PP 46 Tahun 2013

1. PERLAKUAN PERATURAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
PEREDARAN BRUTO USAHA TERHADAP HASHI RAMEN
BAR AND RESTO PERIODE DESEMBER 2015
LAPORAN TUGAS BESAR
Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah
Bahasa Indonesia
Disusun oleh:
KELOMPOK 4
Epa Herawati 0317015
Haulyan Simamora 0317001
Moch. Aldi Dwi W 0317005
Suci Yudiasti Lestari 03170
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PERPAJAKAN
PROGRAM DIII
POLITEKNIK PRAKTISI BANDUNG
2016

2. ABSTRAK
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 (yang mulai berlaku pada
tanggal 1 Juli 2013), merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Materi pokok yang diatur dalam
Peraturan Pemerintah ini mengenai pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat
final dan penetapan besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan
berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan
pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat
Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Hashi
Ramen dikenakan Pajak Penghasilan Final karena omzet per tahunnya kurang dari
4, 8 M sebagaimana diatur dalam PP No. 46 tahun 2013. Objek pajak yang
dikenakan atas PPh Final tersebut yaitu Peredaran Bruto (omzet) yang diterima
atau dihasilkan oleh Hashi Ramen dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Tarif yang
dikenakan dalam PP No. 46 tahun 2013 adalah 1%. Yang menjadi subjek pajak
PPh Final ini adalah Orang Pribadi atau Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha
Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto
(omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Cara
menghitungnya dengan mengalikan tarif dan peredaran bruto (omzet) dalam
sebulan atau 1 (satu) Tahun Pajak.
Penelitian ini dilakukan di Hashi Ramen yang bertujuan untuk mengetahui
bagaimana perlakuan Pajak Penghasilan yang diterapkan pada Hashi Ramen serta
mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan di Hashi
Ramen mengenai PP No. 46 tahun 2013.
Metode yang dilakukan penulis untuk memperoleh data informasi yang
dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Tugas Besar ini adalah metode deskriptif
analitis, dengan menggunakan teknik pengumpulan data: 1) Penelitian Lapangan
(Field Research) dengan cara observasi (observation) dan wawancara (interview),
2) Studi Kepustakaan (Library Research).
Laporan Tugas Besar ini membahas Perlakuan Pajak, Perhitungan, Penyetoran,
Pelaporan Pajak Penghasilan Pada Hashi Ramen. Permasalahan yang timbul
adalah bagaimana perlakuan pajak serta tatacara perhitungan, penyetoran dan
pelaporan pajak penghasilan sebelum diserahkan ke Direktorat Jenderal Pajak.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Hashi Ramen telah
melaksanakan kewajiban perpajakannya dalam hal menerapkan peraturan yang
berlaku serta perhitungan, penyetoran, dan Peaporan Pajak Penghasilan selama
satu tahu pajak periode Desember 2015.

3. DAFTAR ISI
ABSTRAK ........................................................................................................ i
DAFTAR ISI ..................................................................................................... ii
KATA PENGANTAR ..................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ............................................................................................
1.2 Rumusan Masalah ....................................................................................
1.4 Tujuan Penulisan .........................................................................................
1.2 Metode Penelitian....................................................................................
1.5 Manfaat Penelitian................................................................................
BAB II LANDASAN TEORI
2.2 Definisi Pajak dan Unsur Pajak ...................................................................
2.3 Pengklasifikasikan Pajak .............................................................................
2.3 Fungsi Pajak .................................................................................................
2.4 Konsep Mengenai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun
2013............................................................................................................
2.4.1 Subjek dan Bukan Subjek Pajak Penghasilan Sesuai PP No. 46
Tahun 2013.........................................................................................
2.4.2 ........................................................................................ 15
2.5 Pajak Hiburan .............................................................................................. 23
2.6 Pajak Parkir ................................................................................................. 25
BAB III DATA
3.1 Gambaran Umum Perusahaan ...................................................................... 28
3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan ............................................................... 28
3.1.2 Struktur Organisasi ............................................................................. 30

