SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
MENTER! KEUANGAN
REPUBLIK INDONESlA
SALINAN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 128/PMK.02/20 16
TENTANG
PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Menimbang
Mengingat
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 1
ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 198 1
tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20
Tahun 20 13, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Persyaratan dan Besar Manfaat
Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981
tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 1
Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3200) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun
20 13 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
20 13 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5407);
www.jdih.kemenkeu.go.id
Memperhatikan
Menetapkan
-2-
2. Peraturan Presiden Nomor .28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 1);
Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor B/1263/M.PAN-RB/3/2016
tanggal 14 Maret 2016;
MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI
TUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013.
2. P1 adalah penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum
berhenti sebagai PNS, berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah Terakhir
Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993,
yang terdiri atas Gaji Pokok, Tunjangan Isteri/Suami,
dan Tunjangan Anak.
3. P2 adalah penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum
berhenti sebagai PNS, berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 20 15 tentang Perubahan
Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil, yang menjadi dasar potongan iuran, terdiri atas
Gaji Pokok, Tunjangan Isteri/Suami, dan Tunjangan
Anak.
.l+J
/
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 3 -
4. Isteri/Suami adalah isteri/suami dari Peserta atau
pensiunan Peserta, yang sah menurut hukum, yang
tercatat dalam daftar keluarga pada instansi yang
bersangkutan.
5. Anak adalah anak kandung yang sah dari Peserta atau
anak kandung/anak yang disahkan menurut undang­
undang yang tercatat dalam daftar keluarga pada
instansi yang bersangkutan dan belum pernah
menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau
belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun.
6. Mli adalah masa iuran sejak menjadi Peserta sampai
dengan diberhentikan sebagai Peserta, yang dihitung
dalam satuan tahun.
7. Mb adalah masa iuran sejak tanggal 1 Januari 200 1
sampai dengan diberhentikan sebagai Peserta, yang
dihitung dalam satuan tahun.
8. Y1 adalah selisih antara batas usia pensmn 58 (lima
puluh delapan) tahun dengan usia Peserta pada saat
mulai menjadi Peserta, atau selisih antara usia saat
meninggal dunia dengan usia pada saat mulai menjadi
Peserta bagi Peserta yang batas usia pensiunnya lebih
dari 58 (lima puluh delapan) tahun dan usia pada saat
meninggal dunia lebih dari 58 (lima puluh delapan)
tahun, yang dihitung dalam satuan tahun.
9. Y2 adalah selisih antara batas usia pensiun 58 (lima
puluh delapan) tahun dengan usia Peserta pada
tanggal 1 Januari 200 1, atau selisih antara usia saat
meninggal dunia dengan usia Peserta pada tanggal
1 Januari 200 1 bagi Peserta yang batas us1a
pensiunnya lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun
dan usia pada saat meninggal dunia lebih dari 58 (lima
puluh delapan) tahun, yang dihitung dalam satuan
tahun.
10. SI adalah selisih iuran antara iuran yang dihitung
berdasarkan penghasilan sesuai tabel gaji terakhir
dengan iuran yang dihitung berdasarkan penghasilan
www.jdih.kemenkeu.go.id
-4-
sesuai tabel gajl yang diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 20 15 tentang Perubahan
Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil.
11. HP adalah hasil pengembangan dari SI yang dihitung
berdasarkan tingkat bunga tertentu.
12. B adalah jumlah bulan yang dihitung dari tanggal
Peserta diberhentikan dengan hak pensiun sampai
dengan tanggal Peserta meninggal dunia.
13. C adalah jumlah bulan yang dihitung dari tanggal
Peserta diberhentikan dengan hak pensiun atau
meninggal dunia sampai dengan tanggal
Isteri/Suami/Anak meninggal dunia.
14. Fi adalah faktor yang besarnya dikaitkan dengan Mli.
15. F2 adalah faktor yang besarnya dikaitkan dengan Mb.
Pasal 2
( 1) Hak-hak Peserta Program Tabungan Hari Tua meliputi:
a. Manfaat Asuransi Dwiguna; clan/atau
b. Manfaat Asuransi Kematian (Askem).
(2) Manfaat Asuransi Dwiguna diberikan dalam hal
Peserta:
a. berhenti karena pensiun;
b. meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan
hak pensiun; atau
c. berhenti karena sebab-sebab lain.
(3) Manfaat Askem diberikan dalam hal:
a. Peserta atau pensiunan Peserta meninggal dunia;
b. Isteri/Suami meninggal dunia; atau
c. Anak meninggal dunia.
Pasal 3
Besar Manfaat Asuransi Dwiguna sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:
a. Bagi Peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun
pada/sesudah tanggal 1 Januari 20 17 adalah enam
www.jdih.kemenkeu.go.id
-5-
puluh perseratus dikalikan Mli dikalikan Pi ditambah
dengan enam puluh perseratus dikalikan Mb dikalikan
selisih antara P2 dengan Pi ditambah akumulasi selisih
iuran dan hasil pengembangannya, atau dengan
rumus:
{0,60 x Mli x Pi}+ {0,60 x Mb x (P2-Pi)}+ L (SI+ HP)
dengan ketentuan bagi PNS yang menjadi Peserta
pada/sesudah tanggal 1 Januari 200 1, maka Pi
diganti dengan P2, Mb diganti dengan Mli.
b. Bagi Peserta yang meninggal dunia pada/sesudah
tanggal 1 Januari 20 17 adalah enam puluh perseratus
dikalikan Yi dikalikan Pi ditambah dengan enam
