Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Hak
Untuk

Film Graphic Design

Keterbukaan Informasi Publik

Pikeun Urang Sarerea..

T
ahu

Mendorong Keterbukaan Informa...
PATTIRO Bandung Barat :

Fokus Mendorong Pelaksanaan Keterbukaan
Informasi Publik di Kabupaten Bandung Barat
Hak Kebebasan...
Film Graphic Design “Hak Untuk Tahu”
Selain jenis film dokudrama,
PATTIRO Bandung Barat
pada bulan Mei 2013 juga
melaunchi...
Film Graphic Design “Hak

Untuk Tahu”

Tata cara permohonan informasi menurut UU Keterbukaan
Informasi Publik digambarkan ...
Poster Alur Pelayanan Permohonan Informasi
dan Permohonan Keberatan
ALUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI

“Hak Untuk Tahu”
...
Layanan SMS Gateway

SMS Centre Pengaduan Masyarakat di Nomor 0813-20100-911

Maaf pa, saya dari Sirnagalih. Saya mau tany...
Mendorong Keterbukaan Informasi Publik melalui Media Film
and Democracy (CLD) Canada
dalam program Promoting
Right to Info...
PATTIRO

BANDUNG BARAT
PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL
Centre for Regional Information and Studies
www.bandungbarat.pa...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Leaflet hak untuk tahu

