Dokumen tersebut membahas peran lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah dan pegadaian syariah dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM, serta menjelaskan berbagai indikator untuk mengukur kinerja UMKM seperti omset penjualan, kepuasan konsumen dan karyawan, serta tingkat efisiensi dan efektivitas produksi.
1. Peran dan Pengukuran
Kinerja UMKM
Kelompok 6 Ekonomi Syariah 5A
Tugas Mata Kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM
Dosen Pengampu: Farid Ardyansyah, S.E., M.M
Assalamu'alaikum
Wr.Wb
2. Our 6 Group
Indah Nur Falasyifah
(190721100003)
Rosyidatush Shofiyah
(190721100061)
Evi Ernawati
(190721100095)
3. Peran Koperasi Syariah Terhadap
Pengembangan UMKM
Koperasi syariah disebut juga KJKS (Koperasi Administrasi Moneter
Syariah) dan UJKS (Unit Administrasi Moneter Syariah Bermanfaat).
Koperasi syariah adalah bantuan dalam kegiatan usahanya di bidang
pembiayaan, spekulasi, dan dana investasi seperti contoh bagi hasil
(syariah).
Koperasi syariah Indonesia adalah koperasi sekunder yang beranggotakan
koperasi syariah primer yang terpencar di seluruh Indonesia, yang
menggambarkan sesuatu konversi dari koperasi konvensional melalui
pendekatan yang sinkron dengan meneladani ekonomi yang dilakukan
Rasulullah dan para sahabatnya.
4. Peran Koperasi Syariah Terhadap
Pengembangan UMKM
Untuk mewujudkan keselarasan antara sektor keuangan dan sektor riil LKS
perlu menyelesaikan tugasnya dengan membantu permodalan UMKM melalui
pembiayaan, mengadakan program-program organisasi bagi organisasi-
organisasi yang belum dibentuk memenuhi persyaratan bank, dan selanjutnya
menumbuhkan pelaku UMKM untuk lebih mengembangkan bisnis dewan,
menormalkan SOP, menggunakan kerangka kerja TI, dan memamerkan
barang.
Koperasi sebagai salah satu Lembaga Keuangan (LK) memiliki peran yang
sama dengan Lembaga Keuangan (LK) lainnya, mengingat koperasi
merupakan landasan keuangan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku UMKM
dalam membina usahanya
5. zakat adalah mengeluarkan sebagian harta yang telah
ditentukan nishabnya kepada orang yang berhak menerimanya.
Zakat juga terdapat makna pemindahan pemilikan harta untuk
orang yang berhak menerima dengan syarat-syarat tertentu.
Infaq memiliki makna yang lebih luas daripada zakat, yakni
mengeluarkan harta secara sukarela yang besarnya tanpa
ditentukan.
Sedekah memiliki makna yang lebih luas daripada infaq.
Sedekah merupakan pemberian orang muslim kepada orang lain
dengan sengaja tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu.
Wakaf adalah menahan harta benda yang dapat dimanfaatkan
untuk kepentingannya tanpa menghilangkan atau melenyapkan
benda wakaf tersebut.
Peran Ziswaf Terhadap
Pengembangan UMKM
6. Mikrofinance oleh Baznas
program dengan pembiayaan dengan premis akad qardul
hasan (pinjaman tanpa imbalan) sehingga tidak diragukan
lagi dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat dan pelaku
UMKM.
Pemberdayaan UMKM oleh Lazismu
Jenis program penguatan UMKM oleh Lazismu antara lain
sosialisasi program, mengarahkan studi pendahuluan,
kemudian persiapan berurutan, bantuan keuangan atau
sumber daya, bantuan bisnis, pengamatan dan penilaian
rencana tindak lanjut
infaq atau shadaqah non-materi
sebagai kemampuan individu/kelompok melalui kerjasama,
persiapan, dan kemampuan. Kolaborasi harus dimungkinkan
dengan organisasi seperti Indofood, Indomaret, Carefour, dll
dengan menciptakan UMKM sebagai penyedia komponen atau
bahan mentah dengan kemampuan yang sesuai dengan sifat
item organisasi.
Peran Ziswaf Terhadap
Pengembangan UMKM
ZISWAF (Zakat, infaq, shodaqoh, dan
wakaf) adalah instrumen sirkulasi
kelimpahan dalam kerangka moneter
Islam. Dari 4 instrumen tersebut, hanya
zakat yang merupakan komitmen bagi
setiap Muslim, dan 3 instrumen lainnya
adalah metode untuk berderma bagi
umat Islam lainnya.
Lembaga ZISWAF memiliki dua implikasi,
yaitu berusaha menjalankan perintah
Tuhan Yang Maha Esa dan berusaha
memenuhi kewajiban sosial. Diantara
lembaga ZISWAF yaitu Baznas, Lazismu,
Lazisnu.
8. Pengukuran Kinerja UMKM:
Omset Usaha
Kinerja moneter UMKM diperkirakan oleh jumlah aset,
omset atau volume penjualan dan manfaat kerja yang
diperoleh oleh UMKM selama jangka waktu tertentu.
