Dokumen tersebut membahas kewajiban perpajakan bendahara desa terkait pengadaan barang dan jasa melalui swakelola, yaitu pajak penghasilan pasal 21, 22, 23, dan PPN. Juga membahas pengecualian pajak untuk pembelian barang dan jasa tertentu serta perbedaan kewajiban pajak antara swakelola tipe 1 dan 2.
2. Mendaftarkan Menghitung Membayar Melaporkan
diri untuk memperoleh NPWP
jika telah memenuhi syarat
objektif dan subjektif
pajak yang harus dibayar
sesuai dengan kegiatan
usaha wajib pajak
Pajak yang seharusnya
dibayar dengan mekanisme
membayar sendiri ke Kas
Negara (melalui Kantor Pos
atau Bank Persepsi), dan
Pemotongan/Pemungutan
Pajak oleh pihak lain
seluruh kegiatan usaha
dalam Surat Pemberitahuan
(SPT) Masa dan Tahunan
sesuai kondisi sebenarnya
KEWAJIBAN PERPAJAKAN
Bendahara Instansi Pemerintah
25% 50% 75% 100%
4. PERUBAHAN FORMAT NPWP
NPWP ORANG PRIBADI
penduduk NIK
NPWP BADAN, Instansi
Pemerintah & ORANG
PRIBADI bukan penduduk
16 Digit
Angka
www.pajak.go.id
5. FORMAT NPWP BARU, SEJAK KAPAN?
14 Juli 2022
Dengan ketentuan:
s.d. 31 Desember 2023
NIK dan NPWP dengan format 16 digit dilakukan
pada layanan administrasi perpajakan secara terbatas
Per 1 Januari 2024
seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan
lain yang membutuhkan NPWP, sudah menggunakan
NPWP dengan format baru
Format NPWP Baru berlaku sejak
Sejak tanggal 14 Juli 2022, NIK digunakan sebagai NPWP bagi Wajib Pajak orang pribadi
penduduk dan NPWP dengan format 16 digit bagi Wajib Pajak orang pribadi bukan penduduk,
Wajib Pajak badan serta Wajib Pajak instansi pemerintah
www.pajak.go.id
6. Ketentuan NPWP
WP Lama
UNTUK WP LAMA, BAGAIMANA?
WP Badan, Instansi
Pemerintah & Orang
Pribadi bukan penduduk
MENAMBAH ANGKA “0”
di depan NPWP Lama
menjadi format 16 Digit
www.pajak.go.id
9. Pajak atas penghasilan dari Pekerjaan, Jasa dan
Kegiatan yang dibayarkan kepada Orang Pribadi
PPh Pasal
21
Pajak atas Pembelian Barang oleh Instansi
Pemerintah
PPh Pasal
22
Pajak atas Sewa selain Tanah dan Bangunan dan
Jasa selain Orang Pribadi
PPh Pasal
23
Pajak Final atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak
transaksi kepada UMKM Omzet tertentu
PPh Pasal 4
ayat (2)
Pajak Konsumsi atas pembelian barang dan/atau
Jasa
PPN
Jenis-jenis Pajak
11. Belanja Gaji
P e g a w a i N e g e r i S i p i l
Contoh 1:
Imaduddin Zauki seorang perangkat desa yang
berstatus sebagai PNS dengan status Kawin belum
memiliki tanggungan (TK/0), pada bulan januari
2023 menerima gaji sebesar Rp 4.000.000,00 dan
tunjangan sebesar Rp1.000.000,00
Berapa pajak yang harus dipotong oleh
bendahara desa atas gaji bulan Januari 2023
yang diterima Imaduddin Zauki ?
Penghitungan PPh Pasal 21 Gaji Bulanan PNS :
12. Belanja Gaji
P e g a w a i N e g e r i S i p i l
Contoh 2 :
Angga Asmara seorang perangkat desa yang
berstatus sebagai PNS dengan status Kawin belum
memiliki tanggungan (K/0), pada bulan Januari 2023
penghasilan Angga Asmara yang diterima sebesar
Rp8.500.000,00 dan uang lembur (overtime) yang
diterima Angga Asmara sebesar Rp2.000.000,00
Setiap bulan Angga Asmara dipotong iuran pensiun
sebesar Rp50.000,00
Berapa pajak yang harus dipotong oleh
bendahara desa atas gaji yang diterima Angga
Asmara ?
