Penelitian ini mengevaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Bintan dengan menggunakan pedoman evaluasi dari Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 59 Tahun 2020. Hasilnya menunjukkan indeks SPBE Kabupaten Bintan adalah 2,06 yang masuk kategori "cukup", lebih rendah dari evaluasi sebelumnya. Hal ini disebabkan perubahan pedoman evaluasi dan beberapa indikator yang belum terlaksana.

1. Belajar dan Bertanya Tiada Jemu
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Nama Penulis
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK (SPBE) PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
BEDASARKAN PERATURAN MENTERI PAN- RB NOMOR 59
TAHUN 2020
Hendri Mardika
170565201051
ILMU PEMERINTAHAN
2022
Dosen Pembimbing I :
Dosen Pembimbing II :
Dosen Penguji :

2. Pengertian SPBE
• SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah
penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada
Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden
No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik
yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem
pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan
untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan
berbasis elektronik.

3. Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metodologi Penelitian
Hasil dan Pembahasan
Kesimpulan
Permasalahan
Indeks SPBE tahun dari tahun 2018 sampai dengan
tahun 2020 tak mengalami kenaikan yang di
targetkan SPBE Pusat SPBE pusat yang
menargetkan indeks 3,00 (Baik) untuk setiap
pelaksanaan SPBE tingkat daerah. SPBE Tahun
2018 bernilai 2,28 hanya naik sebesar 2,40 di tahun
2020 dengan kategori “Cukup” menjadi
permasalahan SPBE di Kabupaten Bintan, hal itu
disebabkan karena masih banyaknya Indikator yang
nilainya masih 1/ belum dilaksanakan.
Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan
pengetahuan tentang evaluasi sistem pemerintahan
berbasis elektronik (SPBE), serta menjadi referensi
akademik dan evaluasi oleh Pemkab Bintan tentang
sistem berbasis pemerintahan pada elektronik
(SPBE).
Landasan
 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018
tentang Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun
2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59
Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi
SPBE;
Hasil Olah Kuisioner
 Kuesioner akan diisi oleh OPD Kabupaten
Bintan terkait terhadap 47 indikator yang akan
dinilai beserta data pendukung kuesioner
Hendri Mardika / page 1

4. Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metodologi Penelitian
Hasil dan Pembahasan
Kesimpulan
• Subyek penelitian ini adalah Sistem E-
Government Berbasis Pemerintah
Kabupaten Bintan (SPBE).
• Proses penelitian berupa penilaian
dengan menggunakan peraturan yang
dikeluarkan oleh Kemenpan RB Nomor
59 Tahun 2020 terkait dengan evaluasi
sistem pemerintahan berbasis elektronik
• Metodologi Metode penilaian atau data
yang digunakan diperoleh dari
penyebaran kuesioner, pengumpulan
bukti pendukung, dan kerja lapangan.
Tujuan penilaian SPBE adalah untuk mengetahui
kemajuan pelaksanaan SPBE pemerintah Kabupaten
Bintan, memberikan rekomendasi perbaikan untuk
meningkatkan kualitas pelaksanaan.(Pedoman
Penilaian SPBE, 2018)
Batasan Masalah
Rumusan Masalah
Bagaimana Tingkat Kematangan SPBE pada
Pemerintah Kabupaten Bintan
Tujuan Penelitian
Hendri Mardika/ page 2

5. Tinjauan Pustaka
Metodologi Penelitian
Hasil dan Pembahasan
Kesimpulan
Kerangka Berpikir :
Peraturan Mentri PAN-RB Nomor 59
Tahun 2020
E-Government Maturity Model
Model Maturity E-Government merupakan model untuk
mengukur kematangan pengembangan SPBE dari segi
fungsionalitas dan maintainability, serta untuk menilai
evolusi kematangan implementasi e-government.
Kematangan kapabilitas layanan memiliki 5 tahapan yaitu
Informasi, Interaksi, Transaksi, Kolaborasi dan Optimalisasi
(Isaca, 2016)
Hendri Mardika/ page 3
Pendahuluan
Penelitian ini menggunakan PERMENPAN RB Nomor 59
Tahun 2020 sebagai pedoman evaluasi, berbeda dengan
pedoman evaluasi sebelumnya yang mengacu pada Peraturan
PAN-RB No 5 Tahun 2018. Ada penambahan objek
pengelolaan SPBE, diikuti menggunakan penambahan aspek
& indikator terkait Manajemen SPBE, perubahan juga terlihat
dalam indikator evaluasi (PERMENPAN RB 59, 2020)

