Makalah ini membahas tentang tingkat jaminan dan jenis-jenis jasa yang diberikan oleh akuntan publik, termasuk empat tingkat jaminan, standar-standar yang berlaku untuk penugasan atestasi, dan jenis laporan khusus seperti laporan keuangan berdasarkan basis akuntansi selain PSAK."

1. 1
TUGAS
MAKALAH AUDITING II
GAMBARAN UMUM TINGKAT JAMINAN DAN
JASA-JASA LAINNYA
Disusun Oleh Kelompok III
1. RABIA 11 320 031
2. HIDAYATI 11 320 007
3. RUNITA 11 320 044
4. NURDIAN ARIFIN 11 320 024
5. JAMRIA 11 320 045
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS DAYANU IKHSANUDDIN
BAUBAU

2. 2
BABI
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Laporan keuangan merupakan tulang punggung dari berbagai jasa yang
diberikan akuntan publik, dan yang untuk itu diperlukan ijin praktik dari instansi
pemerintah yang berwenang untuk dapat melakasnakannya. Berdasarkan keahlian,
pengalaman, dan reputasi yang ditunjukkan oleh akuntan publik sebagai auditor,
klien, badan-badang pengatur, dan pihak-pihan lainnya menghendaki agar profesi
akuntansi publik memperluas lingkup jasa yang diberikan baik yang berupa jaa
atestasi maupun jasa nonatestasi. Ikatan Akuntansi Indonesia telah menanggapi hal
tersebut dengan menetapkan standar untuk jenis-jenis jasa di atas agar terdapat
keseragaman mutu jasa yang diberikan dan agar para pemakai jasa ini memahami
perbedaan antara berbagai jenis jasa serta tingkat jaminan yang diberikannya.
Selama bertahun-tahun akuntan publik telah dikenal yang bercirikan integritas
dan obyektivitas. Audit atas laporan keuangan yang merupakan topik utama
merupakan jasa yang diberikan akuntan publik dengan tingkat jaminan paling tinggi.
Perluasan lingkup jasa yang diberikan akuntan publik berupa (1) jenis informasi
keuangan dan non keuangan yang akuntan publik bisa memberikan jaminannya, (2)
berbagai tingkat jaminan yang diberikan akuntan publik atas informasi tersebut.
B. RUMUSAN MASALAH
Rumusan masalah dalam penulisan makalah ini adalah:
1. Menjelaskan berbagai macam jasa yang diberikan akuntan publik
2. Menyebutkan jenis-jenis “laporan khusus” yang bisa diterbitkan akuntan
publik
3. Menjelaskan standar-standar yang berlaku untuk penugasan atestasi
4. Menjelaskan prosedur-prosedr dan laporan akuntan yang berkaitan dengan
review dan kompilasi laporan keuangan pada perusahaan nonpublik

3. 3
C. TUJUAN PENULISAN
Adapun tujuan penulisan makalah ini sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui macam jasa yang diberikan akuntan publik
2. Untuk mengetahui jenis-jenis laporan khusus yang diterbitkan akuntan
publik
3. Untuk mengetahui standar-standr yang berlaku untuk penugasan atestasi
4. Untuk mengetahui prosedur-prosedur dan laporan akuntan yang berkaitan
dengan revuew dan kompilasi laporan keuangan pada perusahaan
nonpublik

4. 4
BAB II
PEMBAHASAN
TINGKAT JAMINAN
Pada umumnya akntan publik dapat memberi empat tingkatan jaminan yang
berkaitan dengan suatu penugasan. Dalam hal tertentu, akuntan publik bisa
memberikan keempat tingkat jaminan untuk suatu jenis pennugasan tertentu. Dalam
hal lain, standar profesional membatasi jenis jaminan yang bisa diberikan untuk
suatu jenis peugasan tertentu guna mencegah timbulnya salah pengertian mengenai
jasa yang diberikan. Keempat tingkat jaminan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Jaminan tingkat audit atau pemeriksaan. Tujuan penugasan ini adalah
memberikan pernyataan positif berupa suatu pendapat akuntan publik
tentang asersi yang dibuat manajemen yang dilakukan berdasarkan standar
profesional.
2. Jaminan tingkat review. Dalam penugasan ini akuntan publik menyatakan
jaminan negatif bahwa tidak terdapat hal-hal yang menjadikan auditor yakin
bahwa asersi manajemen yang disusun berdasarkan standar profesional
akan menyesatkan.
3. Prosedur yang disepakati bersama. Dalam penugasan ini akuntan publik
menyampaikan ringkasan temuan berdasarkan penerapan prosedur yang
disepakati bersama atas asersi manajemen yang diatur oleh standar
profesional. Tingkat jaminan ini bisa berbeda-beda tergantung pada
prosedur yang diterapkan atas asersi tersebut.
4. Tidak ada jaminan. Penugasan ini dimaksudkan untuk membantu
manajemen dalam menyiapkan informasi yang akan dimasukkan dalam
suatu asersi yang diatur oleh standar profesional.
JENIS-JENIS PENUGASAN
Semua jenis penugasan yang diterangkan pada bab ini tercakup dalam standar
profesional yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Standar profesional tersebut
dimaksudkan agar terdapat keseragaman kualitas jasa yang diberikandan agar
pemakai jasa memahami peredaan berbagai jenis serta tingkat jaminan yang
diberikan oleh masing-masing jasa tersebut. Kantor-kantor akuntan yang banyak
memberikan jasa semacam ini, perlu juga direview oleh sejawatnya. Standar

5. 5
profesional yang diterbiktkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang berkaitan dengan
jasa-jasa ini adalah sebagai berikut:
1. Pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA merupakan interprestasi atas
standar auditing dan biasanya berkaitan dengan asersi-asersi tentang
elemen-elemen dalam laporan keuangan. Jenis penugasan yang dibahas
pada bab ini mencakup pelaporan laporan keuangan yang disusun atas
basis akuntansi komprehensif lain yang bukan merupakan prinsip akuntansi
yang berlaku umum, pelaporan elemen-elemen tertentu, rekening, atau
unsur suatu laporan keuangan, dan laporan kesesuaian berkaitan dengan
laporan keuangan auditian.
2. Pernyataan Standar Atestassi (SAT). SAT merupakan kerangkan umum
untuk berbagai jasa atestasi yang semakin banyak dilakukan profesi
akuntansi. Standar dan interprestasinya dirancang untuk memberikan
pedoman profesional untuk menciptakan adanya konsistensi dan kualitas
standar jasa atestasi dan membahas pelaporan laporan keuangan
prospektif, laporan pengendalian intern, atestasi kesesuaian, dan atestasi
yang berkaitan dengan analisis manajemen.
3. Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan Review (SAR). SAR merumuskan
jasa-jasa yang berkaitan dengan review atau kompilasi laporan keuangan
pada entitas nonpublik dan memberikan pedoman bagi para akuntan
tentang standar dan prosedur yang harus diterapkan pada kedua jenis
penugasan ini. Jasa-jasa ini hanya dilakukan pada entitas nonpublik.
PENUGASAN-PENUGASAN PSA LAINNYA
Laporan khusus adalah laporan yang dihasilkan daru suatu audit, atau
penerapan prosedur yang disepakati bersama, atas data keuangan historis selain
dari laporan keuangan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku
umum. SA 623, Laporan Khusus (PSA No. 41), menyatakan bahwa istilah laporan
khususi merupakan laporan auditor tentang:
1. Laporan keuangan yangdisusun sesuai dengan basis akuntansi
komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Unsur, akun, atau pos laporan keuangan
3. Kepatuhan dengan aspek perjanjian kontrak atau persyaratan peraturan
yang berkaitan dengan laporan keuangan auditan.

