2. PETA KONSEP
Arti Luas
Pengertian
Arti Sempit
Klasik
Bentuk
Pemerintahan
Monarki (Kerajaan)
Republik
Sistem
Pemerintahan
Pengaruh
Sistem
Pemerintahan
suatu negara
terhadap
negara-negara
lain
Klasifikasi
Sistem
Pemerintahan
Sistem
Pemerintahan di
berbagai negara
Parlementer
Presidensil
Referendum
Parlemen satu
kamar dan
dua kamar
Sistem Pemerintahan USA
Sistem Pemerintahan Inggris
Sistem Pemerintahan Swiss
3. • Arti Luas
• Suatu tatanan atau struktur pemerintahan
negara yang bertitik tolak dari hubungan antar
semua organ negara, termasuk hubungan antara
pemerintah pusat (central government) dan bagian
yang terdapat di dalam negara di tingkat lokal
(local government).
• Arti Sempit
• Suatu tatanan atau struktur pemerintahan yang
bertitik tolak dari hubungan sebagian organ
negara di tingkat pusat, khususnya antara
eksekutif dan legislatif.
Next
Pengertian
Sistem
Pemerintah
an
4. Bentuk-bentuk
pemerintahan
A. Bentuk Pemerintahan Klasik
• Pemerintahan klasik umumnya masih menggabungkan
bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Dalam teori
klasik, bentuk pemerintahannya dapat dibedakan
berdasarkan jumlah orang yang memerintah dan sifat
pemerintahannya.
•> Berikut Tokoh-tokoh yang
menganut teori klasik adalah :
5. Berikut bentuk
pemerintahan
menurut Aristoteles :
Monarki
Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu
orang demi kepentingan umum
Tirani
Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh satu
orang demi kepentingan pribadi
Aristokrasi
Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh
sekelompok cendekiawan demi kepentingan umum
Oligarki
Ajaran Aristoteles (384 - 322 SM)
http://id.wikipedia.org/wiki/Aristoteles
Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh
sekelompok cendekiawan demi kepentingan
kelompoknya
Politeia
Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh
seluruh rakyat demi kepentingan umum
Demokrasi
Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh rakyat
dan dijalankan demi kepentingan seluruh rakyat
6. Aristokrasi
Ajaran Plato
(429 - 347SM)
http://id.wikiped
ia.org/wiki/Plato
Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang
oleh kaum cendekiawan yang dilaksanakan
sesuai dengan pikiran keadilan
Oligarki
Suatu bentu pemerintahan yang dipegang oleh
golongan hartawan
Temokrasi
Berikut bentuk
pemerintahan
menurut Plato :
Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang
oleh orang-orang yang ingin mencapai
kemasyhuran dan kehormatan
Tirani
Suatu bentuk pemerintahan yang dipegang
oleh seorang tiran (sewenang-wenang)
sehingga jauh dari cita-cita keadilan
Demokrasi
Suatu bentuk pemerintahan yan dipegang oleh
rakyat jelata
7. Ajaran
Polybios (204122 SM)
http://www.an
swers.com/topi
c/polybios
Berikut teori siklus
pemerintahan
menurut Polybios :
Next
Polybios terkenal dengan teorinya yang disebut cyclus
theory, yang sebenarnya merupakan pengembangan lebih
lanjut dari ajaran Aristoteles dengan sedikit perubahan
yaitu dengan mengganti bentuk pemerinatahan politeia
dengan demokrasi.
Monarki
Okhlokrasi
Tirani
Demokrasi
Aristokrasi
Oligarki
8. B. Bentuk Pemerintahan Monarki (Kerajaan)
• Menurut Leon Duguit, bentuk pemerintahan dibagi menjadi
pemerintah Monarki dan Republik. Perbedaan antar keduanya adalah
pada kepala negaranya. Dikatakan Monarki jika kepala negaranya
berdasarkan turun-temurun. Dan Republik jika kepala negaranya
dipilih, bukan berdasarkan keturunan. Berkaitan dengan bentuk
pemerintahan, Prof. Padmo Wahyono, S.H, berpendapat bahwa
aristokrasi dan monarki merupakan bentuk pemerintahan klasik,
sedangkan monarki dan republik merupakan bentuk pemerintahan
modern.