6. Metodologi Penelitian
Hasil dan Pembahasan
Kesimpulan
Hendri Mardika / page 4
Pendahuluan
Penelitian ini mengevaluasi SPBE di
Kabupaten Bintan melanjutkan
Evaluasi Pada tahun 2020, yang nilai
indeks sebelumnya 2,40 (Cukup)
Kabupaten Bintan
Tinjauan Pustaka
• Populasi : OPD Kabupaten Bintan
• Teknik sampling : purpose sampling
• Sampel : 8 OPD dengan sebaran 47
Indiakator Sesuai Pedoman Evaluasi
PERMENPAN-RB No 59 Tahun 2020
• Jenis penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini adalah deskriptif dengan
menggunakan metode kuantitatif
• Penelitian ini menggunakan teknik
pengukuran CMM/CMMI (Capability
Maturity Model/CMM Integration) dan
model Maturity dari e-government).
4 variabel yang akan di evaluasi, yaitu:
• Kebijakan Internal SPBE
• Tata Kelola SPBE
• Manajemen SPBE
• Layanan SPBE

7. Metodologi Penelitian
Hasil dan Pembahasan
Kesimpulan
Hendri Mardika/ page 5
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Teknik Pengumpulan Data
Teknik Analisa Data
Peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data berupa
kuisioner atau yang biasa
disebut dengan kuisioner.
Kuesioner (pertanyaan) adalah
teknik pengumpulan data yang
melibatkan penyajian
serangkaian pertanyaan atau
pernyataan tertulis kepada
responden.
Nilai Indeks Aspek 1-8
Nilai Indeks Domain 1-4
Nilai Indeks SPBE

8. Hasil dan Pembahasan
Kesimpulan
Hendri Mardika/ page 6
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metodologi Penelitian
Nilai Indeks SPBE Kabupaten Bintan
Hasil Pehitungan
Nomor
Domain
Nama
Domain
Nilai Indeks
Domain ND
Bobot
Domain
BD (%)
ND x
BD
(%)
Domain 1 Kebijakan
SPBE
1,20 13,00 15,6
Domain 2 Tata Kelola 2,00 25,00 50
Domain 3 Penerapan
Manajemen
1,09 16,50 17,985
Domain 4 Layanan SPBE 2,69 45,50 122.395
Jumlah (ND x BD) 205.98
Indeks SPBE = 1/100 x 205.98 2,06

9. Hasil dan Pembahasan
Kesimpulan
Hendri Mardika/ page 7
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metodologi Penelitian
Rekapan Hasil Perhitungan
Evaluasi SPBE
Nama Indeks Nilai
SPBE 2,06
Domain Kebijakan SPBE 1,20
Kebijakan Internal terkait
Tata Kelola SPBE
1,20
Domain Tata Kelola SPBE 2,00
Perencanaan Strategis SPBE 1,75
Teknologi Informasi dan
Komunikasi
2,25
Penyelenggara SPBE 2,00
Domain Manajemen SPBE 1,09
Penerapan Manajemen
SPBE
1,13
Audit TIK 1,00
Domain Layanan SPBE 2,69
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis
Elektronik 2,70
Layanan Publik Berbasis Elektronik 2,67

10. Kesimpulan
Hendri Mardika/ page 8
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metodologi Penelitian
Kesimpulan
Hasil dan Pembahasan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti
nilai indeks SPBE yang diperoleh dari evaluasi yang dilakukan
oleh peneliti mendapatkan nilai 2,06 yang masuk kategori
“CUKUP” lebih rendah dari nilai indeks SPBE sebelumnya yang
mendapatkan nilai 2,42 hal ini terjadi dikarnakan adanya
perubahan pedoman sebelumnya ke PERMENPANRB no 59
tahun 2020, beberapa indikator serta penentuan bobot nilai
pada saat melakukan evaluasi berubah. Nilai Indeks yang
belum terlaksana, masih sama seperti sebelumnya yaitu pada
Kebijakan SPBE, Manajemen SPBE, serta beberapa Indikator
yang masih bernilai 1/ belum dilaksanakan. Peneliti Berharap
segera disahkannya Arsitekstur SPBE, PERDA yang mengatur
secara khusus pelaksanaan SPBE, serta Rencana Strategis SPBE
dilaksanakan sesuai evaluasi pusat .

11. Hendri MArdika/ page 9
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metodologi Penelitian
Hasil dan Pembahasan
Kesimpulan