2. Outline PMK
Latar Belakang
Regulasi SAKTI
1. Sistematika
2. Ruang Lingkup
3. Prinsip Dasar
4. Tahapan
5. Pengelolaan Sistem
Administrasi, Portal
dan SMS
6. Modul Penganggaran
7. Modul Komitmen
8. Modul Bendahara
9. Modul Pembayaran
10. Modul Persediaan
11. Modul Aset Tetap
12. Modul Akuntansi dan
Pelaporan
13. Keadaan Kahar
14. Ketentuan Lain-Lain
15. Ketentuan Peralihan
16. Ketentuan Penutup
3. Latar Belakang
Untuk menerapkan SAKTI secara efektif dan penuh
(roll out), serta untuk untuk memberikan gambaran
umum atas SAKTI yang telah dibangun, maka
direncanakan Piloting SAKTI, maka diperlukan suatu
implementasi bertahap dengan didahului suatu piloting
pada satuan kerja pada Kementerian
Negara/Lembaga yang telah ditentukan dan dalam
jangka waktu tertentu, sebagaimana SPAN terdahulu
yang telah di-piloting sebelum diterapkan secara
penuh.
Dalam rangka memayungi penerapan piloting SAKTI
tersebut, maka telah disusun suatu kebijakan dan
pedoman berupa RPMK tentang Pelaksanaan Piloting
SAKTI.
4. Regulasi SAKTI
RPMK tentang Pelaksanaan
Piloting SAKTI
Tata Cara Pelaksanaan Piloting
Modul Aset Tetap
Pengguna SAKTI
Pengelolaan Database dan Jaringan
Pembuatan Usulan SBK
Pembuatan RKA-K/L
Aktivasi Pagu DIPA
Pembuatan ADK Revisi DIPA
Pembuatan ADK Perencanaan Kas (Renkas)
Set-up Data Referensi dan Konfigurasi Sistem
Pengelolaan Data Supplier
Pengelolaan Data Kontrak/Dokumen Perikatan
Perekaman BAKP/BAPP/BAST/Dokumen yang
dipersamakan
Unggah ADK Gaji/Pegawai
Bendahara Penerimaan
Bendahara Pengeluaran
Penerbitan SPP
Penerbitan SPM
Penerbitan SPM Pengembalian Penerimaan/SP3B
BLU
Penerbitan SP2HL/SP4HL/SPM P-DTP/SPM BM-
DTP
Penerbitan SPP APD-PL/APD-PP/SKP-L/C
Koreks Datai Transaksi Pengeluaran
Penyesuaian Sisa Pagu DIPA
Metode Pencatatan dan Penilaian
Pencatatan Transaksi
Mekanisme Pencatatan
Pelaporan Persediaan
Konsolidasi Persediaan
Pencatatan Transaksi
Mekanisme Pencatatan Transaksi
Penyusutan Aset Tetap/Aset Lainnya
Pelaporan BMN
Konsolidasi BMN
Rekonsiliasi BMN
Modul Pembayaran
Modul Komitmen
Pengelolaan Sistem Administrasi
Modul Penganggaran
Modul Bendahara
Modul Persediaan
Jurnal
Modul Akuntansi dan Pelaporan
Laporan Kinerja
Pelaporan
Rekonsiliasi, Konsolidasi dan Konfirmasi
Pengelolaan Portal
Pengelolaan SMS
Pengelolaan Portal & SMS
Ketentuan
Peralihan
Ketentuan
Penutup
Definisi
Ketentuan Umum
Modul
Ruang Lingkup
Prinsip-Prinsip
Prinsip Dasar
Diatur Perdirjen
BCP dan
Penetapan
Tahapan
Pelaksanan
Keadaaan Kahar
Migrasi Data
Ketentuan Lain2
Layanan Pengguna
Pencetakan LPJ Bendahara
Lampiran
Sistematika
BA Kahar
Pernyataan
5. Regulasi SAKTI
Ruang Lingkup
Modul Penganggaran
Modul Komitmen
Modul Bendahara
Modul Pembayaran
Modul Persediaan
Modul Aset Tetap
Modul Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
didukung
Pengelolaan
Sistem Adm.