puluh perseratus dikalikan Y2 dikalikan selisih antara
P2 dengan Pi ditambah akumulasi selisih iuran dan
hasil pengembangannya, atau dengan rumus:
{0,60 x Yi x Pi}+ {0,60 x Y2 x (P2-Pi)}+ L (SI+ HP)
dengan ketentuan bagi PNS yang menjadi Peserta
pada/sesudah tanggal 1 Januari 200 1, maka Pi
diganti dengan P2, Y2 diganti dengan Yi.
c. Besarnya Manfaat Asuransi Dwiguna sebagaimana
dimaksud pada butir a dan b sekurang-kurangnya
1 (satu) kali P2 dengan ketentuan tidak boleh kurang
dari Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah).
d. Bagi Peserta yang diberhentikan karena sebab-sebab
lain pada/sesudah tanggal 1 Januari 20 17 adalah Fi
dikalikan Pi ditambah dengan F2 dikalikan selisih
antara P2 dengan Pi ditambah akumulasi selisih iuran
dan hasil pengembangannya, atau dengan rumus:
{Fi x Pi}+ {F2 x (P2-Pi)}+ 2:: (SI+ HP)
dengan ketentuan bagi PNS yang menjadi Peserta
pada/sesudah tanggal 1 Januari 200 1, maka Pi
diganti dengan P2, F2 diganti dengan Fi.
e. Besar Fi dan F2 sebagaimana dimaksud pada butir d
adalah sebagai berikut:
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 6-
Nilai Mli atau Mb Nilai Fi atau F2
(dalam Tahun)
1 0,599
2 1,218
3 1,826
4 2,398
5 3,015
6 3,525
7 4,075
8 4,667
9 5,307
10 5,746
11 6,093
12 6,457
13 6,838
14 7,238
15 7,657
16 8,095
17 8,555
18 8,778
19 9,011
20 9,256
2 1 9,512
22 9,781
23 10,063
www.jdih.kemenkeu.go.id
-7-
24 10,357
25 10,667
26 10,693
27 10,722
28 10,751
29 10,782
30, dst 10,814
f. Besarnya Manfaat Asuransi Dwiguna sebagaimana
dimaksud pada butir d tidak boleh kurang dari
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
Pasal 4
Besar Manfaat Askem sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat (3) adalah sebagai berikut:
a. Dalam hal Peserta meninggal dunia, adalah dua kali
hasil penjumlahan satu dan satu persepuluh kali B
dibagi dua belas, dikalikan P2, atau dengan rumus:
2 ( 1+ 0'1 BI12 ) P2
dengan ketentuan apabila Peserta meninggal dunia
pada/sesudah tanggal 1 Januari 2017 dan Peserta
berhenti karena pensiun sesudah tanggal 1 Januari
2017, maka P2 adalah P2 saat berhenti karena pensiun
dan apabila Peserta meninggal dunia sebelum
diberhentikan dengan hak pensiun, maka B = O; dan
b. Dalam hal Isteri/Suami meninggal dunia, adalah satu
setengah kali hasil penjumlahan satu dan satu
persepuluh kali C dibagi dua belas, dikalikan P2, atau
dengan rumus:
1,5 (1+ 0'1 cI12) P2
dengan ketentuan apabila Isteri/Suami meninggal
dunia pada/sesudah tanggal 1 Januari 2017 dan
Peserta berhenti karena pensiun atau meninggal dunia
sesudah tanggal 1 Januari 2017, maka P2 adalah P2
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 8-
saat berhenti karena pens1un atau meninggal dunia
dan apabila Isteri/Suami/Anak meninggal dunia
sebelum Peserta diberhentikan dengan hak pensiun
atau meninggal dunia, maka C=O;
c. Dalam hal Anak meninggal dunia, adalah tiga
perempat kali hasil penjumlahan satu dan satu
persepuluh kali C dibagi dua belas dikalikan P2, atau
dengan rumus:
0'75 ( 1+ 0' 1 cI 12) P2
dengan ketentuan apabila anak Peserta meninggal
dunia pada/sesudah tanggal 1 Januari 20 17 dan
Peserta berhenti karena pensiun atau meninggal dunia
sesudah tanggal 1 Januari 20 17, maka P2 adalah P2
saat berhenti karena pensiun atau meninggal dunia
dan apabila lsteri/Suami/Anak meninggal dunia
sebelum Peserta diberhentikan dengan hak pensiun
atau meninggal dunia, maka C = O; dan
d. Besarnya Manfaat Askem sebagaimana dimaksud pada
butir a, b, dan c tidak boleh kurang dari Rp500.000,00
(lima ratus ribu rupiah).
Pasal 5
( 1) PT Taspen (Persero) wajib membukukan akumulasi
selisih iuran dan hasil pengembangannya dalam
masing-masing akun Peserta.
(2) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) yang diberikan kepada Peserta oleh PT Taspen
(Persero) adalah sebesar 0,25% (nol koma dua puluh
lima persen) di atas rata-rata bunga deposito counter
rate Bank Pemerintah untuk jangka waktu
penempatan 1 (satu) tahun.
Pasal 6
( 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 clan
Pasal 4 hanya berlaku apabila seluruh iuran Peserta
telah dibayarkan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 9-
(2) Dalam hal pacla periocle tertentu iuran Peserta ticlak
clibayarkan, kekurangan 1uran Peserta akan
cliperhitungkan clalam menentukan besar manfaat
sebagaimana climaksucl clalam Pasal 3 clan Pasal 4.
Pasal 7
Ketentuan teknis mengenai tata cara, persyaratan, clan
pembayaran clalam Peraturan Menteri ini akan cliatur lebih
lanjut oleh Direksi PT Taspen (Persero).
Pasal 8
Bagi Peserta yang berhenti karena pens1un, meninggal
clunia, atau sebab-sebab lain sebelum tanggal 1 Januari
20 17 clan belum menclapatkan pembayaran atas manfaat
Tabungan Hari Tua, cliselesaikan sesuai clengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.06/2002 tentang
Persyaratan clan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah cliubah clengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KMK.06/2004.
Pasal 9
Pacla saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.06/2002 tentang
Persyaratan clan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi
Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah cliubah clengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KMK.06/2004,
clicabut clan clinyatakan ticlak berlaku.
Pasal 10
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pacla tanggal 1 Januari
20 17.
�.
/
www.jdih.kemenkeu.go.id
-10-
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Agustus 2016
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 2016
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1241
Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
�=::::::-.-u.b.
www.jdih.kemenkeu.go.id

