Recommended
More Related Content
Similar to kebijakan, HAM Pasung.ppt
Similar to kebijakan, HAM Pasung.ppt (20)
kebijakan, HAM Pasung.ppt
- 1. Kebijakan dan HAM Program Bebas Pasung RSJ PROVINSI JAWA BARAT
- 2. Pasung Pemasungan adalah suatu tindakan berupa pengikatan dan atau pengekangan mekanis/fisik lainnya dan atau penelantaran dan atau pengisolasian sehingga merampas kebebasan dan hak asasi seseorang, termasuk hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
- 3. PROGRAM INDONESIA BEBAS PASUNG Merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mencegah pemasungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), melepaskan dan memberikan layanan kesehatan (jiwa), serta mencegah terjadinya pemasungan kembali. Mewujudkan tugas negara untuk menghargai, melindungi dan memenuhi (to respect, to protect and to fulfill) kewajiban atas hak asasi kesehatan jiwa seluruh masyarakat tanpa kecuali.
- 4. Dasar Hukum Undang-Undang RI No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Undang-Undang RI No.18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa Undang-Undang RI No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang RI No.8 Tahun 2016 tentang Disabilitas Perpres RI No.75 Tahun 2015 tentang RANHAM 2015- 2019
- 5. *Hak Asasi Manusia adalah Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sbg makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yg wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. *Diskriminasi adatah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yg langsung ataupun tidak langsung didasarkan pd pembedaan manusia atas dasar agama, suku,ras,etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yg ebrakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan, atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar dlm kehiduoan baik individual maupun kolektif dlm bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya. *Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yg secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yg dijamin oleh UU ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yg adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yg berlaku
- 6. *Disabilitas adalah suatu kondisi yang ditimbulkan sebagai interaksi antara orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama dengan lingkungan dan/atau sikap masyarakat yang dapat menimbulkan hambatan untuk dapat berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. *Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan/atau sikap masyarakat dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. *Pemasungan adalah suatu tindakan berupa pengikatan dan atau pengekangan menais/fisik lainnya dan atau penelantaran atau pengisolasian sehingga merampas kebebasan dan HAM.
- 7. *penghormatan terhadap martabat; *otonomi individu; *tanpa diskriminasi; *partisipasi penuh; *keragaman manusia dan kemanusiaan; *kesamaan kesempatan; *kesetaraan; *aksesibilitas; *kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; *Inklusif *perlakuan khusus dan perlindungan lebih.
- 8. Penyandang disabilitasl hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin dikarenakan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak Penyandang Disabilitas UU 4 Tahun 1997 Tentang penyandang cacat mencakup hak: 1. Pendidikan 2. Pekerjaan 3. Aksesibilitas 4. Rehabilitasi 5. Perlakuan yang sama dalam pembangunan UU No.8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitasl (2016) mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara Penyandang Disabilitas memiliki hidup yang berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat. Belum menjawab kebutuhan SITUASI DAN KONDISI PENYANDANG DISABILITAS
- 9. Interaksi INDIVIDU Hambatan Internal LINGKUNGAN Hambatan Eksternal PARTISIPASI KESETARAAN HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia; (Pasal 1 UU 39/1999 ttg HAM) KONDISI PENYANDANG DISABILITAS
- 10. 7 Penemuan, Pembebasan dan Pengobatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dipasung KEMENTERIAN KESEHATAN 1. Kementerian Sosial, 2. Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/ Kota STRATEGI 5: PENERAPAN NORMA DAN STANDAR HAM (INPRES 75/2015 tentang Aksi HAM 2015) INSTANSI TERKAIT Fokus: Peningkatan kualitas kesehatan bagi penyandang disabilitas dan masyarakat rentan lainnya 1. HAK HIDUP Pengembangan REHSOS PDM Berbasis Masyarakart (UPSK, RBM, UILS, POS Rehsos, Gerakan Stop Pemasungan)
