Dokumen tersebut memberikan panduan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah. Kebijakan akuntansi merupakan instrumen penting dalam penerapan akuntansi akrual dan ditetapkan dalam peraturan daerah. Dokumen ini menjelaskan bahwa rujukan utama penyusunan kebijakan akuntansi pelaporan keuangan dan akun adalah standar akuntansi pemerintahan dan peraturan pemerintah terkait.

1. RESUME PERMEN 64/2013
Lampiran I :
PANDUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH DAERAH

2. A. PENDAHULUAN
Kebijakan Akuntansi
• Merupakaninstrumen penting dalam
penerapan akuntansi akrual
• Ditetapkan dalam PERKADA
• Peraturan Gubernur/Bupati/ Walikota yang
mengatur kebijakanakuntansi pemerintah
daerah dapat mengambil unsur-unsur pokok
dari SAP, lalu mengembangkan dalam pilihan-
pilihan metode, baik dalam pengakuan,
pengukuran,dan pengungkapan

3. B. PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
1. PenyusunanKebijakanAkuntansiPelaporan Keuangan
Rujukanutama adalahLampiranI PeraturanPemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar AkuntansiPemerintahan,khususnya:
a. PSAP 01 tentang PenyajianLaporanKeuangan;
b. PSAP 02 tentang LaporanRealisasiAnggaran;
c. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas;
d. PSAP 04 tentang Catatanatas LaporanKeuangan;
e. PSAP 11 tentang Laporan KeuanganKonsolidasian;
f. PSAP 12 tentang Laporan Operasional;dan
g. IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait pelaporankeuangan.
Berdasarkanrujukan dan referensi tersebut dilakukanpemahamandan analisa
untuk melakukanproses penyesuaiandanharmonisasi sesuai kondisi dan
kebutuhanpelaporankeuangandi pemerintahdaerah.
Hasil proses penyesuaian danharmonisasidicantumkan kedalampernyataan-
pernyataan pada kebijakanakuntansipelaporankeuangan

4. B. PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI
2. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Akun
Rujukan utama adalah Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya:
a. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan;
b. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi;
c. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap;
d. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
e. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban;
f. PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak
Dilanjutkan; dan
g. IPSAP dan Buletin Teknis SAP terkait akun.