More Related Content

What's hot

Contoh - Surat perjanjian kontrak bangunan
Contoh - Surat perjanjian kontrak bangunanContoh - Surat perjanjian kontrak bangunan
Contoh - Surat perjanjian kontrak bangunankopihitambasi
 
1.dasar hukum-pajak-bumi-dan-bangunan
1.dasar hukum-pajak-bumi-dan-bangunan1.dasar hukum-pajak-bumi-dan-bangunan
1.dasar hukum-pajak-bumi-dan-bangunanSidik Abdullah
 
slide share presentasi Upaya hukum
slide share presentasi Upaya hukumslide share presentasi Upaya hukum
slide share presentasi Upaya hukumUndip
 
undangan tahlilan haul, pendurenan. .doc
undangan tahlilan haul, pendurenan. .docundangan tahlilan haul, pendurenan. .doc
undangan tahlilan haul, pendurenan. .docAguesSyifa
 
Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...GLC
 
SURAT DAKWAAN MDS (Tugas 1).docx
SURAT DAKWAAN MDS (Tugas 1).docxSURAT DAKWAAN MDS (Tugas 1).docx
SURAT DAKWAAN MDS (Tugas 1).docxLeoSusanto5
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
 
legal memorandum
legal memorandum legal memorandum
legal memorandum torozzz
 
Berita acara serah terima barang
Berita acara serah terima barangBerita acara serah terima barang
Berita acara serah terima barangLegal Akses
 
Surat pengunduran diri kerja sama
Surat pengunduran diri kerja samaSurat pengunduran diri kerja sama
Surat pengunduran diri kerja samakartika purwandari
 
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaPotensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaElection Commision
 
kesimpulan penggugat
kesimpulan penggugatkesimpulan penggugat
kesimpulan penggugatNakano
 

What's hot (20)

Contoh - Surat perjanjian kontrak bangunan
Contoh - Surat perjanjian kontrak bangunanContoh - Surat perjanjian kontrak bangunan
Contoh - Surat perjanjian kontrak bangunan
 
1.dasar hukum-pajak-bumi-dan-bangunan
1.dasar hukum-pajak-bumi-dan-bangunan1.dasar hukum-pajak-bumi-dan-bangunan
1.dasar hukum-pajak-bumi-dan-bangunan
 
Memori pk iii edit
Memori  pk iii editMemori  pk iii edit
Memori pk iii edit
 
Analisis kasus hukum
Analisis kasus hukumAnalisis kasus hukum
Analisis kasus hukum
 
slide share presentasi Upaya hukum
slide share presentasi Upaya hukumslide share presentasi Upaya hukum
slide share presentasi Upaya hukum
 
Tugas Kontrak Jawab Soal UTS
Tugas Kontrak Jawab Soal UTSTugas Kontrak Jawab Soal UTS
Tugas Kontrak Jawab Soal UTS
 
Hukum Konstitusi
Hukum KonstitusiHukum Konstitusi
Hukum Konstitusi
 
undangan tahlilan haul, pendurenan. .doc
undangan tahlilan haul, pendurenan. .docundangan tahlilan haul, pendurenan. .doc
undangan tahlilan haul, pendurenan. .doc
 
Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
Contoh Perjanjian Kerjasama Konsorsium Riset Terbaru (Beli Perjanjian, Hub: 0...
 
