Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan bahwa wartawan harus bersikap independen dan menghasilkan berita yang akurat, berimbang, serta tidak memiliki niat jahat untuk merugikan pihak lain.

1. “ Jurnalis Bermartabat, Layar
Sehat, Pemirsa Cermat “
Bekti Nugroho
( Ketua Hubungan antar Lembaga
Dewan Pers )

2. Contoh Kasus Pers
Contoh paling aktual adalah kasus
yang melibatkan Partai Demokrat dan
Metro TV serta TV One. Partai
Demokrat mengadukan 2 stasiun
televisi tersebut, yang kebetulan
pemiliknya adalah tokoh politik Surya
Paloh - mantan tokoh Golkar yang
kemudian mendirikan Partai Nasional
Demokrat (Metro TV) - dan Aburizal
Bakrie – konglomerat yang sekarang
menjadi ketua umum Golkar – ( TV
One dan Anteve).

3. Bukti Pengaduan
 Beberapa bukti yang disertakan antara lain tayangan
talkshow Jakarta Lawyers Club ( kini Indonesia Lawyers
Club), TV One dinilai memberi porsi nara sumber
yang dengan leluasa bicara mendeskreditkan partai
Demokrat. Selain itu juga di Kabar Siang, pembawa
berita mengarahkan istilah ketua besar adalah Ketua
Umum Demokrat Anas Urbaningrum.
 Metro TV ( Berita pagi ) , juga menyebut kasus
korupsi kepala daerah yang dibongkar KPK, paling
banyak melibatkan kader Demokrat. Berita-berita ini
dinilai mendeskreditkan Partai Demokrat. ( beritanya
tidak berimbang dan tidak akurat, serta melanggar
azas netralitas dan independensi ).

4. Fakta Aktual
 JAKARTA - Terkait kasus
penganiayaan, Ahmad Dhani
dilaporkan oleh wartawan Global
TV ke Polda Metro Jaya pada Senin
(28/2/2011) malam. Saat
dikonfirmasi, pihak Dhani
membantah semua tuduhan itu.
 Dhani dan beberapa karyawannya
dituduh melakukan penganiayaan
terhadap juru kamera Global TV di
depan rumahnya di kawasan
Pondok Indah, Jakarta Selatan
pada Senin (28/2/2011) pukul
20.44 WIB. Penasehat hukum
Dhani, Samsul Huda yang mengaku
berada di sana pun
mengungkapkan tidak ada
penganiayaan dalam insiden itu.

5. Fakta Aktual
Dipo Alam Tak Akan Minta Maaf pada
Media
Sabtu, 26 Feb 2011 09:38 WIB
JAKARTA, RIMANEWS- Sekretaris Kabinet
Dipo Alam mengibaratkan tengah
memilih lagu untuk didendangkan
dalam menghadapi persoalan dengan
media yang kini melilitnya.
Bagi Dipo Alam kalau media menuntut di
ranah hukum, maka dirinya
bersenandung lagu "Hello Goodbye"
yang dipopulerkan "The Beatles".
"Ya kalau menuntut masalah ini
diteruskan, berduet lagu The Beatles,
You say yes, I say no. I say High, you
say low. You say goodbye and i say
hello," kata Dipo Alam mencoba
menirukan vokalis "The Beatles" John
Lennon di salah satu pojok mall di
Jakarta, Sabtu (26/2/2011).

8. UU no.40/99 tentang Pers
Pasal 5 (1)
 Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan
opini dan menghormati norma-norma agama dan rasa
kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
 Pasal 7 (2): Wartawan memiliki dan menaati KEJ
 Pasal 13 (1) : Perusahaan pers dilarang memuat iklan yang
berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau
mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama serta
bertentangan degan rasa kesusilaan masyarakat
 Pelanggaran atas pasal 5 (1) 500 juta. dan (2) dan pasal 13
mendapatkan sanksi denda sebanyak-banyaknya Rp 500 juta

