Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) di Provinsi DKI Jakarta mengalami beberapa tantangan seperti kurangnya SOP, kemampuan staf yang belum mumpuni, serta kendala sistem yang belum teratasi dengan baik. Untuk meningkatkan implementasi OSS-RBA diperlukan pendampingan staf, customer care khusus, serta SOP yang jelas."

1. Dyandramitha Alessandrina
Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission
Risk Based Approach (OSS-RBA) (Studi Pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta
185030100111048
Home Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5

2. Latar
belakang
Rumusan
Masalah
Tujuan
Penelitian
LATAR BELAKANG
Pelayanan perizinan usaha terbelit-belit, kurang efektif & efisien, kurang
transparan dan responsif.
World Competitiveness Report dari WEF (2018): Butuh waktu 25 hari untuk
mengurus perizinan dengan 11 jumlah prosedur yang harus di lalui (CNBC).
Solusi:
8 Juli 2018, Sistem Online Single Submission (OSS) resmi diluncurkan.
Aturan mengenai OSS:
PP No. 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik
Home Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5

3. Latar
belakang
Rumusan
Masalah
Tujuan
Penelitian
LATAR BELAKANG
Terjadinya Kendala Pada Sistem OSS
• Aspek Regulasi
• Aspek Sistem
• Aspek Tata Laksana
(Laporan Final KPPOD Mengenai Evaluasi Setahun OSS)
OSS-RBA
Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) resmi
diluncurkan(09/08/21) menggantikan OSS sebelumnya.
Aturan mengenai OSS-RBA:
PP No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Home Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5

4. Latar
belakang
Rumusan
Masalah
Tujuan
Penelitian
LATAR BELAKANG
Kendala Pada Sistem OSS-RBA
• Proses perizinan
• Kategori Usaha
• Memasukan data ke sistem
• Perbedaan tingkat risiko usaha
(Berdasarkan Kajian KPPOD Mengenai Kesiapan Implementasi OSS-RBA di Daerah)
Home Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5

5. Latar
belakang
Rumusan
Masalah
Tujuan
Penelitian
LATAR BELAKANG
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Perangkat daerah yang berfungsi sebagai unsur pelaksana urusan
pemerintah dalam bidang penanaman modal dan penyelenggaraan
pelayanan perizinan dan non perizinan
DPMPTSP menyelenggarakan sistem perizinan dan non perizinan online
pada sistem perizinan berbasis elektronik melalui sistem OSS (PP No. 6
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah)
Provinsi DKI Jakarta
• Pusat perekonomian dan pemerintah di Indonesia
• Iklim investasi yang tinggi
• 1.337 jumlah perizinan dikeluarkan setelah berlakunya PP No. 5 Th.
2021 atau OSS-RBA
Home Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5

6. RUMUSAN MASALAH
Bagaimanakah Implementasi Kebijakan
Sistem Online Single Submission Risk Based
Approach (OSS-RBA) di Provinsi DKI Jakarta?
Home Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5
Latar
belakang
Tujuan
Penelitian
Rumusan
Masalah

7. Untuk
mendeskripsikan
Implementasi
Kebijakan Online
Single Submission
Risk Based Approach
(OSS-RBA) di Provinsi
DKI Jakarta
Untuk menganalisis
Implementasi
Kebijakan Online
Single Submission
Risk Based
Approach (OSS-RBA)
di Provinsi DKI
Jakarta
TUJUAN PENELITIAN
Home Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5
Latar
belakang
Rumusan
Masalah
Tujuan
Penelitian

8. PENELITIAN TERDAHULU
Implementasi Kebijakan
Online Single Submission
pada Pelayanan Perizinan
Usaha (Studi Kasus di
DPMPTSP Kota Bandung &
Kabupaten Bandung
Joni, Dawud, dkk. 2020. Ramadhan, Fazry. 2020
Implementasi Kebijakan Sistem
Online Single Submission (OSS)
Pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten
Subang
Kusnadi, Iwan Henri & Baihaqi,
Muhammad Rifqi. 2020
Home Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5
Kajian
Teori
Penelitian
Terdahulu
E-Readiness Dalam Penerapan
Online Single Submission
(OSS) di Kota Bandung