Penghitungan PPh Pasal 21 Gaji Bulanan PNS :
13. 1. PNS Golongan I dan II dipotong PPh Pasal 21
dengan tarif 0% (nol persen)
2. PNS Golongan III dipotong PPh Pasal 21 dengan
tarif 5% (lima persen) dari jumlah bruto
3. PNS Golongan IV dipotong PPh Pasal 21 dengan
tarif 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto
Untuk PPh Final, tidak berlaku kenaikan 20% untuk Non NPWP
Belanja Honorarium
P e g a w a i N e g e r i S i p i l
Terutang PPh Pasal 21 sebesar :
14. 5% X (50% Bruto Honor)
Bendahara Desa pada bulan Januari 2023 mendatangkan Tenaga Ahli
(atas nama Pak Joko) untuk menjadi Narasumber pelatihan pembuatan
aplikasi. Honor Narasumber diberikan sebesar Rp2.000.000,00. Berapa
kah pajak yang harus dipotong ?
PPh Pasal 21 = 5 % X ( 50% X Rp2.000.000,00)
= 5 % X Rp1.000.000,00
= Rp50.000,00
JIKA TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 20% LEBIH TINGGI
Belanja Honorarium
N o n P N S
Terutang PPh Pasal 21 sebesar :
Contoh Penghitungan :
15. Upah/Uang Saku Harian, Mingguan, Satuan,
Borongan
Dibayarkan Bulanan atau Jumlah Upah
Kumulatif Satu Bulan Melebihi Rp10,2 jt
Upah/Uang Saku Harian
≤ 450.000 > 450.000
Dikurangi 450.000
Dikali 12
Tidak Dipotong
Dipotong 5%
Upah Kumulatif >Rp4,5 jt s.d. Rp10,2 jt
sebulan
Upah Sehari dikurangi PTKP Sehari
Tarif PPh Pasal 21 = 5%
Dikurangi PTKP Setahun
Penghasilan Kena Pajak
Dikenakan Tarif Pasal 17
PPh Pasal 21 Setahun
Dibagi 12
PPh Pasal 21 Sebulan
Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Lepas
18. Pajak atas
P e m b e l i a n B a r a n g
Pembelian Barang oleh bendahara
desa terutang :
• PPh Pasal 22 sebesar : 1,5% dan
• PPN sebesar : 11%
Jumadi, Bendahara Instansi Pemerintah membeli komputer
Rp11.100.000,00 (harga yg tertulis di kuitansi).
Penghitungan PPh Pasal 22
Harga yg tertulis di kuitansi adalah nilai barang termasuk PPN, maka
nilai barang tidak termasuk PPN adalah :
(Rp11.100.000,00 X 100/111) = Rp10.000.000,00
PPh Pasal 22 yang harus dipungut :
Rp10.000.000,99 X 1,5% = Rp150.000,00
*Utk mencari harga barang tanpa PPN maka nilai tertera di kuitansi tsb
dikalikan dikalikan 100/111
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka
PPh pasal 22 terutang : Rp150.000,00 x 2 =Rp300.000,00
19. Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22
Jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 tidak termasuk PPN dan bukan
merupakan pembayaran yang dipecah
Pembelian dengan Kartu Kredit Pemerintah
Untuk pembelian BBM, BBG, pelumas, benda pos serta untuk pemakaian air
& listrik
Untuk pembelian gabah dan/atau beras
Untuk pembelian barang dg dana BOS
Untuk pembelian barang/jasa dari WP dengan peredaran bruto tertentu
Untuk pembelian barang dari WP dengan SKB Potput
PMK-231/PMK.03/2019
20. Dikecualikan dari Pemungutan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)
Jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 tidak termasuk PPN dan bukan
merupakan pembayaran yang dipecah
Pembelian dengan Kartu Kredit Pemerintah
Untuk pembelian BBM, BBG, pelumas, benda pos serta untuk pemakaian air
& listrik
Pembayaran jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunikasi
Pembayaran untuk pengadaan tanah
Pembayaran untuk jasa angkutan udara kepada perusahaan penerbangan
Pembayaran BKP dan/atau JKP yang mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut
dan dibebaskan dari pengenaan PPN
PMK-231/PMK.03/2019
22. PMK-231/PMK.03/2019
Mulai 1 April 2020
Di atas 2 Juta dipungut Bendahara
Di Bawah 2 Juta dipungut Penjual
Nilai berapa pun dipungut Penjual
Bend.