4. 3.1.3 Uraian Tugas ...................................................................................... 31
3.2 Inti Bahasan ................................................................................................. 33
3.2.1 Perhitungan Pajak Daerah DKI Jakarta ............................................. 39
3.2.2 Penyetoran Pajak Daerah DKI Jakarta ............................................... 40
BAB IV PEMBAHASAN
4.1 Perhitungan Pajak Daerah Oleh PT AN ....................................................... 41
4.2 Penyetoran Pajak Daerah Oleh PT AN ......................................................... 42
4.3 Pelporan Pajak Daerah Oleh PT AN ............................................................ 45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
5.2 Kesimpulan ................................................................................................... 46
5.3 Saran ............................................................................................................. 47
DAFTAR PUSTAKA ....................................................................................... 48

5. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan
karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Besar ini,
dengan judul “Perlakuan Pajak Penghasilan atas Peredaran Bruto Usaha
terhadap Hashi Ramen Bar and Resto”.
Penulis dapat menyelesaikan tepat pada waktunya guna untuk memenuhi
salah satu tugas dalam mata kuliah Bahasa Indonesia.
Penulis menyadari betul bahwa Tugas Besar ini tidak akan terselesaikan
tanpa adanya bantuan, dorongan dan bimbingan dari berbagai pihak. Karena itu
pada kesempatan ini dengan bangga dan rasa hormat penulis mengucapkan terima
kasih kepada:
1. Munir M. Ali, SE., MBA selaku Direktur Politeknik Praktisi Bandung
2. Silmi Kapatan, I.R., S.Pd., M.Pd selaku Dosen Bahasa Indonesia
3. Orang tua kami yang selalu mendoakan, mendukung dan memberikan
motivasi
4. Rekan-rekan seangkatan yang selalu menyemangati dan bersama-sama
bekerja keras untuk menyelesaikan tuga ini
5. Rekan-rekan dan pihak lainnya yang tidak dapat kami sebutkan namanya
satu persatu.
Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Besar ini masih jauh dari
sempurna. Oleh karena itu dengan lapang hati kami mengharapkan kritik dan
saran yang membangun demi kesempurnaan Laporan ini.

6. Semoga laporan ini banyak memberikan manfaat, informasi dan inspirasi,
membangun ilmu pengetahuan, umumnya untuk ilmu perpajakan dan khususnya
mengenai pajak dan retribusi daerah.
Sebagai akhir kata dari penulis mengucapakan terima kasih.
Bandung, 25 Mei 2016
Penulis

7. BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam rangka menghadapi perkebangan ilmu pengetahuan serta teknologi
moderen saat ini kita dituntut untuk dapat menunjukan kemampuan yang terbaik
dalam pembangunan bangsa dan negara ini. terutama dalam hal pelaksanaan
pembayaran pajak. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang
sangat padat. Dimana setiap warga negara yang memenuhi syarat secara hukum,
wajib untuk membayar pajak. Apabila semua wajib pajak bersedia memenuhi
kewajibannya untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula
pendapatan yang masuk dari sektor pajak karena sumber pendapatan terbesar
indonesia berasal dari sektor pajak.
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontra prestasi)
yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar
pengeluaran umum. (Prof.Dr.Rocmat Soemitro, SH)
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 (yang mulai berlaku
pada tanggal 1 Juli 2013), merupakan kebijakan yang mengatur mengenai Pajak
Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib
Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu,
Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mengenai
pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan penetapan besaran tarif pajak
terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang
memiliki peredaran bruto tertentu. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat
final tersebut ditetapkan dengan berdasarkan pada pertimbangan perlunya
kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik
bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan
perkembangan ekonomi dan moneter.

8. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada
Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang
memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran,
dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.
Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari
usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah
dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan di bidang perpajakan.
1.2 Rumusan Masalah
Masalah adalah Penyimpangan dari ketidakseimbangan antara apa yang
diinginkan dan yang seharusnya terjadi dengan yang sebenarnya terjadi. Dalam
penyusunan laporan Tugas Besar ini maka penulis mencoba merumuskan masalah
yang terjadi pada Hashi Ramen, penulis merumuskan permasalahan tersebut
sebagai berikut:
1. Bagaimana perlakuan Peraturan Pajak Penghasilan terhadap Hashi
Ramen?
2. Bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan oleh Hashi Ramen?
3. Bagaimana penyetoran Pajak Penghasilan oleh Hashi Ramen?
4. Bagaimana pelaporan Pajak Penghasilan oleh Hashi Ramen?
1.3 Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana Peraturan Pajak Penghasilan terhadap Hashi
Ramen
2. Untuk mengetahui tata cara perhitungan Pajak Penghasilan oleh Hashi
Ramen
3. Untuk mengetahui tata cara penyetoran Pajak Penghasilan oleh Hashi
Ramen
4. Untuk mengetahui tata cara penyetoran Pajak Penghasilan oleh Hashi
Ramen