SURAT DAKWAAN MDS (Tugas 1).docx
SURAT DAKWAAN MDS (Tugas 1).docxSURAT DAKWAAN MDS (Tugas 1).docx
SURAT DAKWAAN MDS (Tugas 1).docx
 
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...
 
Surat kesepakatan pembagian
Surat kesepakatan pembagianSurat kesepakatan pembagian
Surat kesepakatan pembagian
 
legal memorandum
legal memorandum legal memorandum
legal memorandum
 
Berita acara serah terima barang
Berita acara serah terima barangBerita acara serah terima barang
Berita acara serah terima barang
 
Surat pengunduran diri kerja sama
Surat pengunduran diri kerja samaSurat pengunduran diri kerja sama
Surat pengunduran diri kerja sama
 
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan PilkadaPotensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
Potensi Pelanggaran dan Tindak Pidana Pada Tahapan Pilkada
 
kesimpulan penggugat
kesimpulan penggugatkesimpulan penggugat
kesimpulan penggugat
 
Contoh Surat Tuntutan
Contoh Surat TuntutanContoh Surat Tuntutan
Contoh Surat Tuntutan
 
Surat perjanjian jual beli tanah 23
Surat perjanjian jual beli tanah 23Surat perjanjian jual beli tanah 23
Surat perjanjian jual beli tanah 23
 
Pledoi.docx
Pledoi.docxPledoi.docx
Pledoi.docx
 

Similar to Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabungan hari tua

PPT kel 7.pptx
PPT kel 7.pptxPPT kel 7.pptx
PPT kel 7.pptxdatakuliah
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptwxmnxfm57w
 
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxSLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxWidiaNoviaShafira
 
Hukum pajak perpajakan
Hukum pajak perpajakanHukum pajak perpajakan
Hukum pajak perpajakanAnisa Muvit
 
Jaminan pensiun ln155 2015(5715)pp045-2015 - jp
Jaminan pensiun ln155 2015(5715)pp045-2015 - jpJaminan pensiun ln155 2015(5715)pp045-2015 - jp
Jaminan pensiun ln155 2015(5715)pp045-2015 - jpEpul Saepullah
 
Corona 2019 relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaan
Corona 2019 relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaanCorona 2019 relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaan
Corona 2019 relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaanDioPerkasa
 
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.pptMATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.pptHandiPurnomo8
 
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.ppt
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.pptPAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.ppt
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.pptBesarArdhiNugraha
 
Pajak witholding-p ph-21-26-tahun-pajak-2013
Pajak witholding-p ph-21-26-tahun-pajak-2013Pajak witholding-p ph-21-26-tahun-pajak-2013
Pajak witholding-p ph-21-26-tahun-pajak-2013Almira Agusta
 
Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21maryaxfate
 
Buku petunjuk
Buku petunjukBuku petunjuk
Buku petunjukEka Manik
 
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26Myla Rezietha
 
Pertemuan III-IV_PPh 21 Instansi Pemerintah_pegawai tetap_lengkap.pptx.pdf
Pertemuan III-IV_PPh 21 Instansi Pemerintah_pegawai tetap_lengkap.pptx.pdfPertemuan III-IV_PPh 21 Instansi Pemerintah_pegawai tetap_lengkap.pptx.pdf
Pertemuan III-IV_PPh 21 Instansi Pemerintah_pegawai tetap_lengkap.pptx.pdfAryaBimaPutra4
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, implementasi program BPJS
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, implementasi program BPJSSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, implementasi program BPJS
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, implementasi program BPJSNodd Nittong
 

Similar to Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabungan hari tua (20)

THT
THTTHT
THT
 
PPT kel 7.pptx
PPT kel 7.pptxPPT kel 7.pptx
PPT kel 7.pptx
 
Masalah pengupahan di indonesia
Masalah pengupahan di indonesiaMasalah pengupahan di indonesia
Masalah pengupahan di indonesia
 
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.pptSlide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
Slide Pengisian SPT Tahunan 2015 - OP 1770 Pembukuan.ppt
 
Perpajakan 2
Perpajakan 2Perpajakan 2
Perpajakan 2
 
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptxSLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
SLIDE PER 31 TAHUN 2021 (1).pptx
 
Hukum pajak perpajakan
Hukum pajak perpajakanHukum pajak perpajakan
Hukum pajak perpajakan
 
Jaminan pensiun ln155 2015(5715)pp045-2015 - jp
Jaminan pensiun ln155 2015(5715)pp045-2015 - jpJaminan pensiun ln155 2015(5715)pp045-2015 - jp
Jaminan pensiun ln155 2015(5715)pp045-2015 - jp
 
Corona 2019 relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaan
Corona 2019 relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaanCorona 2019 relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaan
Corona 2019 relaksasi iuran bpjs ketenagakerjaan
 
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.pptMATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
MATERI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 UNTUK UMUM.ppt
 