Pemerintah
PPN
Bend. Non
Pemerintah
PPN
Kode Faktur 020
Kode Faktur 010
Kode Faktur 010
24. www.pajak.go.id
Pajak atas
P e m b e l i a n J a s a
Pembelian Jasa oleh bendahara
desa terutang :
• PPh Pasal 23 sebesar : 2% dan
• PPN sebesar : 11%
Bendahara Instansi Pemerintah belanja jasa berupa servis kendaraan
dinas, jumlah tagihan atas jasa servis – termasuk penggantian spare
part- menjadi satu tagihan dengan jumlah Rp2.000.000,00 (belum
termasuk PPN), berapa pajak yang harus dipotong dan dipungut ?
1. PPh Pasal 23 = 2% X Rp2.000.000,00 = Rp40.000,00
2. PPN = 11% X Rp2.000.000,00 = Rp220.000,00
Nominal Kwitansi yang ditulis adalah harga ditambah PPN yaitu :
Rp2.220.000,00
Apabila rekanan tidak memiliki NPWP maka
PPh pasal 23 terutang : 4% X Rp2.000.000,00 = Rp80.000,00
C o n t o h P a j a k B e l a n j a J a s a :
27. www.pajak.go.id
Pajak atas
Sewa Tanah dan/atau
bangunan
Sewa Tanah dan / atau bangunan
oleh bendahara desa terutang :
• PPh Pasal 4 (2) sebesar : 10% dan
• PPN sebesar : 11%
Bendahara Instansi Pemerintah menyewa gudang kepada Tuan Rian
Ramdani dengan harga Rp20.000.000,00 (belum termasuk PPN) setahun,
berapa pajak yang harus dipotong dan dipungut ?
1. PPh Pasal final 4 (2) = 10% X Rp20.000.000,00 = Rp2.000.000,00
2. PPN = 11% X Rp20.000.000,00 = Rp2.200.000,00
Nominal Kwitansi yang ditulis adalah harga ditambah PPN yaitu :
Rp.22.200.000,00
PPh Final tidak terdapat kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh)
C o n t o h P a j a k a t a s s e w a :
Bangunan
Disewakan
29. www.pajak.go.id
Pajak
Belanja Jasa Konstruksi
Pajak atas belanja Infrastuktur oleh
bendahara desa kepada pihak ketiga
( cth. Kontraktor) terutang :
• PPh Pasal Final 4 (2) dengan tarif
sesuai PP 9 tahun 2022, dan
• PPN sebesar : 11%
30. TARIF PPH FINAL JASA KONSTRUKSI
No Jenis Layanan Jasa dan Kualifikasi Tarif Lama Tarif Baru
1
Pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa perseorangan atau
usaha kecil tersertifikasi
2% 1,75%
2
Pekerjaan konstruksi oleh badan usaha atau perseorangan
tidak tersertifikasi
4% 4%
3 Pekerjaan konstruksi selain di nomor 1 dan 2 3% 2,65%
4
Pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa
tersertifikasi
- 2,65%
5
Pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa tidak
tersertifikasi
- 4%
6 Jasa konsultan konstruksi oleh penyedia jasa tersertifikasi 4% 3,5%
7
Jasa konsultan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak
tersertifikasi
6% 6%
www.pajak.go.id
PP 9 tahun 2022
Berlaku sejak 21 Februari 2022
32. www.pajak.go.id
Pajak Kegiatan Swakelola
Kewajiban Perpajakan atas Pengadaan Barang dan Jasa melalui swakelola dalam Perpres No. 16 Tahun 2018
I. Swakelola Tipe 1
Swakelola tipe 1 digunakan
untuk pekerjaan swakelola
yang merupakan tugas dan
fungsi dari K/L/PD yang
bersangkutan. Contoh; Kaur
Desa A melaksanakan
swakelola pemeliharaan jalan,
dan menyelenggarakan
penyuluhan bagi perangkat
desa
Contoh Kewajiban Perpajakan Swakelola Tipe 1
▪ Dalam rangka perbaikan jalan pada Desa Sukamaju, kaur desa belanja material berupa
besi, semen, bata merah dan kayu glondongan dengan nilai total sebesar
Rp.50.000.000,00 (harga belum termasuk PPN) kepada UD Dian Sejahtera yang sudah
memiliki NPWP dan pengukuhan PKP.