>Adapun bentuk monarki ini dibedakan
menjadi tiga macam, yaitu
9. • Monarki Absolut
• Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan dalam suatu negara
yang dikepalai oleh seorang (raja, ratu, syah, atau kaisar) yang
kekuasaan dan wewenangnya tidak terbatas. Perintah raja
merupakan hukun dan undang-undang yang harus dipatuhi dan
dilaksanakan oleh rakyatnya. Pada diri raja terdapat kekuasaan
eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang menyatu dalam ucapan dan
perbuatannya. Contoh: Perancis semasa Louis XIV dengan
semboyannya yang terkenal L’etat C’est Moi.
• Daftar
•
•
•
•
•
negara-negara dengan sistem monarki mutlak
Arab Saudi (Raja Abdullah ibn 'Abd al 'Aziz Al Sa'ud)
Brunei (Sultan Hassanal Bolkiah Mu'izzadin Waddaulah )
Swaziland (Raja Mswati III)
Vatikan (Paus Benediktus XVI)
Di Yordania dan Maroko, rajanya mempunyai banyak kuasa tetapi
tidak boleh dianggap sebagai monarki yang mutlak. Manakala di
Liechtenstein, hampir dua-pertiga penduduknya yang berhak
mengikuti pemilu telah memberikan hak veto kepada kepala
negaranya Pangeran Hans-Adam II.
10. • Monarki Konstitutional
• Monarki konstitusional adalah bentuk pemerintahan dalam suatu
negara yang dikepalai oleh seorang raja yang kekuasaannya dibatasi
oleh undang-undang dasar (konstitusi). Proses monarki
konstitusional adalah sebagai berikut :
– a. Adakalanya proses monarki konstitusional itu datang dari
inisiatif raja itu sendiri karena ia takut kekuasaannya akan runtuh
/ dikudeta. Contoh: negara Jepang dengan hak octrooi.
– b. Adakalanya proses monarki konstitusional itu terjadi karena
adanya revolusi rakyat terhadap raja. Contoh: Inggris yang
melahirkan Bill of RightsI tahun 1689, Yordania, Denmark, Arab
Saudi, dan Brunei Darussalam.
>berikut daftar negara-negara yang
menganut sistem ini
11. Perancis pernah
menggunakan sistem
ini untuk waktu
singkat pada 17891792 dan 1815-1848.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Antigua dan Barbuda (Ratu
Elizabeth II)
Australia (Ratu Elizabeth II)
Bahama (Ratu Elizabeth II)
Barbados (Ratu Elizabeth II)
Belanda (Ratu Beatrix)
Belgia (Raja Albert II)
Belize (Ratu Elizabeth II)
Britania Raya (Ratu Elizabeth II)
Denmark (Ratu Margrethe II)
Greenland (Ratu Margrethe II)
Grenada (Ratu Elizabeth II)
Jamaika (Ratu Elizabeth II)
Jepang (Maharaja Akihito)
Kamboja (Raja Norodom
Sihamoni)
Kanada (Ratu Elizabeth II)
Liechtenstein (Pangeran Hans
Adam II)
Luxemburg (Grand Duke Henri)
Daftar negara-negara
dengan sistem monarki
konstitusional
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Malaysia (Yang di-Pertuan Agong Sultan
Mizan Zainal Abidin)
Monako (Pangeran Albert)
Maroko (Raja Mohammed VI)
Norwegia (Raja Harald V)
Papua Nugini (Ratu Elizabeth II)
Saint Kitts dan Nevis (Ratu Elizabeth II)
Saint Lucia (Ratu Elizabeth II)
Saint Vincent dan Grenadines (Ratu
Elizabeth II)
Selandia Baru (Ratu Elizabeth II)
Kepulauan Solomon (Ratu Elizabeth II)
Spanyol (Raja Juan Carlos I)
Swedia (Raja Carl XVI Gustaf)
Thailand (Raja Bhumibol Adulyadej)
Tuvalu (Ratu Elizabeth II)
Uni Emirat Arab (Presiden Khalifa bin
Zayed Al Nahayan)
Yordania (Raja Abdullah II )
12. Next
• Monarki Parlementer
• Monarki parlementer adalah bentuk pemerintahan dalam suatu
negara yang dikepalai oleh seorang raja dengan menempatkan
parlemen (DPR) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Jatuh
tegaknya pemerintah bergantung pada kepercayaan parlemen
kepada para menteri. Dalam monarki parlementer, kekuasaan
eksekutif dipegang oleh kabinet (perdana menteri) dan bertanggung
jawab kepada parlemen. Fungsi raja hanya sebagai kepala negara
(simbol kekuasaan) yang kedudukannya tidak dapat diganggu gugat.
