Dokumen tersebut membahas tentang pengertian, fungsi, jenis, dan prinsip penetapan tarif retribusi daerah. Retribusi daerah adalah pungutan daerah atas pelayanan khusus yang diberikan kepada masyarakat. Terdapat tiga jenis retribusi yakni jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan biaya penyediaan pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan m
2. Pengertian dan Fungsi Retribusi
Daerah
Retribusi daerah adalah
pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah
Daerah untuk kepentingan
orang pribadi atau Badan.
UU No. 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, sebagai
pengganti dari UU No. 18
Tahun 1997 sebagaimana
telah diubah dengan UU No.
34 Tahun 2000
3. Apabila manfaat bersifat
privat (misalnya: listrik,
telepon), maka retribusi
dapat dipertimbangkan atas
penyediaan pelayanan
tersebut.
adanya barang privat
Apabila manfaat bersifat
publik, karena pengaruh
“spill over” (eksternalitas
positif), atau penerima
manfaat tidak dapat
dikecualikan (misalnya:
pertahanan dan
pengendalian penyakit), dan
lain sebagainya, maka
pembiayaan melalui pajak
atas pelayanan tersebut
umumnya yang lebih tepat.
Adanya barang publik
Alasan Pengenaan Retribusi Daerah
4. Untuk ekonomi efisiensi, ketika
individu-individu bebas memilih berapa banyak pelayanan yang akan
mereka konsumsi, maka mekanisme harga memegang peranan
penting dalam alokasi sumber daya melalui:
01.
Rasionalisasi permintaan
02.
Pemberian insetif untuk
menghindari pemborosan
03.
Pemberian sinyal dan
insentif kepada pemasok
tentang skala produksi
04.
Penyediaan sumber daya
kepada pemasok
5. Tanpa harga, permintaan (demand) dan penawaran (supply) cenderung
tidak akan mencapai ekuilibrium (keseimbangan), dengan demikian
alokasi sumber daya secara ekonomi tidak akan efisien.
Contoh: penyediaan air bersih dan obat-obatan.
Pasar sering tidak
sempurna
Distribusi yang
tidak merata dari
penghasilan
Apabila pelayanan
tersebut memiliki
sifat barang
publik
Tetapi:
6. “Apabila pelayanan tidak
bersifat universal atau tidak
sama untuk setiap orang
(misalnya, pasokan air bersih
untuk rumah tangga, sekolah,
perusahaan industri), maka
retribusi secara
langsung bagi mereka yang
menerima manfaat dianggap
adil berkaitan dengan prinsip
ini.”
Prinsip Manfaat:
7. Artinya, dapat
membedakan antara
penerima manfaat dan
bukan
sistem pengecualian
Misalnya, batas-batas
untuk jalan tol, meteran
untuk pemakaian air bersih
sistem pengukuran
Hambatan Pengenaan Retribusi Daerah
8. Hambatan Pengenaan Retribusi Daerah
Orang miskin tidak mampu membayar: penghasilan
sangat tidak merata, sehingga orang miskin tidak
mampu membayar untuk pelayanan dasar seperti: air
bersih, transportasi umum, bahkan makanan.
Pelayanan gratis dapat
mengganggu pilihan individu
Mempertimbangkan
orang miskin
Apakah pelayanan gratis
atau subsidi benar-benar
dinikmati oleh orang miskin?
Tidak adanya retribusi
Gratis (atau subsidi) atas
pelayanan
Dapatkah kita membuat
daftar kebutuhan pokok?
9. Eksternalitas, barang merit, dan
kewajiban hukum
Eksternalitas positif (spillover effects),
menunjukkan bahwa adanya retribusi atas suatu
pelayanan dapat membuat individu enggan untuk
mengonsumsi pelayanan tersebut sehingga
berdampak pada hal-hal yang tidak diinginkan
Barang yang secara sosial
dibutuhkan (merit goods) maka harga
retribusi dapat dikurangi atau gratis
apabila terdapat kewajiban hukum untuk
mengonsumsi pelayanan tersebut (misalnya,
pendidikan dasar), maka pelayanan gratis perlu
menjadi pertimbangan
13. “Retribusi Jasa Usaha”
Retribusi Pasar
Grosir dan/atau
pertokoan
Retribusi Terminal
Retribusi Tempat
Pelelanggan
Retribusi
Pemakaian
Kekayaan Daerah
Retribusi Tempat
Khusus Parkir
Retribusi Tempat
Penginapan/Pesangg
rahan/Villa,
17. Prinsip dan sasaran
penetapan tarif retribusi
dibedakan berdasarkan
golongan retribusi, yaitu
Retribusi Jasa Umum,
Retribusi Jasa Usaha dan
Retribusi Perizinan
Tertentu. Penggolongan
tersebut didasarkan pada
jenis pelayanan dan
perizinan.
Prinsip Penetapan Tarif
Retribusi Daerah
Prinsip dan Tarif Retribusi Daerah
SALUT
19. Tarif
Retribusi
Jasa
Usaha
02 Didasarkan pada tujuan
untuk memperoleh
keuntungan yang layak.
Keuntungan yang layak
adalah keuntungan yang
diperoleh apabila
pelayanan jasa usaha
tersebut dilakukan secara
efisien dan berorientasi
pada harga pasar
21. Para ahli, umumnya menentukan tarif/harga
berdasarkan biaya marjinal, yaitu harga yang
dibebankan harus sama dengan biaya marjinal (biaya
khusus) untuk melayani konsumen.
Kegagalan menetapkan retribusi secara tepat dapat menyebabkan
distorsi harga relatif dan masalah serius berkaitan dengan kesalahan
alokasi sumber daya (pemborosan) dan
mengurangi pilihan konsumen.
“Dengan pertimbangan bahwa beberapa pelayanan
dikenakan retribusi, maka pertanyaan yang muncul
adalah berapa harga yang sesuai atas pelayanan
tersebut?”
22. Harga berdasarkan biaya marjinal, umumnya memperhitungkan
secara penuh biaya-biaya
sebagai berikut
01.
Biaya operasional variabel
02.
Biaya overhead semi
variabel, seperti
pemeliharaan
03.
Biaya penggantian atas
aset modal yang
digunakan dalam
memberikan pelayanan
04.
Aset modal tambahan
yang dibutuhkan untuk
memenuhi tambahan
permintaan
(keterbatasan kapasitas)
23. Penghitungan Retribusi
Tingkat Penggunaan Jasa:
◦ Jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi
beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk
penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
◦ Apabila sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat
ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah
Daerah
Tarif retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang
ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang
terutang.
◦ Bersifat proporsional atau progresive/ sesuai golongan
Retribusi = Tingkat penggunaan jasa x Tarif Retribusi
24. “Tata Cara Pemungutan”
Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan:
Karcis • Kupon • Kartu langganan
Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar
tepat pada waktunya atau kurang membayar:
• Sanksi administratif (bunga) 2%/ bulan dari
Retribusi yang terutang yang tidak/ Kurang Bayar
• Ditagih dengan menggunakan SKRD
• Penagihan didahului dengan Surat Teguran
Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah