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.ppt
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.pptPAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.ppt
PAJAK+PENGHASILAN+PASAL+21 karyawan pekerja tertentu.ppt
 
Pajak witholding-p ph-21-26-tahun-pajak-2013
Pajak witholding-p ph-21-26-tahun-pajak-2013Pajak witholding-p ph-21-26-tahun-pajak-2013
Pajak witholding-p ph-21-26-tahun-pajak-2013
 
Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21Pajak penghasilan pasal 21
Pajak penghasilan pasal 21
 
Buku petunjuk
Buku petunjukBuku petunjuk
Buku petunjuk
 
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
Pajak Penghasilan Pasl 21. 22, 24, 25 dan 26
 
Session 2
Session 2Session 2
Session 2
 
Pertemuan III-IV_PPh 21 Instansi Pemerintah_pegawai tetap_lengkap.pptx.pdf
Pertemuan III-IV_PPh 21 Instansi Pemerintah_pegawai tetap_lengkap.pptx.pdfPertemuan III-IV_PPh 21 Instansi Pemerintah_pegawai tetap_lengkap.pptx.pdf
Pertemuan III-IV_PPh 21 Instansi Pemerintah_pegawai tetap_lengkap.pptx.pdf
 
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, implementasi program BPJS
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, implementasi program BPJSSosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, implementasi program BPJS
Sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan, implementasi program BPJS
 
PPH Pasal 21
PPH Pasal 21PPH Pasal 21
PPH Pasal 21
 
Tata cara pemotongan pph pasal 21
Tata cara pemotongan pph pasal 21Tata cara pemotongan pph pasal 21
Tata cara pemotongan pph pasal 21
 

More from Yudhi Aldriand

PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahYudhi Aldriand
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...Yudhi Aldriand
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiYudhi Aldriand
 
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Yudhi Aldriand
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...Yudhi Aldriand
 
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Yudhi Aldriand
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Yudhi Aldriand
 
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Yudhi Aldriand
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Yudhi Aldriand
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Yudhi Aldriand
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Yudhi Aldriand
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaYudhi Aldriand
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desaYudhi Aldriand
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...Yudhi Aldriand
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakYudhi Aldriand
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWYudhi Aldriand
 
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuPemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuYudhi Aldriand
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaYudhi Aldriand
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaYudhi Aldriand
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanYudhi Aldriand
 

More from Yudhi Aldriand (20)

PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerahPP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
PP 72 2019 perubahan_PP 18_2016_perangkat_daerah
 
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
SURAT EDARAN BKN NOMOR 3/SE/VIII/l2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN BKN ...
 
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasiPeraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
Peraturan bkn-no.-5-tahun-2019-tata-cara-pelaksanaan-mutasi
 
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
Permendagri 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antarKabupaten/Kota Antarprovins...
 
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUB...
 
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
Surat Kepala BKN Nomor :.26-30/V-119-2/99 Tanggal 3 Oktober 2017 Perihal Bata...
 
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
Permendagri No 66 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Permendagri No 82 Tahun 2...
 
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
Permendagri NO.65 th_2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No 112 Tahun 201...
 
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
Peran Camat dlm Pengelolaan Keuangan Desa
 
Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016Permendagri no.110 tahun 2016
Permendagri no.110 tahun 2016
 
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
Surat kepala-bkn-nomor-k.26-30-v.108-6-99-penjelasan-permasalahan-kepegawaian...
 
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desaPermen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
Permen no.47 th 2016 tentang administrasi pemerintahan desa
 
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desaPermen no.1 th 2016 tentang pengelolaan  aset desa
Permen no.1 th 2016 tentang pengelolaan aset desa
 
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
PERATURAN MENKEU RI No 118/PMK.03/2016 ttg Pelaksanaan Undang-undang No 11 Ta...
 
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan PajakUU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
UU no.11 th_2016 Pengampunan Pajak
 
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAWSekilas Info tentang Pilkades PAW
Sekilas Info tentang Pilkades PAW
 
Pemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktuPemilihan kepala desa antarwaktu
Pemilihan kepala desa antarwaktu
 
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan DesaBPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
BPKP Juklak Bimkon Pengelolaan Keuangan Desa
 
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desaPermendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
Permendagri no-112-th-2014-pemilihan-kepala-desa
 
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahanUu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
Uu 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan
 

Recently uploaded

Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdfSurat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdfEirinELS
 
Materi Pertemuan 3 Bagian 2Materi Pertemuan 3 Bagian 2.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 2Materi Pertemuan 3 Bagian 2.pptxMateri Pertemuan 3 Bagian 2Materi Pertemuan 3 Bagian 2.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 2Materi Pertemuan 3 Bagian 2.pptxRezaWahyuni6
 
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia pptMateri Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia pptParulianGultom2
 
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)BashoriAlwi4
 
PPT kerajaan islam Maluku Utara PPT sejarah kelas XI
PPT kerajaan islam Maluku Utara PPT sejarah kelas XIPPT kerajaan islam Maluku Utara PPT sejarah kelas XI
PPT kerajaan islam Maluku Utara PPT sejarah kelas XIHepySari1
 
