Diskusi ini membahas lima jenis perbuatan melawan hukum yang dilakukan negara kepada warga negara, yaitu perbuatan oleh penguasa, melawan undang-undang, tidak tepat, tidak bermanfaat, dan menyalahgunakan wewenang. Diskusi ini juga menjelaskan bahwa perbuatan pemerintah dapat dikategorikan sebagai perbuatan pemerintah jika dilakukan oleh aparat dalam kedudukannya, dalam rangka fun

1. DISKUSI 5 Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara INDRA SOFIAN (042051183)
Yth. Bapak Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian,
NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampaikan jawaban diskusi 5 mata kuliah Hukum
Administrasi Negara berikut:
1. Sebutkan dan uraikan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan negara kepada
warga negara!
Jawaban:
Dalam garis besarnya, perbuatan melawan hukum dapay diklasifikasikan dalam beberapa
jenis1
:
1) Perbuatan melawan hukum oleh penguasa
2) Perbuatan melawan undang-undang
3) Perbuatan yang tidak tepat
4) Perbuatan yang tidak bermanfaat
5) Perbutan yang menyalahgunakan wewenang
2. PTUN sebagai lembaga peradilan yang berfungsi untuk menguji perbuatan pemerintah
yang berdimensi publik Dalam kondisi apa, perbuatan pemerintah masuk kategori
sebagai perbuatan pemerintah!
Jawaban:
Pemerintah melalui aparaturnya dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sehari-hari
tentu melakukan berbagai bentuk jenis kegiatan, baik yang sifatnya materiil maupun yang
sifatnya tidak materiil. Namun, dalam proses melaksanakan kegiatan yang sifatnya
merupakan kegiatan pribadi dan kegiatan yang sifatnya publik. Menurut Muchsan Suatu
perbuatan pemerintah masuk kategori sebagai perbuatan pemerintah yaitu2
:
1) Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa
ataupun sebagai alat perlengka[an pemerintahan (bestuurorganen) dengan prakarsa
dan tanggungajwab sendiri.
2) Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan
3) Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di
bidang hukum administrasi.
1
Yos Johan Utama, Buku Materi Pokok Hukum Administrasi Negara. Edisi 2. Cetakan Kedua belas, Tangerang
Selatan, Universitas Terbuka, September 2020. Modul 5. Hal 5.10
2
Ibid. Hal 5.47

2. DISKUSI 5 Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara INDRA SOFIAN (042051183)
4) Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeriliharaan kepentingan
negara dan rakyuat.
Terdapat 3 (tiga) macam perbuatan hukum pemerintahan yang harus dipastikan memberi aspek
perlindungan hukum terhadap warga negara3
:
1) Perbuatan pemerintah dalam bidang pembuatan peraturan per-UU-an (regeling)
2) Perbuatan pemerintah dalam penerbitan keputusan (beschikking) dan
3) Perbuatan pemerintah dalam bidang keperdataan (materiele daad).
Demikian disampaikan, atas masukan dan tanggapannya diucapkan terima kasih.
REFERENSI:
1) Inisiasi Tuton ke-5. Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara “Perlindungan Hukum Bagi
Masyarakat”. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 2021
2) Yos Johan Utama, Buku Materi Pokok Hukum Administrasi Negara. Edisi 2. Cetakan
Kedua belas, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, September 2020.
3
Inisiasi Tuton ke-5. Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat”. Tangerang
Selatan, Universitas Terbuka. 2021