2. LATAR BELAKANG
PPM
POLA PENEMUAN KASUS TB
DAN
KONTRIBUSI
FASKES
Patient Pathway Analysis,
2017
74% masyarakat dengan
gejala TB dalam hal
mencari pengobatan awal
lebih memilihfasyankes
swasta
Rasiopencarian
pengobatan di fasyankes
swasta paling besar ada di
farmasi/apotek(52%),
DPM (19%) dan RS (3%).
Inventory Study
oleh Balitbangkes, 2017
62% Kasus TB tidak
dilaporkan oleh Rumah
Sakit
kasus TB yang dilaporkan yang
dilaporkan hanya 38% dari estimasi total
kasus
96% Kasus TB yang tidak
dilaporkandari
DPM/Klinik/Lab
kasus TB yang dilaporkan yang
dilaporkan hanya 4% dari estimasi total
kasus
Penelitian Sektor Swasta
oleh BCG/USAID, 2018
65% kasus TB
mendapatkan diagnosis di
fasilitaspelayanan
kesehatan primer
44% di puskesmas
82% kasus TB
menyelesaikan
pengobatan di rumah
sakit
79% rumah sakit swasta
3. KONSEP PUBLIC PRIVATE
MIX
Diimplementasikan
dalam rangka
meningkatan akses
layanan Tuberkulosis
bermutu dan berpihak
pada pasien
Konsep PPM di Indonesia
dilaksanakan di tiap
tingkatan ( pusat, Provinsi,
kab/kota)
Implementasi lebih banyak
di Kab/Kota -> Desentralisasi
-> DPPM
Mengorganisasikan layanan TB
untuk memastikanlayanan
terpadu yang berpusat pada
pasien (patient‐centered care)
dengan koordinasi yang
substansial
JEJARING EKSTERNAL
Jejaring layanan TB diantara
seluruh fasilitas pelayanan
kesehatan baik pemerintah dan
swasta di sebuah kabupaten/kota
DiimpLementasikan
oleh
Tim DPPM
KOPI TB
23Provinsi
& 71 Kab/Kota
Tim DPPM TB
telah terbentuk di
Kab/Kota
DPM Tujuan PPM
JEJARINGINTERNAL
Jejaring layanan TB antara
seluruh unit di sebuah fasilitas
pelayanan kesehatan Detected Treated Reported
112
4. IMPLEMENTASI PPM TINGKAT PUSAT
1. Menyusun kebijakan terkait
District-BasedPublic-Private
Mix (DPPM);
2. Mengidentifikasi dan
mengembangkanmekanisme
koordinasidengan stakeholders
PPM di tingkat nasional
termasuk organisasi profesi,
lintas program dan sektor;
3. Melakukan pembinaan,
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan PPM tingkat
pusat, provinsi dan
kabupaten/kotasecara
berkala dan berkelanjutan.
5. IMPLEMENTASI PPM TINGKAT PROVINSI
1. Mengidentifikasi dan
mengembangkan mekanisme
koordinasi denganstakeholder
tingkat provinsi;
2. Memfasilitasi, mendorong,
membina, memantau dan
mengevaluasi pembentukan
struktur PPM dan implementasi
intervensi PPM pada tingkat
provinsi dan kabupaten/kota;
3. Membangun dan memperkuat
jejaring termasuk melakukan
fasilitasi kerjasama lintas batas
wilayah;
4. Memastikan ketersediaan regulasi
dan anggaran untuk intervensi
PPM.
6. IMPLEMENTASI PPM TINGKAT KAB/KOTA
1. Mengidentifikasi dan mengembangkan
mekanisme koordinasidengan
stakeholder
2. Memfasilitasi, mendorong, membina,
memantau dan mengevaluasi
pembentukan struktur DPPM dan
implementasi intervensi DPPM
3. Mengidentifikasi, mengembangkan,
membina, memantau dan mengevaluasi
jejaring PPM / jejaring eksternallayanan
TB yang melibatkan seluruh fasyankes di
kabupaten/kota;
4. Memastikan terbentuknya jejaring
internal layanan TB yang melibatkan
seluruh unit/poli terkait pada tingkat
fasyankes;
5. Membangun dan memperkuat jejaring
termasuk kerjasama lintas batas wilayah;
6. Memastikan ketersediaan regulasi dan
anggaran untuk intervensi PPM.
7. IMPLEMENTASI PPM TINGKAT KAB/KOTA(2)
1. Mengidentifikasi dan mengembangkan mekanisme koordinasi dengan stakeholder
2. Memfasilitasi, mendorong, membina, memantau dan mengevaluasi pembentukan
struktur DPPM dan implementasi intervensi DPPM
3. Mengidentifikasi, mengembangkan, membina, memantau dan mengevaluasi jejaring
PPM/jejaring eksternal layanan TB yang melibatkan seluruh fasyankes di kab/kota.
4. Memastikan terbentuknya jejaring internal layanan TB yang melibatkan seluruh
unit/poli terkait pada tingkat fasyankes
5. Membangun dan memperkuat jejaring termasuk kerjasama lintas batas wilayah
6. Memastikan ketersediaan regulasi dan anggaran untuk intervensi DPPM
8. KONSEP DPPM
District-Based Public-Private
Mix (DPPM)
Definisi:
Jejaring layanan Tuberkulosis dalam
satu Kabupaten/Kota yang
melibatkan fasilitas kesehatan
Pemerintah dan swasta yang
dikoordinasikan oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten/Kota.
Tujuan Umum
Penerapan DPPM bertujuan agar semua
fasilitas layanan kesehatan yang menangani
TB berpartisipasi dalam jejaring sehingga
semua pasien TB dapat ditemukan dan
diobati sesuai standar dan tercatat dalam
sistem informasi Program TB Nasional.
ditemukan diobati tercatat
9. Tujuan Khusus DPPM
1. Peningkatan komitmen Pemerintah Daerah dalam kepemimpinan
(regulasi/kebijakan) dan ketersediaan anggaran dan pembiayaan
terhadap Program Penanggulangan TB di Kabupaten/Kota.
2. Peningkatan peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai
koordinator dan pihak yang bertanggung jawab terhadap
pelaksanaan DPPM di wilayahnya.
3. Peningkatan peran organisasi profesi (Koalisi Organisasi Profesi
Indonesia/KOPI TB) sebagai penggerak DPPM.
4. Percepatan penemuan kasus TB di wilayah kabupaten/kota.
5. Peningkatan layanan TB yang berkualitas dan sesuai standar di
seluruh fasyankes Kabupaten/Kota.
6. Pemanfaatan teknologi dan inovasi sesuai dengan kondisi masing-
masing Kabupaten/Kota.
11. Strategi PPM
1. Penguatan Kepemimpinan DPPM
a. Menetapkan dan memperkuat mekanisme kolaborasi DPPM di bawah koordinasi
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, termasuk struktur yang jelas, tugas/tanggung
jawab hukum, dan penyediaan alokasi dukungan anggaran
b. Memperkuat peran Koalisi Organisasi Profesi sebagai bentuk keterlibatan
organisasi profesi dalam advokasi, dukungan teknis, pendampingan, pengawasan,
dan pengembangan kapasitas
c. Memperkuat peran dan kapasitas puskesmas untuk mengkoordinasikan dan
memfasilitasi jejaring antara penyedia layanan kesehatan di wilayahnya
1. Penguatan
Kepemimpinan
DPPM
2. Peningkatan
Keterlibatan
Seluruh Fasyankes
3. Penguatan
Sistem Surveilans
4. Perencanaan
Pembiayaan
untuk TB
12. Strategi PPM
2. Peningkatan Keterlibatan Seluruh Fasyankes
a. Membuat pemetaan seluruh fasyankes yang memberikan layanan TB di
masing-masing wilayah kab/kota
b. Memperkuat mutu dan jejaring layanan
c. Memperkuat peran lintas program, lintas sektor dan masyarakat
1. Penguatan
Kepemimpinan
DPPM
2. Peningkatan
Keterlibatan
Seluruh Fasyankes
3. Penguatan
Sistem Surveilans
4. Perencanaan
Pembiayaan
untuk TB
13. Strategi PPM
2. Peningkatan Keterlibatan Seluruh Fasyankes
a. Membuat pemetaan seluruh fasyankes yang memberikan layanan TB di
masing-masing wilayah kab/kota
b. Memperkuat mutu dan jejaring layanan