9. 1.4 Metode Penelitian
Dalam penulisan Laporan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode
deskriftif analisis yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memperoleh
kesimpulan dari hasil pengumpulan dan klarifikasi data informasi yang di dapat
serta analisis terhadap data tersebut. Untuk memperoleh data informasi yang
dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini, Penulis menggunakan
teknik pengumpulan data sebagai berikut :
1. Penelitian Lapangan (Field Research)
Yaitu suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara
terjun langsung terhadap objek yang ditinjau. Sedangkan dalam
pengumpulan data-data empiris yang diperlukan dalam penelitian diperoleh
dengan teknik sebagai berikut :
a. Observasi (Observation)
Yaitu penulis secara langsung terjun untuk melakukan pengamatan
peninjauan pelaksanaan proses pengelolaan untuk memperoleh data.
b. Wawancara (Interview)
Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak
yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.
2. Studi Kepustakaan (Library Research)
Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data dan informasi
dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku referensi, catatan-catatan
dari kantor dan artikel atau Undang-Undang yang ada hubungannya dengan
masalah pajak daerah.

10. 1.5 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan
berupa:
1. Manfaat teoritis
Penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi
perkembangan perpajakan dan ketentuan peraturan perundang undangan
perpajakan.
2. Manfaat Praktis
a. Selain kegunaan teoritis, hasil penelitian yang dilakukan penulis
diharapkan juga mampu menghasilkan sumbangan praktis yaitu:
Memberi wacana akademis kepada semua pihak yang terkait masalah
perpajakan khususnya bagi penulis.
b. Memberikan sumbangan pikiran dalam upaya pelaksanaan pembayaran
pajak yang diatur dalam PP No. 46 tahun 2013.
c. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Hashi Ramen untuk
meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak.
1.1 Lokasi dan Waktu Penelitian
Penulis melakukan penelitian pada Hashi Ramen Bar and Resto yang
berlokasi di Cimahi untuk memperoleh data yang objektif sebagaimana yang
diperlukan dalam menyusun laporan Tugas Besar ini. Penelitian ini dilakukan
pada 23 Mei 2016 sampai dengan 26 Mei 2016.

11. BAB II
LANDASAN TEORI
Dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi biasanya berdasarkan
atas penerapan maupun pengembangan teori atau metode yang sudah ada. Maka
dari itu untuk memberikan dasar pemikiran yang ilmiah, maka dibagian ini
penulis akan mengemukakan beberapa teori atau metode yang berkaitan dengan
konsep perpajakan terutama pajak daerah atas hiburan.
2.1 . Definisi Pajak dan Unsur Pajak
Indonesia terdapat beberapa jenis pemungutan, diantaranya pajak, bea
cukai, dan lain-lain. Dalam Laporan Tugas Akhir ini penulis akan membahas
lebih lanjut mengenai pajak.
Pajak adalah Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu
bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan adalah menggali sumber
dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak yang digunakan untuk
membiayai pembangunan yang berguna untuk kepentingan bersama.
Menurut Undang-Undang perpajakan No. 28 Tahun 2007 menyatakan
bahwa pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atas badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan
tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”
Dalam Wikipedia terdapat beberapa pengertian atau definisi tentang pajak
yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah :
Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani,“pajak adalah iuran masyarakat kepada negara
(yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar menurut
peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi
kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai

12. pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan
pemerintahan.”
Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH,“pajak adalah iuran rakyat kepada
Kas Negara berdasarkan Undang-Undang(yang dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung ditunjukkan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluraan umum.”
Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut :
“pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk
membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang
merupakan sumber utama untuk membiayai public investment”.
Pajak dari prespektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya
dari sektor privat dan sektor public. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa
adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah:
a) Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber
daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa.
b) Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan
barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.
Sementara pemahaman pajak dari prespektif hukum menurut Soemitro
merupakan “suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang
menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah
penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaaksa
dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaran
pemerintah.”Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang
dipungut harus berdasarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian
hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai
pembayar pajak.