SAKTI
Pengelolaan
Portal
Pengelolaan
SMS
6. Regulasi SAKTI
Prinsip Dasar
Prinsip
Dasar
SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan pelaporan Kementerian
Negara/Lembaga secara sistem elektronik
SAKTI terdiri atas:
SAKTI online dan SAKTI offline
Sistem dalam SAKTI :
Single entry point, Single database, & Akuntansi berbasis akrual
SAKTI hanya dapat diakses oleh pengguna dengan user ID dan
password
Hak akses SAKTI hanya diberikan kepada Pengguna sesuai
kewenangannya.
Proses validasi dan approval elektronik pada SAKTI secara
berjenjang
Pengamanan ADK SAKTI dilakukan dengan menggunakan enkripsi, PIN, dan
hashed
Proses tutup buku pada SAKTI merupakan proses tutup buku saat periode transaksi
dinyatakan berakhir
Periodisasi transaksi pada SAKTI :
Januari – Desember, unaudited, audited
KPA bertanggungjawab atas operasionalisasi SAKTI di satker
7. Regulasi SAKTI
Tempat dan Waktu
TAHAPAN
PELAKSANAAN
PILOTING
Tahapan pelaksanaan Piloting SAKTI diatur
dalam Keputusan Direktur Jenderal
Perbendaharaan
8. Regulasi SAKTI
Pengelolaan Sistem Administrasi
Administ
rator
• Pemelihara Sistem (ada
di DJPBN)
• Server (yg mengelola
database SAKTI)
• Lokal
Operasional
Modul
• Operator
• Validator
• Approver
Pengguna
SAKTI
ditetapkan dengan SK
PA/KPA/Pjbt Yg Ditunjuk
Pejabat DJPBN (untuk Pemelihara Sistem)
melakukan aktivitas perekaman data dalam SAKTI
melakukan aktivitas pengujian/penelitian atas
perekaman data yang dilakukan Operator
melakukan persetujuan atas perekaman data oleh
Operator dan/atau atas perekaman yang telah
disetujui Validator
mengelola data referensi pusat, membuat ADK
referensi, mendistribusikan update SAKTI
Set-up konfigurasi sistem, mengelola akun
pengguna&database SAKTI, melakukan update data
referensi pusat&update SAKTI
berada pada instansi yang tidak mengelola database
SAKTI dan memiliki kewenangan mengelola data
referensi lokal
dikelompokkan menurut tugas dan tanggung jawab sebagai KPA, KPB, PPK, PPSPM,
Bendahara, dan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Modul User Level
Pembayaran
Anggaran
Bendahara
Aset Tetap
Operator
Approver/PPSPM/KPA
Validator/PPK/KPA
Operator
Approver/KPA/Pjbt yg
ditnjk
Validator/Pjbt yg ditnjk
Operator/B.Penerimaan/
B.Pengeluaran
Modul User Level
Operator
Approver/Pjbt yg ditnjk
Validator/Pjbt yg ditnjk
Komitmen
Operator
Approver/PPK
Persediaan
Operator
Approver/Pjbt yg ditnjk
APK Operator
Kode Akses
Tdk dpt
dirangka
p dlm
modul
yg sama
Set Up Data
Ref&Konfig Sistem
Pengelolaam
Database&Jaringan
Data Referensi Pusat
Data Referensi Lokal
Set Up Data Referensi
Konfigurasi Sistem
Penentuan Satker
Penentuan Konsolidator
plg kurang back up data
9. Regulasi SAKTI
Pengelolaan Portal
Pengguna
Portal
Tingkat
Satker
Kanpus
DJPB
Tingkat
KPPN
Administrator Portal Pusat
• monitoring proses Data Housekeeping
• pemeliharaan, upgrade, dan troubleshooting
• pemeliharaan konten portal (berita, dokumentasi,
update SAKTI
Operator Portal Pusat
•mengelola Pengguna Tingkat KPPN
•monitoring proses unggah ADK satker (Log)
Administrator Portal KPPN
•mengelola akun Pengguna operator/approver
portal KPPN, dan Portal Satker
Operator Portal KPPN
•unggah ADK Pejabat pengelola keuangan