9. Rambu UU No.40/99 & No 32/2002
Kontrol Masyarakat
• Ps 3: Pers berfungsi sebagai media informasi,
edukasi dan kontrol sosial. Selain itu juga sebagai
institusi ekonomi.
• Ps 17: Masy dpt melakukan kegiatan utk
mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin
hak memperoleh informasi yang diperlukan.
Kegiatan ini mencakup media watch atau memberi
masukan ke Dewan Pers untuk menjaga dan
meningkatkan kualitas pers nasional.
• Ps 52 UU Siaran :

10. Rambu UU No.40/99 & No 32/2002
Kontrol Masyarakat
• Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan
kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yg
diperlukan *)
• ( Utk melaksanakan peran serta masyarakat sbgmana yg dimksd dlm
ayat ini dpt dibentuk lembaga atau organisasi pemantau media ( media
watch )
 *) Pers juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting untuk
mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ( korupsi, kolusi,
nepotisme maupun penyelewengan dan peyimpangan lain ).
• Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban dan tanggungjawab
mengembangkan siaran
• LSM, PT, kalangan pendidikan dapat mengembangkan literasi dan
atau pemantauan siaran
• Boleh mengajukan keberatan program ( Lihat pasal 52 UU
No.32/2002 )

11. Penjelasan
UU Pers no 40/99
Pasal 3: a1. Pers nasional mempunyai
fungsi media informasi, pendidikan,
hiburan dan kontrol sosial
a2. Pers jg berfungsi sebagai lembaga
ekonomi ( Pers dikelola sesuai prinsip
ekonomi agar kualitas pers dan kesejahteraan
wartawan dan karyawan semakin meningkat
dg tidak meninggalkan kewajiban sosial )

12. Bab Umum Penjelasan UU
Pers No 40/99
 Pers juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting
untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan
kekuasaan ( korupsi, kolusi, nepotisme maupun
penyelewengan dan peyimpangan lain).
 Dlm meleksanakan fungsi hak kewajiban dan
peranannya pers menghormati hak asasi setiap orang
karena itu dituntut tetap profesional dan terbuka
dikontrol masyarakat
 Kontrol masyarakat antara lain: setiap orang dijamin
hak Jawab dan Koreksinya; Lembaga
Kemasyarakatan seperti pemantau media ( media
watch ) : Dewan Pers dengan berbagai cara dan
bentuk

13. Pasal 6 UU Pers menyebut pers nasional
melaksanakan peranan sebagai berikut:
• 1) Memenuhi hak masyarakat untuk
mengetahui.
• 2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi dan
hak-hak asasi manusia serta menghormati
kebhinekaan.
• 3) Mengembangkan pendapat umum
berdasarkan informasi yang tepat akurat, dan
benar.
• 4) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan
saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan
kepentingan umum.
• 5) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

14. Pasal 7
Wartawan memiliki dan mentaati
Kode Etik Jurnalistik
Artinya wartawan yang tidak
memiliki kode etik melanggar pasal
ini ; organisasi profesi wajib
mempunyai kode etik apalagi
profesi yang bergelut dengan bisnis
kepercayaan ( IDI, PII, Advokat,
Notaris,Akutansi )

15. Perusahaan Pers
Pasal 9: a.2 ) Setiap perusahaan pers
harus berbentuk badan hukum Indonesia
( Setiap WNI berhak atas kesempatan yg sama
untuk bekerja sesuai dg HAM, termasuk
mendirikan perusahaan pers sesuai ketentuan
peraturan perundangan yg
berlaku )..Bagaimana bila CV…? …Negara
dapat mendirikan perusahaan pers dg
membentuk lembaga atau badan usaha khusus
menyelenggarakan usaha pers
 Perusahaan pers yg melanggar ps ini dpidana
maksimum Rp 100 juta ( Ps 18 a 3 )