13. Dari keseluruhan definisi pajak diatas, maka dapat kita simpulkan bahwa
pajak mempunyai beberapa unsur-unsur.
1) Iuran dari rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan. Ini
mengandung arti bahwa yang berhak memungut pajak adalah negara
artinya jika seseoran yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib
pajak tidak melaksanakan kewajiban pajaknya, maka negara berhak
memaksanya dengan menggunakan sanksi-sanksi yang berlaki dalam
perpajakan.
2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta peraturan
pelaksanaannya. Ini berarti bahwa setiap pajak harus dilengkapi
dengan suatu undang-undang sebagai landasan yuridisnya adal dalam
UUD 1945 Pasal 23 ayat 2 bahwa segala pajak untuk keperluan
negara berdasarkan undang-undang.
3) Wajib pajak tidak mendapatkan imbalan jasa (kontra prestasi) dari
negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Ini berarti bahwa secara
individual seorang wajib pajak tidak secara langsung mendapatkan
imbalan dari negara.
4) Pajak diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran umum
pemerintah yakni pembangunan negara.
Unsur-unsur yang ada dalam definisi pajak diantaranya adalah :
a. Iuran masyarakat kepada negara dalam arti bahwa yang berhak
memunut pajak hanyalah negara.
b. Berdasarkan Undang-Undang atau dapat dipaksakan yang berarti
bahwa walaupun negara mempunyai hak memungut pajak namun
dalam pelaksanaannya harus memperoleh persetujuan dari rakyat
yaitu melalui Undang-Undang.
c. Tidak adanya balas jasa atau manfaat dari negara secara langsung
berarti bahwa jasa timbul balik yang diberikan negara kepada
rakyatnya tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan
pajakanya.

14. d. Digunakan untuk menjalankan fungsi negara untuk membiayai
pengeluaran pemerintah yang bersifat umum berarti bahwa
pengeluaran-pengeluaraan pemerintah tersebut mempunyaai manfaat
secara umum.
2.2. Pengklasifikasian Pajak
Menurut Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husain, terdapat berbagai
jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu menurut golongan,
menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.
a) Menurut golongan
Menurut golongan, pajak dikelompokan menjadi dua yaitu :
(1) Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggumg sendiri
oleh wajib pajak dan tidak bisa dilimpahkan atau dibebankan kepada orang
lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak
yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan
dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh
penghasilan tersebut.
(2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan
atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak
langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, perbuatan yang
menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau
jasa. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
Manfaat pembedaan pajak kedalam pajak langsung dan pajak tidak
langsung adalah :
 Untuk keperluan sistematik dalam ilmu pengetahuan, misalnya untuk
menentukan : saatnya timbulnya hutang pajak, kadaluarsa, tagihan
susulan.
 Untuk menentukan cara pengadakan proses pengadilan karena
perselisihan.

15. b) Menurut sifat
Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :
(1) Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada
keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan
keadaan subjeknya. Contoh : Pajak Penghasilan.
(2) Pajak obyektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada
objeknya baik berupa, benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang
mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa
memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun
tempat tinggal. Contoh : Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas
barang mewah.
c) Menurut Lembaga Pemungutan
(1) Pajak Negara atau Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh
pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
a. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak penghasilan, PPN, Pajak
bumi dan bangunan, Bea Materai, Bea Lelang.
b. Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)
(2) Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemeritah daerah yang
digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
2.3 Fungsi Pajak
Fungsi pajak dalam masyarakat suatu negara terbagi dalam 2 jenis fungsi
yaitu :
a. Fungsi Budgeter yaitu fungsi pajak yang bertujuan untuk
memasukkan penerimaan uang untuk kas negara sebanyak-banyaknya
dalam mengisi RAPBN, sesuai dengan target penerimaan pajak yang
telah ditetapkan.
b. Fungsi Regulered, yaitu fungsi tidak langsung untuk memasukkan
uang sebanyak mungkin, tetapi pajak dipakai sebagai alat untuk

16. menggerakkan sarana perekonomian yang produktif karena adanya
fasilitas-fasilitas pajak, maka kondisi demikian dapat menumbuhkan
objek pajak dan subjek pajak baru yang lebih banyak lagi sehingga
tumbuhnya basis pajak lebih meningkat.
Menurut Achmad Tjahjono dan Muhammad F. Husain, Namun ada fungsi
lainnya yang tidak kalah pengtingnya yaitu, pajak sebagai fungsi mengatur.
Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut :
a) Sumber Keuangan Negara
 Pemerintah memungut pajak terutama atau semata-mata untuk
memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya baik bersifat rutin maupun untuk pembangunan, Fungsi
sumber keuangan negara yaitu fungsi pajak untuk memasukkan uang ke
kas negara atau dengan kata lain fungsi pajak sebagai
sumberpenerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara
baik pengeluaraan rutin maupun pengeluaraan pembangunan.
 Negara seperti halnya rumah tangga memerlukan sumber-sumber
keuangan untuk membiayai kelanjutan hidupnya.
 Dalam keluarga sumber keuangan dapat berupa gaji/upah atau laba
usaha. Sedangkan bagi suatu negara, sumber keuangan yang utama
adalah pajak dan retribusi.
b) Fungsi Mengatur atau non budgetair
 Disamping usaha untuk memasukkan uang sebanyak mungkin untuk
kegunaan kas negara, pajak harus dimaksudkan sebagai usaha
pemerintah untuk turut campur tangan dalam mengatur dan bilaman
perlu, mengubah susunan pendapatan dan kekayaan dalam sektor
swasta.
 Pada alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi
dan sosila, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang
letaknya diluar bidang keuangan.

17. 2.4 Konsep Mengenai Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 (yang mulai
berlaku pada tanggal 1 Juli 2013), merupakan kebijakan yang mengatur
mengenai Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima
atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu,
Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini
mengenai pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan penetapan
besaran tarif pajak terhadap penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengenaan
Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan dengan
berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam
pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib
Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan
perkembangan ekonomi dan moneter.
Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan
kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari
usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan
penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.
Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk
dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas
penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang
perpajakan.

18. 2.4.1 Subjek dan Bukan Subjek Pajak Penghasilan sesuai PP Nomor
46 Tahun 2013
1. Subjek Pajak Penghasilan Final
a. Orang Pribadi;
b. Badan, tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang
menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto
(omzet) yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam 1 (satu)
Tahun Pajak.
2. Bukan Subjek Pajak Peghasilan Final
a. Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan
dan/atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat
dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh
tempat untuk kepentingan umum. Misalnya: pedagang
keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki-lima,
dan sejenisnya;
b. Badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara
komersial memperoleh peredaran bruto (omzet) melebihi
Rp4,8 miliar.
2.4.2 Objek dan Bukan Objek Pajak Peghasilan sesuai PP Nomor 46
Tahun 2013
1. Objek Pajak Penghasilan Final
Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib
Pajak dengan peredaran bruto (omzet) yang tidak melebihi Rp4,8
miliar dalam 1 tahun Pajak. Pajak yang terutang dan harus dibayar
adalah: 1% dari jumlah peredaran bruto (omzet)

19. 2. Bukan Objek Pajak Penghasilan Final
a. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan Pekerjaan Bebas,
seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan,
notaris, PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara;
b. Penghasilan dari usaha yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat
(2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa
konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan),
PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur
berdasarkan Peraturan Pemerintah tersendiri.
2.4.3 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan sesuai PP
Nomor 46 Tahun 2013
a. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final 1%
(satu persen).
b. Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran
bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak
terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.
c. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada
suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00
(empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun
Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan
yang telah ditentukan sampai dengan akhir Tahun Pajak
yang bersangkutan.
d. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi
jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak

20. berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
2.4.4 Ketentuan Perpajakan dalam Peraturan Pemerintah No. 46
Tahun 2013
1. Penghasilan yang telah dikenai PPh Final berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, maka
tidak dikenakan PPh Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013
ini.
2. Pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas
penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan
yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak
Penghasilan dan peraturan pelaksanaannya.
3. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013 yang berdasarkan ketentuan
UU PPh dan peraturan pelaksanaannya wajib dilakukan
pemotongan dan/atau pemungutan PPh yang tidak bersifat
final, dapat dibebaskan dari pemotongan dan/atau
pemungutan PPh oleh pihak lain.
4. PTKP tidak digunakan dalam penghitungan PPh Final Pasal
4 ayat 2 sebesar 1% dari peredaran bruto tertentu sesuai
dengan PP 46 Tahun 2013.
2.4.5 Cara Menghitung dan Melaporkan Pajak Berdasarkan PP 46
Tahun 2013
Untuk menghitung dan melaporkan Pajak Penghasilan berdasarkan
PP 46 Tahun 2013 ketentuannya adalah:
1. Pajak Penghasilan yang dimaksud dalam peraturan ini
bersifat final sesuai Undang-undang PPh Pasal 4 ayat 2.