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASARPPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASARElviraDemona
 
Jaringan Komputer dan Internet - Informatika Kelas XI.pptx
Jaringan Komputer dan Internet - Informatika Kelas XI.pptxJaringan Komputer dan Internet - Informatika Kelas XI.pptx
Jaringan Komputer dan Internet - Informatika Kelas XI.pptxarbidu2022
 
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOMSISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOMhanyakaryawan1
 
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdfAksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdfsubki124
 
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxLokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxrani414352
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Abdiera
 
Materi Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptxMateri Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptxRezaWahyuni6
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxMateriSMPTDarulFalah
 
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docxcontoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docxdedyfirgiawan
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramTitaniaUtami
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...Kanaidi ken
 
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKAATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKAVeonaHartanti
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptxErikaPutriJayantini
 
Materi Pertemuan 1Materi Pertemuan 1.pptx
Materi Pertemuan 1Materi Pertemuan 1.pptxMateri Pertemuan 1Materi Pertemuan 1.pptx
Materi Pertemuan 1Materi Pertemuan 1.pptxRezaWahyuni6
 

Recently uploaded (20)

Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdfSurat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
Surat Pribadi dan Surat Dinas 7 SMP ppt.pdf
 
Materi Pertemuan 3 Bagian 2Materi Pertemuan 3 Bagian 2.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 2Materi Pertemuan 3 Bagian 2.pptxMateri Pertemuan 3 Bagian 2Materi Pertemuan 3 Bagian 2.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 2Materi Pertemuan 3 Bagian 2.pptx
 
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia pptMateri Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
Materi Asuransi Kesehatan di Indonesia ppt
 
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
 
PPT kerajaan islam Maluku Utara PPT sejarah kelas XI
PPT kerajaan islam Maluku Utara PPT sejarah kelas XIPPT kerajaan islam Maluku Utara PPT sejarah kelas XI
PPT kerajaan islam Maluku Utara PPT sejarah kelas XI
 
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASARPPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
PPT BAHASA INDONESIA KELAS 1 SEKOLAH DASAR
 
Jaringan Komputer dan Internet - Informatika Kelas XI.pptx
Jaringan Komputer dan Internet - Informatika Kelas XI.pptxJaringan Komputer dan Internet - Informatika Kelas XI.pptx
Jaringan Komputer dan Internet - Informatika Kelas XI.pptx
 
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOMSISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
SISTEM SARAF OTONOM_.SISTEM SARAF OTONOM
 
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdfAksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
Aksi Nyata Menyebarkan Pemahaman Merdeka Belajar.pdf
 
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxLokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar IPAS Kelas 4 Fase B Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Materi Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptxMateri Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptx
Materi Pertemuan 3 Bagian 1 Materi Pertemuan 3 Bagian 1.pptx
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
 
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docxcontoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
contoh-kisi-kisi-bahasa-inggris-kelas-9.docx
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
 
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKAATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
ATP MM FASE E MATEMATIKA KELAS X KURIKULUM MERDEKA
 
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
443016507-Sediaan-obat-PHYCOPHYTA-MYOPHYTA-dan-MYCOPHYTA-pptx.pptx
 
Materi Pertemuan 1Materi Pertemuan 1.pptx
Materi Pertemuan 1Materi Pertemuan 1.pptxMateri Pertemuan 1Materi Pertemuan 1.pptx
Materi Pertemuan 1Materi Pertemuan 1.pptx
 

Permenkeu nomor 128 pmk.02-2016 tentang persyaratan dan besar manfaat tabungan hari tua