Raja tidak memegang pemerintahan secara nyata, tetapi para
menteri yang bertanggung jawab atas nama dewan maupun sendirisendiri, sesuai tugas masing-masing. Bentuk monarki parlementer
sampai sekarang masih tetap dilaksanakan di Inggris, Belanda, dan
Malaysia.
13. • C. Bentuk Pemerintahan Republik
• Dalam pelaksaannya bentuk pemerintahan republik dapat
dibedakan menjadi republik absolut, republik
konstitusional, dan republik parlementer.
>berikut penjelasan dari bentuk-bentuk
pemerintahan Republik
14. • 1) Republik Absolut
• Dalam sistem republik absolut, pemerintahan bersifat
diktator tanpa ada pembatasan kekuasaan. Penguasa
mengabaikan konstitusi dan untuk melegitimasi
kekuasaannya digunakanlah partai politik. Dalam
pemerintahan ini, parlemen memang ada, namun tidka
berfungsi.
Next
• 2) Republik Konstitusional
• Dalam sistem republik konstitusional, presiden memegang
kekuasaan kepala negara dan kepala pemerintahan. Namun,
kekuasaan presiden dibatasi oleh konstitusi. Di samping itu,
pengawasan yang efektif dilakukan oleh parlemen.
• 3) Republik Parlementer
• Dalam sistem republik parlementer, presiden hanya sebagai
kepala negara. Namun, presiden tidak dapat diganggu-gugat.
Sedangkan kepala pemerintahan berada di tangan perdana
menteri yang bertanggungjawab kepada parlementer. Alam
sistem ini, kekuasaan legislatif lebih tinggi daripada
kekuasaan eksekutif.
15. Klasifikasi Sistem
Pemerintahan
Istilah sistem pemerintahan merupakan gabungan dari dua kata,
“sistem” dan “pemerintahan”. “Sistem” adalah suatu keseluruhan, terdiri dari
beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara
bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya,
sehingga, hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagianbagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik,
maka akan mempengaruhi keseluruhannya itu. (Carl J. Friedrich). Sistem
pemerintahan di dunia terbagi atas sistem pemerintahan parlementer dan
presidensial. Pada umumnya, negara-negara di dunia menganut salah satu
dari sistem pemerintahan tersebut. Adanya sistem pemerintahan lain
dianggap sebagai variasi atau kombinasi dari dua sistem pemerintahan di
atas. Penggolongan kedua sistem pemerintahan ini didasarkan pada
hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Digolongkan sebagai
sistem pemerintahan parlementer apabila badan eksekutif sebagai
pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan
legislatif. Sedangkan dogolongkan sebagai sistem pemerintahan presidensial
apabila badan eksekutif berada di luar pengawasan langsung legisaltif.
>berikut macam-macam sistem pemerintahan
16. 1. Sistem Pemerintahan
Parlementer
Sistem parlementer adalah sebuah sistem permerintahan di mana parlemen
memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki
wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan
pemerintahan. Berbeda dengan sistem presidensil, di mana sistem parlemen dapat
memiliki seorang presiden, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam
sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja. Sistem ini
dikembangkan di berbagai negara, antara lain, adalah di Prancis, Kerajaan Inggris, dan
negara-negara commonwealth, antara lain seperti : Kanada, Australia, India, dan
sebagainya.