6. 6
4. Penyajian keuangan untuk mematuhi perjanjian kontrak atau ketentuan
peraturan.informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk yang telah
ditetapkan sebelumnya atau daftar yang memerlukan bentuk tertentu
laporan auditor.
BASIS KOMPREHENSIF AKUNTANSI LAINNYA
Ada empat basis komprehensif akuntansi selain dari prinsip akuntansi yang
berlaku umum yang diakui dalam SA 623.04, yaitu:
1. Basis akuntansi yang digunakan oleh satuan usaha yang melaporakan untuk
memenuhi persyaratan atau mematuhi ketentuan pelaporan keuangan suatu
badan pemerintahan yang berwenang untuk mengatur satuan usaha
tersebut.
2. Basis akuntansi yang digunakan atau diharapkan akan digunakan oleh
satuan usaha untuk mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT)
Pajak Penghasilan untuk periode yang dicakup oleh laporan keuangan.
3. Basis akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas, dan modifikasi basis kas
yang memiliki dukungan kuat, seperti pencatatan depresiasi atas aktiva
tetap atau accruing income taxes.
4. Rangkaian kriteria pasti yang memilikidukungan kuat yang diterapkan ke
semua pos aterial yyang tampak dalam laporan keuangan, seperti basis
akuntansi tingkat harga (price-level basis of accounting).
Penggunaan basis komprehensif akuntansi lain umum dilakukan. Banyak
perusahaan yang harus tunduk kepada badan pengatur tertentu menyelenggarakan
pembukuannya sesuai dengan basis yang ditetapkan oleh badan pengatur yang
bersangkutan. Sebagai contoh, basis akuntansi yang digunakan oleh perusahaan
asuransi harus sesuai dengan yang diatur oleh Departemen Keuangan. Selain itu
banyak perusahaan kecul atau praktik-praktik perorangan seperti dokter, pengacara,
atau kantor akuntan, menggunakan basis akuntansi kas, atau kas dimodifikasi, atau
basis pajak penhasilan.
Kesepuluh standar dalam auditing bisa diterapkan apabila auditor mengaudit
dan melaporkan setiap laporan keuangan, tanpa melihat basis akuntansi yang
digunakan dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Dalam hal ini, perbedaan
terbesar bahwa laporan keuangan tidak dimaksudkan untuk menyajikan secara
wajar posisi keuangan, dan lain-lain, sesuai denan prinsip akuntansi yang berlaku

7. 7
umum. Namun demikian, standar pelaporan yang pertama akan terpeuhi dengan
menyebutkan apakah laporan disajikan secara wajar sesuai dengan basis akuntansi
yang digunakan.
Laporan khusus auditor tentang laporan keuangan yang disusun berdasarkan
basis komprehensif akuntansi lain harus berisi empat paragraf:
1. Paragraf pendahuluan yang sama dengan laporan auditor bentk baku,
kecuali judul-judul laporan keuangan yang berbeda, seperti laporan aktiva
dan kewajiban yang timbul dari transaksi kas.
2. Paragraf lingkup yang persis sama dengan laporan auditor bentuk bbaku.
3. Paragraf penjelasan setelah paragraf lingkup yang menyatakan tentang
basis penyajian dan merujuk ke catatan atas laporan keuangan yang
menjelaskan dasar akuntansi komprohensif selain prinsip akuntansi yang
berlaku umum.
4. Paragraf pendapat yang menyatakan pendapat auditor (pernyataan menolak
memberi pendapat) tentang apakah laporan keuangan disajikan secara
wajar, dalam segala hal yang material, sesuai dengan basis akuntansi yang
disebutkan.
ANSUR, AKUN, ATAU POS TERTENTU LAPORAN KEUANGAN
Data ini biasanya meliputi sewa, royalti, partisipasi laba, atau penyisihan untuk
pajak penghaslan. Laporan khusus tentang data ini mungkin diterbitkan sebagai
hasil suatu audit atau hasil penerapan prosedur yang disepakati bersama.
Audit
Suatu audit diakhiri dengan pemberian pernyataan suatu pendapat mengenai
kewajaran penyajian elemen, akun, atau unsur tertentu. Data yang disajikan bisa
disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum, basis akuntansi
komprehensif lan, atau basis yang disepakai dalam suatu perrjanjian misalnya
kontrak sewa. Kesupuluh standar auditing berlaku apabila data disajikan sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atau basis akuntansi komprehensif
lain. Jika tidak, maka standar pelaporan pertama tidak dapat diterapkan. Penugasan
untuk menyatakan suatu pendapat atas elemen, akun, atau pos tertentu bisa juga
idilaksanakn sebagai suatu penugasan terpisah..

8. 8
Prosedur yang Disepakati
Penerapan prosedur yang disepakati bukanlah suatu audit. Jenis pemberian
jasa ini bisa terjadi, misalnya dalam suatu rencana akuisisi apabila pembeli propektif
meminta akuntan untuk merekonsiliasi saldo bank dan mengkonfirmasi piutang
dagang. SAS 622, Laporan Khusus – Penerapan Prosedur yang disepakatii atas
Unsur, Akun, atau Pis Suatu Laporan Keuangan (PSA No. 51), menyatakan bahwa
akuntan independen bisa menerima penugasan untuk menerapkan prosedur yang
disepakati atas elemen, akun, atau pos tertentu dalam suatu laporann keuangan di
bawah kondisi-kondisi berikut:
1. Akuntan adalah independen
2. Akuntan dan pihak-pihak yang bersangkutan sepakat dengan prosedur-
prosedur yang dilakukan atau akan dilakukan oleh akuntan
3. Pihak-pihak yang bersangkutan bertanggungjawab atas kecukupan
prosedur-prosedur yang telah disepakati untuk tujuan mereka.
4. Prosedur-prosedur yang akan dilakukan diperkirakan akan menghasilkan
temuan konsisten yang masuk akal.
5. Basis akuntansi untuk elemen, akun , atau pos laporan keuangan tertentu
cukup jelas bagi semua pihak dan akuntan.
6. Hal-hal spesiffik tertentu yang padanya akan diterapkan prosedur yang telah
disepakati, perrlu diestimasi dan diukur secara konsistensi dan masuk akal.
7. Bukti-bukti yang berkaitan dengan hal-hal spesifik yang padanya akan
diterapkan prosedur yang telah disepakati diperkirakan akan ada untuk
memberikan dasar yang layak untuk menyatakan hasil temuan dalam
laporan akuntan.
8. Apabila bisa dilaksanakan, akuntan dan pihak-pihak yang bersangkutan
sepakat mengenai batas materialitas untuk tujuan pelaporan.
9. Penggunaan laporan dibatasi pada pihak-pihak tertentu.
Untuk memastikan bahwa semua pihak memahami prosedur-prosedur yang
telah disepakati, dan bertanggung jawab atas kecukupan prosedur tersebut, akuntan
biasanya mengkomunikasikan secara langsung kepada pihak-pihak tersebut dan
meminta tanggapan dari mereka. Tanggungjawab akuntan dalam penugasan
prosedur yang disepakati aalam melaksanakan prosedur-prosedur dan melaporkan
temuan sesuai dengan standar umum, pekerjaan lapangan, dan pelaporan yang
cocok untuk diterapkan.

