2. 2
BAB 9
PELAPORAN AUDIT KEUANGAN
1. Pelaporan Audit Keuangan
Pelaporan audit keuangan meliputi audit atas laporan keuangan dan atas
hal-hal yang berkaitan dengan keuangan.
a. Standar Pelaporan Pertama ( kepatuhan terhadap prinsip yang berlaku
umum )
“Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum”
Pemberian pendapat wajar tanpa pengecualian oleh auditor sesuai
dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum harus didasarkan pada
pertimbangan auditor, apakah :
1) Prinsip akuntansi yang dipilih dan diterapkan memang berlaku secara
umum.
2) Prinsip akuntansi yang dipilih adalah tepat untuk keadaan yang
bersangkutan.
3) Laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan memberikan
informasi yang memadai yang dapat mempengaruhi penggunaan,
pemahaman, dan penafsirannya.
4) Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan diklasifikasikan dan
diikhtisarkan dengan semestinya, tidak terlalu rinci maupun terlalu
ringkas.
5) Laporan keuangan mencerminkan peristiwa dan transaksi yang
mendasarinya dengan cara menyajikan posisi keuangan, hasil usaha,
dan arus kas dalam batas-batas yang rasional dan praktis untuk dicapai
dalam laporan keuangan.
b. Standar Pelaporan Kedua ( konsistensi penerapan prinsip akuntansi yang
berlaku umum )
“Laporan audit harus menunjukkan keadaan yang didalamnya prinsip
akuntansi tidak secara konsisten diterapkan dalam penyusunan laporan
3. 3
keuangan periode sekarang dalam hubungannya dengan prinsip akuntansi
yang diterapkan dalam periode sebelumnya”
Konsistensi merupakan konsep dalam akuntansi yang menuntut
penerapan standar secara terus-menerus dan tidak diubah-ubah, kecuali
dengan alasan yang dapat dibenarkan. Penerapan semestinya dari standar
ini menuntut auditor untuk memahami hubungan antara konsistensi dengan
daya banding laporan keungan. Perbandingan laporan keuangan antara
beberapa periode dapat dipengaruhi oleh :
1) Perubahan prinsip akuntansi.
2) Kesalahan dalam laporan keuangan yang diterbitkan dalam periode
sebelumnya.
3) Perubahan golongan atau reklasifikasi.
4) Ketidaktepatan estimasi tahun-tahun sebelumnya dengan peristiwa
dan kejadian dalam tahun berjalan.
c. Standar Pelaporan Ketiga (pengungkapan yang memadai dalam laporan
keuangan )
“Pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan dalam laporan audit”
Penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang
berlaku umum, meliputi pengungkapan informasi yang memadai atas
berbagai hal yang material. Hal-hal tersebut meliputi bentuk, susunan, dan
isi laporan keuangan serta catatan atas laporan keuangan. Apabila
pengelola tidak mengungkapkan informasi yang semestinya diungkapkan
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka auditor harus
mengeluarkan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak
wajar.
d. Standar Pelaporan Keempat (pengaitan nama auditor dengan laporan
keuangan)
“Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai
laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu pernyataan bahwa
pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara
4. 4
keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan.
Dalam semua hal dimana nama auditor dikaitkan dengan laporan
keuangan, laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai
sifat pekerjaan auditor, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang
dipikulya”
Standar ini bertujuan untuk mencegah terjadinya salah tafsir
mengenai tingkat tanggung jawab yang dipikul auditor ketika namanya
dikaitkan dengan laporan keuangan. Seorang auditor akan dikaitkan
namanya dengan laporan keuangan apabila ia mengizinkan namanya
dicantumkan dalam suatu laporan, dokumen, atau komunikasi tertulis yang
berisi laporan keuangan tersebut. Apabila auditor dikaitkan namanya
dengan suatu laporan keuangan namun auditor tersebut belum mengaudit
atau menelaah laporan itu, maka auditor harus menerbitkan laporan
keuangan yang menyatakan bahwa ia tidak memberikan pendapat atas
laporan keuangan tersebut. Disamping itu, pada setiap halaman laporan
keuangan harus diberi tanda “tidak diaudit (unaudited)”.
e. Standar Pelaporan Tambahan Pertama (pelaporan tentang kepatuhan
terhadap SAP)
“Laporan audit harus menyatakan bahwa audit tersebut dilakukan sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”
Dalam hal ini auditor harus mengungkapkan standar yang tidak
diikuti, alasan tidak dapat diikutinya standar tersebut, dan dampaknya
terhadap hasil audit. Dalam keadaan lain, laporan audit tentang laporan
keuangan dapat mengacu pada Standar Pemeriksaan Akuntan Publik-IAI
maupun pada SAP.
f. Standar Pelaporan Tambahan Kedua ( pelaporan tentang kepatuhan
terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal )
“Laporan audit atas laporan keuangan harus : (1) menjelaskan lingkup
pengujian auditor atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan dan atas pengendalian internal serta menyajikan hasil
5. 5
pengujiannya, atau (2) mengacu pada laporan keuangan terpisah yang
berisi informasi tersebut”.
Dalam menyajikan hasil pengujian tersebut, auditor harus
melaporkan ketidakberesan, unsur perbuatan melanggar/melawan hukum,
ketidakpatuhan lain yang material, dan kondisi pengendalian internal yang
perlu mendapat perhatian. Dalam beberapa keadaan, auditor harus
melaporkan secara langsung ketidakberesan dan unsur perbuatan
melanggar hukum tersebut kepada pihak di luar entitas atau organisasi
yang diaudit seperti instansi kepolisian atau kejaksaan.
g. Standar Pelaporan Tambahan Ketiga ( informasi istimewa dan rahasia )
“Apabila informasi tertentu dilarang untuk diungkapkan kepada umum,
maka laporan audit harus menyatakan sifat informasi yang tidak
dilaporkan tersebut dan persyaratan yang menyebabkan tidak
dilaporkannya informasi tersebut”
Auditor harus menyatakan sifat informasi yang tidak dilaporkan dan
persyaratan yang menyebabkan tidak dilaporkannya informasi tersebut.
Auditor harus memperoleh jaminan bahwa terdapat persyaratan yang sah
untuk tidak melaporkan informasi tersebut, dan jika dianggap perlu, dapat
berkonsultasi dengan penasehat hukum.
h. Standar Pelaporan Tambahan Keempat ( distribusi laporan audit )
“Laporan tertulis audit diserahkan oleh organisasi atau lembaga audit
kepada pejabat berwenang di lingkungan pihak yang diaudit dan di
lingkungan organisasi yang meminat atau mengatur audit, termasuk
organisasi luar pemberi dana, kecuali jika hukum melarangnya. Laporan
tersebut juga harus dikirim kepada pejabat lain yang mempunyai
kewenangan hukum atas pengawasan atau pihak yang bertanggung jawab
untuk melakukan tindak lanjut terhadap temuan dan rekomendasi audit
dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan
audit tersebut”
Apabila akuntan publik ditugasi untuk melakukan audit, maka
organisasi yang ditugasi ini harus memastikan bahwa laporan audit
6. 6
tersebut didistribusikan secara memadai. Jika akuntan publik yang
mendistribusikan laporan audit, maka dalam perjanjian penugasan, pejabat
atau organisasi yang menerima laporan audit tersebut harus ditunjuk.
2. Jenis-jenis Pendapat Auditor
a. Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian
Pendapat ini diberikan auditor apabila audit telah dilakukan atau
diselesaikan sesuai dengan standar auditing, penyajian laporan keuangan
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan tidak terdapat
kondisi atau keadaan tertentu yang memerlukan bahasa penjelas.
b. Pendapat Wajar Dengan Pengecualian
Pendapat ini diberikan apabila :
1) Tidak ada bukti yang kompeten dan mencukupi atau adanya
pembatasan lingkup audit yang material tetapi tidak memengaruhi
laporan keuangan secara keseluruhan.
2) Auditor yakin bahwa laporan keuangan berisi penyimpangan dari
prinsip akuntansi yang berlaku umum dan berdampak meterial tetapi
tidak memegaruhi laporan keuangan secara keseluruhan.
Penyimpangan tersebut dapat berupa pengungkapanyang tidak
memadai maupun perubahan dalam prinsip akuntansi.