Menurut Arend Ljiphart, perkembangan sistem ini pada umumnya melalui 3
fase, yaitu :
1.) Pada awalnya pemerintahan dipimpin oleh seorang raja yang bertanggung jawab
atas seluruh sistem politik atau kenegaraan.
2.) Kemudian muncul sebuah majelis dengan anggota yang menentang hegemoni raja.
3.) Majelis mengambil alih tanggung jawab atas pemerintahan dengan bertindak
sebagai parlemen, sehingga raja kehilangan sebagian kekuasaan tradisionalnya.
17. Ciri-ciri Sistem
Pemerintahan Parlementer
•
Raja/ratu atau presiden adalah
sebagai kepala negara. Kepala
negara ini tak bertanggung jawab
atas segala kebijaksanaan yang
diambil oleh kabinet.
•
Kepala negara tidak sekaligus
sebagai kepala pemerintahan.
Kepala pemerintahan adalah
perdana menteri. Kepala negara
tak memiliki kekuasaan
pemerintahan. Ia hanya berperan
sebagai simbol kedaulatan dan
keutuhan negara.
•
Badan legislatif atau parlemen
adalah satu-satunya badan yang
anggotanya dipilih lansung oleh
rakyat melalui pemilihan umum.
Parlemen memiliki kekuasaan
besar sebagai badan perwakilan
dan lembaga legislatif.
•
Eksekutif bertanggung jawab
kepada legislatif. Dan yang
disebut sebagai eksekutif di sini
adalah kabinet. Kabinet harus
meletakkan atau mengembalikan
mandatnya kepada kepala negara,
manakala parlemen mengeluarkan
mosi tidak percaya kepada
menteri tertentu atau seluruh
menteri.
•
Dalam sistem dua partai, yang
ditunjuk sebagai pembentuk
kabinet dan sekaligus sebagai
perdana menteri adalah ketua
partai politik yang memenangkan
pemilu. Sedangkan partai politik
yang kalah akan berlaku sebagai
pihak oposisi.
18. Ciri-ciri Sistem
Pemerintahan Parlementer
• Dalam sistem banyak partai, formatur kabinet harus membentuk
kabinet secara koalisi, karena kabinet harus mendapat dukungan
kepercayaan dari parlemen.
•
Apabila terjadi perselisihan antara kabinet dan parlemen dan kepala
negara beranggapan kabinet berada dalam pihak yang benar, maka
kepala negara akan membubarkan parlemen. Dan menjadi
tanggung jawab kabinet untuk melaksanakan pemilu dalam tempo
30 hari setelah pembubaran itu. Sebagai akibatnya, apabila partai
politik yang menguasai parlemen menang dalam pemilu tersebut,
maka kabinet akan terus memerintah. Sebaliknya, apabila partai
oposisi yang memenangkan pemilu, maka dengan sendirinya
kabinet mengembalikan mandatnya dan partai politik yang menang
akan membentuk kabinet baru.
19. Menurut Rod Hague,
sistem ini mempunyai
ciri pokok, sebagai
berikut
• Partai-partai yang menjalankan pemerintahan muncul
dari majelis. Menteri-menteri pemerintah biasanya
diambil dari anggota legislatif dan tetap menjadi anggota
legislatif
• Kepala pemerintahan (yang disebut perdan menteri,
premier atau kanselir) dan dewan menteri (yang disebut
kabinet) dapat diberhentikan dari jabatannya melalui
mosi tidak percaya oleh parlemen. Pos perdana menteri
biasanya terpisah dari kepala negara
• Eksekutif adalah kolegiat, berbentuk kabinet di mana
perdana menteri secara tradisional adalah orang
pertama di antara sejumlah orang yang sederajat dalam
kabinetnya. Eksekutif pluralistik ini berbeda dengan
fokus dalam pemerintahan presidensial yang bertumpu
pada seorang kepala eksekutif
20. Kelebihan dan kekurangan
Sistem Pemerintahan
Parlementer
1. Kelebihan
•
•
•
2. Kekurangan
•
Pembuatan kebijakan dapat
ditangani secara cepat karena
mudah terjadi penyesuaian
pendapat antara eksekutif dan
legislatif. Hal ini karena kekuasaan
legislatif dan eksekutif berada
•
pada satu partai atau koalisi
partai.