•mengelola PIN Pejabat
Approver Portal KPPN
•Menyetujui/menolak proses aktifasi, buka blokir,
reset, dan menghapus PIN Pejabat yang
dilakukan Operator Portal KPPN
Operator Portal Satker
•mengelola akun pengguna pada Satker
•melakukan unggah ADK SAKTI
•melihat status ADK SAKTI
•melihat status pejabat
•mengakses paling kurang petunjuk
manual
Pendaftaran
Mengisi Formulir
Disampaikan
Adm Pusat
(KPPN)
Disampaikan
Adm KPPN
(Satker)
Perubahan
Membuat Surat
Disampaikan
Adm Pusat
(KPPN)
Disampaikan
Adm KPPN
(Satker)
User dan password
Perubahan data
Penghentian
Penilaian adm
portal
Adanya
ketentuan Per-
UU
Tdk
melakukan
transaksi 2 thn
Mengajukan
permohonan
KPPN
• Registrasi/ perubahan
data
Admin Pusat
• Registrasi/ perubahan
data
KPPN
• Kode akses
Satker
• Registrasi/ perubahan
data
Admin KPPN
• Registrasi/ perubahan
data
Satker
• Kode akses
Registrasi/
Perubahan
Data
Portal SPAN merupakan aplikasi berbasis
web yang mendukung SAKTI sebagai
jembatan antara Satker dengan SPAN,
sekaligus sebagai sarana bagi Satker untuk
mendapatkan informasi mengenai SAKTI
Hal. Situs
Portal
Fungsi Umum
(tanpa kode)
Fungsi Khusus
(user&pass)
SPAN ADK
Satker
• Formulir pendaftaran PIN
pejabat
KPPN
• diterima untuk diunggah di
portal
Satker
• Pejabat PBN menerima
SMS notifikasi
Registrasi
Pejabat
PBN
• Pengguna Portal bertanggung jawab dalam menjaga kerahasiaan Kode Akses
• Segala risiko yang terjadi akibat dari penyalahgunaan Hak Akses oleh pihak lain menjadi tanggung jawab
Pengguna Portal selama permintaan penghentian hak akses belum diterima Administrator Portal
10. Regulasi SAKTI
Pengelolaan SMS
Tujuan
•menginformasikan status
(sup,kntrk,rsm tghn,SPM)
•mengelola PIN Pejabat
Satker
•menyampaikan informasi
dari KPPN kepada Satker
•sarana konsultasi Satker
dengan KPPN
Operator
•Ada pada KPPN
•registrasi Satker
•monitoring dan merespon
SMS dari Pengguna
•broadcast informasi ke
pengguna
Pengguna Satker (pejabat
dan non pejabat)
•Aktifasi, ubah, dan blokir
PIN Pejabat (hanya
pengguna pejabat)
•informasi status ADK
•aduan, komentar, kritik
dan saran plynn KPPN
Administrator
•Ada pada Kanpus DJPBN
•Registrasi, ubah,hapus
data Operator
•pemeliharaan, upgrade,
dan trouble shooting
sistem
Sistem layanan informasi SPAN berbasis Short Message Service sebagai pendukung dan pelengkap portal SPAN dalam
menjembatani Satuan Kerja dengan SPAN.
Pengelola Aplikasi SPAN SMS
KPPN
• Surat pendaftaran
Operator
Administrator
• Registrasi Operator
Operator
• Kode akses berupa
username dan
password
Registrasi
KPPN
•Formulir usulan penonaktifan Operator
Administrator
•Penonaktifan Operator
Penonaktifan
KPA
•Surat usulan pengguna
Aplikasi SPAN SMS
KPPN
•Registrasi Pengguna
Pengguna
•PIN Pejabat
•Aktifasi PIN
KPA
• Surat usulan penonaktifan pengguna Aplikasi SPAN
SMS
KPPN
• Penonaktifan Pengguna
Operator dan Pengguna bertanggung jawab atas kepemilikan dan penggunaan Kode Akses yang dimiliki
11. Regulasi SAKTI
Modul Penganggaran
Modul Penganggaran adalah implementasi sistem penganggaran yang memuat semua proses
penyusunan rencana kerja dan anggaran termasuk perencanaan realisasi anggaran bulanan untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran.