Auditor harus menjelaskan alasan pengecualian dalam satu paragraf
terpisah sebelum paragraf pendapat.
c. Pendapat Tidak Wajar
Pendapat ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan
secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan
prinsip akuntansiyang berlaku umum. Auditor harus menjelaskan alasan
yang mendukung dikeluarkannnya pendapat tidak wajar, dan dampak
utama dari hal yang menyebabkan pendapat tidak wajar diberikan terhadap
laporan keuangan.
7. 7
d. Pernyataan Tidak Memberikan Pendapat
Hal ini dapat terjadi apabila :
1) Ada pembatasan yang sangat material terhadap lingkup audit, baik
oleh klien maupun karena kondisi tertentu.
2) Auditor tidak independen terhadap klien.
Auditor tidak diperkenankan mencantumkan paragraf lingkup audit
apabila ia menyatakan untuk tidak memberikan pendapat.
e. Pendapat Tidak Penuh
Pendapat ini sebenarnya bukan merupakan suatu jenis pendapat
tersendiri. Pendapat tidak penuh adalah pendapat atas unsur tertentu dalam
laporan keuangan. Pendapat ini boleh dinyatakan, jika uditor menyatakan
tidak memberikan pendapat atau menyatakan pendapat tidak wajar atas
laporan keuangan secara keseluruhan.
8. 8
BAB 10
AUDIT KINERJA
1. Standar Audit
Terdapat tiga pembahasan mengenai standar audit yaitu : standar umum,
standar pekerjaan lapangan audit kinerja dan standar pelaporan audit kinerja.
a. Standar Umum
1) Standar Umum Pertama ( Persyaratan kemampuan atau keahlian )
“Staf yang ditugasi melaksanakan audit harus secara kolektif memiliki
kecakapan profesional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan”.
Staf harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang audit
pemerintahan, keadaan khas yang diaudit, serta kaitannya dengan sifat
dari jenis audit yang dilaksanakan.
2) Standar Umum Kedua ( independensi )
“Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan audit, organisasi
atau lembaga audit dan auditor, baik pemerintah maupun akuntan
publik harus independen (secara organisasi maupun pribadi), bebas
dari gangguan independensi, baik yang bersifat pribadi atau yang
berasal dari luar pribadinya (eksternal), serta harus dapat
mempertahankan sikap dan penampilan yang independen”
Organisasi atau lembaga audit dan para auditornya
bertanggungjawab untuk dapat mempertahankan independensinya
sedemikian rupa sehingga pendapat, kesimpulan, pertimbangan atau
rekomendasi dari audit dipandang tidak memihak oleh pihak ketiga
yang memiliki pengetahuan mengenai hal itu.
3) Standar Umum Ketiga (penggunaan kemahiran secara cermat dan
seksama)
“Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan saksama”.
Penggunaan kemahiran profesional secara cermat dan saksama
berarti menggunakan pertimbangan yang sehat dalam menentukan
9. 9
lingkup audit, memilih metodologi dan memilih pengujian serta
prosedur untuk melaksanakan audit.
4) Standar Umum Keempat ( pengendalian mutu )
“Setiap organisasi atau lembaga audit yang melaksanakan audit
berdasarkan SAP harus memiliki sistem pengendalian internal yang
memadai. Sistem tersebut harus ditinjau oleh pihak lain yang
kompeten (pegendalian mutu eksternal)”.
Penilaian atas pengendalian mutu audit oelh pihak luar yang
kompeten adalah untuk menentukan apakah sistem pengendalian
internal atas mutu audit sudah dibuat dan dilaksanakan dengan efektif,
sehingga dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa
kebijakan dan prosedur audit yang telah ditetapkan dan standar audit
yang berlaku dipatuhi.
