Dokumen tersebut membahas strategi intensifikasi dan ekstensifikasi retribusi parkir untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Sumedang. Upaya yang dilakukan meliputi memperluas basis penerimaan, meningkatkan pengawasan, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif.

1. DENNY NPM E. 050 114 0003
HERNI SUSILAWATI NPM E. 050 114 0006
TRIA ADI SUGARA NPM E. 050 114 0013
YAYAT NPM E. 050 114 0016
YEYET NPM E. 050 114 0017

2.  Dasar Hukum :
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur
dalam :
Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 yang telah
disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun
2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Aturan Pelaksanaannya berdasarkan pada :
Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak
Daerah dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah

4. Manfaat Teoritis :
Diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi
peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Parkir
dan untuk mngetahui bagaimana Strategi Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Retribusi Parkir di Kabupaten Sumedang
Manfaat Praktis :
Dapat menjadi masukan bagi Dinas Pendapatan dan Aset
Daerah Kabupaten Sumedang serta Dinas Perhubungan dan
Informasi Kabupaten Sumedang dalam pengambilan
kebijakan untuk membuat Strategi Intensifikasi dan
Ekstensifikasi Retribusi Parkir di Kabupaten Sumedang
agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Sumedang

5. Pengertian :
1. Strategi adalah serangkaian keputusan dan
tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen
puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran
suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan
organisasi tersebut Siagian (2004)
2. Intensifikasi retribusi adalah suatu usaha yang
dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten dalam
meningkatkan penerimaan retribusi Abubakar
Halim ( 2001 )
3. Ekstensifikasi Retribusi adalah kegiatan yang
berkaitan dengan penambahan jumlah wajib
retribusi terdaftar dan perluasan objek pajak
Abubakar Halim ( 2001 )

6. 4. Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin
tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.
(Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001)
5. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu
kendaraan yang bersifat sementara karena
ditinggalkan oleh pengemudinya. Syaiful (2013)

7. Menurut UU No.18 tahun 1997 Retribusi dibagi menjadi 3
kelompok besar, yaitu :
1. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang
disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang
disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip
komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh
sektor swasta.
3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan
tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam,
barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna
melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan

8. Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan PAD :
Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah :
 Intensifikasi
o Memperluas basis penerimaan
o Memperkuat proses pemungutan
o Meningkatkan Pengawasan
o Meningkatkan Efisiensi Administrasi dan Menekan
Biaya Pemungutan
o Meningkatkan Kapasitas Penerimaan melalui
Perencanaan yang lebih baik

9.  Ekstensifikasi
Ekstensifikasi retribusi juga dapat dilakukan,
yaitu melalui kebijaksanaan Pemerintah untuk
memberikan kewenangan retribusi yang lebih
besar kepada daerah pada masa mendatang
Ekstensifikasi diukur melalui tiga indikator
yaitu:
1. Menciptakan daya tarik dan iklim yang
kondusif bagi investor,
2. Memberi kemudahan bagi investor,
3. Peningkatan objek pajak dan retribusi

10.  Permasalahan yang dihadapi :
 Pemungutan retribusi parkir yang
belum efektif
 Belum tertibnya Petugas Pemungut
(Juru Parkir)
 Kurang sempurnanya pelayanan parkir
 Terjadi kebocoran – kebocoran
penerimaan retribusi parkir
- Juru Parkir
- Pengguna Jasa Parkir

11.  Pemecahan Masalah yang dihadapi :
 Melaksanakan Diklat bagi para Juru
Parkir
 Peningkatan Pengawasan dan
Pemberian Bonus dan Sangsi Tegas
bagi Juru Parkir
 Penambahan Dukungan Sarana dan
Prasarana serta Dana Operasional

12.  Untuk menghindari kebocoran
penerimaan retribusi parkir :
- Sistem Parkir Berlangganan
- Sistem Voucher
- Sistem Area Parkir Khusus

13.  Untuk menghindari kebocoran
penerimaan retribusi parkir :
- Sistem Parkir Berlangganan
- Sistem Voucher
- Sistem Area Parkir Khusus