keahlian
Praktek untuk SMK;
Honor Panitia/Penyelenggaraan
Ujian Sekolah;
65. Penggunaan BPMU
B. Honorarium Tenaga Kependidikan Honorer
(honorarium bulanan)
Tenaga layanan administrasi/penatausahaan kegiatan
sekolah/madrasah;
Tenaga layanan perpustakaan;
Tenaga layanan pembelajaran praktikum/
laboratorium;
Tenaga layanan umum (caraka, keamanan,
kebersihan).
C. Biaya Pelaporan: Biaya pelaporan digunakan
untuk kegiatan yang berhubungan dengan
BPMU.
67. Siswa dari Keluarga Ekonomi Tidak
Mampu sudah mendaftar di SMA, SMK
atau SLB swasta yang mengajukan dana
hibah
Penyaluran Hibah Dana Pendidikan Bagi
Peserta Didik KETM pada SMA, SMK dan
SLB Swasta akan langsung dikirimkan ke
nomor rekening sekolah
Mendaftar pada sistem
PPDB tahun 2021 pada
setiap SMA, SMK dan
SLB swasta
Terdaftar sesuai data
Cut Off Dapodik Per
Tanggal 31 Agustus
2021
Pendidikan Juara, Semua Anak
Bisa Sekolah
Hibah Dana Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga
Ekonomi Tidak Mampu (KETM) di SMA, SMK DAN SLB Swasta
Daerah Provinsi Jawa Barat bertujuan untuk meningkatkan
aksesibilitas dan mutu pendidikan pada SMA, SMK dan SLB
Negeri.
Tujuan Khusus:
a. Meningkatkan akses layanan pendidikan
b. Membebaskan biaya pendidikan
c. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di Sekolah.
Pengertian dan Alur Hibah Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM)
Berdasarkan: Petunjuk Teknis Penyaluran Hibah Dana
Pendidikan Bagi Peserta Didik Dari Keluarga Ekonomi
Tidak Mampu (KETM) Pada Penerimaan Peserta Didik
Baru (PPDB) Tahun 2021 SMA/SMK/SLB Swasta Provinsi
Jawa Barat Tahun Anggaran 2021
68. Rp.2.000.000/siswa
Besaran KETM
Penyaluran Hibah Dana
Pendidikan Bagi Peserta Didik
KETM pada SMA, SMK dan SLB
Swasta Daerah Provinsi Jawa
Barat akan langsung dikirimkan ke
nomor rekening sekolah yang
ditandatangani Kepala sekolah
69. 1. Standar Isi
•Berkaitan dengan
pelaksanaan dan
pengembangan
kurikulum.
2. Standar Proses
•Berkaitan dengan
proses
pelaksanaan
pembelajaran.
3. Standar
Penilaian
Pendidikan
•Berkaitan dengan
penilaian, analisis,
dan evaluasi hasil
belajar peserta
didik.
4. Standar
Kompetensi
Lulusan
•Berkaitan dengan
pencapaian
standar, hasil
belajar peserta
didik.
5. Standar
Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan
•Berkaitan dengan
kualifikasi dan
kompetensi tenaga
pendidik.
6. Standar
Pengelolaan
•Berkaitan dengan
pengelolaan
seluruh elemen di
institusi
pendidikan.
7. Standar
Pembiayaan
Pendidikan
•Berkaitan dengan
anggaran sekolah.
8. Standar Sarana
dan Prasarana
•Berkaitan dengan
infrastruktur
institusi
pendidikan.
8 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
Penggunaan Hibah Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM)
Penggunaan
KETM
Otonomi sekolah sebagai
wujud MBS
• Manajemen Berbasis Sekolah (MBS),
artinya sekolah diberi kebebasan dalam
perencanaan, penggunaan, dan
pengawasan disesuaikan dengan
kondisi dan kebutuhan sekolah
Mengutamakan untuk
meningkatkan kompetensi lulusan
siswa secara khusus dan
peningkatan mutu sekolah
berdasarkan 8 SNP secara
