Diskusi 8 Hukum Administrasi Negara Universitas Terbuka Pelayanan Publik Contoh Korelasi Konsep Negara Kesejahteraan.

1. DISKUSI 8 Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara INDRA SOFIAN (042051183)
Yth. Bapak Beni Kurnia Illahi, S.H., M.H dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian,
NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampaikan jawaban diskusi 8 mata kuliah Hukum
Administrasi Negara berikut:
1. Jelaskan korelasi hukum pelayanan publik dengan konsep negara kesejahteraan!
Berikan contohnya?
Jawaban:
Pelayanan publik/pelayanan umum: segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk
barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan
dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat dan di daerah, BUMN atau BUMD dalam
rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyrakat ataupun dalam rangka pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan1
.
Masyarakat hukum modern saat ini yang merupakan perkembangan lebih jauh dari konsep
negara keseahteran. Peran negara tidak lagi sekadar sebagai night watchdog function atau
anjing penjaga malam yang hanya bertugas di wilayah keamanan negara apabila serangan
dari pihak luar saja, tetapi justru diminta untuk masuk wilayah privat warganya guna
menciptakan kesejahteraan2
.
Negara dituntut melakukan pelayanan atau servis kepada rakyat yang telah dibebabani
pungutan negara, baik berupa pajak maupun retribusi
Contohnya: pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan
informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan,
sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya
2. Jelaskan korelasi hukum kesejahteraan sosial dengan konsep negara kesejahteraan!
Berikan contohnya?
Jawaban:
Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial
warga negara agar hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat
melaksanakan fungsi sosialnya3
.
1
Inisiasi Tuton ke-8. Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara “Pengertian Hukum Pelayanan Publik & Hukum
Kesejahteraan Sosial”. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 2021
2
Yos Johan Utama, Buku Materi Pokok Hukum Administrasi Negara. Edisi 2. Cetakan Kedua belas, Tangerang
Selatan, Universitas Terbuka, September 2020. Modul 8. Hal 8.2
3
Ibid. Modul 9. Ha; 9.6.

2. DISKUSI 8 Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara INDRA SOFIAN (042051183)
Kesejahteraan spsial pada dasarnya adalah satu kondisi yang berkaitan dengan unsur-
unsur4
:
a. Terpenuhinya kebutuhan material warga negara
b. Terpenuhinya kebutuhan spiritual warga negara
c. Terpenuhinya kebutuhan soisal warga negara
d. Hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi
sosialnya.
Luas cakupan hukum kejahteraan sosial merupakan hukum yang mendukung pencapaian
kesejahteraan sosial.
Intervensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dilakukan dengan sejumlah
cara5
:
a. Operasi langsung (direct operation)
b. Pengendalian langsung (direct control)
c. Pengendalian tak langsung (indercet control)
d. Pengaruh langsung (direct influence)
e. Pengaruh tak langsung (inderect influence)
Contoh:
- Ketersediaan pangan (Pangan dan Ketahanan Pangan)
- Ketersediaan perumahan (Perumahan dan Kwasan Pemukiman, Rumah Susun)
- Ketersediaan Sandang (Perindustrian, Izin Usaha INdustri, Tekstil)
- Ketersediaan lapangan kerja (Ketenagakerjaan, Jaminan SOsial Kerja)
- Ketersediaan sarana fisik pendukung (ketenagelistrikan, alan, energi)
Demikian disampaikan, atas masukan dan tanggapannya diucapkan terima kasih.
REFERENSI:
1) Yos Johan Utama, Buku Materi Pokok Hukum Administrasi Negara. Edisi 2. Cetakan
Kedua belas, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, September 2020. Modul 8 dan 9.
2) Inisiasi Tuton ke-8. Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara “Pengertian Hukum
Pelayanan Publik & Hukum Kesejahteraan Sosial”. Tangerang Selatan, Universitas
Terbuka. 2021
4
Ibid.
5
Inisiasi Tuton ke-8. Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara “Pengertian Hukum Pelayanan Publik & Hukum
Kesejahteraan Sosial”. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 2021