9. 9
Akuntan harus menyajikan hasil penerapan prosedur yang disepakati atas hal-
hal tertentu dalam bentuk temuan. Selain itu, akuntan dilarang memberikan
jaminnan negatif tentang apakah elemen, akun, atau pos dalam laporan keuangan
telah dinyatakan secara wajar dalam kaitanya dengan kriteria yang telah ditetapkan
seperti misalnya prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laporan auditor harus berisi
elemen-elemen berikut:
1. Judul yang menggunakna kata “independen”
2. Menunjuk secara khusus unsur, akun, atau pos suatu laporan keuangan
daru suatu perusahaan dan sifat penugasan.
3. Menyebutkan piihak-pihak yang terlibat
4. Basis akuntansi dari unsur, akun, atau pos suatu laporann keuangan
kecuali jika terbuki lain.
5. Pernyataan bahwa prosedur yang dilaksanakan adalah prosedur-prosedur
yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang disebutkan dalam laporan.
6. Menunjuk pada standar yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia.
7. Pernyataan bahwa kecukupan prosedur adalah semata-mata
tanggungjawab pihak-pihak yang bersangkutan dan pernyataan menolak
bertanggungjawab atas kecukupan prosedur-prosedur yang dilakukan dan
temuan yang bersangkutan.
8. Daftar prosedur-prosedur yang dilakukan dan temuan yang bersangkutan
9. Bila memungkinkan, penjelasan mengenai batas materialitas yang
disepakati.
10. Pernyataan bahwa akuntan tidak ditugasi, dan tidak mengerjakan, untuk
melakukan audit atas elemen, akun atau pos laporan keuangan tertentu;
pernyataan menolak memberi pendapat mengenai elemen, akun, atau pos
tertentu; dan pernyataan bahwa apabila akuntan telah melaksanakan
prosedur tambahan, maka hal-hal yang diketahuinya telah dilaporkan.
11. Paragraf terpisah pada bagian akhir laporan yang menyatakan bahwa
laporan hanya dimaksudkan semata-mata untuk informasi dan digunakan
oleh pihak-pihak tertentu dan tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh
pihak lain selain oleh pihak-pihak tertentu yang disebutkan dalam laporan.
12. Apabila perlu dicantumkan pembatasan yang berkaitan dengan prosedur
atau temuan.

10. 10
13. Apabila perlu dicantumkan penjelasan tentang sifat bantuan yang diberikan
oleh spesialis (jika ada).
KEPATUHAN TERHADAP ASPEK PERJANJIAN KONTRAK ATAU
PERSYARATAN PERATURAN YANG BERKAITAN DENGAN LAPORAN
KEUANGAN
Perusahaan mungkin diharuskan oleh perjanjian kontrak atau badan pengatur
untuk menyampaikan laporan kepatuhan yang diterbitkan auditor independen.
Sebagai contoh, perjanjian obligasi (bonn indentures) sering memuat berbagai
sinking fund, menjaga rasio lancar minimum tertentu, pembatasan pembayaran
dividen tunai, dan sebagainya. Selain meminta laporan keuanan auditan, pemberi
pinjaman atau wali amanat sering meminta jaminan dari auditor independen bahwa
peminjam telah memenuhi ketentuan-ketentunan pernjanjian yang berkaitan dengan
masalah akuntansi. Auditor independen dapat memenuhi permintaan ini dengan
memberikan keyakinan negatif yang bersangkutan dengan ketentuan yang berlaku
berdasarkan audit atas laporan keuangan. SA 623.19 menyatakan bahwa keyakinan
(jaminan) ini tidak harus diberikan kecuali jika auditor telah mengaudit laporan
keuangan tersebut yang bersangkutan dengan perjanjian kontrak atau persyaratan
peraturan dan harus tidak memperluas ke ketentuan perjanjian yang berkaitan
dengan masalah yang tidak tercakup dalam prosedur audit yang dilaksanakan dalam
audit atas laporan keuangan.
Jaminan auditor mengenai kepatuhan bisa diberikan dalam laporan terpisah
atau dalam satu atau lebih paragraf penyesalan yang dicantumkan setelah paragraf
pendapatan dalam laporan tentang laporan keuangan auditan. Bahasa laporan
harus membatasi pendistribusian informasi tentang jaminan negatif hanya kepada
pihak-pihak tertentu dalam perusahaan (misalnya dewan komisaris), pihak-pihak
yang tersangkut dalam perjanjian pinjaman, atau badan pengatur.
LAPORAN KEUANGAN IDAK DIAUDIT PADA SEBUAH PERUSAHAAN
PUBLIK
Seorang akuntan publik seringkali dikaitkan namanya dengan laporan
keuangan sebuah perusahaan publik meskipun ia tidak mengaudit laporan
keuangan tersebut. Sebagai contoh, akuntan publik membantu perusahaan dalam

11. 11
penyusunan laporan keuangan interim yang tidak diaudit (dan tidak direview) untuk
dimasukkan dalam laporan ke Babepam. Dalam menjalankan jasa akuntansi ini,
akuntans harus mengikuti pedoman yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia.
Jenis jasa ini jarang dilakukan akuntan publik.
PSA No. 52, Pengaitan Nama Auditor dengan Laporan Keuangan (SA 504.03),
menyatakan bahwa seorang akuntan dikaitkan dengan laporan keuangan apabila (1)
mengiznkan namanya digunakan dalam suatu laporan keuangan, dokumen, atau
komunikasi tertulis yang berisi laporan tersebut, atau (2) Menyerahkan kepada
kliennya atau piihak lain suatu laporan keuangan yang disusunnya atau dibantu
penyusunannya, meskupun ia tidak mencantumkan namanya dalam laporann
tersebut.
Apabila akuntan dikaitkan namanya dengan laporan keuangan yang tidak
diaudit dari suau perusahaan publik, maka akuntan diminta untuk menyatakan
dalam laporannnya bahwa ia tidak melakukan audit dan menyatakan menolak
memberikan pendapat. Selain itu, setiap halaman laporan keuangan hendaknya
diberi cap dengan “tidak diaudit”.
Apabila diterbitkan pernyataan menolak memberi pendapat, akuntan tidak
diminta untuk melakukan prosedur audit apapun, selain membaca laporann
keuangan untuk melihat kemungkinan adanya salah saji yang jelas kelihatan.
Apabila ada suatu prosedur yang dilakukan, hal tersebut tidak perlu disebutkan
dalam laoran auditor. Apabila dari pembicaraan dengan klien atau dari pekerjaan
yang dilakukannya, akuntan mengetahui bahwa laporan keuangan tidak sesuai
dengan prinsip akuntan yang berlaku umum, klien harus diminta untuk membuat
revisi yang diperlukan dalam laporannya. Apabila klien menolak, maka auditor harus
secara jelas menunjukkan keberatannya atas lapoan keuangan tersebut disamping
menyatakan menolak memberikan pendapat. Apabila klien menolak untuk menerima
laporan auditor, akuntan publik harus menolak namanya dikaitkan dengan laporan
keuangan, dan bilamana perlu menarik diri dari penugasan.
PENERIMAAN DAN PELAKSANAAN PENUGASAN ATESTASI
PSAT No. 2, Stadar Atestasi (SAT 100.1) merumuskan penugasan atestasi
sebagai berikut:

12. 12
‘suatu penugasan atestasi adalah penugasan yang di dalamnya praktisi
(akuntan publik) dikontrak untuk menerbitkan komunikasi tertulis yang menyatakan
kesimpulan tentang keandalan asersi-asersi’.
Seseorang akuntan publik hanya boleh menerima penugasan atestasi yang
dapat ia selesaikan sesuai dengan standar atestasi sebagaimana akan diuraikan
pada bagian lain bab ini. Dalam melaksanakan suatu penugasan atestasi, seorang
akuntan publik harus (1) mengumpulkan bukti-bukti untuk mendukung asersi-asersi,
(2) menilai secara obyektif pengukuran dan pengkomunikasian individu yang
membuat asersi, dan (3) melaporkan temuan-temuannya. Oleh karena itu
penugasan atestasi berkaitan dengan dasar dan pendukung atas asersi tertulis,
maka penugasan ini bersifat analitis, kritis, dan investigatif.
Ada berbagai jasa profesional yang dapat diberikan oleh para praktisi yang
tidak termasuk dalam penugasan atestasi. Beberapa contoh di antaranya adalah:
1. Penugasan konsultasi manajemen yang di dalam penugasan tersebut
praktisi dikontrak untuk memberikan nasihan atau rekomendasi kepada
kliennya.
2. Penugasan yang di dalamnya praktisi dikontrak untuk membela klien –
sebagai contoh, dalam masalah pemeriksaan/vefifikasi pajak yang sedang
ditangani oleh aparat Direktorat Jenderal Pajak.
3. Penugasan pajak yang didalamnya praktisi dikontrak untuk mengisi Surat
pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan atau untuk memberikan
nasihan perpajakan.
4. Penugasan yang di dalamnya praktisi di kontrak untuk melalukan kompilasi
laporan keuangan, karena ia tidak diminta untuk memeriksa aau mereview
bukti yang mendukung informasi yang diserahkan oleh klien dan tidak
menyatakan kesimpulan apa pun atas keandalannya.
5. Penugaan yang di dalamnya praktisi berperan terutama hanya membantu
klien - sebagai contoh, bertindak sebagai akuntan perusahaan dalam
pembuatan informasi selain laporan keuangan.
6. Penugasan yang di dalamnya praktisi dikontrak untuk bertindak sebagai
saksi ahli dalam bidang akuntansi, auditing, perpajakan, atau hal lain,
berdasarkan fakta-fakta tertentu yang disepakati dalam kontrak.
7. Penugasan yang di dalamnya praktisi dikontrak untuk memberikan suatu
pendapat sebagai seorang ahli mengenai suatu prinsip akuntansi, seperti

13. 13
penerapan undang-undang pajak atau prinsip akuntansi, berdasarkan fakta
khusus yang disediakan oleh pihak lain, sepanjang pendapat sebagai ahli
tidak menyatakan kesimpulan mengenai keandalan fakta yang diberikan
oleh pihak lain tersebut.
STANDAR ATESTASI
Dalam penugasan atestasi, auditor harus memenuhi sebelas standar atestasi.
Standar seperti juga standar auditing terbagi atas tiga kategori: standar umum,
standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan. Perbandingan standar-standar
pada setiap kategori menunjukkan bahwa standar atestasi adalah pengembangan
dari standar auditing menjadi lebih luas sehingga bisa mencakup jasa-jasa atestasi
yang lebih luas pula. Namun demikian, terdapat sejumlah perbedaan konseptual di
antara kedua perangkat standar tersebut. Secara khusus dapat dikatakan bahwa
standar atestasi:
1. Mencakup fungsi atestasi yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada
laporan keuanga historis. Dengan demikian standar tidak merujuk pada
laporan keuangan dan prinsip akuntansi yang berlaku umum.
2. Memungkinkan akuntan publik memberi jaminan (keyakinan) atas atestasi di
bawah tingkat “pernyataan pendapatn positif” sebagaimana dilakukan dalam
audit laporan keuangan tradisional.
3. Memberi kemungkinan jasa atestasi disesuaikan dengan kebutuhan spesifik
pemakai laporan berdasarkan “prosedur yang disepakati” dan “pemakaian
secara terbatas”
Dua standar umum yang baru (nomor 2 dan 3) mmenetapkan batas-batas
untuk jasa atestasi. jenis jasa ini terbatas pada pennugasan-penugasan yang (1)
akuntan publik memiliki pengetahuan yang cukup tentang hal-hal yang berkaitan
dengan asersi dan (2) asersi dapat diestimasi atau diukur secara konsisten dan
rasional dengan menggunakan kriteria yang telah ditetapkan. Meskipun tidak
disebutkan secara eksplisit dalam standar umum, definisi penugasan atestasi di atas
menyiratkan bahwa atestasi harus disajikan secara tertulis.
Standar pekerjaan lapangan kedua dalam standar auditing mengharuskan
auditor untuk mendapatkan pemahaman tentang pengedalian intern. Standar ini
ditiadakan dari standar pekerjaan lapangan atestasi karena dua alasan berikut:

14. 14
1. Apabila kegiatan mendapatkan pemahaman tentang pengendalian intern
bisa diterapkan, maka hal itu merupakan kegiatan yang berkaitan dengan
pengumpulan bukti yang cukup sebagaimana diminta oleh standar
pekerjaan lapangan atestasi yang kedua.
2. Kegiatan pendapatkan pemahaman tentang pengendalian intern tidak dapat
diterapkan pada setiap penugasan atestasi.
Standar pelaporan tentang konsistensi dan pengungkapan informatif dalam
standar auditing dicakup dalam standar pelaporan atestasi kedua (jika dapat
diterapkan) yang menghendaki suatu kesimpulan apakah asersi telah disajikan
sesuaii dengan kriteria yang telah ditetapkan. Standar pelaporan atestasi yang
keempat secara eksplisit menyebutkan sifat “penggunaan terbatas” laporan atestasi
yang berart adanya pembatasan dalam pendistribusian laporan.
PENUGASAN-PENUGASAN YANG DILAKSANAKAN BERDASARKAN
STANDAR ATESTASI
Dalam uraian berikut akan dibahas empat tipe penugasan atestasi:
1. Pryokesi dan prakiraan keuangan
2. Pelaporan tentang pengendalian intern satuan usaha
3. Atestasi kepatuhan
4. Pembahasan dan analisis manajemen
PELAPORAN TENTANG INFORMASI KEUANGAN PROSPEKTIF
Informasi keuangan prospektif biasanya diberikan dalam penawaran publik
obligasi dan sekuritas lainnya. Selain itu, bank dan lembaga keuangan sering
meminta agar dilakukan proyeksi tentang laba yang diperkirakan di masa datang
dalam rangka pemberian kredit kepada perorangan maupun perusahaan, dan
instansi pemerintah kadang-kadang meminta prakiraan keuangan dalam rangka
pengajuan permohonan bantuan atau kontrak dengan pemerintah. Guna
meningkatkan keandalan informasi keuangan prospektif, akuntan publik sering
diminta untuk dikaitkan namanya dengan data semacam itu.
Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan dokumen yang berkaitan dengan
pengaitan nama akuntan publik dengan informasi keuangan prospektif berupa suatu
Pernyataan tentang Standar untuk Jasa Akuntan atas Informasi Keuangan
Prospektif yang berjudul Proyeksi dan Prakiraan Keuangan. Pernyataan tentang