16. Pasal 12
 Perusahaan pers wajib mengumumkan nama,
alamat dan penanggungjawab secara terbuka
melalui media bersangkutan; khusus penerbitan
pers ditambah nama dan alamat percetakan
 ( a: media cetak memuat kolom nama, alamat dan pngjwb
penerbitan serta nama alamat percetakan; b. media
elektronik menyiarkan nama, alamat dan pngjwb pada awal
dan akhir setiap karya jurnalistik; c. media lain
menyesuaikan dg bentuk, sifat dan karakter media
bersangkutan )
 Pengumunan ini sebagai wujud pertggjwban atas karya
jurnalistik.
 Pnggjwb adalah penggjwb usaha dan redaksi
 Prtgjwban pidana menganut ketentuan per-uu yg berlaku
 Perusahaan pers yg melanggar ps ini dpidana maksimum
Rp 100 juta ( Ps 18 a 3 )

17. Pasal 13
 Perusahaan pers di larang memuat iklan: a.
berakibat merendahkan martabat suatu agama
atau mengganggu kerukunan hidup antar umat
beragama, serta bertentangan dg rasa susila
masyarakat; b. minuman keras, narkotika,
psikotropika dan Zat adiktif lain sesuai
ketentuan peraturan perundangan; c. peragaan
wujud rokok dan atau penggunaan rokok
 Perusahaan pers melanggar pasal ini dipidana
denda maks Rp 500 juta

18. Pasal 15 fungsi Dewan Pers
 Melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak
lain
 Melakukan pengkajian untuk mengembangkan kehidupan
pers
 Menetapkan dan mengawasi pelaksanaan KEJ
 Memberi pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian
pengaduan masuarakat atas kasus kasus yg
berhubungan dg pemberitaan pers
 Mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat
dan pemerintah
 Memfasilitasi organisasi pers menyusun peraturan pers
dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan
 Mendata perusahaan pers
 ( Tujuan dibentuknya DP utk mengembangkan kemerdekaan pers
dan meningkatkan kualitas dan kuantitas pers nasional )

19. Pasal 17 Peran Serta
Masyarakat
 Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk
mengembangkan kemerdekaan pers dan
menjamin hak memperoleh informasi yg
diperlukan *) ( Utk melaksanakan peran serta
masyarakat sbgmana yg dimksd dlm ayat ini dpt dibentuk
lembaga atau organisasi pemantau media ( media
watch )
 *) Pers juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting
untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan
( korupsi, kolusi, nepotisme maupun penyelewengan dan
peyimpangan lain ).

20. Mukadimah
 Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers
adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila,
Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia PBB.
 Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk
memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna
memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan
kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan
kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga
menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung
jawab sosial, keberagaman masyarakat dan norma-
norma agama.

21. Mukadimah
 Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban
dan peranannya, pers menghormati hak asasi
setiap orang, karena itu pers dituntut
profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh
masyarakat.
 Untuk menjamin kemerdekaan pers dan
memenuhi hak publik untuk memperoleh
informasi yang benar, wartawan Indonesia
memerlukan landasan moral dan etika profesi
sebagai pedoman operasional dalam menjaga
kepercayaan publik dan menegakkan
integritas dan profesionalisme.

22. Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan
berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk
b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan obyektif
ketika peristiwa terjadi (Jumpa Pers Dan Lanud
Hasanuddin soal telah ditemukannya Lokasi jatuhnya
Adam Air… )
c. Berimbang, berarti semua pihak mendapat
kesempatan setara ( 30 berita di Sumut Pos dan Metro Pos dg
PTPN II; Metro TV dalam Metro Realitas (23/8/06, pkl. 23.30) tentang
penggunaan
“Dana Abadi Untuk Menteri” (Menag. Agama, M. Maftuh Basyuni, SH.
kurang berimbang. )
d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara
sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan
kerugian pihak lain ( Koran di Sumut Kahumas sudah
mengadu ke DP )

23. Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen,
menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan
tidak beritikad buruk.
Penafsiran:
 Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta
sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan,
paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik
perusahaan pers.
 1). Kasus Munas Golkar ( persaingan Surya Paloh dan
Aburizal
 Bakrie)
 2). Lumpur Sidoardjo ( Di Anteve penyebutan lumpur
Lapindo diganti lumpur Sidoardjo )
 3). Hilangnya Adam Air ( RCTI beritanya tidak boleh
dikembangkan )
 4) Radio Utan Kayu menyiarkan Pramudya Ananta
Toer telah meninggal padahal masih sakit.

