2. Kebijakan pemerintah
Undang-undang nomor 4 tahun 1965 tentang Pemberian
bantuan bagi Orang Jompo (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1965 nomor 32 dan tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 2747). Salah satu pasalya
berbunyi “seseorang dapat dinyatakan orang jompo atau lanjut
usia setelah yang bersangkutan mencapai umur 55 tahun,
tidak mempunyai pekerjaan atau tidak mencari nafkah sendiri
untuk keperluan hidupnya sehari-hari dan menerima nafkah
dari orang lain”.
Undang-undang Nomor 14 tahun 1969 tentang Ketentuan
Pokok Mengenai Tenaga Kerja.
Undang-undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-
Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita.
Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem
Pendidikan nasional.
3. Undang-undang Nomor 3 tahun 1982 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
Undang-undang Nomor 4 tahun 1992 tentang
Perumahan dan Pemukiman.
Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
keluarga Sejahtera.
Undang-undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana
Pensiun.
Undang-undang Nomor 23 tentang Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang
Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga
Sejahtera.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1994 tentang
Pengelolaan Perkembangan Kependudukan.
4. Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan
Lanjut Usia (Tambahan lembaran Negara nomor 3796),
sebagai pengganti undang-Undang nomor 4 tahun 1965
tentang Pemberian bantuan bagi Orang jompo.
Undang-undang Nomor 13 tahun 1998 ini berisikan antara lain :
Hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab pemerintah,
masyarakat dan kelembagaan.
Upaya pemberdayaan.
Uaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia potensial
dan tidak potensial.
Pelayanan terhadap Lanjut Usia.
Perlindungan sosial.
Bantuan sosial.
Koordinasi.
Ketentuan pidana dan sanksi administrasi.
Ketentuan peralihan.
5. kebijakan terhadap pelayanan
kesehatan lansia
Sosialisasi UU, Keputusan, Peraturan, kebijakan
yang terkait Lansia minim.
Implementasi UU No. 13/98 di pusat maupun di
daerah masih terbatas.
Implementasi UU No. 40/2004 tentang SJSN dan
UU No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan
sosial masih menunggu penerbitan PP nya.
Koordinasi dan keterpaduan lintas sektor (antara
unsur pemerintah, swasta dan masyarakat ) belum
efektif khususnya dalam perencanaan program yang
terkait penanganan Lansia
Pelayanan dan pemberdayaan Lansia oleh unsur
pemerintah, masih dihadapkan berbagai
keterbatasan.
6. Peran Komda Lansia belum sepenuhnya efektif,
perlu fungsionalisasi dan penguatan peran
kelembagaan.
Penanganan Lansia masih banyak bersandar
kepada keluarga dan upaya yang berbasis
masyarakat.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
bantuan kepada Lansia terlantar (JSL dan
Jamkesmas) masih terbatas.
Pemberdayaan Lansia dibidang sosial, ekonomi,
diklat, dan lain-lainnya belum optimal
7. Prinsip Etika Pelayanan Kesehatan
Pada Lansia
Yang harus dan yang ”jangan” : prinsip ini sering
dikemukakan sebagai non-maleficence dan
beneficence
Otonomi
Keadilan
Kesungguhan Hati, Empati
8. Issue terkait autonomi dan self
determinasi
Assisted dying
Do Not Resuscitate Orders
Advance directives
End of life decision making
Organ donation
PERAN PERAWAT
9. Aspek etika pada pelayanan geriatric berdasarkan
prinsip otonomi kemudian di titik beratkan pada
berbagai hal sebagai berikut :
penderita harus ikut berpartisipasi dalam proses
pengambilan keutusan dan pembuatan keputusan
pengambilan keputusan harus bersifat sukarela.
keputusan harus telah mendapat penjelasan cukup
tentang tindakan atau keputusan yang akan diambil
secara lengkap dan jelas.
keputusan yang diambil hanya dianggap sah bila
penderita secara mental dianggap kapabel.