21. 2. Wajib Pajak yang seluruh penghasilannya semata-mata
sudah dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat 2 sesuai PP 46
tahun 2013 ini sudah tidak lagi membayar angsuran masa
PPh Pasal 25 bulanan.
3. Dihitung dan disetor setiap bulan paling lambat tanggal 15
bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
4. PPh Final Pasal 4 ayat 2 yang telah disetor berdasarkan PP
46 Tahun 2013 dianggap sudah dilaporkan apabila SSP
telah mendapatkan validasi dari Bank Persepsi dan telah
mendapatkan NTPN atau Wajib Pajak sudah mendapatkan
Bukti Penerimaan Negara jika Wajib Pajak membayar atau
menyetor dengan cara e-billing.
5. Cara menghitungnya adalah dengan menghitung omzet atau
peredaran bruto sebulan dikalikan dengan tarif 1%.
6. PPh Final Pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP 46 Tahun 2013
disetor dengan kode MAP 411128 dan kode setoran 420.

22. BAB III
DATA
Bagian ini membahas tentang gambaran umum perusahaan sebagai tempat
penelitian dan data pembahasan yang diambil dari objek penelitian. Pada
bagian gambaran umum perusahaan penulis kemukakan tentang sejarah
singkat perusahaan dan visi misi perusahaan. Selanjutnya pada bagian data
pembahasan akan diuraikan data yang diambil dari objek penelitian
tentang perhitungan pajak atas penghasilan bruto Hashi Ramen Bar and
Resto.
3.1 Gambaran Umum Perusahaan
Gambaran secara umum dari perusahaan ini sendiri dapat diuraikan dalam
hal-hal sebagai berikut.
3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan
Hashi Ramen Bar and Resto adalah kafe milik pengusaha orang
pribadi yang bergerak di bidang kuliner. Hashi Ramen pada awalnya
berlokasi di Jl. Kolonel Matsuri, Cimahi. Tapi dikarenakan disana tidak
banyak konsumen yang mengunjungi kafe tersebut, maka pemilik Hashi
Ramen memindahkan lokasinya ke Jl. Gatot Subroto tepatnya di Jl. Lurah
No.169 Kecamatan Karangmekar, Cimahi. Kafe ini berdiri pada tanggal
27 Desember 2012. Hashi Ramen dimiliki oleh Kevin Pratama dan Leni
Mardiani. Hashi Ramen menjual berbagai macam makanan khas Jepang
seperti ramen, shabu-shabu, desert dan aneka macam minuman khas Hashi
Ramen. Modal awal yang digunakan adalah hanya sebesar RP.
25.000.000, oleh karena itu pemilik hanya memanfaatkan lahan garasi

23. rumah untuk memulai kegiatan usahanya. Penghasilan per hari yang
didapatkan oleh Hashi Ramen rata-rata mencapai Rp. 13.500.000.
3.2 Inti Bahasan
Hashi Ramen merupakan kafe yang bergerak di bidang kuliner dan
menggunakan sistem Self Assesment, di mana Hashi Ramen menghitung
dan menetapkan sendiri besarnya pajak terutang melalui Surat
Pemberitahuan (SPT). Berikut adalah daftar penerimaan Hashi Ramen
untuk periode Desember 2015.
Hashi Ramen memiliki berbagai menu khas Jepang seperti ramen, shabu-
shabu, desert dan aneka minuman khas Hashi Ramen yang menjadi
sumber penghasilan dari penjualan yang dilakukan oleh Hashi Ramen.
Dan penghasilan tersebut yang menjadi objek pajak penghasilan dari
peredaran bruto sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah
No.46 tahun 2013.
Tabel daftar penghasilan yang diterima Hashi Ramen periode 2015
3.2.1 Perhitungan Pajak oleh Hashi Ramen
Dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak, Hashi Ramen
menggunakan sistem pemungutan Self Assessment yaitu menghitung
sendiri besarnya pajak terutang dalam menghitung, menyetor, dan melapor
ke Direktorat Jenderal Pajak.
Januari 162.000.000Rp
Februari 185.000.000Rp
Maret 174.750.000Rp
April 162.455.000Rp
Mei 188.000.000Rp
Juni 162.000.000Rp
Juli 162.875.000Rp
Agustus 156.000.000Rp
September 163.550.000Rp
Oktober 178.500.000Rp
Nopember 165.375.000Rp
Desember 195.625.000Rp
Penghasilan Bruto per tahun 2.056.130.000Rp