15. 15
Proyeksi dan Prakiraan Keuangan (SAT.200) ini memiliki kekuatan yang sama
seperti halnya PSA.
Jenis-Jenis Informasi Keuangan Prospektif
SAT.200.06 menyebutkan dua jenis informasi keuangan prospektif yaitu:
1. Prakiraan keuangan. Laporann keuangan prospektif yang menyajikan,
sepanjang pengetahuan dan keyakinan pihak yang bertanggung jawab
posisi keuangan, hasil usaha, dan aliran kas.
2. Proyeksi Keuangan. Laporan keuangan prospektif yang menyajikan,
sepanjang pengetahuan dan keyakinan pihak yang bertanggung jawab, atas
dasar satu atau lebih asumsi hipotetis, posisi keuangan, hasil usaha dan
aliran kas.
Prakiraan keuangan berbeda dari proyeksi keuangan dalam hal asumsi dan
taksiran keadaan yang terjadi. Prakiraan keuangan didasarkan pada kondisi yang
diharapkan ada dan tindakan yang diharapkan akan dilakukan. Sebaliknya, proyeksi
keuangan menyangkut satu atau lebih asumsi hipotetis. Baik prakiraan maupun
proyeksi bisa ditetapkan pada estimasi untuk titik tertentu atau suatu rentang
tertentu. Kedua jenis informasi keuangan prospektif ini juga berbeda dalam hal
penggunaannya. Prakiraan keuangan lebih tepat untuk penggunaan secara umum,
sedangkan proyeksi hanya untuk penggunaan terbatas oleh perusahaan sendiri atau
oleh perusahaan dan pihak ke tiga yang bernegosiasi langsung dengan perusahaan.
Akuntan publik bisa menerima penugasan untuk melakukan salah satu dari tiga
tipe jasa yang berkaitan dengan laporan keuangan prospektif apabila diperkirakan
akan ada pihak ke tiga: (1) kompilasi (penyusunan), (2) pemeriksaan, dan (3)
penerapan prosedur yang disepakati bersama. Penugasan untuk mengkompilasi
informasi prospektif merupakan jasa akuntansi bagi klien yang akan dibahas
kemudian pada bab ini. Jenis jasa ini tidak menghasilkan pernyataan jaminan (positif
maupun negatif) atas laporan prospektif.
Pemeriksaan Laporan Keuangan Prospektif
SAT 200.27 menyatakan bahwa pemeriksaan atas laporan keuangan
prospektif merupakan jasa profesional yang mencakup: (1) menilai penyusunan
laporan prospektif, (2) menilai hal-hal yang mendasari asumsi, (3) menilai penyajian

16. 16
laporan keuangan prospektif mengenai kesesuaiannya dengan pedoman penyajian
laporan keuangan prospektif, dan (4) menerbitkan laporan pemeriksaan.
LAPORAN BENTUK BAKU ATAS LAPORAN KEUANGAN PROSPEKTIF
SAT 200.31 menyatakan bahwa laporan auditor bentuk baku untuk pemeriksaan
atas laporan keuangan prospektif harus mencakup:
1. Identifikasi laporan keuangan prospektif yang disajikan.
2. Pernyataan bahwa pemeriksaan laporan keuangan prospektif dilakukan
sesuai dengan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dan uraian
singkat tentang sifat pemeriksaan yang dilakukan.
3. Pendapat akuntan bahwa laporan keuangan prospektif disajikan sesuai
dengan pedoman penyajian laporan keuangan prospektif yang ditetapkan
Ikatan Akuntan Indonesia dan bahwa asumsi yang mendasarinya
memberikan dasar yang rasional untuk melakukan prakiraan atau proyeksi
dengan asumsi hipotetis tertentu.
4. Catatan bahwa hasil prospektif mungkin tidak dapat dicapai
5. Pernyataan bahwa akuntan tidak bertanggung jawab untuk memutahirkan
laporan dengan adanya peristiwa dan keadaan yang terjadi setelah tanggal
neraca.
PENYIMPANGAN DARI LAPORAN BENTUK BAKU seperti halnya dalam
pelaporan atas laporan keuangan historis, tipe pendapat lain dapat dinyatakan atas
laporan keuangan prospektif. Keadaann-keadaan dan dampaknya terhadap
pendapat akuntan publik adalah sebagai berikut:
1. Jika menurut pendapat akuntan, laporan keuangan prospektif menyimpang
dari pedoman penyajian laporann keuangan prospektif yang ditetapkan
Ikatan Akuntan Indonesia, ia harus memberikan pendapat wajar dengan
pengecualian atau pendapat tidak wajar. Namun jika penyajian yang
menyimpang dari pedoman penyajian karena kegagalan dalam
mengungkapkan asumsi signifikan, akuntan harus memberikan pendapat
tidak wajar.
2. Jika akuntan berpendapat bahwa satu atau lebih asumsi signifikan tidak
memberikan dasar rasional untuk melakukan prakiraan atau proyeksi
dengan asumsi hipotetis tertentu, ia harus memberikan pendapat tidak
wajar.

17. 17
3. Jika pemeriksaan akunan dipengaruhi oleh kondisi yang menghalangi
penerapan satu atau lebih prosedur yang dipandang perlu, ia harus
menyatakan tidak memberikan dan menjelaskan batasan lingkup tersebut
dalam laporannya.
Penerapan Prosedur-Prosedur yang Disepakati Bersama
SAT 200.59-61 menyatakan bahwa akuntan bisa melaksanakan atestasi
prosedur yang disepakati bersama atas laporan keuangan prospektif dengan
ketentuan bahwa:
1. Akuntan adalah independen
2. Akuntan dan pemakai yang disebutkan sepakat dengan prosedur-prosedur
yang dilakukan atau akan dilakukan oleh akuntan
3. Para pemakai yang disebutkan bertanggungjawab atas kecukupan
prosedur yang disepakati sesuai dengan tujuan mereka
4. Laporan keuangan prospektif meliputi suatu daftar asumsi-asumsi
signifikan
5. Laporan keuangan prospektif yang terhadapnya diterapkan prosedur-
prosedur yang telah disepakati bisa menghasilkan estimasi atau
pengukuran yang konsisten
6. Kriteria yang digunakan dalam penentuan temuan telah disepakati oleh
akuntan dan pemakai yang disebutkan
7. Prosedur-prosedur yang telah diterapkan pada laporan keuangan
prospektif diharapkan akan menghasilkan temuan yang konsisten dengan
menggunakan kriteria tersebut.
8. Bukti yang berkaitan dengan laporan keuangan prospektif yang
terhadapnya diterapkan prosedur-prosedur yang disepakati bersama
diharapkan akan ada ntuk memberikan dasar yang layak untuk
menyatakan temuan dalam laporan akuntan.
9. Bila memungkinkan, untuk tujuan pelaporan bisa dicantumkan penjelasan
tentang batas materialitas yang disepakati bersama
10. Penggunaan laporan dibatasi hanya pada pemakai-pemakai tertentu yang
disebutkan di dalamnya.