24. Pasal 2:
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang
profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik
Penafsiran: Cara-cara yang profesional
adalah: Menunjukkan identitas diri kepada
narasumber
b. Menghormati hak privasi;
c. Tidak menyuap;
4) .Kasus kekerasan reporter SCTV dg Satpam BI
kasus ke polisi
5) Juru Kamera RCTI dg Satpam SPBU di Ternat
3) Kasus Parto menmbakkan pistol di Planet
Hollywood, Mobil Nicky Astra di gedor-2

25. Pasal 2:
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang
profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik
d. menghasilkan berita yang faktual dan
jelas sumbernya;
e. rekayasa pengambilan dan pemuatan
atau penyiaran gambar, foto,
suara dilengkapi dengan keterangan
tentang sumber dan ditampilkan
secara berimbang;
1) SCTV dalam tayangan “Tangan Setiadji dibor,
kepalanya dipahat” terkait Hilman K. Nurakhman
terhadap model (9/5/05) melanggar Pasal ini

26. Pasal 2:
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang
profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik
f. menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian
gambar, foto, suara;
1) Penayangan anggota polisi yang dibunuh dalam kasus Abepura
dapat melanggar pasal ini
2) Saat-saat akhir Adam Air wkt jatuh …)
g. tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan
wartawan lain sebagai karya sendiri;
*) Sistem kloning liputan wartawan, kasus sulih suara reporter RRI dalam
wawancara dengan Presiden Megawati ( 2004)
h. penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk
peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.
*) Liputan2 investigasi dg hidden cam *) Kasus Food Lion dan ABC yg di
denda $ 5 juta (1992)

27. Pasal 3:
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi,
memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan
fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas
praduga tidak bersalah.
Penafsiran:
c. Menguji informasi berarti melakukan check and
re-check tentang kebenaran informasi itu.
1) SCTV dalam tayangan “Tangan Setiadji di bor,
kepalanya dipahat” melanggar ini.
2) Kasus pengakuan Istri disiksa Suami karena anak
meninggal dunia ( dicurigai sengaja dibunuh)
3) Kasus di temukannya lokasi Adam Air padahal salah
4) Kasus siaran live penyerbuan Noordin M Top di
Temanggung

28. Pasal 4:
Wartawan Indonesia tidak membuat berita
bohong, fitnah, sadis dan cabul.
Penafsiran:
w Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui
sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak
sesuai dengan fakta yang terjadi.
k Contoh-2 : 1) Tayangan korban teror dan
kecelakaan/kriminalitas
2) Kasus pembacaan Jaksa Cyrus dlm sidang
Antasari
3) Kasus demo di Abepura yg menyebabkan 1
Brimob tewas
4 ) Kasus Cermin Reformasi dan RCTI yang di adukan
Bupati Sula ke polisi

29. Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita
bohong, fitnah, sadis dan cabul.
Penafsiran:
 Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh
wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang
terjadi.
 Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara
sengaja dengan niat buruk.
 Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
 Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis,
dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-
mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
 Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan
mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

30. Pasal 5:
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas
korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang
menjadi pelaku kejahatan.
Penafsiran:
d Identitas adalah semua data dan informasi yang
menyangkut diri seseorang yang memudahkan
orang lain untuk melacak.
*) Kasus Radar Bogor dg inisial RW alias Ling ling
d. seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan
belum menikah.
*) Kasus berita kriminalitas

31. Pasal 6:
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi
dan tidak menerima suap.
Penafsiran:
 Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan
yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi
yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi
tersebut menjadi pengetahuan umum
 *) ada aturan wartawan bursa di larang bermain
saham atau menjadi informan investor
l Suap adalah segala pemberian dalam bentuk
uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang
mempengaruhi independensi.
 3) Wartawan minta projek, fasilitas dan pulsa ( Kapolda Jogja dan
walikota Jogja menngeluhkan hal iini…)

32. Pasal 7:
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber
yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai
ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai
dengan kesepakatan.
Penafsiran:
 Hak Tolak adalah hak untuk tidak
mengungkapkan identitas dan keberadaan
narasumber demi keamanan narasumber dan
keluarganya
1) Berdasar Pasal ini, wartawan menolak kehendak Jaksa
Agung RI agar wartawan yang mewawancarai koruptor buronan
melaporkan keberadaan buronan tersebut ke kejaksaan.
2) Kompas dan Sindo dipanggil polisi dlm kasus pemuatan
rekaman Anggodo
3 ) Bagaimana bila menyangkut teroris…?