Garis tanggung jawab dalam
pembuatan dan pelaksanaan
kebijakan publik jelas
•
Adanya pengawasan yang kuat
dari parlemen terhadap kabinet
sehingga kabinet menjadi berhatihati dalam menjalankan
pemerintahan.
Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat
tergantung pada mayoritas dukungan parlemen
sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat
dijatuhkan oleh parlementer
•
Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi
jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka
menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan
menjadi bekal penting untuk menjadi menteri
atau jabatan eksekutif lainnya.
Next
Kelangsungan kedudukan badan eksekutif
atau kabinet tak bisa ditentikan berakhir sesuai
dengan masa jabatannya karena sewaktuwaktu kabinet dapat bubar
Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal ini
terjadi bila para anggota kabinet adalah
anggota parlemen dan berasal dari partai
mayoritas. Karena pengaruh mereka yang
besar di parlemen dan partai, anggota kabinet
pun dapat menguasai parlemen
21. ۞ Model ini dianut oleh Amerika Serikat,
Filipina, Indonesia dan sebagian besar
negara-negara Amerika Latin dan Amerika
Tengah ۞
•
•
•
2. Sistem Pemerintahan
Presidensial
Sistem ini atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem
pemerintahan negara republik di mana kekuasan eksekutif dipilih melalui
pemilu dan terpisah dengan kekuasan legislatif. Dalam sistem ini, presiden
memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendah
subjektif seperti rendahnya dukungan politik. Namun masih ada mekanisme
untuk mengontrol presiden. Jika presiden melakukan pelanggaran
konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, dan terlibat masalah kriminal, ,
posisi presiden bisa dijatuhkan. Bila ia diberhentikan karena pelanggaranpelanggaran tertentu, biasanya seorang wakil presiden akan menggantikan
posisinya.
Dalam ini, kedudukan eksekutif tak tergantung pada badan perwakilan
rakyat. Dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada
pemilihan rakyat. Para menteri bertanggung jawab pada presiden dan tidak
bertanggung jawab kepada parlemen, serta tidak dapat diberhentikan oleh
parlemen.
Pelaksanaan kekuasaan kehakiman menjadi tanggung jawab Supreme
Court (Mahkamah Agung), dan kekuasaan legislatif berada di tangan DPR
atau Kongres (Senat dan Parlemen di Amerika). Dalam Praktiknya,
sistem presidensial menerapkan teori Trias Politika Montesquieu
secara murni melalui pemisahan kekuasaan (Separation of Power).
Contohnya adalah Amerika dengan Chek and Balance. Sedangkan yang
diterapkan di Indonesia adalah pembagian kekuasaan (Distribution of
Power).
22. Ciri-ciri Sistem Pemerintahan
Presidensial
• Penyelenggara negara berada di tangan presiden. Presiden adalah
kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tak
dipilih oleh parlemen, tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu
dewan/majelis
• Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet
bertanggung jawab kepada presiden dan tidak bertanggung jawab
kepada parlemen/legislatif
• Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen karena ia tidak
dipilih oleh parlemen
• Presiden tak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem
parlementer
• Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan menjabat sebagai
lembaga perwakilan. Anggotanya pun dipilih oleh rakyat
• Presiden tidak berada di bawah pengawasan langsung parlemen
23. Menurut Rod Hague, pada sistem
pemerintahan presidensial terdiri dari 3
(tiga) unsur yaitu :
• Presiden yang dipilih rakyat, menjalankan pemerintahan
dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang
terkait.
• Masa jabatan yang tetap bagi presiden dan dewan
perwakilan, keduanya tidak bisa saling menjatuhkan
(menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang).