  • 1. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESlA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 128/PMK.02/20 16 TENTANG PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 1 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 198 1 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 20 13, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persyaratan dan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil; 1. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 1 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3200) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 20 13 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 13 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5407); www.jdih.kemenkeu.go.id
  • 2. Memperhatikan Menetapkan -2- 2. Peraturan Presiden Nomor .28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 1); Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1263/M.PAN-RB/3/2016 tanggal 14 Maret 2016; MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSYARATAN DAN BESAR MANFAAT TABUNGAN HARI TUA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL. Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Peserta adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013. 2. P1 adalah penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum berhenti sebagai PNS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Empat Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993, yang terdiri atas Gaji Pokok, Tunjangan Isteri/Suami, dan Tunjangan Anak. 3. P2 adalah penghasilan terakhir sebulan sesaat sebelum berhenti sebagai PNS, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20 15 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, yang menjadi dasar potongan iuran, terdiri atas Gaji Pokok, Tunjangan Isteri/Suami, dan Tunjangan Anak. .l+J / www.jdih.kemenkeu.go.id
  • 3. - 3 - 4. Isteri/Suami adalah isteri/suami dari Peserta atau pensiunan Peserta, yang sah menurut hukum, yang tercatat dalam daftar keluarga pada instansi yang bersangkutan. 5. Anak adalah anak kandung yang sah dari Peserta atau anak kandung/anak yang disahkan menurut undang­ undang yang tercatat dalam daftar keluarga pada instansi yang bersangkutan dan belum pernah menikah, tidak mempunyai penghasilan sendiri, atau belum mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun. 6. Mli adalah masa iuran sejak menjadi Peserta sampai dengan diberhentikan sebagai Peserta, yang dihitung dalam satuan tahun. 7. Mb adalah masa iuran sejak tanggal 1 Januari 200 1 sampai dengan diberhentikan sebagai Peserta, yang dihitung dalam satuan tahun. 8. Y1 adalah selisih antara batas usia pensmn 58 (lima puluh delapan) tahun dengan usia Peserta pada saat mulai menjadi Peserta, atau selisih antara usia saat meninggal dunia dengan usia pada saat mulai menjadi Peserta bagi Peserta yang batas usia pensiunnya lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun dan usia pada saat meninggal dunia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, yang dihitung dalam satuan tahun. 9. Y2 adalah selisih antara batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun dengan usia Peserta pada tanggal 1 Januari 200 1, atau selisih antara usia saat meninggal dunia dengan usia Peserta pada tanggal 1 Januari 200 1 bagi Peserta yang batas us1a pensiunnya lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun dan usia pada saat meninggal dunia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun, yang dihitung dalam satuan tahun. 10. SI adalah selisih iuran antara iuran yang dihitung berdasarkan penghasilan sesuai tabel gaji terakhir dengan iuran yang dihitung berdasarkan penghasilan www.jdih.kemenkeu.go.id
  • 4. -4- sesuai tabel gajl yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 20 15 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. 11. HP adalah hasil pengembangan dari SI yang dihitung berdasarkan tingkat bunga tertentu. 12. B adalah jumlah bulan yang dihitung dari tanggal Peserta diberhentikan dengan hak pensiun sampai dengan tanggal Peserta meninggal dunia. 13. C adalah jumlah bulan yang dihitung dari tanggal Peserta diberhentikan dengan hak pensiun atau meninggal dunia sampai dengan tanggal Isteri/Suami/Anak meninggal dunia. 14. Fi adalah faktor yang besarnya dikaitkan dengan Mli. 15. F2 adalah faktor yang besarnya dikaitkan dengan Mb. Pasal 2 ( 1) Hak-hak Peserta Program Tabungan Hari Tua meliputi: a. Manfaat Asuransi Dwiguna; clan/atau b. Manfaat Asuransi Kematian (Askem). (2) Manfaat Asuransi Dwiguna diberikan dalam hal Peserta: a. berhenti karena pensiun; b. meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan hak pensiun; atau c. berhenti karena sebab-sebab lain. (3) Manfaat Askem diberikan dalam hal: a. Peserta atau pensiunan Peserta meninggal dunia; b. Isteri/Suami meninggal dunia; atau c. Anak meninggal dunia. Pasal 3 Besar Manfaat Asuransi Dwiguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut: a. Bagi Peserta yang diberhentikan dengan hak pensiun pada/sesudah tanggal 1 Januari 20 17 adalah enam www.jdih.kemenkeu.go.id
