Dokumen tersebut membahas tentang tata cara pengelolaan dan pelaporan dana BOS reguler tahun 2021, yang mencakup pengertian dan tujuan BOS reguler, regulasi pengelolaannya, persyaratan sekolah penerima, penetapan sekolah penerima, pengelolaan dana, tugas tim BOS sekolah dan kepala sekolah, pemutakhiran Dapodik, komponen penggunaannya, ketentuan pembayaran honor, larangan penggunaan, serta perbandingan

1. TATA CARA PENGELOLAAN DAN
PELAPORAN DANA BOS
REGULER TAHUN 2021
Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOSReguler

2. PENGERTIAN DAN TUJUAN
BOS Reguler merupakan Program Pemerintah Pusat
untuk membantu pendanaan biaya operasional
sekolah yang dapat digunakan untuk administrasi
kegiatan sekolah, penyediaan alat-alat
pembelajaran, pengembangan perpustakaan,
peningkatan kompetensi guru dan tenaga
Tujuan:
1. Mendukung pemerataan akses layanan
Pendidikan; dan
2. Meningkatkan mutu pembelajaran.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
kependidikan, pemeliharaan sarana dan prasarana
sekolah, pembayaran honor, dan lain-lain
Regulasi Pengelolaan Dana BOS Reguler
1. PMK Nomor 197/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas
PMK Nomor 48/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan DAK Nonfisik;
2. Permendagri Nomor 24/2020 tentang Pengelolaan Dana BOS pada
Pemerintah Daerah; dan
3. Permendikbud Nomor 6/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Dana BOS Reguler.
DIREKTORATSEKOLAHDASAR

3. PENERIM A DANA BOS REGULER
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Persyaratan Sekolah Penerima Dana BOS Reguler:
a. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik
sesuai dengan kondisi riil di sekolah sampai
dengan tanggal 31Agustus;
b. Memiliki NPSN yang terdata pada Dapodik;
c. Memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan
bagi sekolah yang diselenggarakan oleh
masyarakat yang terdata pada Dapodik;
d. Memiliki jumlah Peserta Didik paling sedikit 60
Peserta Didik selama 3 tahun terakhir; dan
e. Tidak merupakan satuan pendidikan Kerjasama
(SPK).
DIREKTORATSEKOLAHDASAR
Sekolah Penerima Dana BOS Reguler memiliki jumlah paling
sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik dikecualikan bagi:
a. Sekolah Terintegrasi, SDLB, SMPLB, SMALB, dan SLB;
b. Sekolah yang berada di Daerah Khusus yang
ditetapkan oleh Kementerian; dan
c. Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah
yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan
penduduk yang rendah dan secara geografis tidak
dapat digabungkan dengan sekolah lain.
Catatan:
 Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang
berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang
rendah dan secara geografis dan memiliki jumlah peserta didik
kurang dari 60 harus diusulkan oleh kepala Dinas kepada
Menteri agar dapat ditetapkan sebagai penerima dana BOS.

4. PENETAPAN SEKOLAH PENERIM A DANA BOS
REGULER
Penetapan sekolah penerima dana BOS Reguler, sebagai berikut:
1. Sekolah penerima Dana BOS Reguler yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh
Menteri setiap tahun pelajaran;
2. Penetapan sekolah penerima Dana BOS Reguler berdasarkan data pada Dapodik
setiap tanggal 31Agustus;
3. Data jumlah Peserta Didik yang memiliki NISN berdasarkan data pada Dapodik
tanggal 31Agustus; dan
4. Data Dapodik tanggal 31Agustus digunakan untuk menentukan jumlah Peserta Didik
dalam penyaluran Dana BOS Reguler pada:
a. tahap III tahun berjalan; dan
b. tahap I dan tahap II tahun berikutnya
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORATSEKOLAHDASAR

5. PENGELOLAAN DANA BOS REGULER
Pengelolaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip:
a. fleksibilitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan sekolah;
b. efektivitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan
daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah;
c. efisiensi yaitu penggunaan Dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa
dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
d. akuntabilitas yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan
berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
e. transparansi yaitu penggunaan Dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi
pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORATSEKOLAHDASAR

6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM BOS
SEKOLAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
konfirmasi dana
yang sudah
diterima
mengisi dan
memutakhirkan
data sekolah
secara lengkap
dan valid ke
dalam Dapodik
bertanggung
jawab mutlak
terhadap hasil
isian data
sekolah
1 2 3 4 5 6 7
Menyusun
RKAS
Melakukan
input RKAS
Mengelola
Dana BOS
Reguler
Pengadiministrasian
pertanggungjawaban
penggunaan Dana
BOS
Layanan dan penanganan
pengaduan masyarakat
8 9
10
Bertanggungjawab atas
penggunaan dana BOS
Menyampaikan
laporan realisasi
DIREKTORAT SEKOLAH DASAR

7. TUGAS KEPALA SEKOLAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1. Membuat perencanaan atas penggunaan Dana BOS Reguler;
2. Mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di
sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
3. Menggunakan Dana BOS Reguler sesuai komponen penggunaan Dana BOS
Reguler;
4. Membuat laporan penggunaan Dana BOS Reguler; dan
5. Membentuk tim BOS Sekolah, terdiri dari:
1) kepala sekolah sebagai penanggung jawab;
2) bendahara sekolah; dan
3) anggota, terdiri atas:
a. 1 (satu) orang dari unsur guru;
b. 1 (satu) orang dari unsur Komite Sekolah; dan
c. 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik di luar Komite
Sekolah, yang dipilih oleh kepala sekolah dan Komite Sekolah dengan
mempertimbangkan kredibilitas dan tidak memiliki konflik kepentingan.
DIREKTORAT SEKOLAH DASAR

8. PEMUTAKHIRAN DAPODIK
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1. Waktu pemutakhiran dapodik
• Sekolah dapat melakukan pemutakhiran dapodik kapan saja hingga masa
cutoff; dan
• Sekolah tidak perlu menunggu pemutakhiran dapodik sampai batas waktu
cutoff.
2. Peserta didik
• Memastikan tidak ada NISN yang ganda atau kosong; dan
• Memastikan jumlah peserta didik sesuai dengan kondisi sebenarnya.
DIREKTORAT SEKOLAH DASAR

9. 10 KOMPONEN PENGGUNAAN DANA BOS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
03
Pelaksanaan Kegiatan
Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
DIREKTORAT SEKOLAH DASAR
01
Penerimaan Peserta
Didik Baru
04
Pelaksanaan Kegiatan
Asesmen/ Evaluasi
Pembelajaran
07
Pembiyaan langganan
Daya dan Jasa
02
Pengembangan
Perpustakaan
05
Pelaksanaan
Administrasi Kegiatan
Sekolah
08
Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Sekolah
06
Pengembangan Profesi Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
09
Penyediaan Alat Multimedia
Pembelajaran
10
Pembayaran Honor

10. KETENTUAN PEMBAYARAN HONOR
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 Ketentuan Pembayaran Honor
1. Pembayaran honor digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang
diterima oleh sekolah.
2. Pembayaran honor diberikan kepada guru sebagaimana angka 1diatas dengan persyaratan:
a. berstatus bukan aparatur sipil negara;
b. tercatat pada Dapodik;
c. memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan; dan
d. belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
3. Persentase pembayaran honor paling banyak 50% (lima puluh persen) dapat dikecualikan pada masa penetapan status
bencana alam/non-alam yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
4. Pembayaran honor diberikan kepada guru sebagaimana angka 3 diatas dengan persyaratan:
a. berstatus bukan aparatur sipil negara;
b. tercatat pada Dapodik;
c. belum mendapatkan tunjangan profesi; dan
d. melaksanakan proses pembelajaran secara tatap muka atau pembelajaran jarak jauh.
5. Dalam hal pembayaran honor guru terdapat sisa dana, pembayaran honor dapat diberikan kepada tenaga kependidikan.
Tenaga kependidikan yang dapat diberikan honor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. berstatus bukan aparatur sipil negara; dan
b. ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan.
DIREKTORAT SEKOLAH DASAR