33. Pasal 7:
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi
narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun
keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar
belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.
b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau
penyiaran berita sesuai dengan permintaan
narasumber
*) Kasus pembredelan Sinar Harapan jaman Orba
c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau
data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan
tanpa menyebutkan narasumbernya.
*) Kasus bincang2 Almarhum AWK soal penghapusan teritorial
d. “Off the record” adalah segala informasi atau data
dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau
diberitakan.

34. Pasal 8:
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan
prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku,
ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan
martabat orang yang lemah,miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani
Penafsiran:
 Prasangka adalah anggapan yang
kurang baik mengenai sesuatu sebelum
mengetahui secara jelas.
 Diskriminasi adalah pembedaan
perlakuan
 1) Media Komunitas, Tanjung Penang dengan berita utama
“Walikota itu keturunan Cina, tapi bodoh”

35. Pasal 9:
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber
tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan
publik.
Penafsiran:
 Menghormati hak narasumber adalah sikap
menahan diri dan berhati-hati.
l Kehidupan pribadi adalah segala segi
kehidupan seseorang dan keluarganya selain
yang terkait dengan kepentingan publik.
1) Cara wartawan Infotainment dlm memeroleh berita
….Parto menembakkan pistol, nggedor2 mobil ( Nicky
Astria ) dan kasus Kiki Fatmala

36. Pasal 10
Wartawan Ind. Sgr mencabut.meralat &
memperbaiki berita yg keliru & tdk akurat
disertai permintaan maaf kpd
pembaca,pendengar &/ pemirsa
Penafsiran:
 Segera berarti tindakan dalam waktu
secepat mungkin, baik karena ada
maupun tidak ada teguran dari pihak
luar.
 Permintaan maaf disampaikan apabila
ada kesalahan terkait dengan substansi
pokok.

37. Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak
jawab dan hak koreksi secara
proporsional.
Penafsiran:
 Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok
orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan
terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan
nama baiknya.
 Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk
membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh
pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
 Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang
perlu diperbaiki.

38.  Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik
jurnalistik dilakukan Dewan Pers.
 Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik
dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau
perusahaan pers.
Jakarta, 14 Maret 2006
(Kode Etik Jurnalistik ditandatangani oleh 29 organisasi pers di Jakarta.
Disaksikan Ketua Dewan Pers dan Wakil Ketua Komisi Penyiaran
Indonesia)

39. Pasal-pasal UU
No.32/2002:Siaran
Pasal 42
 Wartawan penyiaran dalam
melaksanakan kegiatan
jurnalistik media elektronik
tunduk kepada Kode Etik
Jurnalistik dan peraturan
perundangan yang berlaku…”

40. Pedoman Perilaku Penyiaran
DisusunKPI bersama Asosiasi dan
bersumber: nilai agama, moral dan
peraturan perundangan, norma lain
yang berlaku dan diterima masyarakat
umum dan lembaga penyiaran
Lihat pasal 48 - 51 UU No.32/2002

41. Pasal-pasal UU No.32/2002:
Siaran
 Pelanggaran atas pasal 44 (1) dikenai sanksi
administratif sesuai pasal 55 (2):
a. teguran tertulis;
b. penghentian sementara mata acara yang
bermasalah setelah melalui tahap tertentu;
c. pembatasan durasi dan waktu siaran;
d. denda administratif
e. pembekuan kegiatan siaran untuk waktu tertentu;
f. tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan
penyiaran;
g. pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran.