Pembuatan
Usulan
SBK
Pembuatan
RKA-K/L
Aktivasi
Pagu
DIPA
Pembuatan
ADK
Revisi
DIPA
Pembuatan
ADK
Renkas
1. R/U/H,validas
i,penelitian,p
ersetujuan
data DIPA
dan/atau
dokumen
usulan Revisi
Anggaran
2. Jika Revisi
DIPA
kewenangan
Satker,
Satker
melakukan
penyesuaian
data Pagu
3. Jika Revisi
DIPA
kewenangan
Kwl
DJPB/DJA,
Satker
mengunggah
ADK revisi
pada portal
1.Perekaman,
validasi,
penelitian
dan
persetujuan
data Renkas
(RPD, dan
Rencana
Penerimaan
Dana)
2.SAKTI
menghasilka
n ADK
renkas untuk
diunggah
pada portal
Pembuatan kertas
kerja&RKA Satker
Pembuatan RKA-K/L
Es. I
Online kirim data
Offline
menyampaikan ADK
Eselon I dapat
melakukan
perubahan Kertas
Kerja dan RKA
Satker
1.Berdasarkan
DIPA yang
telah
disahkan
Satker
melakukan
Aktivasi
pagu DIPA.
2.Aktivasi
pagu DIPA,
dilakukan
melalui
unggah ADK
DIPA ke
dalam Modul
Penganggar
an
1. Perekaman,
penelitian, dan
persetujuan dan
menghasilkan
Kertas Kerja dan
RKA Satker
2. Unit Es. I
menerima ADK
KK dan RKA
Satker
3. Unit Es. I
melakukan
penelitian
4. SAKTI
menghasilkan
ADK RKA-K/L
Unit Es. I
5. ADK diunggah ke
portal
1.Perekaman,
penelitian,
dan
persetujuan
usulan SBK
2.SAKTI
menghasilka
n Dok.
Usulan SBK
dan
disampaikan
ke
Kemenkeu
c.q. DJA
3.ADK usulan
SBK
diunggah
melalui
portal
12. Pengelolaan Data
Supplier
Pengelolaan Data
Kontrak/Dokumen
Perikatan
Perekaman
BAKP/BAPP/BAST
/Dokumen yang
dipersamakan
Unggah ADK
Gaji/Pegawai
Modul Komitmen
Modul Komitmen adalah pengelolaan aktivitas terkait pencatatan data perikatan/kontrak dalam rangka pelaksanaan APBN untuk
mendukung pengelolaan data pagu, perencanaan kas dan referensi dalam pelaksanaan pembayaran
Pengelolaan Data Supplier
pada Modul Komitmen
a. Pembuatan dan pendaftaran
Data Supplier
b. Perubahan Data Supplier
c. Penghapusan Data Supplier
Pengelolaan Data Supplier
menjadi tanggungjawab PPK
Tipe Data Supplier
a. Satker
b. Penyedia barang/jasa
c. Penerima belanja pegawai
d. BA BUN (kec. Transfer
daerah&penerusan pnjmn)
e. pemda penerima transfer
daerah
f. Pihak yang berhak menerima
pembayaran PP,
konsorsium,&bansos,
g. Pihak lain
Kebenaran Data Kontrak yang
didaftarkan ke KPPN menjadi
tanggung jawab PPK
mengunggah ADK pada portal
Satker menerima cetakan NRS
harus didaftarkan ke KPPN
Data Kontrak yang didaftarkan ke
KPPN (dengan LS)
a. Data Kontrak yang belum
dicatat dalam SPAN
b. Perubahan Data Kontrak
yang telah dicatat dalam
SPAN
Mekanisme perekaman
a. Operator merekam
BAKP/BAPP/BAST/dokumen
yang dipersamakan
berdasarkan dokumen sumber
yang telah ditandatangani oleh
PPK dan Pihak Ketiga
b. Dalam hal
BAKP/BAPP/BAST/dokumen
yang dipersamakan
menghasilkan aset
tetap/persediaan, Operator
mencatat barang menurut
sub-sub kelompok barang,
kuantitas, dan nilai
Mekanisme pembayaran Gaji
Pegawai Pusat
a. Menerima ADK gaji beserta
hardcopy rekap gaji dari
PPABP
b. Melakukan unggah ADK gaji
ke dalam Modul Komitmen
untuk divalidasi secara sistem
c. menyampaikan hardcopy
rekap gaji kepada Operator
Modul Pembayaran sebagai
dasar pembuatan SPP Gaji
Kontrak Tahun Tunggal
Kontrak Tahun Jamak
Komitmen Tahunan Kontrak Tahun Jamak
Pengelolaan
Data Kontrak
Pembuatan dan
pendaftaran Data
Kontrak
Perubahan
Data Kontrak
Pembatalan
Data Kontrak
Regulasi SAKTI
Perubahan Data Kontrak dengan addendum
