Hukum Pajak peran pajak dalam revolusi industri perbendaan filosofi pemungutan pajak pertambahan nilai penjaulan atas barang mewah

1. TUGAS TUTORIAL 2
NIM : 042051183
NAMA : INDRA SOFIAN
Matakuliah :
HUKUM PAJAK DAN ACARAPERPAJAKAN/
HKUM4407

2. Hal 1 dari 4
Yth. Bapak Fransiscus Xaverius Sumarja
Mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor
menyampaikan jawaban jawaban dari Tugas Tutorial 2 berikut:
Soal :
Revolusi industri 4.0 ini juga merupakan fenomena yang melibatkan
teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Kedua jenis teknologi ini
dianggap sangat dibutuhkan dan menambah nilai efisiensi pada lingkungan
kerja yang sangat fokus pada manajemen waktu yang dianggap vital.
Misalnya saja, dalam melakukan hitung, setor, dan lapor pajak kini sudah
dapat dengan mudah dan cepat dilakukan di mana saja dan kapan saja
asalkan Anda terkoneksi dengan jaringan internet yang mumpuni.
1. Berikan analisa Saudara mengenai peran pajak dalam revolusi industri
4.0?
Jawaban:
Peran Pajak dalam revolusi Industri 4.0 adalah:
1) Seluruh proses pelaporan SPT hingga pembayaran pajak dapat dilakukan
dengan menggunakan teknologi berbasis internet dan teknologi
2) Wajib pajak tidak perlu datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk
menyelesaikan kewajiban pajak
3) Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui transfer bank dengan
terhubung internet
4) Layanan pajak berbasis aplikasi yang bisa diakses Wajib Pajak yaitu:
a. Pendaftaran NPWP secara elektronik (e-regostration)
b. Pelaporan SPT secara elektronik (e-filling), dimana wajib pajak
menyampaikan SPT secara online dan realtime. Data SPT Pajak
tahun-tahun sebelum tersimpan dalam e-filling sehingga memudahkan
wajib pajak menghitung dan mengisi daftar harta dan kewajiban.
c. Pembuatan kode billing pembayaran pajak secara elktronik (e-billing),
memudahkan wajib pajak menyetorkan pajak secara online
d. Adanya E-faktur pajak

3. Hal 2 dari 4
2. Jelaskan perbedaan mendasar terutama filosofi pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai dengan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Jawaban:
Perbedaan mendasar PPN dan PPnBM yaitu:
1) Objek PPN adalah pajak pada saat penyerahan,s edangkan PPnBM
dikenakan hanya sekali saja pada saat penyerahan pertama
2) Tarif PPN Liner 10%, dan PPnBM bergantung jenis barang mewahnya
yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah, kecuali untuk tarif ekspor
sama, yaitu 0%.
PERBEDAAN PPN PPnBM
1. Jenis
Pungutan
Jenis pungutan yang
dibebankan adalah pungutan
atas nilai tambah barang.
Pungutan tambahan yang
dikenakan selain PPN
kepada barang yang sifatnya
mewah
2. Pengenaan
Pajak
Dikenakan di setiap mata
rantai jalur produksi maupun
jalur distribusi, mulai dari
tingkat pabrikan, tingkat
pedagang besar hingga
tingkat pedagang pengecer
Hanya dikenakan satu kali,
yakni saat impor atau saat
penyerahan BKP di dalam
negeri oleh pabrikan yang
menghasilkannya
3. Pengkreditan PPN dapat dikreditkan
melalui mekanisme pajak
masukan dan pajak keluaran
PnBM tidak dapat dikreditkan
dengan PPN atau PPnBM
lainnya
4. Subjek 1) Penyerahan Barang Kena
Pajak dan/atau Jasa
Kena Pajak di dalam
daerah pabean yang
dilakukan oleh
pengusaha
2) Impor barang kena pajak
1) Pengusaha Kena Pajak
yang menghasilkan
Barang Kena Pajak
tergolong mewah, dalam
lingkungan perusahaan
atau pekerjaannya
2) Importir barang yang

4. Hal 3 dari 4
3) Pemanfaatan Barang
Kena Pajak tidak
berwujud dan Jasa Kena
Pajak dari luar daerah
pabean di dalam daerah
pabean;
4) EKspor Barang Kena
Pajak berwujud, Barang
Kena Pajak tidak
berwujud dan Jasa Kena
Pajak oleh Pengusaha
Kena Pajak
5) PPN Hanya dikenakan
kepada Pengusaha
dengan jumlah
penerimaan brutonya
dalam satu tahun Rp, 4,8
Miliar
tergolong mewah
5. Objek Pajak Penyerahan barang dan/atau
jasa yang dikenakan PPN
disebut dengan Barang Kena
Pajak (BKP) dan Jasa Kena
Pajak (JKP), karena objek
pajaknya adalah penyerahan
maka atas barang/jasa yang
dipakai sendiri dan
penyerahan tanpa bayaran
Cuma-Cuma juga termasuk
yang dikenakan PPN.
Objek Pajak Penjualan
atas Barang Mewah
(PPnBM) Penyerahan
barang berwujud yang
tergolong mewah.
Pengenaan PPnBM hanya
terhadap penyerahan yang
pertama saja
Demikian jawaban dari saya dan mohon koreksian dan revisi dari Bapak
Terima kasih

5. Hal 4 dari 4
Salam
042051183 – INDRA SOFIAN
SUMBER REFERENSI:
Perundang-undangan:
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Modul:
Tjip Ismail, Buku Materi Pokok Hukum Pajak dan Acara Perpajakan.
Cetakan Kedua, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, Februari 2020. Modul 5
Halaman Web:
https://pajak.go.id/id/artikel/e-taxpayer-account-reformasi-pajak-dan-
tantangan-era-revolusi-industri-40