• Tidak ada keanggotaan yang tumpang tindih antara
eksekutif dan legislatif
24. 1. Kelebihan
2. Kekurangan
•
•
Badan eksekutif lebih stabil
kedudu-kannya karena tidak
tergantung pada parlemen
Masa jabatan badan eksekutif
lebih jelas dengan jangka waktu
tertentu. Misalnya, masa jabatan
presiden Amerika Serikat adalah 4
tahun dan presiden Indonesia
selama 5 tahun
•
Penyusunan program kerja
kabinet mudah disesuaikan
dengan jangka waktu masa
jabatannya
•
Legislatif bukan tempat kaderisasi
untuk jabatan-jabatan eksekutif
karena dapat diisi oleh orang luar
termasuk anggota parlemen
sendiri
•
Kekuasaan eksekutif di luar
pengawasan langsung legislatif
sehingga dapat menciptakan
kekuasaan mutlak
•
Sistem pertanggung jawabannya
kurang jelas
•
Pembuatan keputusan/kebijakan
publik umumnya hasil tawarmenawar antara eksekutif dengan
legislatif sehingga dapat terjadi
keputusan tidak tegas dan
memakan waktu yang lama.
Next
25. 3. Sistem
Pemerintahan
Referendum
• Referendum berasal dari kata refer yang berarti mengembalikan.
Sistem referendum berarti pelaksanaan pemerintah didasarkan pada
pengawasan secara langsung oleh rakyat, terutama terhadap
kebijakan yang telah, sedang, atau yang akan dilaksanakan oleh
badan legislatif atau eksekutif.
• Sebagai variasi dari kedua sistem pemerintahan parlementer dan
presidensial adalah sistem pemerintahan referendum. Di negara
Swiss, di mana tugas pembuat Undang-undang berada di bawah
pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih. Pengawasan itu
dilakukan dalam bentuk referendum yang terdiri dari referendum
obligatoir, referandum fakultatif, dan referandum konsultatif.
• Pada pemerintahan dengan sistem referandum, pertentangan yang
terjadi antara eksekutif (bundesrat) dan legislatif (keputusan
daripada rakyat) jarang terjadi. Anggota-anggota dari bundesrat ini
dipilih oleh bundesversammlung untuk waktu 3 tahun lamanya dan
bisa dipilih kembali.
26. Macam-macam
referendum
adalah sebagai
berikut :
• Referandum Obligatoir, adalah referandum yang harus terlebih
dahulu mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum suatu
undang-undang tertentu diberlakukan. Persetujuan dari rakyat
mutlak harus diberikan dalam pembuatan suatu undang-undang
yang mengikat seluruh rakyat, karena dianggap sangat penting.
Contoh, adalah persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap
pembuatan undang-undang dasar.
• Referendum Fakultatif, adalah referandum yang dilaksanakan
apabila dalam waktu tertentu sesudah suatu undang-undang
diumumkan dan dilaksanakan, sejumlah orang tertentu yang punya
hak suara menginginkan diadakannya referandum. Dalam hal ini
apabila referandum menghendaki undang-undang tersebut
dilaskanakan, maka undang-undang itu terus berlaku. Tetapi apabila
undang-undang itu ditolak dalam referandum tersebut, maka
undang-undang itu tidak berlaku lagi.
• Referandum Konsultatif, adalah referandum yang menyangkut
soal-soal teknis. Biasanya rakyat sendiri kurang paham tentang
materi undang-undang yang dimintakan persertujuaannya.
27. Keuntungan
dan kelebihan
Keuntungan dari sistem referendum adalah, bahwa
pada setiap masalah negara, rakyat langsung ikut serta
menanggulanginya. Akan tetapi kelemahannya adalah
tidak setiap masalah rakyat mampu menyelesaikannya
karena untuk mengatasinya perlu pengetahuan yang
cukup harus dimiliki oleh rakyat itu sendiri. Sistem ini tak
bisa dilaksanakan jika banyak terdapat perbedaan
paham antara rakyat dan eksekutif yang menyangkut
kebijaksanaan politik. Keuntungan yang lain ialah,
bahwa kedudukan pemerintah itu stabil sehingga
membawa akibat pemerintah akan memperoleh
pengalaman yang baik dalam menyelenggarakan
kepentingan rakyatnya.