18. 18
Kompilasi
Penugasan kompilasi dimaksudkan untuk menbantu manajemen dalam
penyiapan suatu prakiraan atau suatu proyeksi, tetapi tidak dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas laporan keuangan prospektif atau asumsi-asumsi yang
mendasari laporan tersebut. Prosedur-prosedur yang harus dilakukan akuntan
dalam kompilasi suatu prakiraan atau proyeksi meliputi hal-hal berikut:
1. Menumbuhkan pengertian dengan klien, sebaiknya dalam bentuk tertulis,
mengenai jasa yang akan dilaksanakan.
2. Mengajukan pertanyaan tentang prinsip akuntansi yang digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan prospektif.
3. Menanyakan bagaimana pihak yang bertanggungjawab mengidentifikasi
faktor-faktor kunci dan pengembangan asumsinya.
4. Membuat daftar, atau meminta daftar, asumsi signifikan pihak yang
bertanggungjawab yang menjadi dasar bagi laporan keuangan prospektif
dan mempertimbangkan apakah terdapat penghilangan yang nyata faktor-
faktor kunci yng dipakai sebagai dasar penentuan hasil prospektif.
5. Mempertimbangkan apakah terdapat ketidakkonsistenan internal yang nyata
dalam asumsi yang dibuat oleh pihak yang bertanggungjawab.
6. Melaksanakan, atau menguji kecermatan matematis perhitungan yang
menerjemahkan asumsi ke dalam laporan keuangan prospektif.
7. Membaca laporan keuangan prospektif, termasuk ringkasan asumsi
signifikan, dan mempertimbangkan apakah (1) laporan, termasuk
pengungkapan asumsi dan kebijakan akuntansi, tidak disajikan sesuai
dengan pedoman penyajian laporan keuangan prospektif yang ditetapkan
Ikatan Akuntan Indonesia, dan (2) laporan, termasuk ringkasan asumsi
signifikan, nyata tidak semestinya dalam hubungannya dengan pengetahuan
akuntan tentang satuan usaha tersebut dan industrinya, serta kondisi yang
diperkirakan dalam periode prospektif.
Laporan akuntan bentuk baku untuk kompilasi laporan keuangan prospektif
harus mencakup (SAT 200. 16):
1. Identifikasi laporan keuangan prospektif yang disajikan oleh pihak yang
bertanggungjawab.

19. 19
2. Pernyataan bahwa akuntan telah mengompilasi laporan keuangan prospektif
sesuai dengan standar yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia mengenai
kompilasi proyeksi keuangan.
3. Pernyataan bahwa kompilasi terbatas lingkupnya dan tidak memungkinkan
akuntan untuk memberikan pendapat atau bentuk keyakinan lain apa pun
atas laporan keuangan prospektif atau asumsi yang bersangkutan.
4. Catatan bahwa hasil prospektif mungkin tidak dapat dicapai.
5. Pernyataan bahwa akuntan tidak bertanggungjawab untuk memutahirkan
laporan dengan adanya peristiwa dan keadaan yang terjadi setelah tanggal
neraca.
PELAPORAN PENGENALIAN INTERN
SAT 500 memberikan pedoman tentang penugasan untuk memeriksa dan
melaporkan asersi manajemen tentang aspek-aspek pengendalian intern atas
pelaporan keuangan perusahaan di bawah ini:
1. Efektivitas rancangan dan pelaksanaan pengendalian intern suatu
perusahaan.
2. Efektivitas rancangan dan pelaksanaan suatu segmen dari pengendlian
intern suatu perusahaan.
3. Hanya kecocokan rancangan pengendalian intern suatu perusahaan.
4. Efektivitas rancangan dan pelaksanaan pengendalian intern suatu
perusahaan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh badan pengatur.
Kondisi untuk Pelaksanaan Penugasan
Akuntan independen harus melaksanan penugasan-penugasan di atas hanya
apabila manajemen (1) menerima tanggungjawab tentang efektivitas pengendalian
intern satuan usaha, (2) menilai efektivitas pengendalian intern dengan
menggunakan kriteria yang masuk akal untuk pengendalian intern yang efektif yang
dibentuk oleh badan yang diakui, dan (3) terdapat bukti audit yang cukup atau dapat
dikembangkan untuk mendukung evaluasi manajemen, dan (4) menyajikan asersi
tertulisnya tentang efektivitas struktur pengendalian intern.
Manajemen bertanggungjawab untuk membentuk dan memelihara struktur
pengendalian intern yang efektif. Dalam beberapa hal manajemen dapat
mengevaluasi dan melaporkan efektivitas struktur tersebut, tanpa bantuan dari

20. 20
praktisi. Namun, manajemen dapat menugasi praktisi untuk mengumpulkan
informasi untuk memungkinkan manajemen melakukan evaluasi efektivitas struktur
pengendalian intern satuan usaha.
Perancangan dan Pelaksanaan Penugasan
Meskipun terdapat banyak kesamaan antara metodologi untuk menilai
pengendalian ntern dalam suatu audit atas laporan keuangan dan dalam
pelaksanaan penugasan untuk memeriksa asersi tertulis manajemen tentang
efektivitas pengendalian intern, namun penilaian dalam penugasan ini biasanya lebih
luas. Sebagai contoh, dalam suatu audit, pengujian pengendalian hanya perlu
dilakukan atas kebiakan dan prosedur yang dinilai auditor memiliki risiko
pengendalian di bawah maksimmum (sebagai bagian dari pelaksanaan strategi
tingkat risiko pengendalian ditetapkan maksimum). Dalam suatu penugasan untuk
memeriksa asersi manajemen tentang pengendalian intern, pengujian pengendalian
tergantung pada sifat asersi dan kriteria yang disebutkan manajemen dalam laporan
yang berisi asersi. Periode waktu yang dicakup oleh pengujian pengendalian dalam
suatu audit adalah sepanjang periode yang diaudit, sedangkan dalam penugasan ini
periode waktunya bisa bervariasi berdasarkan sifat asersi dalam pemeriksaan
sesuai dengan SA 500. Namun demikian, baik dalam audit maupun dalam
pemeriksaan, harus diperoleh pemahaman tentang pengendalian intern, dan setiap
kondisi yang dapat dilaporkan dan kelemahan material yang terungkap dari
pemahaman atau dari pengujian pengendalian harus dikomunikasikan kepada
komite audit. SA 500 berisi pedoman yang cukup luas untuk berbagai situasi yang
mungkin timbul dalam pemeriksaan setiap jenis asersi manajemen tentang
pengendalian intern suatu perusahaan.
Standar Pelaporan
Bentuk laporan praktisi terantung atas cara yang dilakukan oleh manajemen
dalam menyajikan asersi tertulis.
a. Jika asersi manejemen disajikan dalam laporan terpisah yang menyertai
laporan praktisi, laporan praktisi dipandang pantas untuk distribusi secara
umum dan praktisi harus menggunakan bentuk laporan yang dijelaskan.
b. Jika manajemen menyajikan asersinya hanya dalam surat representasi
kepada praktisi, praktisi harus membatasi distribusi laporannya hanya
kepada manajemen, pihak lain dalam satuan usaha, dan jika berlaku,