11. 15LARANGAN PENGGUNAAN DANA BOS
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
DIREKTORAT SEKOLAH DASAR
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1. melakukan transfer Dana BOS Reguler ke rekening
pribadi atau lainnya untuk kepentingan selain
penggunaan Dana BOS Reguler
2. membungakan untuk kepentingan pribadi;
3. meminjamkan kepada pihak lain;
4. membeli perangkat lunak untuk pelaporan
keuangan Dana BOS Reguler atau perangkat lunak
lainnya yang sejenis;
5. menyewa aplikasi pendataan atau aplikasi PPDB
dalam jaringan;
6. membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas
sekolah;
7. membiayai kegiatan dengan mekanisme iuran;
8. membeli pakaian, seragam, atau sepatu bagi guru
atau Peserta Didik untuk kepentingan pribadi yang
bukan inventaris sekolah;
9. memelihara prasarana sekolah dengan kategori kerusakan
sedang dan berat;
10. membangun gedung atau ruangan baru;
11. membeli instrumen investasi;
12. membiayai kegiatan untuk mengikuti pelatihan, sosialisasi, dan
pendampingan terkait program Dana BOS Reguler atau
program perpajakan BOS Reguler yang diselenggarakan
lembaga di luar Dinas dan/atau Kementerian;
13. membiayai kegiatan yang telah dibiayai secara penuh dari
sumber dana Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau
sumber lain yang sah;
14. melakukan penyelewengan penggunaan Dana BOS Reguler
untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu;
15. menjadi distributor atau pengecer pembelian buku kepada
Peserta Didik di sekolah yang bersangkutan

12. DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PERBANDINGAN KEBIJAKAN
BOS 2020 DAN 2021
DIREKTORAT SEKOLAH DASAR

13. POKOK- POKOK KEBIJAKAN BOS 2021
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORATSEKOLAHDASAR
Penyaluran BOS
langsung ke rekening
sekolah
Penggunaan Dana
BOS lebih fleksibel
untuk sekolah
Pelaporan secara
daring dan diperketat
1 2
Nilai satuan biaya
meningkat sesuai
karakteristik daerah
3 4

14. DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1 PENYALURAN BOS LANGSUNG KE REKENING SEKOLAH
KATEGORI Kebijakan BOS 2020 Kebijakan BOS 2021 Manfaat
Penyaluran langsung dari Kemenkeu ke
rekening sekolah
Tidak mengalami perubahan
Alur Dana
Tahapan penyaluran sebanyak 3x tahapan
per tahun
Tidak mengalami perubahan
Frekuensi penyaluran
Rekening sekolah tidak ditetapkan,
berdampak pada inkonsistensi data
rekening sekolah
1. Rekening sekolah negeri
ditetapkan oleh Pemerintah
Daerah
2. Rekening sekolah swasta
ditetapkan oleh kementerian
 Mempercepat proses
penerimaan dana BOS di
sekolah
 Meminimalisir terjadinya
retur
Rekening sekolah
Penetapan SK oleh Kemdikbud dengan
verifikasi data oleh Pemerintah Prov,
Kab/kota
Tidak mengalami perubahan
Proses verifikasi data
DIREKTORATSEKOLAHDASAR
Batas pengambilan data 1x per tahun (31
Agustus)
Tidak mengalami perubahan

15. DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2 PENGGUNAAN DANA BOS LEBIH FLEKSIBEL UNTUK SEKOLAH
KATEGORI Kebijakan BOS 2020 Kebijakan BOS 2021 Manfaat
Sesuai kebutuhan sekolah Tidak mengalami perubahan
Prinsip penggunaan
Pembayaran honor
• Pembayaran honor maksimal 50% untuk
sekolah negeri dan swasta dalam kondisi
normal, dan tidak dibatasi alokasi maksimal
dalam kondisi darurat bencana yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat
• Dapat diberikan kepada tenaga
kependidikan apabila dana masih tersedia
• Pembayaran honor maksimal 50%
untuk sekolah negeri dan swasta
dalam kondisi normal, dan tidak
dibatasi alokasi maksimal dalam
kondisi darurat bencana yang
ditetapkan oleh pemerintah pusat
dan/atau pemerintah daerah
• Dapat diberikan kepada tenaga
kependidikan apabila dana masih
tersedia
 Peningkatan fleksibilitas
dan otonomi dalam
penggunaan dana BOS di
sekolah dalam memenuhi
kebutuhan opersional
pembelajaran tatap muka
dan/atau belajar dari
rumah
Alokasi lainnya
DIREKTORATSEKOLAHDA
• Dapat digunakan untuk mendukung proses
pembelajaran tatap muka dan/atau
pembelajaran dari rumah
• Tidak ada pembatasan alokasi maksimal
atau minimal untuk kebutuhan operasional
pembelajaran di sekolah
SAR
Tidak mengalami perubahan

16. PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORATSEKOLAHDASAR
3 NILAI SATUAN BIAYA M ENINGKAT SESUAI KARAKTERISTIK DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
Satuan biaya tetap Satuan biaya majemuk, dihitung berdasarkan indeks kemahalan konstruksi (IKK) dan
indeks peserta didik (IPD) tiap wilayah kabupaten/kota
Nilai satuan biaya per peserta didik per tahun:
• SD Rp 900.000,00
• SMP Rp 1.000.00,00
• SMA Rp 1.500.000,00
• SMK Rp 1.600.000,00
• SLB Rp 2.000.000,00
Rentang nilai satuan biaya per peserta didik per tahun:
Kenaikan satuan biaya hanya pada SD (13%), SM P (10%),
dan SMA (7%)
• Kenaikan satuan biaya pada semua jenjang satuan pendidikan
• Khusus wilayah 3T, rata-rata mengalami kenaikan satuan biaya sebesar 47,19% (SD);
49,85% (SMP); 50,78% (SMA); 50,70% (SMK); dan 49,61% (SLB).
Situasi BOS 2020 Kebijakan BOS 2021
Jenjang
Satuan biaya (Rp) Kabupaten/kota
Rata-rata
kenaikan
(%)
Rendah Tinggi
Satuan
biaya
tetap
Satuan
biaya naik
SD 900.000 s.d 1.960.000 137 377 12,19
SMP 1.100.000 s.d 2.480.000 133 381 13,23
SMA 1.500.000 s.d 3.470.000 128 386 13,68
SMK 1.600.000 s.d 3.720.000 127 387 13,61
SLB 3.500.000 s.d 7.940.000 124 390 13,18

17. PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4 PELAPORAN SECARA DARING DAN DIPERKETAT UNTUK M ENINGKAD
T
IREK
K
TOR
A
AT J
N
ENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
AKUNTABILITAS
KATEGORI Kebijakan BOS 2020 Kebijakan BOS 2021 Manfaat
Penyampaian pelaporan penggunaan dana
BOS dilakukan secara daring melalui laman
https://bos.kemdikbud.go.id dan menjadi
syarat penyaluran untuk meningkatkan
akuntabilitas penggunaan dana BOS
Tidak mengalami perubahan
Prosedur penyampaian
pelaporan
• Pelaporan penggunaan dana BOS tahap
ke- 1 menjadi syarat penyaluran dana BOS
tahap ke-3
• Penyaluran tahap I dilakukan setelah
penggunaan dana BOS tahap II tahun
 Peningkatan transparansi
dan akuntabilitas
penggunaan dana BOS
oleh sekolah
Pelaporan sekolah
• Belum diatur mengenai syarat
penyaluran dan waktu penyampaian
pelaporan penggunaan dana BOS
• Penyaluran tahap II dilakukan setelah
penggunaan dana BOS tahap III tahun
 Kemendikbud bisa
melakukan audit
penggunaan BOS dalam
upaya perbaikan kebijakan
pendanaan sekolah
• Pelaporan sebagai syarat penyaluran
terbukti meningkatkan partisipasi
sekolah dalam menyampaikan pelaporan
penggunaan dana BOS, dan sejauh ini
sudah mencapai 96,31% dari total sekolah
• Penyaluran tahap III dilakukan
pelaporan tahap I tahun anggaran
DIREKTORATSEKOLAHDA SAR

18. TERIMA KASIH