▪ Selain itu, terdapat pengeluaran berupa upah tukang - yang merupakan pegawai
pemerintah desa - sebesar Rp.200.000,00 per hari/orang (asumsi pegawai status PTKP
Belum Menikah dan belum memiliki tanggungan, TK/0) Perbaikan jalan dilaksanakan
dengan maknisme swakelola tipe 1 sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018, berapa pajak
yang terhutang atas belanja tersebut ?
Jawab :
1. PPh pasal 22 = 1,5% X Rp.50.000.000,00 = Rp.750.000,00 (PPh Pasal 22 dikurangkan
dari penghasilan UD Dian Sejahtera)
2. PPN = 11% X Rp.50.000.000,00 = Rp5.500.000,00 (PPN ditambahkan dalam
kwitansi pembelian material)
3. PPh Pasal 21 atas upah tukang kepada pegawai pemerintah desa : Penghasilan atas
upah digabung dengan penghasilan rutin pegawai pemerintah desa tersebut
Catatan : Jika UD Dian Sejahtera tidak memilki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka tariff PPh Pasal 22 yang
semula 1,5% menjadi 3% (kenaikan tarif 100% dari tarif semula)
33. www.pajak.go.id
Pajak Kegiatan Swakelola
Kewajiban Perpajakan atas Pengadaan Barang dan Jasa melalui swakelola dalam Perpres No. 16 Tahun 2018
II. Swakelola Tipe 2
Swakelola tipe 2 digunakan
untuk pekerjaan swakelola
yang merupakan K/L/PD
memiliki pekerjaan yang
bertugas sebagai
penanggung jawab, namun
secara keahlian/kompetensi
teknis diberikan kepada
pelaksana dalam hal ini
institusi di luar K/L/PD
tersebut
Contoh Kewajiban Perpajakan Swakelola Tipe 2
Dalam rangka penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bandung (IPB),
belanja untuk rapat penyusunan kebijakan adalah :
a) Belanja Fullboard meeting di hotel bandung sebesar Rp50.000.000,00
b) Belanja honorarium narsum tenaga ahli (PNS Gol.IV) sebesar Rp 1.000.000,00
c) Belanja honorarium narsum tenaga pelatih ( Non PNS dan memiliki NPWP) sebesar Rp1.000.000,00
Besaran pajak atas belanja barang dan Jasa dengan mekanisme swakelola tipe 2 sesuai Perpres No. 16
Tahun 2018 adalah
Jawab :
1. PPh pasal 23 paket fullboard = 2% X Rp.50.000.000,00 = Rp.1.000.000,00 (dipotong dari
penghasilan yang diterima hotel bandung dan dibuatkan bukti potong);
2. PPh Pasal 21 tenaga ahli PNS Gol.IV = 15% X Rp.1.000.000,00 = Rp150.000,00 (dipotong dari
penghasilan yang diterima tenaga ahli PNS dan dibuatkan bukti potong);
3. PPh Pasal 21 tenaga pelatih Non PNS = 5% X (50% X Rp.1.000.000,00) = Rp25.000,00 (dipotong dari
penghasilan yang diterima tenaga pelatih Non PNS dan dibuatkan bukti potong)
Catatan : Jika tenaga ahli / pelatih Non PNS penerima honorarium tidak memiliki NPWP,maka tarif pajak yang
semula 5% ditambah kenaikan tarif sebesar (120% X 5) menjadi 6%
34. www.pajak.go.id
Pajak Kegiatan Swakelola
Kewajiban Perpajakan atas Pengadaan Barang dan Jasa melalui swakelola dalam Perpres No. 16 Tahun 2018
III. Swakelola Tipe 3
Swakelola tip 3 adalah
mekanisme swakelola yang
menjadi tambahan adalah
Swakelola yang dilakukan
oleh organisasi masyarakat
seperti ICW, dll
Contoh Kewajiban Perpajakan Swakelola Tipe 3
Pada tahun 2023, Desa A membangun saluran perairan sebesar Rp50.000.000,00 dan