21. 21
kepada badan pengatur tertentu, dan praktisi harus menggunakan bentuk
laporan sebagaimana yang dijelaskan.
ASERSI MANAJEMEN DISAJIKAN DALAM LAPORANN TERPISAH Bila
manajemen menyajikan asersinya dalam laporan terpisah yang akan menyertasi
laporan praktisi, laporan praktisi harus mencakup:
1. Suatu judul yang berisi kata Independen.
2. Identifikasi asersi manejemen tentang efektivitas struktur pengendalian
satuan usaha atas pelaporan keuangan.
3. Suatu pernyataan bahwa pemeriksaan dilaksanakan berdasarkan standar
yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dan, oleh karena itu, mencakup
pemerolehan suatu pemahaman struktur pengendalian intern atas pelaporan
keuangan, pengujian dan evaluasi efektivitas desain dan pelaksanaan
struktur pengendalian intern,dan pelaksanaan prosedur semacam yang lain
dipandang perlu oleh praktis sesuai dengan keadaan. Di samping itu,
laporan harus mencakup pernyataan bahwa praktisi yakin bahwa
pemeriksaannya memberikan dasar yang memadai untuk memberikan
pendapat.
4. Suatu paragraf yang menyatakan bahwa, karena keterbatas bawaan dalam
struktur pengendalian apa pun, kekeliruan dan ketidakberesan dapat terjadi
dan tidak terdeteksi. Di samping itu, paragraf tersebut harus menyatakan
bahwa proyeksi evaluasi apa pun terhadap struktur pengendalian intern atas
pelaporan keuangan ke masa yang akan datang mengandung di dalamnya
suatu risiko bahwa struktur pengendalian intern dapat menjadi tidak
memadai karena adanya perusabahan kondisi, atau tingkat kepatuhan
terhadap kebiakan dan prosedur merosot.
Asersi Manajemen Disajikan hanya dalam Surat Representasi kepada
Praktisi
Kadang-kadang manejemen dapat menyajikan asersi tertulisnya tentang
efektivitas struktur pengendalian intern satuan usaha dalam suatu surat representatif
kepada praktisi, bukan sebagai laporan terpisah yang menyertai laporan praktisi.
Sebagai contoh, dewan komisaris satuan usaha mungkin meminta praktisi untuk

22. 22
melaporkan tentang asersi manajemen tanpa meminta manejemen untuk
menyajikan asersi tertulis dalam laporan terpisah.
Jika manajemen tidak menyajikan asersi tertulis yang menyertai laporan
praktisi, praktisi harus memodifikasi laporannya untuk memasukkan asersi
manajemen tentang efektivitas struktur pengendalian intern satuan usaha dan
menambahkan suatu paragraf yang membatasi distribuusi laporan praktisi hanya
kepada manejemen, atau pihak lain dalam satuan usaha, dan jika berlaku kepada
badan pengatur tertentu.
ATESTASI KEPATUHAN
Bidang jasa lain yang semakin banyak diminta untuk diberikan akuntan publik
dari badang-badang pengatur dan pihak-pihak lainnya adalah jasa yang berkaitan
dengan kepatuhan satuan usaha terhadap persyaratan tertentu, seperti
misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, kontrak, aturan, atau hibah
tertentu. Ketentuan tersebut bersifat keuangan atau non keuangan.
Penugasan Prosedur yang Disepakati
Ikatan Akuntan Indonesia telah menerbitkan PSAT No. 06, Atestasi Kepatuhan
(SAT 500) untuk memberi pedoman bagi para akutnan publik dalam melaksanakan
prosedur yang disepakati bersama atas asersi tertulis manajemen tentang (1)
kepatuhan satuan usaha terhadap persyaratan tertentu, (2) efektivitas pengendalian
intern terhadap kepatuhan (yaitu proses dengan cara bagaimana manajemen
mendapatkan jaminan yang layak tentang kepatuhan terhadap persyaratan tertentu,
atau (3) keduanya. Untuk mengurangi risiko terjadinya kesalahpahaman antara para
pemakai dengan akuntan independen, maka penugasan demikian hanya dilakukan
apabila kondisi-kondisi berikut terpenuhi: (1) manajaemen menerima tanggungjawab
atas kepatuhan satuan usasha terhadap persyaratan tertentu dan efektivitas
pengendalian intern terhadap kepatuhan, (2) manajemen mengevaluasi kepatuhan
satuan usaha terhadap persyaratan terntentu atau efektivitas pengendalian intern
terhadap kepatuha, dan (3) manajemen memberikan kepada praktisi asersi
tertulisnya tentang kepatuhan satuan usaha terhadap persyaratan tertentu atau
tentang efektivitas pengendalian intern satuan usaha terhadap kepatuhan.

23. 23
Penugasan Pemeriksaan
SAT 500, Atestasi Kepatuhan, mengijinkan adanya penugasan pemeriksaan
yang menghasilkan suatu pernyataan pendapat akuntan independen tentang
kepatuhan satuah usaha terhadap persyaratan tertentu apabila kondiso-kondisi
tambahan tertentu, tetapi penugasan prosedur yang disepakati lebih dianjurkan
karena penugasan ini lebih disesuaikan dengan kebutuhan pemakai. Oleh karena
dalam pemeriksaan, akuntan independen menentukan prosedur-prosedur yang akan
dilakukan dan bukti yang diperlukan untuk memberi dasar yang layak guna
memberikan pernyataan pendapat, penugasan ini bisa menjadi lebih kompleks
dalam hal penetapan tingkat materialitas dan dalam penetapan dan pencapaian
komponen risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi dalam risiko
atestasi.
ANALISIS PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN
SAT 700, Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen, menetapkan standar
atestasi dan memberikan panduan bagi praktisi tentang pelaksanaan suatu
penugasan atestasi yang berkaitan denga Analisis dan Pembahasan oleh
Manajemen (APM) yang dibuat sesuai denngan peraturan Badan Pengawas Pasar
Modal (BAPEPAM) yang disajikan dalam laporan tahunan kepada pemegang saham
dan dalam dokumen lain. Akuntan independen bisa menerbitkan laporna
pemeriksaan atau laporan review tentang APM jaminan tingkat review bahwa tidak
ada suatu hal yang membuat akuntan indenpenden yakin bahwa APM telah
menyesatkan lebih banyak dipilih dalam praktis dewasa ini. Tujuan penugasan
review ini adalah untuk mengumpulkan bukti sebagai dasar bagi praktisi untuk
melaporkan apakah informasi yang diketahui oleh praktisi menyebabkan ia
mempercayai bahwa:
1. Penyajian APM tidak mencakup, dalam semua hal yang material, unsur
yang diwajibkan dalam peraturan BAPEPAM
2. Jumlah keuangan historis yang tercantum di dalamnya tidak diperoleh
secara akurat, dalam semua hal yang material, dari laporan keuangan
satuan usaha.
3. Informasi, penentuan, estimasi, dan asumsi yang dipakai sebagai dasar oleh
satuan usaha tidak memberikan basis yang memadai untuk pengungkapan
yang terdapat di dalamnya.

