Analisis kebijakan

1. Komponen dan Siklus
Kebijakan Publik
Pertemuan 3-4

2. Kebijakan Pemerintah
• pedoman yang mempunyai kewenangan pelaksanaan guna mendukung
tindakan pemerintah dalam wilayah yurisdiksinya, baik wilayah nasional,
regional maupun kabupaten/ kota.

3. Bidang Kebijakan Pemerintah
• Keuangan
• Industri
• Perdagangan
• Pertanian
• Perikanan
• Kelautan, dan sebagainya (Syamsi, 1986)

4. Sistem kebijakan Sistem kebijakan ada 3
macam, yaitu
• Pelaku kebijakan (pemerintah)
• Kebijakan pemerintah (kebijakan pembangunan,
kebijakan lingkungan (inflasi, kemiskinan, kekurangan
dana, tenaga terdidik.

5. Setelah sistem kebijakan diketahui, maka langkah
selanjutnya adalah melakukan analisis kebijakan.

6. Komponen kebijakan pemerintah
Adapun KOMPONEN kebijakan pemerintah yang perlu
dianalisis terdiri atas :
1. Masalah kebijakan (policy problems)
2. Alternatif kebijakan (policy alternatives)
3. Tindakan kebijakan (policy actions)
4. Hasil kebijakan (policy outcomes)
5. Pola pelaksanaan kebijakan (policy performance)

7. 1. Masalah kebijakan (policy problems)
KOMPONEN kebijakan pemerintah
1. Masalah kebijakan (policy problems)Masalah = Nilai-nilai dan kebutuhan
yang diharapkan dapat dipecahkanSecara formal, MASALAH adalah kondisi
atau situasi yang menuntut kebutuhan-kebutuhan atau ketidakpuasan pada
masyarakat dan memerlukan penanggulangan. Masalah dapat menjadi isu,
dan tidak semua isu dapat dimasukkan dalam agenda pemerintah.Siklus isu
kebijakan adalah pre-problem, alarmed discovery and euphoric
enthusiasm, counting the costs and benefit, decline of public interest in
issues, post problem. Isu akan menjadi agenda setting apabila menjadi
bagian agenda sistemik yang lebih besar. Suatu masalah akan menjadi
masalah kebijakan (policy problem) apabila dapat membangkitkan orang
banyak melakukan tindakan terhadap masalah tersebut (Nurdin, 2003).

8. KOMPONEN kebijakan pemerintah
1. Masalah kebijakan (policy problems)
Isu akan memperoleh respon dari pembuat kebijakan
apabila memenuhi kriteria:
1. Telah mencapai suatu titik kritis tertentu
2. Telah mencapai tingkat partikulasi tertentu
3. Menyangkut emosi tertentu dilihat dari sudut
kepentingan orang banyak
4. Menjangkau dampak amat luas
5. Memasalahkan kekuasaan dan keabsahan dalam
masyarakat

9. 1. Masalah kebijakan (policy problems)
• Diperlukan proses penyusunan masalah sampai
ditetapkan masalah kebijakan yg dihadapi pemerintah

10. 1. Masalah kebijakan (policy problems)
Penyusunan masalah (problem structuring) dalam rangka
menganalisa kebijakan pemerintah adalah proses dengan 4
tahapan :
1. pemahaman situasi permasalahan
2. konseptualisasi masalah (to know substantive of
problem)
3. spesifikasi permasalahan
4. pemahaman permasalahan (problem sensing)
5. Setelah melalui 4 tahapan di atas, didapatkanlah policy
problems.

11. KOMPONEN kebijakan pemerintah
2. Alternatif kebijakan (policy alternatives)
a. Setelah didapatkan policy problems, dicarilah alternatif-
alternatif kebijakan untuk mengatasi policy problems yang
dihadapi pemerintah tersebut.
b. Metode yang digunakan terserah tergantung kebutuhannya.
Misalnya untuk mengetahui prospek keadaan waktu yang.
digunakan Forcasting method (ada 3: proyeksi, prediksi,
konjektur).
c. Proyeksi (dg data time series), prediksi (berdrkn hub sebab
akibat), konjektur (peramalan berdsrkn subyektifitas atau
intuisi belaka, ini merupakan metode forcasting yg paling
lemah dan tidak ilmiah).

12. KOMPONEN kebijakan pemerintah
3. Tindakan kebijakan (policy actions)Dari berbagai alternative kebijakan
pemerintah tersebut, kemudian direkomendasi/ disarankan SATU pilihan kebijakan
yang dipertimbangkan PALING TEPAT sebagai kebijakan pemerintah. Ukuran /
Kriteria pemilihan kebijakan yang tepat:
1. Efektifitas
2. Efisiensi
3. pemerataan (equity)
4. tepat guna (appropriateness)
5. ketanggapan (responsiveness)dll
6. Apabila kebijakan yang direkomendasi tsbt diterima oleh yg berwenang,
kemudian dilaksanakan sbg TINDAKAN KEBIJAKAN PEMERINTAH (policy
actions).

