Diskusi ini membahas tentang aparatur sipil negara sebagai kekuasaan keempat dan pandangan terhadap rencana pemangkasan eselon III dan IV. Aparatur sipil negara dianggap memiliki kekuasaan berdasarkan kewenangan yang dijalankan dalam mengatur warga negara. Pemangkasan jabatan struktural diharapkan dapat memangkas birokrasi dan meningkatkan pelayanan publik.

1. DISKUSI 3 Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara INDRA SOFIAN (042051183)
Yth. Tutor dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian, NIM : 042051183 dari UPBJJ
Bogor menyampaipaikan jawaban diskusi 3 mata kuliah Hukum Administrasi Negara mengenai
Pada dasarnya, setiap orang berhak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran
dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana
termaktub dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.
1. Aparatur Sipil Negara (ASN) menempati “kekuasaan keempat” setelah kekuasaan eksekutif,
legislatif dan yudikatif. Jelaskan istilah “kekuasaan keempat” yang dimaksud, sertakan
contohnya!
Jawaban:
Menurut Moontesquieu, kekuasaan negara pada dasarnya terbagi ke dalam tiga kekuasaan
yaitu kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif.
Dalam perkembangan negara hukum modern, yaitu fungsi pemerintah (eksekutif) demikian
kuatnya dalam menjalankan kekuasaannya, secara bersamaan telah muncul satu kekuasaan
baru menurut Crince le Roy menjadi kekuasaan keeempat atau disebut de vierde macht/the
fourth branch of the government, disarming tiga kekuasaan yang sudah ada, Yang dimaksud
kekuasaan keempat adalag kekuasaan yang ada pada aparatur negara. Berdasarkan fakta
dan realita dalam kehidupan negara sehari-hari, dimana Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam
pemerintahan mempunyai kekauasaan berbasis pada kewenangan nyata yang dijalankan
dalam keseharian. Aparatur Negara tidak hanya mengemban kekuasaan di bidang
eksekutorial sebagaiman akekuasaan eksekutif tetapi menjalankan fungsi-fungsi kuasa
legislatif. Hal itu disebabkan dalam praktek keseharian pada aparatur negara dengan
kewenangan yang dimilikinya telah mengelaurkan berbagai produk hukum tertentu yang
mempunyai daya yang kuat untuk mengatur warga negara. Maka itu, hak tersebut semakin
menunjukkan bahwa kekeuasaan ekeemoat memang nyata1
.
Aparatur negara yang menjalan fungsi negara tersebut secara umum dapat dibagi dalam
beberapa jenis yang meliputi2
:
1. Pejabat negara
2. Pegawai negeri
1
Yos Johan Utama, Buku Materi Pokok Hukum Administrasi Negara. Edisi 2. Cetakan Kedua belas, Tangerang
Selatan, Universitas Terbuka, September 2020.Hal 3.3
2
Ibid.Hal 3.4

2. DISKUSI 3 Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara INDRA SOFIAN (042051183)
Prinsip dasar yang membedakan antara pejabat negara dan pejabat yang lain adalah proses
pengisiannya. Pengisian pejabat negara tidak didasarkan pada suatu jenjang karir
sebagaimana yang terjadi pada pengisian jabatan negeri.Pengisian tersebut lebih
ditekankan atau didasarkan pada cakrawala politik. Bahkan, pada beberapa jabatan,
pengisiannya dilakukan melalui proses pemilihan terlebih dahulu, baik pemilihan legislative
(pileg), pemilihan presiden (pilpres), maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada). Adapun
syarat-syarat untuk menjadi pejabat negara diatur dalam perundangan tertentu yang secara
khusus mengatur pejabat negara tersebut3
.
Contoh aparatur negara yang menjalankan fungsi keempat adalah:
1) Pegawai Negeri Sipil
2) Anggota Tentara Negara Republik Indonesia (TNI)
3) Anggota Kepolisian Republik Indonesia.
Berdasarkan Pasal 1 huruf 3 UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN: Pegawai Negeri Sipil (PNS)
yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.
Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UU No 5/2014 tentang ASN: PNS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional
Pegawai ASN terdiri: Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPK)
2. Bagaimana pandangan Anda terkait rencana pemangkasan eselon III dan eselon IV di
struktur Aparatur Sipil Negara (ASN)? Jawaban Anda dikaitkan dengan hukum aparatur
negara!
Jawaban:
Perubahan paradigma terkait dengan pelayanan aparatur negara yang mudah, cepat dan
tepat telah diimplementasikan dengan rencana pemangkatan eselon III dan eselon IV di
struktus Aparatur SIpil Negara (ASN), pemangkasan jabatan struktural ini sudah sangat tepat
karena untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit sehingga postur dan komposisi
3
Ibid.Hal 3.5

3. DISKUSI 3 Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara INDRA SOFIAN (042051183)
aparatur sipil negara lebih banyak pada pelaksanaan tugas-tugas fungsional serta
menyederhanakan regulasi/peraturan dalam rangka meningkatkan investasi. Sebagai fungsi
kekuasaan keempat, maka diharapkan pengurangn eselon II dan eselon IV ini diharapkan
meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi.
Demikian disampaikan, atas masukan dan tanggapannya diucapkan terima kasih.
REFERENSI:
1) Inisiasi Tuton ke-3. Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara “Hukum Tentang Aparatur
Negara”. Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. 2021
2) Yos Johan Utama, Buku Materi Pokok Hukum Administrasi Negara. Edisi 2. Cetakan
Kedua belas, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, September 2020.