b. Standar Pekerjaan Lapangan Audit Kinerja
1) Standar Pekerjaan Lapangan Pertama ( perencanaan )
“Pekerjaan harus direncanakan secara memadai”
2) Standar Pekerjaan Lapangan Kedua ( supervisi )
“Staf harus diawasi (disupervisi) dengan baik”
3) Standar Pekerjaan Lapangan Ketiga ( kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan)
“Apabila hukum, peraturan perundang-undangan, dan persyaratan
kepatuhan lainnya merupakan hal yang signifikan bagi tujuan auditor,
maka auditor harus merancang audit tersebut untuk memberikan
keyakinan yang memadai mengenai kepatuhan tersebut. Dalam sistem
audit kinerja, auditor harus waspada terhadap situasi atau transaksi
yang dapat menjadi indikasi akan adanya unsur perbuatan
melanggar/melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang”
4) Standar Pekerjaan Lapangan Keempat (pengendalian manajemen)
“Auditor harus benar-benar memahami pengendalian manajemen
yang relevan dengan audit. Apabila pengendalian manajemen
signifikan terhadap tujuan audit, maka auditor harus memperoleh
10. 10
bukti yang mencukupi untuk mendukung pertimbangannya mengenai
pengendalian tersebut”
2. Standar Pelaporan Audit Kinerja
1) Standar Pelaporan Pertama (bentuk)
“Auditor harus membuat laporan audit secara tertulis untuk dapat
mengomunikasikan hasil setiap audit”
Laporan tertulis berfungsi untuk :
a) Mengomunikasikan hasil audit kepada pejabat pemerintah yang
berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b) Membuat hasil audit terhindar dari kesalahpahaman
c) Membuat hasil audit sebagai bahan untuk tindakan perbaikan oleh
instansi terkait.
d) Memudahkan dilakukannya tindak lanjut untuk menentukan apakah
tindakan perbaikan yang semestinya telah dilakukan.
Apabila suatu audit dihentikan sebelum audit selesai dilakukan,
maka auditor harus memberitahukan penghentian tersebut, sebaiknya
secara tertulis, kepada pihak yang diaudit dan pejabat lain yang terkait.
Auditor juga membutuhkan suatu memorandum sebagai dokumen yang
mengikhtisarkan hasil pekerjaannya dan menjelaskan alasan mengapa
audit tersebut dihentikan.
2) Standar Pelaporan Kedua (ketepatan waktu)
“Auditor harus dengan semestinya menerbitkan laporan untuk
menyediakan informasi secara tepat waktu untuk digunakan oleh
manajemen dan pihak lain yang berkepentingan”
Laporan yang dibuat dengan hati-hati tetapi terlalu lambat
disampaikan akan berkurang nilainya bagi pengambil keputusan. Auditor
harus merencanakan penerbitan laporan tersebut secara semestinya dan
melakukan audit dengan dasar pemikiran tersebut. Selama audit
berlangsung, auditor harus mempertimbangkan adanya laporan sementara
untuk hal-hal yang signifikan bagi pejabat terkait. Laporan sementara
11. 11
tersebut bukan merupakan pengganti laporan akhir, tetapi mengingatkan
kepada pejabat terkait akan hal-hal yang membutuhkan perhatian segera
sehingga memungkinkan pejabat tersebut untuk memperbaikinya
sebelum laporan akhir diselesaikan.
3) Standar Pelaporan Ketiga (isi laporan)
“Laporan audit harus mencakup tujuan, lingkup, metodologi, hasil audit,
temuan, kesimpulan, dan rekomendasi”
a) Tujuan, lingkup, dan metodologi audit
Dalam melaporkan tujuan audit, auditor harus menjelaskan
mengapa audit tersebut dilakukan dan menyatakan apa yang harus
dimuat salam laporan tersebut. Biasanya mencakup pengidentifikasian
subjek audit dan aspek kinerja yang diperiksa, pemebritahuan unsur
temuan yang dibahas, serta pemberian kesimpulan dan rekomendasi.
Untuk melaporkan lingkup audit, auditor harus menguraikan
kedalaman dan cakupan luas lingkup pekerjaan yang dilakukan untuk
mencapai tujuan audit.