24. Contoh perhitungan pajak yang berlaku di Hashi Ramen periode
Desember 2015 atas pajak penghasilan dari peredaran bruto usaha.
Berdasarkan tabel daftar penghasilan diatas, maka penghasilan bruto yang
diterima Hashi Ramen periode Desember 2015 sebesar Rp. 2.056.130.000
Tarif pajak penghasilan atas peredaran bruto usaha sesuai dengan
Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 adalah 1%.
Dasar Pengenaan Pajak = Penghasilan bruto per tahun
Jumlah pajak yang harus disetor = Rp. 2.056.130.000 x 1% = 20.561.300
3.2.2 Penyetoran Pajak oleh Hashi Ramen
Sebagai subjek pajak penghasilan orang pribadi, dalam
pelaksanaan penyetoran pajak Hashi Ramen menggunakan Surat Setoran
Pajak (SSP). Surat Setoran Pajak (SSP) ini berfungsi untuk sarana
membayar pajak, sebagai bukti konkrit dan sebagai laporan telah
membayar pajak. Surat Setoran Pajak (SSP) ini dapat digunakan untuk
masa pajak atau satu tahun masa pajak.
Setelah melakukan pemotongan pajak penghasilan terhadap peredaran
bruto usaha, Hashi Ramen menyetorkan jumlah pajak yang dipotongnya
tersebut ke Bank/Kantor Pos yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Hashi Ramen melakukan penyetoran pajak penghasilan tersebut
sebelum tanggal jatuh tempo sebagaimana diatur dalam Undang-undang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh
Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat
Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran dan
Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan
Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010.
3.2.3 Pelaporan Pajak oleh Hashi Ramen
Hashi ramen melaporkan SPT pajak penghasilan dari peredaran
bruto usaha pada saat setelah melakukan pemotongan dan penyetoran,
paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. Jika tidak atau

25. terlambat menyampaikan SPT maka Hashi Ramen dikenakan sanksi
dengan denda sebesar Rp. 100.000.

26. BAB IV
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.2 Hasil penelitian
Dari hasil penelitian ini penulis memperoleh data mengenai
Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 tentang mekanisme pemotongan
penghasilan dari omzet dari perhitungan penjualan di Hashi Ramen Bar
and Resto.
4.2 Perlakuan Peraturan Pajak Penghasilan terhadap Hashi Ramen
Dalam pelaksanaannya pengenaan pajak di Hashi Ramen Bar and
Resto menggunakan sistem self assessment. Sistem ini digunakan saat
perhitungan pemotongan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak terhadapa
penghasilan bruto usahanya.
Dalam hal ini Subjek Pajaknya adalah Wajib Pajak yang memiliki usaha.
(next). Kemudian saat Wajib Pajak menerima penghasilan dari usahanya
Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan
melaporkan jumlah pajak yang terhutang, maka sistem yang digunakan
adalah self assessment sytem.
Besarnya tarif pajak atas penghasilan usaha dari Hashi Ramen Bar
and Resto adalah 1% dari penghasilan bruto.
4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan oleh Hashi Ramen
Perhitungan Pajak Penghasilan yang dilakukan Hashi Ramen Bar and
Resto.
Januari 162.000.000Rp
Februari 185.000.000Rp
Maret 174.750.000Rp
April 162.455.000Rp
Mei 188.000.000Rp
Juni 162.000.000Rp
Juli 162.875.000Rp
Agustus 156.000.000Rp
September 163.550.000Rp
Oktober 178.500.000Rp
Nopember 165.375.000Rp
Desember 195.625.000Rp
Penghasilan Bruto per tahun 2.056.130.000Rp