13. KOMPONEN kebijakan pemerintah
4. Hasil kebijakan (policy outcomes)
Dari pelaksanaan kebijakan (policy actions) tsbt perlu
dimonitor (monitoring) untuk mengetahui
kecenderungannya. Apabila hasilnya cenderung kurang
berhasil, maka sebelum berlanjut segera dihentikan dan
dicari alternative kebijakan lainnya (policy alternatives) yg
lebih tepat. Tetapi apabila hasilnya cenderung BAIK, mk
diteruskan, shg akan kelihatan HASIL nya (policy output)
dan dampaknya (outcomes)

14. KOMPONEN kebijakan pemerintah
5. Pola pelaksanaan kebijakan (policy performance)
• Hasil kebijakan dinilai dg ukuran seperti saat merekomendasi
SATU kebijakan dg kriteria pemilihan kebijakan (Efektifitas,
Efisiensi, pemerataan (equity), tepat guna (appropriateness),
ketanggapan (responsiveness), dll.
• Apabila dari pelaksanaan kebijakan hasilnya BAIK, maka
dijadikan POLA PELAKSANAAN selanjutnya.POLA ini kemudian
disimpulkan praktis (Practical inference problem) yaitu
dijadikan acuan apabila didapatkan masalah kebijakan yg
sama akan dicari pemecahannya dg POLA KEBIJAKAN yang
sama pula, demikianlah seterusnya.

15. Kesimpulan
• KEBIJAKAN yang paling tepat = yang berorientasi pada kepentingan
masyarakat, namun tanpa mengorbankan wewenang pemerintah, dalam arti
lain KEBIJAKAN dalam KESEIMBANGAN yang OPTIMAL.Kebijakan dalam
Keseimbangan Yang Optimal tsbt perlu dilaksanakan secara TEPAT (yg
prosesnya seperti pada komponen2 kebijakan di atas).Pelaksanaan kebijakan
tsbt harus didukung dg dana yg cukup yg diatur dg kebijakan tersendiri
(KEBIJAKAN KEUANGAN).

16. • Masing-masing komponen kebijakan perlu dianalisis menggunakan metode
tertentu yang sekiranya cocok untuk komponen tersebut.

17. Adapun Proses ANALISIS KEBIJAKAN dapat
digambark an pada Gambar 1:

18. TAHAPAN ANALISIS KEBIJAKAN
• Masing-masing komponen kebijakan perlu dianalisis
menggunakan metode tertentu yang sekiranya cocok
untuk komponen tersebut.

19. ANALISIS KEBIJAKAN
Melakukan analisis kebijakan seperti di atas dapat dikelompokkan kedalam
empat tahap analisis, yaitu :
1. Persiapan (Preparation)
2. Penilaian (Appraisal)
3. Pelaksanaan (Implementation)
4. Evaluasi dampak (evaluation with impact or effect)

20. PERUMUSAN KEBIJAKAN (FORMULASI)
Proses perumusan kebijakan meliputi:
• 1. mendefinisikan masalah,
• 2. menyusun agenda, dan
• 3. merumuskan masalah.

21. Implementasi Kebijakan
• Implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilaksanakan oleh
individu/kelompok pemerintah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian
tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan
(Nurdin, 2003).

22. PARAMETER ATAU PERSYARATAN
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN KELAUTAN
LESTARI
• Untuk mengembangkan kebijakan kelautan (ocean policy)
diperlukan persyaratan atau parameter yang harus dipenuhi yaitu
:a). Kebijakan tersebut harus memiliki instrumen yang efektif untuk
menjalankannya (policy tools). Instrumen tersebut hendaknya dapat
diaplikasikan secara leluasadan dan universal, serta dapat
ditegakkan secara hukum, memiliki kewenangan administratif yang
mencakup aspek insentif dan regulatif;b). Kebijakan tersebut dapat
memberikan dampak terhadap perekonomian domestik maupun
global. Artinya, kebijakan itu mendapatkan dukungan secara
nasional (khususnya level pemerintah dan legislatif) maupun
internasional;c). Kebijakan tersebut harus efisien dan efektif secara
ekonomi dan adil (fairness), sehingga mampu mendorong
pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraa rakyat;d). Kebijakan itu
harus mampu mendorong kemandirian rakyat dan berlandaskan
nilai- nilai luhur agama dan moralitas.

23. Agar persyaratan tersebut terpenuhi, maka
diperlukan :
• a). Pendekatan pasar, yang didukung oleh instrument kebijakan yang
diterapkan, misalnya pajak, pungutan, sanksi, dan insentif serta
disinsentif. b). Pendekatan kelembagaan. Kebijakan kelautan tersebut
mampu memberikan perlindungan dan pembatasan akses terhadap
sumberdaya, adanya peraturan peundangan yang mendukungnya. Aturan
yang diterapkan dalam pendekatan ini harus dikenal dan diikuti secara
baik oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) dan memberi
naungan serta konstrain terhadap mereka. Aturan ini ditulis secara formal
dan ditegakkan oleh aparat pemerintah, atau tidak ditulis formal sampai
aturan adat dan norma masyarakat serta kearifan lokal (local wisdom).
Aspek penting lainnya dari aturan tersebut adalah dapat diprediksi,
essentially stable, dan dapat diaplikasikan pada situasi berulang. c).
Pendekatan percampuran pasar dan bukan pasar, serta pendekatan
kelembagaan yang efektif dan efisien. Dengan demikian sumberdaya
kelautan akan dinilai secara wajar dan tidak undervalue, sehingga
pembangunan kelautan melakukan penilaian secara benar agar dicapai
kesejahteraan yang hakiki bagi masyarakat Indonesia serta pembangunan
yang bersifat lestari.