Untuk melaporkan metodologi yang digunakan, auditor harus
secara jelas menggambarkan teknik pengumpulan data dan analisis
data yang digunakan.
b) Hasil audit
Dalam melaporkan temuan audit, auditor harus memasukkan
informasi yang cukup, kompeten, dan relevan untuk meningkatkan
pemahaman yang memadai terhadap hal yang dilaporkan dan untuk
memberikan penyajian dan wajar dalam perspektif yang layak.
c) Rekomendasi
Auditor harus menyampaikan rekomendasi, apabila ditemukan
terdapat potensi perbaikan yang signifikan dalam operasi dan kinerja,
di mana hal tersebut didukung oleh temuan yang dilaporkan.
Rekomendasi yang dapat meningkatkan kepatuhan pada peraturan
perundang-undangan dan memperbaiki pengendalian manajemen juga
12. 12
harus diberikan apabila temuan yang signfikan mengindikasikan
adanya ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan.
4) Standar Pelaporan Keempat (penyajian laporan)
“Laporan harus lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas dan
ringkas sepanjang hal ini dimungkinkan”
a) Lengkap
Laporan harus memuat semua informasi yang dibutuhkan untuk
memenuhi tujuan audit, meningkatkan pemahaman yang benar dan
memadai atas hal yang dilaporkan, serta memenuhi persyaratan isi
laporan.
b) Akurat
Bukti yang disajikan adalah benar dan temuan digambarkan
dengan tepat, agar dapat memberikan kepastian kepada pembaca
bahwa apa yang dilaporkan memang meyakinkan dan dapat
diandalkan.
c) Objektif
Mengharuskan agar penyajian seluruh laporan seimbang dalam
isi dan berkeseninambungan.
d) Meyakinkan
Hasil audit mampu menjawab tujuan audit, temuan disajikan
dengan persuasif dan kesimpulan serta rekomendasi disusun secara
logis berdasarkan fakta yang disajikan.
e) Jelas
Laporan ditulis dalam bahasa yang jelas dan sesederhana
mungkin agar laporan mudah dibaca dan dipahami.
f) Ringkas
Laporan tidak lebih panjang dari yang diperlukan untuk
menyampaikan dan mendukung pesan.
5) Standar Pelaporan Kelima (distribusi laporan)
“Laporan audit tertulis diserahkan oleh organisasi atau lembaga auit
kepada : (1) pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang
13. 13
diaudit; (2) pejabat yang berwenang dalam organisasi pihak yang
meminta atau mengatur audit, termasuk organisasi luar yang memberikan
data, kecuali jika dilarang oleh peraturan perundang-undangan; (3)
pejabat lain yang mempunyai tanggung jawab atas pengawasan secara
hukum atau pihak yang bertanggung jawab atas pengawasan secara
hukum untuk melakukan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi audit;
(4) pihak lain yang diberi wewenang oleh entitas yang diaudit untuk
menerima laporan tersebut”
3. Audit Pendahulun
Audit didahului dengan penetapan kontrak audit, dengan membuat
proposal audit. Jika usulan diterima selanjutnya penandatanganan surat
kontrak audit (engagement letter). Kemudian memperkirakan berbagai
alternatif sasaran audit atas penugasan audit tersebut. Tahap audit pendahuluan
bagi pemeriksa adalah memperoleh informasi umum dan informasi latar
belakang dalam waktu yang relatif singkat mengenai semua aspek yang
berhubungan dengan organisasi, aktivitas, program, atau sistem dari entitas
yang diperiksa. Pada akhir tahapan audit pendahuluan auditor dapat
menetapkan sasaran audit pendahuluan sebagai sasaran audit sementara
(tentative objective). Auditor akan melanjutkan ke tahap audit selanjutnya jika
auditor yakin bahwa : (1) akan tersedia bukti-bukti yang cukup atas ketiga
elemen sasaran audit sementara sehingga sifat sementara tersebut nantinya
dapat menjadi sasaran audit sebenarnya; (2) bukti-bukti yang diperoleh sari
klien adalah bukti kompeten.
a. Perencanaan Audit
1) Jumlah staf auditor yang diperlukan
2) Jumlah waktu yang dibutuhkan guna menjamin ketepatan watu kerja
3) Program audit dibuat agar diperoleh ketepatan dalam penentuan
prosedur audit
4) Bentuk dan isi laporan hasil pemeriksaan untuk menentukan garis besar
laporan yang bersifat sementara atas area audit.