27. Penghasilan bruto yang diterima oleh Hashi Ramen pada periode
Desember 2015 sebesar Rp. 2.056.130.000
Karena penghasilan yang diterima Hashi Ramen kurang dari Rp.
4.800.000.000, maka Hashi Ramen menggunakan perhitungan pajak yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 dengan tarif 1% dari
peredaran bruto.
Jumlah Pajak yang harus disetor=1% x Rp. 2.056.130.000=Rp. 20.561.300
4.4 Penyetoran Pajak Penghasilan oleh Hashi Ramen
Setelah menghitung jumlah pendapatan penghasilan bruto Hashi
Ramen dalam satu tahun buku, selanjutnya berkewajiban untuk
menyetorkan pajak atas penghasilan bruto tersebut ke Bank/Kantor Pos
yang ditunjuk oleh Direktorat Jelndral Pajak. Pajak yang terhutang
disetorkan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Wajib Pajak Orang
Pribadi.
Pembayaran Pajak terutang untuk pajak yang dibayar sendiri
dilaksanakan selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.
Penyetoran Pajak yang dilakukan oleh Hashi Ramen Bar and Resto untuk
masa pajak Desember 2015 sebesar (blum dihitung) disetorkan ke Bank
BNI Cimahi pada tanggal 15 Januari 2016.
4.5 Pelaporan Pajak Penghasilan oleh Hashi Ramen
Setelah menghitung dan menyetor pajak atas pendapatan
penghasilan bruto, oleh Hashi Ramen Bar and Resto di setorkan ke Bank
BNI Cimahi. PelaPajak poran paling lambat 31 maret 2016.
Atas laporan dari Wajib Pajak tersebut Direktorat Jendral Pajak
menebitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP). Untuk mengetahui sejauh mana
kebenaran jumlah pajak terhutang dan kepatuhan Wajib Pajak, secara
berkala Direktoran Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan.

28. BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
5.2 Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan perlakuan pajak dalam Peraturan
Pemerintah No. 46 tahun 2013 atas penghasilan bruto Hashi Ramen Bar
and Resto sebagaimana yang telah diuraikan pada Bab I sampai Bab IV
sebelumnya, maka dalam bab penutup ini disampaikan sebagai berikut:
1. Perlakuan dalam Peraturan Perpajakan terhadap Hashi Ramen Bar
and Resto
Pelaksanaan Perlakuan Perpajakan atas pendapatan penghasian bruto
Hashi Ramen Bar and Resto yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.
46 tahun 2013. Dengan tarif pajak 1% dari penghasilan bruto.
2. Perhitungan Pajak oleh Hashi Ramen Bar and Resto
Perhitungan Pajak yang dilakukan oleh Hashi Ramen Bar and Resto
menggunakan tarif 1% dari penghasilan bruto yang dimana diatur dalam
Peraturan Pemerinatah No. 46 tahun 2013.
3. Penyetoran Pajak oleh Hashi ramen Bar and Resto
Pada prosedur penyetoran pajak atas pendapatan penghasilan bruto Hashi
Ramen Bar and Resto sudah sesuai dengan Undang-undang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo
Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak,
dan Tata Cara Pembayaran Pajak, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta
Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 80/PMK.03/2010.
4. Pelaporan Pajak oleh Hashi Ramen Bar and Resto
Terakhir yang harus dilakukan Wajib pajak adalah melaporkan kewajiban
pajaknya ke Direktorat Jendral Pajak. Sesuai dengan ketentuan peraturan
Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dan

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang
Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak,
Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran Pajak,
Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan
Penundaan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010. Hal ini dapat dilihat di Surat
Setoran Pajak (SSP) Wajib Pajak Masa Desember yang diisi dengan jelas
dan benar serta dibubuhi tanda tangan Wajib Pajak.
5.2 Saran
Sejalan dengan hasil uraian pembahasan dan kesimpulan sebagaimana
digambarkan di atas, maka penulis dapat menyampaikan saran sebagai
berikut:
1. Sebaiknya Hashi Ramen Bar and Resto mengikuti sosialisasi yang
diberikan oleh pemerintah agar lebih mengerti dan paham terhadap
aturan-aturan pelaksanaan pemungutan pajak atas penghasilan
bruto.
2. Sebaiknya Hashi Ramen Bar and Resto dapat tepat waktu pada saat
penyetoran dan pelaporan agar tidak terlambat dan tidak dikenai
sanksi.