876 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Leaflet hak untuk tahu

  1. 1. Hak Untuk Film Graphic Design Keterbukaan Informasi Publik Pikeun Urang Sarerea.. T ahu Mendorong Keterbukaan Informasi Publik melalui Media Film PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL (PATTIRO) BANDUNG BARAT • 2013 1
  2. 2. PATTIRO Bandung Barat : Fokus Mendorong Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bandung Barat Hak Kebebasan Informasi Setiap manusia memiliki hak asasi yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu hak asasi manusia dalam hal ini adalah Hak Kebebasan Informasi. Hak kebebasan informasi merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara internasional (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia tahun 1948, pasal10). Sejak 1946 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Resolusi 59(1) yang menyatakan bahwa “Kebebasan informasi adalah hak asasi yang fundamental dan merupakan tanda dari seluruh kebebasan yang akan menjadi titik perhatian PBB”. Di Indonesia, hak kebebasan informasi dijamin oleh konstitusi tertinggi kita yakni UUD 1945 pasal 28F yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Itu berarti kebebasan informasi merupakan hak asasi dan hak konstitusional yang harus dijamin oleh negara. Ketentuan dalam UUD 1945 dikuatkan dengan lahirnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). UU KIP memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk memperoleh informasi yang dimiliki oleh pemerintah atau badan publik lainnya. 2 Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia UUD 1945 pasal 28F
  3. 3. Film Graphic Design “Hak Untuk Tahu” Selain jenis film dokudrama, PATTIRO Bandung Barat pada bulan Mei 2013 juga melaunching sebuah film graphic design berjudul “Hak Untuk Tahu”. Film ini diharapkan bisa menyampaikan pesan-pesan keterbukaan informasi publik dengan lebih mudah kepada masyarakat. Film yang bisa diakses oleh publik di www.pattiro.org ini mendapat respon yang positif dari masyarakat Bandung Barat. Film menyampaikan realita bahwa saat ini masyarakat masih kesulitan dalam mengakses informasi publik kepada pemerintah daerah atau badan publik lainnya. Informasi seperti jaminan pembiayaan persalinan (Jampersal), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beras Raskin, dan jalan berlubang yang tak kunjung diperbaiki menjadi contoh fakta yang terjadi di masyarakat. 1
  4. 4. Film Graphic Design “Hak Untuk Tahu” Tata cara permohonan informasi menurut UU Keterbukaan Informasi Publik digambarkan melalui visualisasi yang sangat kreatif. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak segan lagi untuk menyampaikan segala permasalahan yang dihadapinya melalui permintaan informasi kepada setiap badan publik. “Hak Untuk Tahu” Kesulitan dan Kendala “Hak Untuk Tahu” Masih banyak yang tidak tahu “Hak Untuk Tahu” 2 Solusi proaktif dari Pemerintah maupun Masyarakat
  5. 5. Poster Alur Pelayanan Permohonan Informasi dan Permohonan Keberatan ALUR PELAYANAN PERMOHONAN INFORMASI “Hak Untuk Tahu” Memahami hak untuk meminta informasi kepada Badan Publik, baik langsung atau melaui mediator Komisi Informasi. Badan publik menunjuk dan mengangkat pejabat pengelola data dan informasi dan dokumen atau PPID yang bertugas mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik yang dihasilkan: disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh badan publik. ALUR PELAYANAN PERMOHONAN KEBERATAN Setiap warga tidak harus takut jika ingin meminta informasi dengan adanya UU KIP. Siapapun bisa memperoleh informasi asal dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tujuan yang jelas. Undang-undang ini adalah sarana, kita sebagai masyarakat yang menggunakannya. Kalau kita masih saja diam, mungkin UU ini tidak bisa dirasakan manfaatnya. Jadi, tunggu apa lagi? Gunakan hakmu untuk mendapatkan informasi. 3
  6. 6. Layanan SMS Gateway SMS Centre Pengaduan Masyarakat di Nomor 0813-20100-911 Maaf pa, saya dari Sirnagalih. Saya mau tanya ni kan adik saya di rawat rs hasan sadikin kmarin baru slesai operasi usus buntu, tp skarang dah di suruh pulang sdangkan keadaan pasien msh lemah. Yg mw tanya ni kan pake jamkesmas apa di batas playanan pngobatannya... maaf sy ganggu .... (08771431xxxx) Pesan singkat tersebut merupakan salah satu dari sekian laporan yang disampaikan warga kepada pusat pengaduan PATTIRO Bandung Barat. Melalui SMS Centre 0813-20100911, warga bisa langsung menyampaikan pengaduan tentang penyelenggaraan pelayanan publik atau masalah akses informasi publik. Langkah selanjutnya, PATTIRO akan meneruskannya kepada unit penyelenggara layanan terkait. Adanya masukan dari warga tersebut merupakan dampak dari program layanan SMS Gateway yang dikembangkan oleh PATTIRO Bandung Barat sejak pertengahan tahun 2013. 4 Melalui layanan Short Message Service (SMS) PATTIRO Bandung Barat mengkampanyekan Hak Atas Informasi kepada 1.000 nomor telepon warga dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Melalui SMS Gateway, PATTIRO mengirimkan pesan singkat sebanyak 1 kali/minggu selama 10 minggu kepada 1.000 warga. Dalam kurun waktu itu, PATTIRO menerima sekitar 123 pengaduan dari masyarakat dengan persentase pengaduan berdasarkan masalah per sektor yaitu 25% pendidikan, 20% kesehatan, 20% infrastruktur, 10% ketenagakerjaan, 5 % Lingkungan hidup, 5% isu korupsi, 15 % lain-lain. Dari 123 pengaduan tersebut, hanya sepertiganya atau 40 nomor telepon yang aktif. Sisanya tidak bisa dihubungi lagi. Menurut data di atas, rata-rata pengaduan setiap minggu yang diterima PATTIRO dari 1000 warga yaitu 12,3 orang atau 1,23% dari total 1000 nomor telepon warga. Sistem SMS Gateway ini bisa mendeteksi nomor yang tidak aktif, sehingga kalaupun dari 1.000 pesan yang dikirim ada yang tidak aktif, sistem bisa melaporkan. Layanan SMS Gateway merupakan salah satu program PATTIRO untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penerapan keterbukaan informasi publik dalam kehidupannya sehari-hari. Program ini juga diharapkan sebagai jalan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik melalui penguatan peran serta masyarakat. ** Gambar 1 Pesan singkat yang dikirimkan ke warga Gambar 2 Salah satu masukan warga melalui SMS Gateway
  7. 7. Mendorong Keterbukaan Informasi Publik melalui Media Film and Democracy (CLD) Canada dalam program Promoting Right to Information (RTI) atau mempromosikan keterbukaan informasi publik. Salah satu kegiatan yang telah dilakukan adalah pembuatan film pendek (short movie) berjudul “Tong Was-Was” (Jangan Khawatir). Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Bandung Barat adalah organisasi nonpemerintah yang bertujuan mendorong terwujudnya good governance dan mengembangkan partisipasi publik di Kabupaten Bandung Barat. Fokus perhatian PATTIRO Bandung Barat adalah peningkatan pelayanan publik, pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran daerah, peningkatan kapasitas aparat penyelenggara pemerintahan dan legislatif, serta pemberdayaan warga. Visi PATTIRO Bandung Barat adalah terciptanya keadilan sosial melalui peningkatan partisipasi dan daya tawar masyarakat dalam setiap proses pembuatan keputusan publik serta terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan transparan di daerah. Untuk mencapai visi tersebut, usaha yang dilakukan PATTIRO Bandung Barat adalah mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik di daerah. Sejak awal tahun 2013, PATTIRO Bandung Barat bekerja sama dengan The Centre for Law Film dokudrama berdurasi 12 menit ini menceritakan kegalauan masyarakat dari yang tidak mengetahui program pemerintah berupa Jaminan pembiayaan persalinan (Jampersal). Harapan untuk mengetahui Jampersal akhirnya terus berlanjut dengan adanya informasi UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang menjamin setiap orang untuk berhak tahu akan informasi. Dalam film yang mayoritas pemainnya adalah warga lokal dan relawan dari forum guru ini juga disampaikan bagaimana masyarakat melakukan permohonan informasi berdasarkan UU KIP. Sesuai dengan judulnya yaitu “Tong Was-Was”, film ini mengajak masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah untuk tidak khawatir akan ketidaktahuannya terhadap program bantuan pemerintah. Lokasi film yang berada di tengah-tengah masyarakat pedesaan yaitu di Desa Rongga Kabupaten Bandung Barat ini, menekankan bahwa permohonan informasi publik bisa dilakukan oleh semua kalangan. 5
  8. 8. PATTIRO BANDUNG BARAT PUSAT TELAAH DAN INFORMASI REGIONAL Centre for Regional Information and Studies www.bandungbarat.pattiro.org PATTIRO adalah organisasi non-pemerlntah yang bergerak dalam bidang penelitian, advokasi kebijakan publik, dan penguatan masyarakat sipil (civil society). Visi PATTIRO adalab terwujudnya tata pemerintahan lokal yang baik, transparan, dan adil bagi kesejahteraan sosial masyarakat. Perum Puri Indah Lestari Blok B3-5, Jln. Raya Batujajar Bandung Barat 40561 Telp/Fax. (022) 87780354, E-mail: pattiro.bandungbarat@yahoo.com 6

×