Next
28. 4. Sistem Parlemen
Satu Kamar dan Dua
Kamar
A. Sistem Parlemen Satu Kamar
• Timbulnya pemikiran terhadap parelemen sistem satu kamar,
didasarkan pada pemikiran bahwa apabila majelis tingginya
demokratis, hal itu semata-mata mencerminkan majelis rendah yang
juga demokratis dan karenanya hanya merupakan duplikasi saja.
Teori yang mendukung pandangan ini berpendapat bahwa fungsi
kamar kedua, misalnya meninjau atau merevisi undang-undang,
dapat dilakukan oleh komisi parlementer, sementara upaya menjaga
konstitusi selanjutnya dapat dilakukan melalui konstitusi yang
tertulis.
• Banyak negara yang kini mempunyai parlemen dengan sistem satu
kamar dulunya menganut sistem dua kamar dan belakangan
menghapuskan majelis tingginya. Salah satu alasannya ialah karena
majelis tinggi yang dipilih hanya bertumpang tindih dengan majelis
rendah dan menghalangi disetujuinya undang-undang. Contohnya
adalah kasus Landsting di Denmark (dihapuskan tahun1953). Alasan
lainnya adalah karena majelis yang diangkat terbukti tidak efektif.
Contohnya adalah kasus Dewan Legislatif di Selandia Baru
(dihapuskan tahun 1951).
29. • Beberapa pemerintahan sub-nasional yang menggunakan sistem
legislatif satu kamar antara lain adalah negara bagian Nebraska di
Amerika Srikat, Queensland di Australia, semua provinsi dan atau
wilayah di Kanada dan Bundesländer Jerman (Bavaria
menghapuskan Senatnya pada tahun 1999). Adapun di Britania
Raya, Parlemen Skotlandia, Dewan Nasional Wales dan Dewan
Irlandia Utara yang telah meramping juga menganut sistem satu
kamar. Semua dewan legislatif kota praktis juga satu kamar dalam
pengertian bahwa dewan perwakilan rakyat daerah tidak dibagi
menjadi dua kamar. Hingga awal abad ke-20, dewan-dewan kota
yang dua kamar lazim ditemukan di Amerika Serikat.
• Negara Persemakmuran Amerika Puerto Riko saat ini mempunyai
dewan legislatif dua kamar yang terdiri atas Senat (Senado) dan
Dewan Perwakilan (Camara de Representantes). Dalam sebuah
referendum yang diadakan pada 10 Juli 2005, para pemilih Puerto
Riko menyetujui perubahan menjadi sistem satu kamar dengan
456.267 suara setuju dan 88.720 menentang. Namun sebuah
referendum lainnya akan diadakan di negara persemakmuran itu
pada 2007 untuk menyetujui amandemen-amandemen dalam
Konstitusi Puerto Riko yang diperlukan untuk perubahan itu. Bila
perubahan-perubahan konstitusional itu disetujui, Puerto Riko akan
beralih ke sistem satu kamar mulai tahun 2009.
30. Beberapa hal terkait
dengan parlemen sistem
satu kamar adalah :
• Para pendukung, menyatakan bahwa sistem satu kamar mencatat
perlunya pengendalian atas pengeluaran pemerintahan dan
dihapuskannya pekerjaan yang berganda yang dilakukan oleh kedua
kamar.
• Para pengkritik, bahwa sistem satu kamar menunjukkkan adanya
pemeriksaan dan pengimbangan ganda yang diberikan oleh sistem
dua kamar dan dapat menambah tingkat konsensus dalam masalah
legislatif.