perkerjaan pembangunan tersebut dilaksanakan oleh organisasi masyarakat dengan
menggunakan swakelola tipe 3, maka pajak atas penyerahana pekerjaan pembangunan
saluran air tersebut adalah :
Jawab :
▪ Pajak atas penyerahan pekerjaan kepada organisasi masyarakat tidak terutang
pajak, tetapi
▪ Belanja yang dilakukan oleh organisasi masyarakat yang menerima pekerjaan dari
pemerintah desa dengan swakelola tipe 3, terutang pajak mengikuti jenis belanja
yang dikeluarkan oleh organisasi masyarakat tersebut
35. www.pajak.go.id
Pajak Kegiatan Swakelola
Kewajiban Perpajakan atas Pengadaan Barang dan Jasa melalui swakelola dalam Perpres No. 16 Tahun 2018
IV. Swakelola Tipe 4
Swakelola tipe 4 adalah
swakelola yang dalam
pekerjaannya memerlukan
partisipasi langsung
masyarakat atau untuk
kepentingan langsung
masyarakat dengan
melibatkan masyarakat
yang dianggap mampu
melaksanakannya.
Contoh: Pembuatan
Saluran Air di desa,
Pemeliharaan MCK, dan
pekerjaan sederhana
lainnya
Contoh Kewajiban Perpajakan Swakelola Tipe 4
Dalam rangka peningkatan produksi pertanian, Desa A melakukan pembangunan saluran air dengan
melibatkan masyarakat Desa A dan mekanime pengadaannya adalah swakelola tipe 4. Biaya yang
dikeluarkan untuk pembangunan saluran air adalah :
a) Pembelian Material ke UD Rian Remaja senilai Rp50.000.000,- (harga belum termasuk PPN);
b) upah tenaga kerja (mandor, kepala tukang, tukang) sejumlah 15 orang dengan upah masing-masing
sebesar Rp200.000.00 dan bekerja selama 20 hari dalam 1 (satu) bulan kalender;
c) Biaya konsumsi rapat menggunakan catering “warung AE” senilai Rp.1.000.000,00
Besaran pajak yang harus dipotong dan dipungut untuk belanja swakelola tipe 4 adalah :
Jawab :
1. PPh pasal 22 = 1,5% X Rp50.000.000,00 = Rp750.000,00 (PPh Pasal 22 dikurangkan dari penghasilan UD
Rian Remaja)
2. PPN = 11% X Rp50.000.000,00 = Rp.5.500.000,00 (PPN ditambahkan dalam kwitansi pembelian material)
3. PPh Pasal 21 upah tukang tidak dipotong pajak, karena akumulasi upah dalam 1 (satu) bulan kalender
tidak lebih dari Rp.4.500.000,00
4. PPh Pasal 23 atas konsumsi = 2% X Rp1.000.000,00 = Rp20.000,00 (dipotong dari penghasilan catering
“Warung AE”
Catatan : Jika catering “Warung AE” tidak memiliki NPWP, maka besaran tarif PPh pasal 23 adalah 100% dari tarif semula
yaitu sebesar 4%. Dan belanja catering bukan objek PPN sehingga tidak ada pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
37. Bendahara Pemerintah
melakukan pemotongan
atau pemungutan PPh
Final sebesar 0,5%
apabila TELAH menerima
fotokopi Surat Keterangan
untuk setiap transaksi
penjualan atau penyerahan
jasa yang merupakan objek
pemotongan atau
pemungutan PPh
www.pajak.go.id
Surat Keterangan
PP 23 tahun 2018
38. www.pajak.go.id
Pajak Penghasilan
Kepada UMKM sesuai PP 23 Tahun 2018
Desa A membeli ATK dari CV B dengan nilai di atas Rp2 juta yaitu
sebesar Rp10 juta.
Seharusnya, instansi tersebut memungut PPh Pasal 22 sebesar 1,5%
dari Rp10 juta yaitu Rp150 ribu.