- 11. TUJUAN PROGRAM BEBAS PASUNG Mencapai masyarakat Indonesia yang bebas dari pemasungan terhadap ODGJ melalui: Peningkatan pengetahuan dari seluruh pemangku kepentingan Pelayanan kesehatan jiwa yang berkualitas di tiap tingkat Skema pembiayaan yang memadai untuk semua bentuk upaya kesehatan jiwa Kerja sama dan koordinasi lintas sektor di bidang upaya kesehatan jiwa Terselenggaranya sistem monitoring dan evaluasi
- 12. Pasung di Indonesia menjadi perhatian Internasional HUMAN RIGHTS WATCH
- 13. Apa Kemungkinan Solusi Kita? IRIN NEWS
- 14. Gangguan Jiwa Berat: Kelompok Rentan Mengalami Pemasungan
- 15. DATA EPIDEMIOLOGI & LAPORAN KASUS PASUNG Gangguan jiwa berat (psikotik): 1.7/1000 atau >400.000 penduduk* Sebanyak 14,3% (>57.000) dari penduduk yang mengalami gangguan jiwa berat, mengatakan pernah dipasung. Riset Kesehatan Dasar, 2013 Cat: Estimasi jumlah penduduk tahun 2015 berdasarkan BPS: 250 juta penduduk
- 16. Riskesdas 2013
- 17. Terbatasnya Akses Layanan & Dampak terhadap Kesenjangan Pengobatan (Treatment Gap) Gangguan Jiwa di Indonesia Di negara-negara berpenghasilan rendah- menengah termasuk Indonesia, kesenjangan pengobatan gangguan jiwa dapat mencapai >85% baru sekitar 15% orang dengan gangguan jiwa diterapi di fasilitas kesehatan Kohn, Saxena, Levav, Saraceno; 2004
- 18. REKAPITULASI DATA PASUNG DI INDONESIA No Tahun Kasus Penemuan Kasus Penanganan 1. 2009 213 170 2. 2010 218 210 3. 2011 1258 1117 4. 2012 1582 1205 5. 2013 1783 1711 6. 2014 1637 1571 7. 2015 1999 1977 Total 8690 7961 Kriteria Eksklusi: (1). Pindah ke provinsi lain; (2). Meninggal setelah ditemukan dan belum sempat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa; (3). Penolakan dari keluarga atau masyarakat Laporan Dinkes Provinsi, 2015
- 19. Tantangan dalam mengatasi pemasungan (1) • Belum meratanya fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang menyelenggarakan layanan kesehatan jiwa – RSU dengan layanan jiwa: n=269 atau 60% of 445 – RSJ n=48 di 26 dari 34 provinsi • Masih kurangnya SDM kesehatan terlatih keswa, distribusi tidak merata, banyak di kota besar – Profesional kesehatan jiwa: 3 per 100,000 populasi • Psikiater: 839 (0.3 per 100,000 populasi) • Psikolog klinis: 451 (0.19 per 100,000 populasi) • Perawat jiwa: 6500 (2 per 100,000 populasi) Data tahun 2014
- 20. Peta Sebaran RSJ di Indonesia • 33 RS Jiwa Pemerintah dan 1 RSKO di 27 Prov (34 Prov) di Indonesia • 8 Provinsi tidak mempunyai RSJ yaitu : Kep Riau, Banten, Gorontalo, Kaltara, NTT, Sulbar, Malut dan Papua Barat • 3 Provinsi yang tidak memiliki psikiater: Kepri, Malut dan Papua Barat
- 21. Tantangan dalam mengatasi pemasungan (2) • Masih besarnya stigma dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap gangguan jiwa • Kurangnya koordinasi lintas sektor di lapangan • Masih diperlukan regulasi/dasar hukum dalam pelaksanaan • Masih diperlukan penataan sistem informasi/data
- 22. 2011 - Sosialisasi - Penyediaan Peraturan - Mapping kasus 2012 - Penguatan SDM - Penyediaan obat2an - Membangun komitmen LP-LS 2013 - Penguatan sarana - Obat - Pemberdayaan masyarakat - Membangun komitmen LP-LS 2014 Monev program bebas pasung 2015 Mapping ulang untuk kebijakan selanjutnya 2016 - Perbaikan sistem monev - Data dan informasi terpadu - Review dan - penyempurnaan NSPK - Penyusunan regulasi turunan UU - Memperkuat kerjasama LS
- 23. Upaya yang telah dilakukan dalam kurun waktu 2010-2015 A. Kebijakan dan regulasi Undang-Undang No. 18/2014 tentang Kesehatan Jiwa dan proses penyusunan regulasi turunan UU (RPP, Perpres) Mengintegrasikan kebijakan yang mendukung Program Bebas Pasung masuk dalam kebijakan nasional bidang kesehatan (RPJMN/RKP, Renstra, Peta Strategi Keswamas, indikator Keluarga Sehat, RAN HAM) Review dan penyempurnaan draft Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Pemasungan pada ODGJ
- 24. B. Pembiayaan yang mendukung Program Bebas Pasung Di tingkat pusat mengalami peningkatan, ± 10 provinsi secara konsisten menganggarkan program kesehatan jiwa Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) keswa masuk dalam JKN Keswa dapat menggunakan dana BOK (bagi Upaya Kesehatan Masyarakat/UKM) Penyediaan dana dekonsentrasi bagi provinsi C. Advokasi dan sosialisasi yang intensif kepada LPLS Pusat dan Daerah
- 25. D. Organisasi layanan – Mengintegrasikan kesehatan jiwa dalam layanan primer – Penguatan sistem rujukan – Mengintegrasikan dan memperbaiki layanan kesehatan jiwa dalam asuransi nasional/JKN. – Kolaborasi dengan sektor sosial dalam layanan kesehatan jiwa – Meningkatkan peran serta masyarakat dengan melibatkan keluarga dan ODGJ – Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui kampanye publik