24. 24
JASA AKUNTANSI DAN REVIEW
Standar jasa akuntansi dan review memberikan rerangka untuk fungsi
ninatestasi bagi jasa akuntansi yang mencakup jasa akuntansi dan review. Standar
jasa akuntansi dan review dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Jasa Akuntansi
dan Review (PSAR). Termasuk di dalam Pernyataan Standar Jasa Akuntansi dan
Review (PSAR), yang merupakan interpretasi resmi yang dikeluarkan oleh Komite
terhadap ketentuan-ketentuan yang diterbitkan oleh Komite dalam PSAR. Dengan
demikian IPSAR memberikan jawaban atas pertanyaan atau keraguan dalam
penafsiran ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam PSAR.
SAR 100.04 merumuskan satuan usaha nonpublik sebga satuan usaha yang
tidak merupakan (a) satuan usaha yang sekuritasnya diperdagangkan dalam sutau
pasar publik, baik pada bursa utama (domestik atau asing) atau pada bursa paralel,
(b) satuan usasha yang mendaftar pada suatu instans yang berwenang dalam
rangka persiapan untuk menjual suatu jenis surat berharga di pasar umum, atau (c)
suatu anak perusahaan, corporate joint venture, konsorsium, atau satuan usaha
lainnya yang dikendalikan oleh suatu satuah usaha yang termasuk dalam (a) dan
(b).
Dalam setiap penugasan yang dilaksanakan berdasarkan PSAR, akuntan
harus memberi pengertian kepada perusahaan (entitas), sebaiknya secara tertulis,
tentang jasa yang akan dilakukannya. Hal ini meliputi penjelasan tentang sifat dan
keterbatasan jasa yang diberikan dan penjelasan tentang laporan yang diharapkan
akan diberikan oleh akuntan. Jasa ini jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan
audit. Sebagai akibat dari hal-hal tersebut maka:
1. Penugasan tidak dapat diandalkan untuk bisa mengungkapkan adanya
kekeliruan, kecurangan, atau tindakan melawan hukum.
2. Akuntan akan memberi informasi kepada manajemen pada tingkat yang
sesuai bila ia menemukan kekeliruan material, dan kecurangan serta
tindakan melawan hukum yang diketahuinya.
REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN
Tujuan penugasan review atas laporan keuangan perusahaan nonpublik
adalah untuk melakukan prosedur pengajuan pertanyaan dan prosedur analitis yang
menghasilkan dasar memadai bagi akuntan publik untuk memberikan jaminan

25. 25
(keyakinan) terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan
atas laporan keuangan agat laporan tersebut sesuai dengan basis komprehensif
akuntansi yang lain.
KOMPILASI LAPORAN KEUANGAN
Tujuan penugasan kompilasi adalah untuk menyajikan dalam bentuk
laporann keuangan informasi yang disajikan manajemen tanpa usaha untuk
memberikan suatu pernyataan jaminan (keyakinan) apa pun terhadap laporan
tersebut. Banyak perusahaan kecil mengandalkan pada bantuan dari akuntan publik
dalam menyusun informasi keuangan untuk kepentingan mereka, baik untuk
pengelolaan perusahaan atau untuk menyerahkan informasi tentang perusahaan ke
bank dalam rangka mengajukan permohonan kredit. Akuntan publik melakukan jasa
semacam ini untuk perusahaan-perusashaan kecil, dengan cara yang sama seperti
yang dilakukan oleh kontroler atau direktur keuangan dalam menyajikan informasi
untuk manajemen pada perusahaan besar. Penugasan kompilasi ditujukan untuk
membantu manajemen dalam penyusunan laporan keuangan – tidak untuk memberi
jaminan tentang apakah informasi bebas dari salah saji material. Oleh karena itu,
sangatlah penting bagi auditor untuk memiliki kesamaan pengertian mengenai tujuan
penugasan ini da bahwa kompilasi tidak dapat diandalkan untuk menemukan
kekeliruan atau kecurangan.
LAIN-LAIN
Perubahan Penugasan
Pada saat akuntan sedang melaksanakn pemberian jasa profesionalnya,
akuntan publik kadang-kadang diminta klien untuk mengubah suatu jenis penugasan
menjadi penugasan lainnya. Perusahaan tersebut bisa membawa penugasan ke
tingkat yang lebih tinggi, apabila tiangkat jaminannya lebih tinggi dari tingkat jaminan
dalam penugasan sebelumnya (misalkan, perusabahan dari kompilasi menjadi
review, atau dri review menjadi audit). Akuntan publik bisa menyetujui perubahan ini
apabila (1) terdapat bukti yang cukup untuk mendukung tingkat jaminan (keyakinan)
yang lebih tinggi, dan (2) diperkirakan penugasan pengganti akan dapat diselesaikan
sesuai dengan standr profesional.

26. 26
RINGKASAN
Dalam praktik akuntansi publik, seorang akuntan publik bisa diminta untuk
melakukan berbagai jenis penugasan. Akuntan publik bisa diminta untuk melakukan
berbagai penugasan bertingkat jaminan audit atau pemeriksaan termasuk pelaporan
khusus yang dicakup oleh standar auditing, dan penugasan-penugasan atestasi
yang dicakuup oleh standar atestasi. selain itu, akuntan publik bisa diminta juga
untuk melakukan penugasan dengan tingkat jaminan yang lebih rendah dri tingkat
jaminan yang diberikan audit. Bentuk jaminan yang umumnya diminta adalah (1)
tingkat jaminan review bahwa tidak terdapat hal yang membuat auditor
berkesimpulan bahwa asersi telah menyesatkan, (2) prosedur yang disepakati
bersama yang menghasilkan prosedur yang dilakukan serta temuan auditor sebagai
hasil prosedur tersebut, dan (3) kompilasi yang tidak memberi jaminan tentang
apakah asersi bebas dari salah saji material.

27. 27
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pada umumnya akntan publik dapat memberi empat tingkatan jaminan yang
berkaitan dengan suatu penugasan. Dalam hal tertentu, akuntan publik bisa
memberikan keempat tingkat jaminan untuk suatu jenis pennugasan tertentu. Dalam
hal lain, standar profesional membatasi jenis jaminan yang bisa diberikan untuk
suatu jenis peugasan tertentu guna mencegah timbulnya salah pengertian mengenai
jasa yang diberikan. Keempat tingkat jaminan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Jaminan tingkat audit atau pemeriksaan.
2. Jaminan tingkat review.
3. Prosedur yang disepakati bersama
4. Tidak ada jaminan.
B. SARAN
Demikianlah makalah yang kami susun, semoga bisa bermanfaat untuk
pembelajaran kedepannya. Kami hara ada perbaikan lebih terhadap isi dan konten
dari makalah ini

28. 28
DAFTAR PUSTAKA
Drs. Al. Haryono Jusup M.B.A. 2002. Auditing (Pengauditan) Buku 2. Yogyakarta:
YKPN