Perubahan Data Kontrak tanpa addendum
Kontrak yang belum dibayarkan
Sisa kontrak yang belum dibayarkan
Pembuatan/Pendaftaran
Tercatat di SPAN, lwt OM SPAN
permintaan prbahan data ke KPPN
Perubahan
ubah data krn retur SP2D sesuai
srt pemberitahuan dari KPPN
Penghapusan
dalam hal diperlukan
uji kesesuaian tagihan KPPN
a. pihak yang berhak menerima
pembayaran
b. nilai pembayaran
c. jadwal pembayaran
13. Regulasi SAKTI
Modul Bendahara
Modul Bendahara adalah implementasi dari sistem pengelolaan anggaran yang memuat
penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui Bendahara
Penatausahaan
transaksi
Bendahara
Pengeluaran
Tidak
(belum)
termasuk
penatausahaan
kas
BLU
• Membuat usulan UP
• Mencatat SP2D UP
Transaksi Uang
Persediaan
(UP)
•Transaksi GUP/GUP Nihil tanpa
Uang Muka
•Transaksi GUP/GUP Nihil dengan
Uang Muka
•Sisa UM dicatat pengembalian UM
Transaksi
Penggantian
Uang Persediaan
(GUP)/GUP Nihil
• merekam Rincian
TUP (rincian akun
dan nilai TUP)
Transaksi
Tambahan Uang
Persediaan (TUP)
•Transaksi PTUP tanpa Uang
Muka
•Transaksi PTUP dengan Uang
Muka
Transaksi
Pertanggungjawaban
Tambahan Uang
Persediaan (PTUP)
• mencatat SP2D UPKP
pada pembukuan
bendahara
Transaksi Uang
Persediaan
Kembali Pajak
(UPKP)
•merekam referensi Wajib Bayar
•merekam Perintah Bayar
•mencatat pengeluaran dalam
kuitansi
•mencatat kuitansi dalam SPTB
Transaksi
Penggantian Uang
Persediaan Kembali
Pajak (GUPKP)
•mencatat SP2D LS Bendahara
pada pembukuan bendahara
•mencatat dana titipan pada
pembukuan bendahara
Transaksi dan
Pembayaran LS
Bendahara/ dana
titipan
• Transaksi Setoran PNBP
tanpa SBS (non SBS)
• Transaksi Setoran PNBP
dengan SBS
Transaksi
Setoran
PNBP Umum
Penatausahaan
transaksi
Bendahara
Penerimaan
• Transaksi Setoran
PNBP tanpa SBS
(non SBS)
• Transaksi Setoran
PNBP dengan SBS
Penatausahaan
transaksi
Setoran PNBP
Fungsional
Pencetakan
LPJ
Bendahara
Penyusunan LPJ Bendahara dilakukan setelah dilakukan tutup buku
(secara periodik&insidentil/sewaktu-waktu)
Pencetakan LPJ Bendahara: BKU, Buku Pembantu, Hasil Pemeriksaan
Kas, LPJ Bendahara
LPJ Bendahara disampaikan ke KPPN sesuai dengan PMK mengenai
kedudukan dan tanggungjawab Bendahara pada Satker pengelola
APBN
Bendahara Pengeluaran dapat dibantu oleh satu atau beberapa Operator Bendahara Pengeluaran, dimana kewenangannya dapat
digunakan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
14. Modul Pembayaran
SPP
•Dokumen Tagihan
Perhitungan kebutuhan
besaran UP/TUP/UPKP
yang telah disetujui oleh
KPPN
•SPTB dari bendahara
•BAKP/BAPP/BAST/dok
umen lainnya yang
dipersamakan dari PPK
•Daftar gaji/honor/lembur
dari PPABP
•Dokumen pendukung
sesuai ketentuan yang
berlaku
SPM
•Dok. Pendukung/SPP
SPM Pengembalian
Penerimaan / SP3B
BLU
•dokumen pendukung
SP2HL/ SP4HL/ SPM
P-DTP/ SPM BM-DTP
•dokumen pendukung
SPP APD-PL/ APD-
PP/ SKP-L/C
•dokumen pendukung
Modul Pembayaran adalah implementasi sistem pembayaran yang memuat proses bisnis pembayaran yang diajukan oleh Satuan
Kerja untuk mencairkan/membayar sejumlah dana dari Rekening Pengeluaran Pemerintah kepada pihak yang berhak melalui
proses penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Operator
Validator/PPK
ADK Resume Tagihan
Portal
ADK nomor Tagihan