- 26. E. Pengembangan SDM keswa – Pelatihan bagi tenaga kesehatan non-spesialis (dokter, perawat, bidan) – 700 dokter dan perawat dari 350 PKM di 15 prov telah dilatih sejak tahun 2011 – 355 dokter dan perawat RSU telah dilatih tahun 2010-2014 – Workshop/sosialisasi bagi kader dan consumer groups – tahun 2011-2014: sekitar 750 orang – Akreditasi kurikulum dan modul pelatihan F. Infrastruktur dan sumber daya lain menambahkan obat psikofarmaka dalam daftar obat esensial nasional, penyediaan obat program (injeksi long acting)
- 27. Evaluasi Program Bebas Pasung: Regulasi • Pemerintah Daerah yang telah memiliki Regulasi yang Mendukung Program Bebas Pasung PROVINSI JENIS REGULASI KABUPATEN/KOTA JENIS REGULASI NAD Dalam Perda Kesehatan Kab. Hulu Sungai Selatan (Kalsel) SK Bupati Jatim Dalam Perda Kesehatan Jateng Peraturan Gubernur DIY Peraturan Gubernur NTB Peraturan Gubernur Babel Peraturan Gubernur Sumsel Peraturan Gubernur Jambi SK Gubernur Provinsi yang sedang berproses dalam regulasi: Jawa Barat dan Banten
- 28. Evaluasi Program Bebas Pasung • Dari pengumpulan data evaluasi pasung yang terkumpul ada beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu: – Sebagian provinsi telah mengalokasikan anggaran (APBD) dalam mendukung Program Bebas Pasung, sebagian besar untuk pertemuan/sosialisasi, pelatihan, bimtek monev belum difokuskan pada upaya promotif preventif dan pemberdayaan masyarakat. – Masih diperlukan perbaikan dan perubahan dalam instrumen utk pencatatan dan pelaporan data pasung mengingat kebutuhan data yang lebih kompleks. – Masih belum terlaksananya kegiatan kerjasama lintas sektor dalam penanggulangan pemasungan.
- 29. Evaluasi Program Bebas Pasung: PKM yang menyelenggarakan upaya keswa sesuai kriteria • Indikator PKM yang menyelenggarakan upaya keswa kurun waktu 2015-2019 mengalami peningkatan standar dalam definisi operasional sesuai kebutuhan layanan di masyarakat. Banyak PKM yang tidak dapat terhitung dalam target karena tidak sesuai kriteria walaupun melakukan layanan keswa. • Terdapat ketidaksinambungan ketersediaan obat jiwa di puskesmas • Tenaga kesehatan terlatih cepat berpindah lokasi kerja/mutasi
- 30. Indikator yang mendukung peningkatan akses layanan kesehatan jiwa dalam Matriks K/L RPJMN 2015-2019 & Rencana Kerja Pemerintah 2016 PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 Integrasi keswa di layanan primer Jumlah Kab/Kota yang memiliki PKM yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa Kriteria: • Nakes terlatih • Melakukan upaya promotif preventif • Melakukan deteksi dini dan tata laksana 80 130 180 230 280
- 31. Indikator yang mendukung peningkatan akses layanan kesehatan jiwa dalam perubahan Renstra Kementerian Kesehatan 2015-2019 PROGRAM/ KEGIATAN INDIKATOR TARGET 2015 2016 2017 2018 2019 Integrasi keswa di layanan primer Jumlah Kab/Kota yang memiliki 20% PKM yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa Kriteria: • Nakes terlatih • Melakukan upaya promotif preventif • Melakukan deteksi dini dan tata laksana 80 130 180 230 280 Provinsi yang menyeleng- garakan program bebas pasung Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan program bebas pasung: • Memiliki kebijakan dan perencanaan keswa dlm program bebas pasung • Memiliki tim koordinasi keswamas (LPLS) - 5 10 15 20
- 33. Potensi dalam Perbaikan dan Akselerasi Program Bebas Pasung (1) • Kesadaran akan pentingnya kesehatan jiwa semakin meningkat di lintas sektor dan pemda – membuka peluang terbentuknya kebijakan dan regulasi yang mendukung koordinasi upaya keswa dalam penanggulangan pemasungan • Alokasi anggaran bagi program kesehatan jiwa semakin meningkat • Masih ada SDM yang dapat ditingkatkan perannya secara optimal, a.l: petugas promosi kesehatan, peneliti, masyarakat
- 34. Potensi dalam Perbaikan dan Akselerasi Program Bebas Pasung (2) • Kesempatan untuk melakukan perbaikan dalam sistem monitoring dan evaluasi – instrumen yang jelas dan mampu laksana – Implementasi secara rutin • Keswa terintegrasi dalam sistem informasi terpadu – Kesehatan jiwa masuk dalam Sistem Pencatatan dan Pelaporan Tingkat Puskesmas (SP2TP) • Kerjasama dengan sektor swasta dalam pelaksanaan kampanye publik yang lebih masif kepada masyarakat
- 35. RENCANA KE DEPAN • Memperbaiki sistem monitoring dan evaluasi, data dan informasi • Melengkapi pedoman yang dibutuhkan dalam implementasi program/layanan keswa dalam mendukung program bebas pasung • Meningkatkan pengetahuan/keterampilan keswa (klinis dan manajemen) yang berkesinambungan dan supervisi • Meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana layanan keswa • Edukasi dan peningkatan peran serta masyarakat • Membuat regulasi dan kebijakan yang mendukung kolaborasi lintas sektor