• Kelemahan sistem satu kamar, ialah bahwa wilayah-wilayah urban
yang memiliki penduduk yang lebih besar akan mempunyai
pengaruh yang lebih besar daripada wilayah-wilayah pedesaan yang
penduduknya lebih sedikit. Satu-satunya cara untuk membuat
wilayah yang penduduknya lebih sedikit terwakili dalam
pemerintahan kesatuan adalah menerapkan sistem dua kamar,
seperti misalnya pada periode awal Amerika Serikat.
31. B. Sistem Parlemen Dua Kamar
• Sistem parlemen dua kamar, adalah praktek pemerintahan yang
menggunakan dua kamar legislatif atau parlemen. Jadi, parlemen
dua kamar (bikameral) adalah parlemen atau lembaga legislatif
yang terdiri atas dua kamar. Di Britania Raya, sistem dua kamar ini
dipraktekkan dengan menggunakan Majelis Tinggi (House of Lords)
dan Mejelis Rendah (House of Commons). Dan di Amerika Serikat
sistem ini diterapkan melalui kehadiran Senat dan Dewan
Perwakilan.
• Indonesia juga menggunakan sistem yang agak mendekati sistem
dua kamar melalui kehadiran Majelis Permusyawaratan Rakyat
(MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), meskipun dalam
prakteknya sistem ini tidak sepenuhnya diberlakukan karena
persidangan MPR tidak berlangsung sesering persidangan DPR.
32. Adapun bentuk Parlemen
ini, dapat dibedakan
menjadi berikut :
• Federalisme
• Beberapa negara seperti Australia, Amerika Serikat, India, Brazil,
Swiss dan Jerman, mengaitkan sistem dua kamar mereka dengan
struktur politik federal mereka. Di Amerika Serikat, Australia dan
Brazil misalnya, masing-masing negara bagian mendapatkan jumlah
kursi yang sama di majelis tinggi badan legislatif, dengan tidak
mempedulikan perbedaan jumlah penduduk antara masing-masing
negara bagian. Hal ini dirancang untuk memastikan bahwa negaranegara bagian yang lebih kecil tidak dibayang-bayangi oleh negaranegara bagian yang penduduknya lebih banyak. Dan kesepakatan
yang menjamin pengaturan ini di Amerika Serikat dikenal sebagai
Kompromi Connecticut. Di majelis rendah dari masing-masing
negara tadi, pengaturan ini tidak diterapkan dan kursi dimenangkan
semata-mata berdasarkan jumlah penduduk. Karena itu, sistem dua
kamar adalah sebuah metode yang menggabungkan prinsip
kesetaraan demokratis dengan prinsip federalisme. Semua setara di
majelis rendah, sementara semua negara bagian setara di majelis
tinggi. Dalam sistem India dan Jerman, majelis tinggi (masingmasing dikenal sebagai Rajya Sabha dan Bundesrat), bahkan lebih
erat terkait sistem federal, karena para anggotanya dipilih langsung
oleh pemerintah dari masing-masing negara bagian India atau
Bundesland Jerman. Hal ini pun terjadi di AS sebelum amandemen
ke-17.
33. Next
• Sistem Dua Kamar Kebangsawanan
• Di beberapa negara, sistem dua kamar dilakukan dengan
menyejajarkan unsur-unsur demokratis dan kebangsawanan.
Contohnya adalah Majelis Tinggi (House of Lords) Britania
Raya, yang terdiri dari sejumlah anggota hereditary peers.
Majelis Tinggi ini merupakan sisa-sisa sistem kebangsawanan
yang dulu penah mendominasi politik Britania Raya,
sementara majelis lainnya, Majelis Rendah (House of
Commons), anggotanya sepenuhnya dipilih.Sejak beberapa
tahun lalu telah muncul usul-usul untuk memperbaharui
Majelis Tinggi dan sebagian telah berhasil. Misalnya, jumlah
hereditary peers (berbeda dengan life peers) telah dikurangi
dari sekitar 700 orang menjadi 92 orang dan kekuasaan
Majelis Tinggi untuk menghadang undang-undang telah
dikurangi. Contoh lain dari sistem dua kamar
kebangsawanan ini adalah House of Peers Jepang, yang
dihapuskan setelah Perang Dunia II.