9. Kajian
Teori
Penelitian
Terdahulu
KAJIAN TEORI
Administrasi
Publik
Waldo (1996):
Administrasi publik adalah
organisasi dan manajemen
manusia dalam pemerintahan
untuk mencapai tujuan yang
sudah ditetapkan yang
dipergunakan untuk
mengatur urusan
pemerintahan
Home Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5
Van Metter dan Van Horn:
Implementasi kebijakan
adalah tindakan-tindakan
yang dilakukan oleh individu
atau kelompok pemerintah
maupun swasta untuk
mencapai tujuan yang sudah
diatur dalam kebijakan
sebelumnya
James Anderson:
Kebijakan publik ialah
arah tindakan yang
telah ditetapkan oleh
seorang atau sejumlah
aktor yang memiliki
maksud tertentu dalam
mengatasi suatu
permasalahan atau
persoalan
Kebijakan
Publik
Implementasi
Kebijakan Publik

10. Kajian
Teori
Penelitian
Terdahulu
KAJIAN TEORI
Teori Implementasi
Kebijakan Hybrid
• Penggabungan dari teori
top-down dan bottom-up.
• Berusaha menghilangkan
kelemahan dari kedua
teori tersebut, sehingga
menghasilkan teori baru,
yaitu hybrid.
Home Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5
• Perilaku Organisasi dan
Antarorganisasi
• Perilaku Birokrasi Level
Bawah
• Perilaku Kelompok
Sasaran
Model Soren C.
Winter
Online Single
Submission Risk Based
Approach (OSS-RBA)
Perizinan daring terpadu
dengan pendekatan
perizinan berbasis risiko
yang dikelola dan
diselenggarakan oleh
lembaga OSS dalam hal
penyelenggaraan perizinan
berusaha berbasis risiko.

11. Jenis Penelitian
Penelitian deskriptif
pendekatan kualitatif
Lokasi Penelitian
Provinsi DKI Jakarta
DPMPTSP Provinsi DKI
Jakarta
Fokus Penelitian
Perilaku Organisasi dan
Antarorganisasi DPMPTSP
Provinsi DKI Jakarta
Perilaku Birokrasi Level Bawah
Staf Pelayanan Sistem OSS-RBA
di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
Perilaku Target Groups Warga
Yang Melakukan Pelayanan
Sistem OSS-RBA di DPMPTSP
Provinsi DKI Jakarta
Sumber Data
Kepala Sub Koordinator Pelayanan I DPMPTSP
Provinsi DKI Jakarta
Staf Teknis OSS-RBA DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
Pendamping UKM DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
UKM di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
Foto Dokumentasi dan Catatan
METODE PENELITIAN
Home Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5
Jenis
Penelitian
Fokus
Penelitian
Lokasi
Penelitian
mber Data

12. Uji Keabsahan Data
Triangulasi Sumber
Triangulasi Teknik
Instrumen Penelitian
Peneliti
Pedoman Wawancara
Tape recorder
Pengumpulan Data
Wawancara
Observasi
Dokumentasi
Analisis Data
METODE PENELITIAN
Home Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5
Jenis
Penelitian
Fokus
Penelitian
Lokasi
Penelitian
mber Data
engumpulan
Data
Instrumen
Penelitian
nalisis Data
Keabsahan
Data
Kondensasi Data
Penyajian Data
Verifikasi/Kesimpulan

13. Hasil
ilaku Organisasi
Antarorganisasi
ilaku Birokrasi
Level Bawah
ilaku Kelompok
Sasaran
HASIL
• DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan pelayanan
sistem OSS-RBA
• Melihat bagaimana implementasi OSS-RBA di DPMPTSP Provinsi
DKI Jakarta menggunakan teori Soren C. Winter (Perilaku
Organisasi dan Antarorganisasi, Perilaku Birokrasi Level Bawah,
dan Perilaku Kelompok Sasaran)
Home Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5