  • 5. -5- puluh perseratus dikalikan Mli dikalikan Pi ditambah dengan enam puluh perseratus dikalikan Mb dikalikan selisih antara P2 dengan Pi ditambah akumulasi selisih iuran dan hasil pengembangannya, atau dengan rumus: {0,60 x Mli x Pi}+ {0,60 x Mb x (P2-Pi)}+ L (SI+ HP) dengan ketentuan bagi PNS yang menjadi Peserta pada/sesudah tanggal 1 Januari 200 1, maka Pi diganti dengan P2, Mb diganti dengan Mli. b. Bagi Peserta yang meninggal dunia pada/sesudah tanggal 1 Januari 20 17 adalah enam puluh perseratus dikalikan Yi dikalikan Pi ditambah dengan enam puluh perseratus dikalikan Y2 dikalikan selisih antara P2 dengan Pi ditambah akumulasi selisih iuran dan hasil pengembangannya, atau dengan rumus: {0,60 x Yi x Pi}+ {0,60 x Y2 x (P2-Pi)}+ L (SI+ HP) dengan ketentuan bagi PNS yang menjadi Peserta pada/sesudah tanggal 1 Januari 200 1, maka Pi diganti dengan P2, Y2 diganti dengan Yi. c. Besarnya Manfaat Asuransi Dwiguna sebagaimana dimaksud pada butir a dan b sekurang-kurangnya 1 (satu) kali P2 dengan ketentuan tidak boleh kurang dari Rp3.000.000,00 (tigajuta rupiah). d. Bagi Peserta yang diberhentikan karena sebab-sebab lain pada/sesudah tanggal 1 Januari 20 17 adalah Fi dikalikan Pi ditambah dengan F2 dikalikan selisih antara P2 dengan Pi ditambah akumulasi selisih iuran dan hasil pengembangannya, atau dengan rumus: {Fi x Pi}+ {F2 x (P2-Pi)}+ 2:: (SI+ HP) dengan ketentuan bagi PNS yang menjadi Peserta pada/sesudah tanggal 1 Januari 200 1, maka Pi diganti dengan P2, F2 diganti dengan Fi. e. Besar Fi dan F2 sebagaimana dimaksud pada butir d adalah sebagai berikut: www.jdih.kemenkeu.go.id
  • 6. - 6- Nilai Mli atau Mb Nilai Fi atau F2 (dalam Tahun) 1 0,599 2 1,218 3 1,826 4 2,398 5 3,015 6 3,525 7 4,075 8 4,667 9 5,307 10 5,746 11 6,093 12 6,457 13 6,838 14 7,238 15 7,657 16 8,095 17 8,555 18 8,778 19 9,011 20 9,256 2 1 9,512 22 9,781 23 10,063 www.jdih.kemenkeu.go.id
  • 7. -7- 24 10,357 25 10,667 26 10,693 27 10,722 28 10,751 29 10,782 30, dst 10,814 f. Besarnya Manfaat Asuransi Dwiguna sebagaimana dimaksud pada butir d tidak boleh kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pasal 4 Besar Manfaat Askem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah sebagai berikut: a. Dalam hal Peserta meninggal dunia, adalah dua kali hasil penjumlahan satu dan satu persepuluh kali B dibagi dua belas, dikalikan P2, atau dengan rumus: 2 ( 1+ 0'1 BI12 ) P2 dengan ketentuan apabila Peserta meninggal dunia pada/sesudah tanggal 1 Januari 2017 dan Peserta berhenti karena pensiun sesudah tanggal 1 Januari 2017, maka P2 adalah P2 saat berhenti karena pensiun dan apabila Peserta meninggal dunia sebelum diberhentikan dengan hak pensiun, maka B = O; dan b. Dalam hal Isteri/Suami meninggal dunia, adalah satu setengah kali hasil penjumlahan satu dan satu persepuluh kali C dibagi dua belas, dikalikan P2, atau dengan rumus: 1,5 (1+ 0'1 cI12) P2 dengan ketentuan apabila Isteri/Suami meninggal dunia pada/sesudah tanggal 1 Januari 2017 dan Peserta berhenti karena pensiun atau meninggal dunia sesudah tanggal 1 Januari 2017, maka P2 adalah P2 www.jdih.kemenkeu.go.id
  • 8. - 8- saat berhenti karena pens1un atau meninggal dunia dan apabila Isteri/Suami/Anak meninggal dunia sebelum Peserta diberhentikan dengan hak pensiun atau meninggal dunia, maka C=O; c. Dalam hal Anak meninggal dunia, adalah tiga perempat kali hasil penjumlahan satu dan satu persepuluh kali C dibagi dua belas dikalikan P2, atau dengan rumus: 0'75 ( 1+ 0' 1 cI 12) P2 dengan ketentuan apabila anak Peserta meninggal dunia pada/sesudah tanggal 1 Januari 20 17 dan Peserta berhenti karena pensiun atau meninggal dunia sesudah tanggal 1 Januari 20 17, maka P2 adalah P2 saat berhenti karena pensiun atau meninggal dunia dan apabila lsteri/Suami/Anak meninggal dunia sebelum Peserta diberhentikan dengan hak pensiun atau meninggal dunia, maka C = O; dan d. Besarnya Manfaat Askem sebagaimana dimaksud pada butir a, b, dan c tidak boleh kurang dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pasal 5 ( 1) PT Taspen (Persero) wajib membukukan akumulasi selisih iuran dan hasil pengembangannya dalam masing-masing akun Peserta. (2) Hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada Peserta oleh PT Taspen (Persero) adalah sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) di atas rata-rata bunga deposito counter rate Bank Pemerintah untuk jangka waktu penempatan 1 (satu) tahun. Pasal 6 ( 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 clan Pasal 4 hanya berlaku apabila seluruh iuran Peserta telah dibayarkan. www.jdih.kemenkeu.go.id
  • 9. - 9- (2) Dalam hal pacla periocle tertentu iuran Peserta ticlak clibayarkan, kekurangan 1uran Peserta akan cliperhitungkan clalam menentukan besar manfaat sebagaimana climaksucl clalam Pasal 3 clan Pasal 4. Pasal 7 Ketentuan teknis mengenai tata cara, persyaratan, clan pembayaran clalam Peraturan Menteri ini akan cliatur lebih lanjut oleh Direksi PT Taspen (Persero). Pasal 8 Bagi Peserta yang berhenti karena pens1un, meninggal clunia, atau sebab-sebab lain sebelum tanggal 1 Januari 20 17 clan belum menclapatkan pembayaran atas manfaat Tabungan Hari Tua, cliselesaikan sesuai clengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.06/2002 tentang Persyaratan clan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah cliubah clengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KMK.06/2004. Pasal 9 Pacla saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 478/KMK.06/2002 tentang Persyaratan clan Besar Manfaat Tabungan Hari Tua bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah cliubah clengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 500/KMK.06/2004, clicabut clan clinyatakan ticlak berlaku. Pasal 10 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pacla tanggal 1 Januari 20 17. �. / www.jdih.kemenkeu.go.id
  • 10. -10- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2016 Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 2016 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1241 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum �=::::::-.-u.b. www.jdih.kemenkeu.go.id