14. 14
b. Penyusunan Program Audit
Pada audit kinerja, masing-masing program audit untuk setiap tahap
audit mempunyai karakteristik dan penekanan yang berbeda. Program
audit pendahuluan dititikberatkan pada usaha untuk memperoleh informasi
latar belakang yang memadai sehingga menghindari kebingungan di pihak
auditor di kemudian hari dalam menentukan informasi latar belakang yang
mana yang harus diperoleh, di mana informasi tersebut dapat diperoleh,
dan apa yang harus dilakukan kalau informasi tersebut diperoleh.
c. Tahap Audit Pendahuluan untuk Audit Pengelolaan
Berdasarkan berbagai informasi yang diperoleh dari wawancara
dengan para pejabat dan karyawan kunci, penelaahan atas berbagai
catatan, dan observasi langsung auditor dapat menentukan sasaran audt
sementara. Segera setelah sasaran audit sementara ditentukan, maka
sasaran audit alternatif dapat ditetapkan. Dengan demikian auditor
diharapkan telah memiliki gambaran mengenai jenis bukti yang diperlukan
dan rencana sementara untuk melaksanakan pengujian terhadap sistem
pengendalian manajemen seandainya auditor ingin melanjutkan audit ke
tahap berikutnya.
d. Tahap Audit Pendahuluan untuk Audit Atas Hasil Program
Dalam audit hasil program, auditor menentukan apakah organisasi
yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program berhasil mencapai
tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, pada kebanyakan audit atas hasil
program, auditor mengaitkan antara biaya yang dikeluarkan dengan
penghasilan dan kemudian dengan tujuan program, sehingga auditor dapat
menentukan apakah pengorbanan yang telah dikeluarkan dapat
dikompensasi dengan baik oelh penghasilan yang diperoleh. Beberapa
audit hasil program lebih berkaitan dengan penentuan sejauh mana
efektivitas suatu organisasi dalam pencapaian tujuan yang tidak dapat
dikuantifikasi dalam satuan moneter. Efektivitas diukur dengan suatu
standar yang dirumuskan berdasarkan tujuan dari program itu sendiri.
15. 15
4. Prosedur audit
a. Identifikasi Lingkungan Manajemen
Pendekatan auditor pada bagian ini bertujuan untuk memperoleh
dokumen yang mencukupi untuk memeriksa peraturan dasar organisasi
dan memahami sejarah serta kondisi operasi sekarang. Auditor seharusnya
mengenal struktur organisasi, sistem pengendalian, laporan keuangan,
sistem informasi, pegawai, dan pelaksanaan administratif.
b. Pengujian Perencanaan dan Sasaran
Sasaran auditor adalah menguji rencana dan sasaran entitas untuk
menentukan apakah kebijakan publik yang diambil tidak keliru dan apakah
sumber daya telah digunakan dengan maksimal.
c. Pengujian Atas Organisasi dan Struktur Organisasi
Hal yang penting bagi auditor adalah memahami bagaimana sumber
daya dialokasikan terhadap berbagai elemen dalam organisasi. Hal ini
dapat berguna untuk menentukan kepentingan relatif dari elemen audit.
Selain itu untuk menentukan atau menghitung biaya dari tiap unit jasa.
d. Pengujian Kebijakan dan Pelaksanaan
Auditor harus memulai pekerjaannya dengan mengumpulkan sumber
kebijakan formal atas organisasi. Hukum, ikatan, petunjuk administratif,
dan pernyataan pengembangan kebijakan formal seluruhnya berisi
pernyataan kebijakan formal. Pada tahap audit ini, pelaksanaan dalam
entitas akan diawasi. Beberapa pelaksanaan diatur dengan kebijakan
formal yang isinya bergantung pencapaian akhir.
e. Pengujian Atas Sistem Prosedur
Ketika aktivitas ini diformalkan, tujuan sistem dibuat dalam struktur
organisasi untuk menentukan aktivitas dan output yang diharapkan.
Sebaiknya auditor mengobservasi berbagai varians antara aktivitas yang
dibutuhkan dengan kenyataannya. Langkah pertama dalam proses ini
adalah mengenmbangkan sistem dalam bagan alir yang representatif.