Operator
Approver/PPSPM
ADK SPM
Portal
SP2D
KPPN
Operator
Approver/PPSPM
ADK SPM/SP3B BLU
Portal
SP2D/SP2B BLU
KPPN
Merekam/Mengunggah
Modul Pembayaran
Merekam/Mengunggah
Modul Pembayaran
Operator
Approver/PPSPM
ADK
SP2HL/SP4HL/SPM P-
DTP/SPM BM-DTP
Portal
SPHL/SP3HL/SP2D
KPPN
Merekam/Mengunggah
Modul Pembayaran
Validator/PPK
Operator
Approver/KPA
ADK SPP APD-PL/APD-
PP/SKP-L/C
Portal
SP3
KPPN
Merekam/Mengunggah
Modul Pembayaran
Koreksi Data Transaksi Pengeluaran Penyesuaian Sisa Pagu DIPA
BAS
Pembebanan Rekening Khusus
Deskripsi/uraian pengeluaran
Dilakukan berdasarkan Surat Permintaan
Koreksi oleh Satker kepada KPPN
terhadap pengembalian belanja atas beban
APBN yang dilakukannya
disetorkan ke Kas Negara dalam tahun
anggaran berjalan
Dilakukan dgn mengajukan surat permintaan
penyesuaian Pagu DIPA ke KPPN
Pengujian Dokumen Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
SPP
Merekam/Mengunggah
Modul Pembayaran
15. offline
Regulasi SAKTI
Modul
Persediaan
Pencatatan Transaksi
Mekanisme Pencatatan
Transaksi
Pelaporan Persediaan
Konsolidasi Persediaan
Saldo Awal
Persediaan Masuk
Persediaan Keluar
Koreksi Persediaan
Inventarisasi Fisik
Barang Persediaan dimiliki/dikuasai sebelum TA berjalan
Pendetilan
Perekaman utk
inventarisasi
Fisik
ADK
Mencatat transaksi masuk barang
persediaan (pada Modul Komitmen dan
Bendahara)
UAKPB
UAPKPB
Mencatat transaksi saldo awal
Mencatat transaksi transfer internal satker
Buku Persediaan
Persediaan
Rincian Persediaan
Transaksi Persediaan
Mutasi Persediaan
UAPKPB
Modul Persediaan
Modul Persediaan adalah implementasi sistem persediaan yang memuat proses bisnis pencatatan transaksi barang persediaan,
pembuatan jurnal transaksi, pengiriman data ke modul aset tetap, dan pembuatan laporan
Metode Pencatatan dan Penilaian
Metode Perpetual (Pencatatan) harga satuan terakhir&metode harga rata-
rata tertimbang (Penilaian)
Ditentukan oleh unit yang berwenang
terhadap pengaturan BMN
Barang Persediaan yang diperoleh TA berjalan
Penggunaan Barang Persediaan yang dilakukan TA berjalan
Barang Persediaan yang salah pembukuan nilai dan jumlah
Barang Persediaan yang berbeda jumlah kuantitasnya
Perekaman
Lainnya
BAKP/BAPP/BAST
/Dok lain
Pembelian
olehBPP
mencatat transaksi berdasarkan Berita
Acara Hasil Inventarisasi Fisik
Mencatat transaksi masuk selain
Pembelian
Mencatat transaksi keluar selain transfer
internal Sakter
Koreksi barang persediaan
Posisi Persediaan di Neraca
UAPKPB
UAPKPB
ADK
Konsol
ADK
Konsol
ADK
Konsol
UAKPB
Tgl Pembukuan
Kode persediaan
Jumlah barang
Nilai barang
Keterangan
ADK permintaan
Aktivasi Pembelian
Persetujuan
Aktivasi Pembelian
UAKPB
Bahan Inventarisasi Fisik
Persediaan
Berita Acara Hasil Inventarisasi
Fisik Persediaan
16. offline
tidak melakukan
penjurnalan ke Modul
Akuntansi&Pelaporan
Regulasi SAKTI
Modul Aset Tetap
Modul Aset Tetap adalah implementasi sistem pengelolaan Barang Milik Negara berupa aset tetap, aset tak berwujud,
dan aset lain-lain pada Kementerian Negara/Lembaga
Tanah
Modul
Aset
Tetap
Pencatatan Transaksi
Mekanisme Pencatatan
Transaksi
Penyusutan Aset Tetap/Aset
Lainnya
Pelaporan BMN
Konsolidasi BMN
Rekonsiliasi BMN
Gdg&Bngnan
Prltn&Msn
Jln,Irgs&Jrngn
A. Ttp Lainnya
A. Lainnya
krkteristik A. Ttp
BMN A. Ttp&A.