Namun, karena CV B telah menyerahkan fotokopi Surat Keterangan PP
23 kepada Desa A, maka Desa A tidak memungut PPh Pasal 22
melainkan PPh Final 0,5% dari Rp10 juta yaitu Rp50 ribu.
Mekanisme Pemotongan PPh Final kepada UMKM yang memiliki
Surat Keterangan PP 23 Tahun 2018
Contoh :
41. www.pajak.go.id
BUAT KODE BILLING
www.pajak.go.id
Datang langsung ke Kantor Pajak
(KPP / KP2KP)
SMS (khusus Telkomsel)
Teller Bank / Kantor Pos
BAYAR
Bank
Kantor Pos
Mesin ATM
SMS Banking
Internet Banking
Mesin EDC
M e k a n i s m e
Pembayaran PPh dan PPN
Kring Pajak 1500200
47. www.pajak.go.id
Pengertian, Mekanisme dan Syarat
Pemindahbukuan
P e n g e r t i a n
Pemindahbukuan adalah pembayaran
utang pajak, termasuk bunga, denda
administrasi dan kenaikan yang dapat
dilakukan melalui perhitungan dengan
setoran pajak yang lain atas nama
Wajib Pajak yang sama atau Wajib Pajak
lain
Pemindahbukuan dapat dilakukan:
▪ antar jenis pajak yang sama atau
berlainan,
▪ dari masa atau tahun pajak yang
sama atau berlainan,
▪ untuk Wajib Pajak yang sama atau
berlainan,
▪ dalam Kantor Pelayanan Pajak yang
sama atau berlainan
M e k a n i s m e
Mekanisme permohonan
pemindahbukuan (Pbk) adalah dengan
mengajukan ke KPP dimana Instansi
Pemerintah terdaftar, atau dapat via
online (e-Pbk) oleh Bendahara Instansi
Pemerintah
Formulir pengajuan permohonan
pemindahbukuan dapat di unduh
melalui laman :
https://www.pajak.go.id/id/formulir-
pajak/formulir-pemindahbukuan
S y a r a t
Permohonan pemindabukuan diterima
jika permohonan ditulis lengkap dan
dilampiri :
▪ Asli Surat Setoran Pajak;
▪ Surat Pernyataan dari wajib pajak
(bendahara instansi pemerintah)
Jangka waktu penyelesaian
permohonan Pemindahbukuan (Pbk)
adalah 21 (dua puluh satu) kerja sejak
permohonan diterima lengkap
49. Bea Meterai dikenakan atas:
Objek Bea Meterai
Dokumen yang dibuat sebagai alat untuk
menerangkan mengenai suatu kejadian yang
bersifat perdata; dan
Dokumen yang digunakan sebagai alat bukti
di pengadilan
Pasal 3 ayat (1) UU Bea Meterai
www.pajak.go.id
50. Objek Bea Meterai
Dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nominal lebih dari
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang:
menyebutkan penerimaan uang;
berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah
dilunasi atau diperhitungkan
Pasal 3 ayat (2) huruf g UU Bea Meterai
www.pajak.go.id
SMS (khusus Telkomsel)
51. www.pajak.go.id
NO JENIS PAJAK KODE AKUN PAJAK –
KODE SETORAN PAJAK
KETERANGAN
1 Pemotongan PPh Pasal 21 Non Final 411121 - 100
2 Pemotongan PPh Pasal 21 Final atas
honorarium/imbalan lain
411121 - 402
3 Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Bendaharawan
Dana Desa
411122 – 930 (SSP atas nama Rekanan dan
ditandatangani oleh Bendahara)
4 Pemotongan PPh Pasal 23 atas sewa 411124 - 100
5 Pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa 411124 - 104
6 Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) atas sewa tanah /
bangunan
411128 - 403
7 Pemotongan PPh Final Pasal 4(2) atas jasa
konstruksi
411128 - 409
8 Pemungutan PPN oleh Bendaharawan Dana Desa 411211 - 930 SSP atas nama Bendahara dan
ditandatangani oleh Bendahara)
9 Pemotongan PPh Final berdasarkan PP Nomor 23
Tahun 2018
411128 - 423 (SSP atas nama Rekanan dan
ditandatangani oleh Bendahara)
Daftar Kode Akun Pajak dan Kode Setoran Pajak Bendahara Desa