42. Ketentuan Pidana
 Pasal 18 a1. Setiap org yg nelawan hukum dg
sengaja melakukan tindakan berakibat
menghambat atau menghalangi peleksanaan
ketentuan ps 4 a2 dan a3 dipidana penjara paling
lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 500
juta
 Perusahaan pers yg melanggar ps 5 a1 ( norma
agama susila dan asas praduga tidak bersalah)
dan a2 ( haj jawab) serta ps 13 ( iklan) dipidana
maks Rp 500 juta
 Perusahaan pers melanggar ps 9 a2 ( Bdan
hukum) dan Ps 12 (pengumuman pngjwb dipidana
maks Rp 100 juta)

43. Posisi Media dalam Era Reformasi
 Media berperan meningkatkan kualitas masyarakat
madani
 Media Harus mengembangkan apa yang disebut
interpretative reporting
 Media harus mengembangkan truth journalism
 Media harus masuk pada hal substansial dan
penguasaan Agenda Reformasi ( Good Governance,
Bebas KKN dan Law Enforcement
 Masyarakat jangan diam atau pasif
 Masyarakat harus kritis thd pers
 Mulai gerakan 3 A ( Awasi, Amati, Adukan )

44. Pers Berkualitas & Masyarakat
Cerdas
 Pilihan atas dasar popularitas belum tentu ada unsur
kualitas. Dan Indonesia dalam kehidupan sosial
politik kontemporer saat ini, lebih urgen butuhkan
pemimpin-pemimpin berkualitas daripada
popularitas.
 NKRIbukan dunia layar kaca yang mesti diisi aktor-
aktor karena popularitasnya. Pemimpin berkualitas
hanya lahir dari rakyat pemilih cerdas.
 Rakyat cerdas hanya akan tercipta bila halaman
media dan layar redaksi televisi juga berkualitas. Dan
kualitas layar berita ini terlahir bila independensi
redaksi juga terjaga prima. Independensi dan prof
jurnalis pers itu sakral dan vital. Sebagai organ yang
vital sudah selayaknya kita mesti rawat dan jaga agar
terus sehat dan kuat.

45. Masyarakat peduli, KPI(D) dan
Dewan Pers semakin bernyali
 Fenomena tayangan yang mengeksploitir
kebencong-2an kini sudah menghilang.
 Curhat dengan Anjasmara di TPI juga berhenti tayang.
 Fenomena tayangan 4 Mata, yang kemudian berubah
menjadi T(Bukan) 4 Mata. Per 13 Juni kembali di skors
sebulan.
 Program Silet sempat di suspend KPI
 Saatnya masyarakat berani melawan tirani industri
televisi
 Saatnya KPI dan KPID juga mulai menunjukkan nyali
kendati kewenangannya sekadar urusan content

46. Cerita singkat Saya :
 Bekti Nugroho lahir di sebuah kota kecil
Salatiga sekian tahun lalu. Setelah
nganggur di Bandung hingga tahun 1982,
kuliah di D I Matematika di UKSW Salatiga.
Tapi ayah dua anak ini akhirnya lulus dari
Komunikasi Fisip Undip 1992. Sempat
menjadi guru SMPKridha Dharma di
Salatiga, terus kuliah sambil jualan majalah
di kampus. Sambil nyusun skripsi menjadi
koresponden “EDITOR” di Semarang,
hingga jadi redaktur sebelum Editor
dibredel tahun 1994. Untung RCTI
menawari dan hingga kini masih menjadi
karyawan. Mulai dari reporter spesialis,
news producer, korlip hingga korda. Pernah
ditugasi menjadi PO beberapa siaran live:
SU MPR, Mudik, hingga bencana tsunami
Aceh. Daerah yang pernah dijelajahi, Aceh,
Padang, Bengkulu, Medan, Banjarmasin,
Pontianak, Makasar, Jawa Bali dan Dili.
Untuk menambah jurus jurnalistik pernah
mengikuti training antara lain di Internews
Dili, PJTV UI dan IASTP Sydney. Kini
menjadi Anggota Dewan Pers, Konsultan
TV Lokal dan Reporter Khusus RCTI.