Lainnya
BMN KDP
BMN A. Ttp
Renovasi (ATR)
BPYBDS
BMN Kemitraan
dgn pihak ke-3
BMN Bersejarah
BMPK
Saldo Awal (a)
Perolehan (b)
Perubahan (c)
Penghapusn (d)
Pencatatan brg
hilng/usang (e)
Penghentian
BMN (f)
Kemitraan pihak
ke-3 (g)
Lain-Lain (h)
meliputi
BMN A. Ttp&A.
Lainnya
BMN KDP
BMN A. Ttp
Renovasi (ATR)
BPYBDS
BMN Kemitraan
dgn pihak ke-3
BMN Bersejarah
BMPK
PMK tersendiri
Pendetilan
Perekaman
ADK
Catat perolehan/
perubahan pada modul
komitmen&bendahara
UAKPB
UAPKPB
Pencatatan transaksi pada
Modul Aset Tetap
perolehan transfer masuk
dan transfer internal masuk
Tanah
Gdg&Bngnan
Alt angk bermtr
Alt persenjtaan
Bangunan air
Alat besar
KIB
Sementara
Final
nilai akumulasi penyusutan
lebih awal pd smstr
bersangkutan
nilai akumulasi penyusutan
pada akhir smstr yang bersifat
final
Barang
Persediaan
Penyusutan
Kondsi Barang
Pss di Neraca
Cttn Rngks BMN
BPYBDS
Barang Hilang
Barang Usang
Brg Rsk Berat
UAPPB-W
UAPPB-E1
Tkt Wlyh K/L
Tkt Es. I K/L
Tkt UAKPB
Tkt UAPPB-W
Tkt UAPPB-Es. I
Tkt UAPB
Laporan BMN
A. Tdk Berwujud
a,b,c,d,e,
,f
a,b,c,e,f
a,b,e,f
d,e,f
e,f,g
a,b,d,e,f
b,d,e,f
selain pencatatan
perolehan/perubahan
melalui pendetailan
selain BMN di
atas)
DBR/DBL
dilakukan setelah akhir
semester dan sebelum
dilakukan rekonsiliasi ke
KPPN
Barang
Brg Bersejarah
KIB
Cat. Mutasi Prbhn
DBR
Kartu KDP
Dftr Trnsks BMN
BMN YDP
BPYBDS
Brg Hilang
Buku BMN
DBL
Brg Usang
Brg Rsk Berat
Brg Fihak Ke-3
UAPB Tkt K/L
UAKPB Tkt Satker K/L
ADK Rekon Modul Ast Ttp
17. Regulasi SAKTI
Modul Akuntansi dan Pelaporan
Modul Akuntansi dan Pelaporan adalah implementasi dari sistem pengelolaan Akuntansi dan Pelaporan yang memuat
proses bisnis pengintegrasian data jurnal dalam rangka penyusunan buku besar, pengkonversian data untuk
rekonsiliasi dengan SPAN dan pengkonsolidasian
Jurnal
Transaksi
Umum
Modul Penganggaran
Modul Komitmen
Modul Bendahara
Modul Pembayaran
Modul Persediaan
Modul Aset Tetap
Terbentuk
dari
Digunakan
untuk
pencatatan jurnal koreksi atas
jurnal transaksi
pencatatan jurnal penyesuaian yg
tdk terdapt pada modul bentukan
dari jurnal transaksi
VALIDASI
Tdk
Berhasil
KONFIRMASI
Operator modul
terkait
Berhasil Posting
Laporan
Buku Besar
Neraca Percobaan
LO
Neraca
LRA
LRA Belanja
LRA Pngmb. Blnj
LR Pendptn&Hibah
LRAPengemb.
Pendptn&Hibah
LPE
Rekon Neraca dgn
Sub Ledger
Kinerja Satker
Transaksi Valas
Ketersediaan dana
UAPPA-W
Lap. Keu+ ADK
BAR
UAPPA-E1
UAPA
UAKPA
Dit. APK
Dit. APK
Kanwil DJPBN
KPPN
GL
SAI
SPAN
Acrual
Ledger
Cash
Ledger
Rekon
ADK
Rekon
Rekon
Rekon
BAR
BAR
BAR
Rekonsiliasi, Konfirmasi dan Konsolidasi Pelaporan
Setiap Bulan
Disampaikan
ke KPPN
Periode,progr
m,keg,output,
realisasi
output
ADK
Konsolidasi
+ LK
Rekon
Rekon
Rekon
Rekon
ADK
Konsolidasi
+ LK
ADK
Konsolidasi
+ LK
Rekonsiliasi Eksternal
Modul
Persediaan,
Aset Tetap,
Bendahara
Modul
Akt.&Pelapo
ran
Rekonsiliasi Internal
BAR
Portal
optional
offline
18. Regulasi SAKTI
Ketentuan Lain-Lain
• Persediaan
• Aset Tetap
• Buku Besar Neraca
Migrasi Data
• Proses Bisnis dan Aplikasi (ada di DJPBN dan akan diatur dalam
Perdirjen PBN)
• Infrastruktur (Es I K/L dgn cakupan plg krg prngkt krs,lunak non SAKTI,
database,jaringan,data ref lokal,back up data)
Layanan Pengguna
•Membuat
•ADK Referensi
•ADK Sawal
Operator Aplikasi
Persediaan
•Unggah
•ADK Referensi
•ADK Sawal
Operator Modul
Persediaan
•BA Migrasi
Sawal
Persediaan
•Tutup periode
Operator Modul
Persediaan
•Data aset
Modul AT
•Membuat ADK
Sawal
Operator
SIMAK BMN
•Unggah ADK
Sawal
Operator Modul
Aset Tetap •BA Migrasi
Sawal Aset
Tetap
Operator Modul
Aset Tetap
• Membuat
ADK Saldo
Buku Besar
Neraca
Operator
SAKPA/SAIBA
• Unggah ADK
Saldo Buku
Besar
Neraca
Operator Modul
Aset Tetap • BA Migrasi
Saldo Buku
Besar
Neraca
Operator Modul
Aset Tetap
Migrasi Persediaan
Migrasi Buku Besar Neraca
Migrasi Aset Tetap
Cat.
1. Jika Satker mempunyai Satker
Pembantu, Tutup Periode
dilakukan setelah Satker
Pembantu mengirim data saldo
awal ke Satker Induk
2. Jika migrasi menghasilkan data
Referensi&Saldo Awal tidak
sesuai dengan data Awal
aplikasi existing, Satker
melakukan koreksi berdasarkan
hasil inventarisasi fisik per 31
Des TAYL.
Cat.
1. Jika data beda, dilakukan
penulusuran manual
2. Jika fisik ada,diinput dlm Modul
AT
3. Jika fisik tdk ada,KPB
menyusundftr trnsksi BMN yg
tdk termigrasibrkut dok
pendukung dlm BA untuk
disampaikan ke KPKNL
Cat.
1. Jika data beda, dilakukan
penulusuran manual
2. Jika fisik ada,diinput dlm Modul
AT
3. Jika fisik tdk ada,KPB
menyusundftr trnsksi BMN yg
tdk termigrasibrkut dok
pendukung dlm BA untuk
disampaikan ke KPKNL
19. SAKTI
Unggah Supplier Header pada KPPN
Unggah Supplier Site Bank Pada KPPN
Perubahan Supplier Site Bank Pada KPPN
Perubahan Supplier Site Address Pada KPPN
Pendaftaran Pengguna Portal SPAN pada KPPN
Pendaftaran Pejabat pada SPAN SMS dan Portal
SPAN
Perubahan Data Pengguna Portal SPAN Pada
KPPN
Penghentian Hak Akses Portal SPAN pada KPPN
Manajemen PIN pada KPPN
Penerbitan SP2D Atas SPM yang Diterima Melalui Jasa
Pengiriman Surat
Penerbitan SP2D Gaji Induk Pada KPPN
Penerbitan SP2D UP, TUP, GUP
Penerbitan SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual
Pada KPPN
Penerbitan SP2D LS Non Gaji Kontraktual Pada
KPPN
5 SOP Baru
9 SOP Lama