14. Home Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5
Hasil
ilaku Organisasi
Antarorganisasi
ilaku Birokrasi
Level Bawah
ilaku Kelompok
Sasaran
1. DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta memiliki corner (Starting A Business Corner)
untuk konsultasi pelayanan perizinan berusaha (OSS-RBA)
2. Menghadirkan fasilitas Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) untuk pelayanan
perizinan berusaha (OSS-RBA)
Temuan:
1. Belum memiliki SOP yang jelas terkait pelayanan sistem OSS-RBA di
DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
KOMITMEN

15. Home Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5
Hasil
ilaku Organisasi
Antarorganisasi
ilaku Birokrasi
Level Bawah
ilaku Kelompok
Sasaran
1. 7 Staf pelayanan sistem OSS-RBA di DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta memiliki
tupoksi masing-masing berdasarkan bidang usaha di OSS-RBA
2. Para staf saling membantu satu sama lain dengan mempelajari semua
bidang usaha secara umum
Temuan:
1. Mengadakan sharing session dan sosialisasi secara virtual terkait OSS-RBA
secara umum kepada staf yang melayani sistem tersebut di DPMPTSP
Provinsi DKI Jakarta
2. Staf mempelajari tupoksi secara otodidak, sehingga kemampuan belum
mumpuni
KOORDINASI

16. Home Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5
Hasil
laku Organisasi
Antaroganisasi
rilaku Birokrasi
Level Bawah
laku Kelompok
Sasaran
1. Staf DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta menerima adanya sistem OSS-RBA dan
melayani terkait sistem tersebut untuk para pelaku usaha
2. Memiliki hak akses untuk persetujuan perizinan OSS-RBA, namun tidak
memiliki wewenang dan tidak bisa memberikan keputusan terkait kendala
terhadap sistem OSS-RBA
Temuan:
1. Kendala mengenai kompetensi yang belum mumpuni
2. Kendala sistem dilimpahkan ke pengelola OSS-RBA, Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM)
PERILAKU BIROKRASI LEVEL BAWAH

17. Home Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5
Hasil
laku Organisasi
Antarorganisasi
rilaku Birokrasi
Level Bawah
laku Kelompok
Sasaran
1. Pelaku usaha merespon positif sistem OSS-RBA dan DPMPTSP Provinsi DKI
Jakarta yang melayani sistem OSS-RBA
2. Berinisiatif datang ke DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dan melakukan
konsultasi terkait OSS-RBA
Temuan:
1. Respon positif tidak memengaruhi kinerja staf yang melayani karena belum
ada SOP untuk mengukur kinerja staf, sehingga tidak terlihat bagaimana
kinerja staf yang melayani sistem OSS-RBA
PERILAKU KELOMPOK SASARAN

18. Kesimpulan
Saran
KESIMPULAN
Komitmen
- Memiliki corner konsultasi OSS-RBA
- Memiliki fasilitas AJIB untuk
pelayanan OSS-RBA
- Belum memiliki SOP
Koordinasi
- Staf memiliki tupoksi dalam
melayani OSS-RBA
- Kemampuan belum
mumpuni
Birokrasi Level Bawah
- Kendala dengan sistem
OSS-RBA
- Memiliki hak akses ke
sistem OSS-RBA
Kelompok Sasaran
- Memberikan respon positif
Home Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5

19. Kesimpulan
Saran
SARAN
Memfasilitasi staf untuk mempelajari tupoksi secara detail
Customer care khusus untuk kendala sistem OSS-RBA di
DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
Pendampingan dan sosialisasi kepada para pelaku usaha
Perlu dibuatkan SOP khusus terkait pelaksanaan OSS-RBA
Home Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5

20. Thankyou
Home Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5