PKN

1. OTONOMI
DAERAH

2. Otonomi Daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat
mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal.
Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Otonomi daerah adalah hak,
wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangt berlaku.
Sesuai dengan penjelasan UU No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian
kewenangan otonomi daerah dan kabupaten/kota didasarkan kepada
desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
APA ITU OTONOMI DAERAH

3. PRINSIP OTONOMI DAERAH
1. OTONOMI SELUAS – LUASNYA
Prinsip ini dimaksudkan agar daerah diberikan wewenang untuk melakukan
pengurusan serta pengaturan terhadap urusan pemerintahan yang mencakup
semua bidang. Akan tetapi masih ada batasan tertentu yang bukan merupakan
ranahnya karena sudah melampaui dari urusan yang bukan sekedar urusan
daerah, misalnya politik luar negeri dan urusan keamanan nasional. Pusat wajib
andil untuk hal ini.

4. 2. OTONOMI NYATA
Adalah prinsip otonomi yang dimana setiap daerah diberi kewenangan untuk penanganan urusan
pemerintahan yang didasari oleh wewenang, tugas, dan juga kewajiban yang telah ada. Hal ini berpotensi
agar daerah tersebut dapat tumbuh, terus hidup, dan dengan potensi serta ciri khasnya ia dapat
berkembang.
3. OTONOMI BERTANGGUNG JAWAB
Dalam penyelenggaraannya, prinsip tanggung jawab wajib untuk diberdayakan. Semuanya sesuai dengan
tujuan dan maksud dari pemberian otonom pada daerah yang bersangkutan guna mensejahterkan
rakyatnya.
Sumber : https://thegorbalsla.com/otonomi-daerah/

5. TUJUAN OTONOMI DAERAH
• Meningkatkan pelayanan masyarakat
Adanya otonomi daerah membuat lembaga daerah bisa langsung melakukan pelayanan
publik tanpa harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat terlebih dahulu yang
tentu akan memudahkan masyarakat
• Memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah
Adanya otonomi daerah juga diharapkan agar dapat mempererat hubungan kerjasama
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Diharapkan koordinasi dan sinergi
antara pusat dan daerah menjadi lebih baik demi terwujudnya keutuhan NKRI di
seluruh wilayah Indonesia.

6. • Mendorong pemberdayaan masyarakat
Adanya otonomi daerah juga turut mendorong pemberdayaan masyarakat. Hal ini diwujudkan
dengan peran aktif masyarakat lewat organisasi-organisasi daerah di bidang ekonomi, politik, sosial
dan kesehatan, misalnya seperti Ibu PKK, Karang Taruna atau Kelompok Tani. Tujuannya tentu
untuk memberdayakan masyarakat.
• Menumbuhkan ekonomi daerah
Salah satu output dan fungsi otonomi daerah tentu berdampak pada kondisi ekonomi daerah.
Aktifnya peran masyarakat dan peran lembaga daerah membuat roda ekonomi daerah menjadi
lebih berkembang. Dampaknya pertumbuhan ekonomi daerah akan berkembang pula sesuai
dengan _tujuan pembangunan ekonomi Indonesia
• Mengembangkan peran dan fungsi DPRD
Peran dan fungsi DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentu menjadi lebih penting
dengan adanya otonomi daerah. Kebijakan-kebijakan dari DPRD akan berpengaruh langsung bagi
warga sehingga peran DPRD menjadi sangat penting, termasuk sebagai penampung aspirasi dari
masyarakat.

7. ASAS-ASAS OTONOMI DAERAH
• Tugas Pembantuan (Medebewing)
Asas ini berdasarkan pada penugasan suatu urusan dari pusat ke daerah yang
lebih rendah tingkatannya . Tentang Tugas Pembantuan ini semua sudah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Ada 2 hal yang terkandung
dalam tugas pembantuan ini, yaitu adanya penyiratan antara hubungan atasan
dan bawahan. Dimana atasan adalah pemerintahan pusat, dan pemerintahan
daerah berlaku sebagai bawahan yang membantu pusat untuk melaksanakan
tugasnya dalam menyelenggarakan Negara

8. • Dekonsentrasi
Maksud asas ini ialah pemberian wewenang dari pemerintahan pusat kepada alat-alat mereka yang berada
di daerah untuk melakukan penyelenggaraan urusan tertentu yang telah ditetapkan. Dengan kata lain,
wewenang yang di delegasikan
• Desentralisasi
Merupakan wewenang yang diberikan oleh pemerintahan pusat untuk pemerintahan daerah dalam
mengurus rumah tangganya. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 . Dengan adanya asas ini maka:
- Hubungan antara daerah dan pusat bisa mewujudkan kesejahteraan sosial di daerah yang bersangkutan
- Hubungan antara daerah dan pusat antar satu dengan yang lainnya berbeda
- hubungan antara daerah dan pusat yang terjalin tidak boleh membuat hak-hak rakyat menjadi
berkurang, malahan rakyat turut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

9. CONTOH OTONOMI DAERAH
MANAJEMEN HASIL PERIKANAN DI NTB
Hasil perikanan di NTB terkenal sangat tinggi. Pada awalnya, peraturan tentang
perairan dan hasilnya dikendalikan oleh pemerintah pusat termasuk pemanfaatannya.
Semenjak ada pengaturan desentralisasi di Undang – Undang Nomor 22 tahun 1999
tentang Otonomi Daerah, maka pemerintah daerah NTB membuat peraturan baru
yaitu Perda No.15 tahun 2001 tentang manajemen pengelolaan perairan sendiri.
Peraturan tersebut berdampak positif karena pemerintah provinsi bisa mengontrol dan
mengelola perairan NTB dengan lebih leluasa, tentunya dengan asas kearifan lokal.
Penerapan adat dan peran masyarakat juga semakin banyak.

10. 2. PENGEMBANGAN KOTA BANDUNG SEBAGAI SMART CITY
Salah satu wewenang yang diberikan pusat kepada daerah adalah untuk menata kota sendiri. Inilah yang
dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Bandung untuk mengembangkan kotanya menjadi Smart City sejak 2014
lalu. Konsep kota ini saling terjalin antara satu yang lainnya seperti penanggulangan sampah, macet, dan
pengawasan terhadap vandalism sehingga fasilitas umum terjaga dan terpelihara.
Tentunya regulasi atau aturan otonomi daerah yang sudah disebutkan diatas wajib dipatuhi dan diteladani
oleh segenap bangsa Indonesia untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik.
Pengertian otonomi daerah, tujuan otonomi daerah, prinsip otonomi daerah, asas otonomi daerah, contoh
otonomi daerah, dasar hukum otonomi daerah, dll.
Sumber : https://thegorbalsla.com/otonomi-daerah/

11. TERIMA KASIH