Auditor harus menentukan siapa yang menjamin tercapainya tujuan dan
16. 16
bagaimana sistem bereaksi terhadap masalah dalam proses pencapaian
tujuan.
f. Pengujian Pengendalian dan Metode Pengendalian
Auditora harus mampu mengidentifikasikan hal-hal pokok dalam
pengendalian dan menganalisa efektivitasnya. Data aktual yang diperoleh
di organisasi akan menunjukkan hal-hal pokok tersebut. Auditor dapat
memulai dengan membandingkan antara tanggung jawab entitas dengan
pencapaian output, yang informasinya diperoleh dari data oraganisasi.
g. Pengujian SDM dan Lingkungan Fisik
Auditor seharusnya mengevaluasi efektivitas dari penggunaan
pegawai yang trampil. Auditor juga harus meninjau klasifikasi pekerjaan
sehingga mencakup evaluasi jenis pekerjaan berdasarkan pendidikan,
pengalaman, ketrampilan dan kepatuhan dengan aturan. Catatan pegawai
perlu ditinjau untuk menetapkan bahwa data lengkap, akurat, dan sesuai
dengan aturan dan kebijakan. Auditor meninjau tiap individu dan membuat
rekomendasi untuk meminimalkan jarak dan memaksimalkan efektivitas
waktu dan ruang.
h. Pengujian Pelaksanaan Penempatan Karyawan
Proses rekrutmen dan seleksi seharusnya dievaluasi dengan
membandingkannya dengan kebijakan dan prosedur. Tanggung jawab
auditor mencakup verifikasi bahwa biaya dan lengkah penyelesaian dibuat
sesuai dangan kebijakan.
i. Analisis Fiskal
Tujuannya adalah untuk menganalisis informasi keuangan sebagai
indikasi akan efisiensi suatu organisasi. Analisis digunakan dengan
menentukan berbagai varians yang signifikan antara anggaran dengan
jumlah yang sebenarnya.
j. Investigasi Masalah Khusus
Hal ini mencakup analisis keputusan, analisis atas tinjauan
kepatuhan dan tinjauan keterjadian. Analisis keterjadian menekankan
pada analisis pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan efisiensi, efektivitas
17. 17
dan keekonomisan dari output program, pencapaian sasaran dan
penggunaan sumber daya.
5. Pelaporan
Hasil audit harus disampaikan dalam bentuk laporan audit. Penulisan
temuan kepada manajemen merupakan hubungan yang penting antara proses
dan hasil audit. Struktur laporan seharusnya serupa dengan laporan penelitian
lainnya yang terdiri atas tiga bagian yaitu: pembukaan, isi, dan referensi.
Bagian pembukaan seharusnya menunjukkan maksud laporan yang mencakup
judul, daftar isi, dan daftar tabel. Bagian isi merupakan inti laporan yang
sebenarnya berisi pendahuluan, beberapa penjelasan, temuan, rekomendasi
untuk tindakan koreksi dan tanggapan manajemen. Sementara bagian referensi
berisi catatan kaki dan bibliografi.
Laporan audit harus disusun sebagai laporan akhir sebagai tanda
berakhirnya pekerjaan lapangan dan penyelesaian analisa dan seharusnya
disampaikan ke pihak organisasi yang diaudit dalam bentuk yang dapat
dimengerti. Apabila klien tidak mengetahui aspek teknisnya, maka penjelasan
yang efektif dan presentasi dapar dilakukan agar laporan lebih dapat
dimengerti, termasuk rekomendasi audit.
6. Kesimpulan
Audit kinerja mengikuti pola audit keuangan, tapi juga mencakup
pengujian yang mengacu pada standar audit terhadap ukuran keberhasilan
pencapaian tujuan oleh manajemen. Tujuan ini dievaluasi dengan mengukur
efisiensi dan faktor ekonomis dari penggunaan sumber daya, efektivitas
pencapaian sasaran, dan kepatuhan dengan peraturan. Audit kinerja
bergantung pada lingkup audit keuangan dan teknik serta metode yang
digunakan. Sebagai akibatnya, laporan audit kinerja akan lebih rinci
dibandingkan laporan audit tradisional.
