Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) Korupsi berdampak besar pada kemiskinan dan pendidikan di Indonesia; (2) KPK dibentuk untuk memerangi korupsi melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan; (3) Keterlibatan masyarakat diperlukan untuk mencegah dan memberantas korupsi.

1. MEWUJUDKAN INDONESIA BERSIH DARI KORUPSI
DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Irjen. Pol (Purn) Basaria Panjaitan, S.H., M.H.
Wakil Ketua KPK

2. Korupsi adalah
kejahatan luar biasa

3. ANGKA KEMISKINAN: Jumlah penduduk miskin pada
hingga September 2015 mencapai 28,51 juta atau
11,13% dari total penduduk Indonesia (Sumber: BPS)
POTRET INDONESIA
DAMPAK KORUPSI

4. KERUSAKAN ALAM: 3,8 juta
hektar hutan di Indonesia
dibabat setiap tahunnya, belum
lagi yang disebabkan oleh
kebakaran & Pembakaran.
Akibatnya, 39% habitat alami
turut musnah. (Sumber :
isai.or.id)
POTRET INDONESIA
DAMPAK KORUPSI

5. PENDIDIKAN: Rata-rata pendidikan penduduk
Indonesia 5,8 tahun atau tidak lulus SD. Dan 1,5
juta anak tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang
yang lebih tinggi. (Sumber: merdeka.com)
POTRET INDONESIA
DAMPAK KORUPSI

6. LAWAN
KORUPSI!

7. AGENDA REFORMASI: PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME
(Tap MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih
dan Bebas KKN dan
Undang-Undang No 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari KKN)

8. AT GLANCE
Jakarta, 2 December 2015
•Dibentuk tahun2003
•Lembaga negara yang dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya bersifat independen
dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun
(pasal 3 UU KPK)
•Bertanggung jawab kepada publik atas
pelaksanaan tugasnya
• Dipimpin 5 Komisioner (Kolektif Kolegial)
•Menyampaikan laporan secara terbuka dan
berkala kepada Presiden Republik Indonesia,
DPR, dan BPK
•Di audit secara keuangan oleh BPK
•Memiliki +/-1300 pegawai

9. KPK
&
Pemberantasan
Korupsi

10. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didefinisikan sebagai serangkaian
tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya
koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan
pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat.
(Pasal 1 UU 30/2002)
KPK DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Koordinasi
TUGAS
KPK
Supervisi
Penyelidikan,
Penyidikan &
Penuntutan
Pencegahan
Monitoring
Pasal 8Pasal 7
Pasal 14
Pasal 13
Pasal 11
1. networking 
counterpartner
2. tidak memonopoli tugas dan
wewenang lid-dik-tut;
3. trigger mechanism
10

11. PENINDAKAN
PENCEGAHAN
PERAN SERTA
MASYARAKAT
Ikut aktif
mengawasi
Tidak bersikap permisif
terhadap korupsi dan
perilaku koruptif
Perbaikan sistem,
Antara lain dengan Reformasi Birokrasi
& mendorong good governance
Pelaporan LHKPN,
Pelaporan Gratifikasi
Penindakan
kasus korupsi
Koordinasi &
Supervisi
Penyitaan aset
hasil korupsi
Kode Etik Profesi yang
dijalankan dengan
konsisten dan diawasi
dengan baik
Pendidikan & kampanye
antikorupsi, penertiban
aset negara, dll
KPK DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

12. PERINGKAT INDONESIA DALAM
CORRUPTION PERCEPTION INDEX
2016

13. UNCAC - PASAL 13
Partisipasi Masyarakat
Partisipasi Aktif dan
Peningkatan Kesadaran
Masyarakat
Informasi dan Akses
kepada Badan Anti
Korupsi
Transparansi atas pengambilan
keputusan
Akses informasi publik
Informasi dan pendidikan masyakarat
non-toleransi terhadap korupsi
Jaminan kebebasan informasi terkait
korupsi

14. Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam
pemberantasan korupsi
 Menerima dan menindaklanjuti pengaduan
masyarakat
 Sosialisasi KPK Whistleblower's System (KWS)
 Mendorong pembentukan Komunitas Anti Korupsi

15. Optimalisasi melalui
Tri Dharma Perguruan Tinggi
Pengabdian
Masyarakat
Penelitian
Pendidikan Kampus - sebagai
inkubator
pembentuk dan
pengawal
'Pemimpin yang
Antikorupsi &
Berintegritas'
Optimalisasi Peran
Perguruan Tinggi

16. Kerjasama KPK dengan Universitas
• MOU/ Nota Kesepahaman dengan 86 Universitas
• PKS tentang Perekaman Persidangan dengan 33
Universitas
• PKS tentang Pemanfaatan Publikasi lokal
Perpustakaan dengan dengan 8 Universitas
• Anti-Corruption Summit

17. Jenis Kegiatan
• Pendidikan Anti Korupsi (Pengembangan materi dan
promosi anti korupsi)
• Kampanye, Sosialisasi,
• Kajian dan Riset ( Survey, Kajian, Penelitian, Eksaminasi
perkara tipikor, bedah kasus perkara tipikor)
• Perekaman persidangan di PN Tipikor (33 universitas )
• Link Perpustakaan (pemanfaatan Publikasi Lokal Universitas)
• Pembentukan Pusat Kajian Anti Korupsi
• Kegiatan bersama

18. Strategi Kolaboratif Pencegahan Korupsi melalui Platform
JAGA
• Open
Govt.
Indonesia
• Stranas
Anti-
Korupsi
• Roadmap
E-Govt
• K/L/P
Teknis
• PemDa
Agenda/InisiatifPemberantasanKorupsi
Kemenpan
, ORI, KSP Akses melalui Gadget
Keluhan &
Pengaduan
Transparansi
Informasi
Indikator
Pencegahan
Korupsi
Platform Ja9a mendukung pengayaan data bagi MCP
untuk menyajikan indikator pencegahan korupsi:
• Transparency
• Accountability
• Responsiveness
• Participatory
INSPEKTORAT
AKADEMISI
KOMUNITAS IT
MASYARAKAT
UMUM / JURNALIS
KOMITMEN GLOBAL (OPEN
DATA/TRANSPARENCY
INITIATIVES)
APARAT
PENEGAK HUKUM
Informasi dan visualisasi
Jl. Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Tlp: (021) 2557 8300, Fax: (021) 5289 2456, Email: informasi@kpk.go.id

19. Hasil Kajian Litbang KPK
Hasil Rekam Sidang Pengadilan Tipikor
Hasil Komitmen Global ; Anti Korupsi
Narasumber atau Pembicara
Pelibatan dengan partner lainnya

20. MAHASISWA/PEMUDA SEBAGAI AGEN PERUBAHAN:
- TELADAN ANTI KORUPSI
- PENYEBAR VIRUS ANTI KORUPSI
- KONTROL SOSIAL / GERAKAN MORAL / PRESSURE GROUP

21. TERIMA KASIH