c. Memperkuat peran lintas program, lintas sektor dan masyarakat
1. Penguatan
Kepemimpinan
DPPM
2. Peningkatan
Keterlibatan
Seluruh Fasyankes
3. Penguatan
Sistem Surveilans
4. Perencanaan
Pembiayaan
untuk TB
14. Strategi PPM
3. Penguatan Sistem Surveilans
a. Memperkuat sistem wajib lapor
b. Memperkuat sistem pengumpulan data
4. Perencanaan Pembiayaan untuk TB
a. Memperkuat kolaborasi program dengan asuransi kesehatan, baik BPJS
maupun asuransi kesehatan lain, dalam rangka mencapai Cakupan Layanan
Semesta (Universal Health Coverage)
b. Meningkatkan pendanaan daerah/lokal untuk kegiatan DPPM
1. Penguatan
Kepemimpinan
DPPM
2. Peningkatan
Keterlibatan
Seluruh Fasyankes
3. Penguatan
Sistem Surveilans
4. Perencanaan
Pembiayaan
untuk TB
16. HARAPAN DUKUNGAN KOPI TB
KOALISI ORGANISASI
PROFESI
(KOPI
TB)
1. Forum/wadah information sharing kepada
setiap anggota profesi
2. Think tank untuk menggerakkan dan
memicu berjalannya layanan TB standar
dan jejaring PPM
3. Praktisi ahli di tempat praktik yang
merupakan bagian dari jejaring PPM dalam
pelayanan TB dan pelaporan kasus TB
4. Tenaga ahli, motivator, fasilitator,
pelaksana pelayanan kesehatan dan
mendorong terbentuknya jejaring internal
RS layanan TB yang sinergis.
5. Fasilitator untuk meningkatkan kapasitas
petugas kesehatan fasyankes melalui
pelatihan, pembinaan, supervisi dan
mentoring
KESEPAKATAN
KOPI TB PUSAT
Kesepakatan, diantaranya:
1. mensosialisasikan regulasi yang
mewajibkan anggotanya untuk
melakukan tatalaksana TB sesuai
standar serta melaporkan kasus TB
yang ditemukan dan atau diobati.
2. melakukan kegiatan skrining terduga
TB menggunakan pemeriksaan
radiologis
3. tidak melayani pembelian OAT tanpa
resep
4. memastikan orang dengan gejala TB
mendapatkan pemeriksaan sesuai
standar
5. mendukung pengobatan TB sesuai
standar
6. memberikan edukasi dan informasi
tentang penanggulangan TB kepada
keluarga dan masyarakat
17. INDIKATOR DAN TARGET
PPM
BERDASARKAN STRANAS TB 2020-
2024
Keterlibatan
Fasyankes
dalam
Pelaporan
TB
Kontribusi
notifikasi
per jenis
fasyankes
diantara
total
notifikasi
No Penjelasan Indikator
Target
2020 2021 2022 2023 2024
1 Proporsi Kab/Kota yang membentuk Tim DPPM TB 50% 70% 90% 100% 100%
2 Proporsi Puskesmas dan B/BKPM Lapor Kasus TB 100% 100% 100% 100% 100%
3 Proporsi Klinik dan RS Pemerintah Lapor Kasus TB 75% 82% 87% 92% 100%
4
Jumlah Rumah Sakit Swasta yang sudah bekerja sama dengan
BPJS yang melaporkan kasus TBC 925 1156 1388 1542 1542
5
Jumlah DPM/Klinik Swasta yang sudah bekerja sama dengan BPJS
yang melaporkan kasus TBC
250 500 750 1000 1200
6
Proporsi notifikasi kasus TBC dari Klinik dan Rumah Sakit
Pemerintah 17% 18% 20% 22% 23%
7 Proporsi Notifikasi Kasus TB dari RS Swasta 23% 28% 30% 31% 31%
8 Proporsi Notifikasi Kasus TB dari DPM/Klinik 1% 1% 1% 1% 1.4%
9
Persentase treatment success rate di fasilitas pelayanan
kesehatan swasta 75% 80% 85% 85% 90%
18. IMPLEMENTASI PPM WILAYAH PRIORITAS
INDIKATOR
1. Persentase Faskes Lapor diantara Total Faskes Per Jenis Faskes
2. Jumlah Notifikasi Kasus TB per Jenis Faskes
3. TSR di Faskes Swasta
4. Pembentukan Tim DPPM
5. Persentase RS dan DPM/Klinik Swasta Engaged/Berjejaring
6. Persentase RS Swasta punya Akses TCM
7. Persentase Pasien TB dari Swasta diperiksa TCM
8. Persentase Pasien TB dari Swasta dapat OAT Program