Omset penjualan tidak dapat dibedakan dari volume
penjualan. Omset penjualan akan meningkat jika disertai
dengan latihan penjualan yang menarik
Pengertian omzet/omzet adalah nilai tukar yang terjadi
dalam waktu tertentu, misalnya harian, mingguan,
bulanan, tahunan. Omset bukanlah penghargaan
keuntungan, juga bukan penghargaan kerugian. Nilai
omset yang besar dengan sedikit keuntungan atau
kerugian adalah bukti kegagalan manajemen serta
sebaliknya.
9. Pengukuran Kinerja UMKM:
Kepuasan Konsumen
kepuasan adalah tingkat perasaan seseorang setelah
membandingkan pelaksanaan item (atau hasil) yang dia rasakan
dengan asumsinya. Selanjutnya, kepuasan merupakan elemen
kontras antara eksekusi nyata dan asumsi. Jika eksekusi di bawah
asumsi, klien akan kecewa. Jika eksekusi sesuai dengan asumsi, klien
akan terpenuhi. Jika presentasi melampaui asumsi, klien akan
sangat puas, senang atau ceria.
ada lima faktor dalam menentukan loyalitas konsumen yang harus
diperhatikan oleh UMKM, diantaranya:
• Kualitas Produk
• Kualitas Pelayanan atau Jasa
• Emosi
• Harga
• Biaya
10. Pengukuran Kinerja UMKM:
Kepuasan Karyawan
Menurut pendapat Spector, kepuasan kerja karyawan
mengidentifikasi dengan bagaimana individu berpikir, merasakan,
dan melihat pekerjaan mereka.Kepuasan karyawan adalah bagian
utama dari kemakmuran sebuah asosiasi. Kepuasan karyawan
penting untuk pemenuhan antusias karena evaluasi dari
pengalaman kerja itu sendiri. Setiap individu memiliki pemenuhan
pekerjaan yang beragam, karena pemenuhan pekerjaan merupakan
kesan dari perilaku pameran orang itu sendiri.
Jumlah karyawan yang sangat besar mengharuskan UMKM untuk
merenungkan bagaimana memajukan eksekusi representatif dan
menggunakannya. Karena perwakilan sangat mungkin merupakan
aset utama yang dibutuhkan oleh suatu asosiasi atau UMKM dalam
melakukan siklus penciptaan.
11. Pengukuran Kinerja UMKM:
Efisien
Peran penting UMKM perlu didorong oleh kinerja usaha yang kuat
dan kredibel. Efisiensi dan efektivitas adalah dua cara pengukuran
kinerja yang dapat dilakukan. Efektivitas merupakan ukuran untuk
melihat ketepatan pencapaian tujuan kebijakan yang berorientasi
pada hasil, aksesibilitas, kualitas dan kelayakan. Sementara itu,
efisiensi merupakan ukuran yang berkaitan dengan penggunaan
sumber daya). Produksi suatu barang/jasa dikatakan efisien apabila
dapat menghasilkan output maksimal dengan menggunakan
sejumlah input (biaya) yang minimum.
Pengukuran efisiensi sangat diperlukan untuk menilai kinerja suatu
lembaga, pengukuran efisiensi dapat dilakukan melalui dua
pendekatan yaitu:
a. Input Oriented Measure
b. Output Oriented Measure
12. Pengukuran Kinerja UMKM:
Efektifitas Produksi
Efektivitas ini menunjukkan seberapa baik target dapat mencapai
tujuan yang dapat dilihat dengan kualitas yang tepat. Mencapai
kualitas ini mempengaruhi hasil. Produktivitas individu
membandingkan efisiensi suatu produk (pencapaian hasil kerja
maksimum) dengan efektivitas baik (tenaga kerja) dalam suatu
input yang mencakup kuantitas atau kualitas dalam satuan jam
tertentu.
Gibson (1984) mengemukakan adanya lima hal pokok yang menjadi
ukuran efektivitas:
• Produksi
• Efisiensi
• Kepuasan
• Adaptasi
• Pengembangan
13. Pegadaian hadir sebagai jawaban elektif atas persoalan
keterbatasan modal yang menjadi persoalan mendasar bagi
Usaha Kecil Menengah (UMKM) dengan tujuan akhir untuk
mengembangkan skala usahanya. Sebagai aturan umum, UMKM
mengharapkan pembukaan pembiayaan yang memiliki akses
mudah, kebutuhan ringan dan sederhana, sistem dasar, waktu
perolehan yang cepat, dan biaya pinjaman yang rendah.
Pegadaian berupaya memposisikan diri untuk memenuhi
keinginan para pelaku usaha skala UMKM yang pada umumnya
mengalami kesulitan mendapatkan pembiayaan karena
terbatasnya jaminan yang dapat mereka berikan.
Peran Pegadaian Syariah Terhadap
Pengembangan UMKM
14. Produk utama Pegadaian
Syariah yang bisa membantu
pengembangan UMKM,
1) Penyerahan uang muka
dengan jaminan berdasarkan
hukum gadai yang dilakukan
berdasarkan akad rahn.
2) Pengiriman uang muka
dengan asuransi tergantung
pada hukum wali tergantung
pada kontrak rahn tasjily.
3) Administrasi untuk perlindungan
aset, yang dilakukan berdasarkan
akad ijarah atau perjanjian lain yang
tidak bertentangan dengan standar
syariah.
4) Administrasi evaluasi, yang
dilengkapi dengan akad ijarah atau
akad lain yang tidak sesuai dengan
standar syariah.
Peran Pegadaian
Syariah Terhadap
Pengembangan
UMKM
