SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Guru
Diakses : 30395 kali
I. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994
4. Peraturan MENPAN Nomor PER/60/M.PAN/6/2005
5. Keputusan MENPAN Nomor 84 Tahun 1993
6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BAKN Nomor 0433/P/1993
dan Nomor 25 Tahun 1993
7. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan
Bidang Kepegawaian
II. LINGKUP BAHASAN
1. Tugas Pokok Fungsional Guru
2. Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Guru
3. Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru
4. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru
5. Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Guru
III. PENJELASAN
1. TUGAS POKOK FUNGSIONAL GURU
a) Menyusun Program Pengajaran dan Program Bimbingan Pengajaran
b) Menyajikan Program Pengajaran dan Melaksanakan Bimbingan
c) Evaluasi Belajar dan Evalusi Pelaksana Bimbingan
d) Analisis Hasil Evaluasi Belajar dan Analisis Pelaksanaan Bimbingan
e) Menyusun Program Perbaikan dan Program Bimbingan Pengayaan terhadap Peserta didik yang
menjadi tanggung jawabnya.
2. PERSYARATAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL GURU
A. Syarat � syarat Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru Pertama Kali :
a. Pendidikan Minimum DIII/ Sarjana Muda, dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan
yang ditentukan
b. Pangkat Minimal Penata, golongan ruang III/c
c. DP3 tahun terakhir setiap unsur bernilai baik
d. Umur Maksimum 51 tahun
e. Pengangkatan dalam Jabatan Guru didasarkan pada besarnya Angka Kredit yang ditetapkan oleh
TIM Penilai
f. Untuk menghitung Angka Kredit perlu dilampirkan bukti-bukti sebagai berikut :
a. Ijazah Pendidikan terakhir
b. Ijazah Diklat Kedinasan
c. Surat Pernyataan melakukan kegiatan proses belajar mengajar/bimbingan
d. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi
e. Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang proses belajar mengajar atau bimbingan
g. Penetapan Angka Kredit oleh pejabat yang berwenang
a. Bagi Guru setaraf golongan ruang IV/a keatas oleh Menteri P & K
b. Bagi Guru setaraf golongan ruang III/d kebawah oleh Kepala Pusdiklat
c . Surat Keputusan Pangkat terakhir.
B. Pegawai Negeri Sipil yang pindah dari Jabatan lain diluar Jabatan Guru dan belum pernah
menjadi guru
menjadi guru ke Jabatan Fungsional guru harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan
2. DP3 setiap unsur bernilai baik dalam Tahun terakhir
3. Mempunyai Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 1 ( satu ) tahun
4. Usia minimum 51 Tahun
5. Pengangkatan ke dalam Jabatan guru disesuaikan dengan angka kredit yang dimilki dan telah
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
3. KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL GURU
A. Kenaikan Pangkat
1. Sesuai dengan Prosedur kenaikan pangkat dengan melampirkan Penetapan Angka Kredit
2. Telah 2 ( dua ) tahun dan 3 ( tiga ) tahun dalam pangkat yang dimilikinya
3. DP3 setiap unsur bernilai baik dalam 2 ( dua ) tahun terakhir
4. Telah memenuhi Jumlah Angka Kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat
lebih tinggi
5. Tidak dapat diberikan kenaikan pangkat reguler
6. Dapat naik pangkat setiap 2 ( dua ) tahun sekali sepanjang angka kredit terpenuhi dan tidak
melampaui 2 ( dua ) tingkat kenaikan pangkat.
7. Surat Keputusan Jabatan terakhir dan Surat Keputusan Pangkat terakhir
8. P ang kat tertinggi Pembina Utama, golongan ruang IV/e dan dapat melebihi Pangkat atasannya
B. Kenaikan Jabatan Fungsional Guru
1. Adanya Penetapan Angka Kredit oleh Pejabat yang berwenang
2. Surat Keputusan Pangkat Terakhir
3. Surat Keputusan Jabatan Terakhir
4. Diberikan setelah adanya Kenaikan Pangkat
5. Dapat diberikan kenaikan Jabatan setiap tahun sepanjang memenuhi Angka kredit yang dipenuhi
6. Tela h Melaksanakan Proses Belajar Mengajar sekurang-kurangnya 3 ( tiga ) Catur Wulan
C. Jenjang Jabatan dan Pangkat Jabatan Fungsional Guru dari yang terendah sampai dengan
yang tertinggi sebagai berikut :
1. Guru Pratama Pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a
2. Guru Pratama Tingkat I Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/b
3. Guru Muda Pangkat Pengatur golongan ruang II/c
4. Guru Muda Tingkat I Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d
5. Guru Madya Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a
6. Guru Madya Tingkat I Pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b
7. Guru Dewasa Pangkat Penata golongan ruang III/c
8. Guru Dewasa Tingkat I Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d
9. Guru Pembina Pangkat Pembina golongan ruang IV/a
10. Guru Pembina Tingkat I Pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b
11. Guru Utama Muda Pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c
12. Guru Utama Muda Tingkat I Pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d
13. Guru Utama Pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e
4. PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU
1. Penetapan Angka Kredit dilakukan apabila Jumlah Angka Kredit telah memenuhi untuk naik
Jabatan /Pangkat satu tingkat lebih tinggi
2. Setiap Guru melakukan Penilaian Prestasi Kerjanya sendiri sesuai dengan butir kegiatan yang
dilakukan
3. Hasil Penilaian diisikan ke dalam formulir daftar unsur Penetapan Angka Kredit
4. Daftar usul Penetapan Angka Kredit berikut bukti-bukti dan lampirannya disampaikan kepala
Pusdiklat Pegawai
5. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit ma0...sing-masing disampaikan kepada Sekretaris TIM
Penilai Unit Kerja untuk diteliti kelengkapan dan kebenaran, lampirkan bukti-bukti penilaiannya
6. Dilakukan Penelitian dan Penilaian pendahuluan oleh anggota Tim Penilai Unit Kerja
7. Sidang TIM Penilai yang telah disetujui dalam sidang TIM Penilai dituangkan ke dalam Formulir
Penetapan Angka Kredit.
8. Hasil Penelitian dan Penilaian yang telah disetujui dalam sidang TIM Penilai dituangkan ke dalam
Formulir Penetapan Angka Kredit
9. Hasil Penelitian dan Penilaian angka Kredit yang telah dituangkan dalam Formulir Penetapan
Angka Kredit untuk :
1) Guru yang setaraf dengan Golongan ruang III/d kebawah melalui Sekretariat TIM Penilai unit
disampaikan kepada Pusdiklat untuk ditetapkan Angka Kreditnya.
2) Guru yang setaraf dengan golongan IV/a keatas dengan Surat Kepala Pusdiklat diusulkan Ke
TIM Penilai Pusat dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditetapkan Angka
Kreditnya.
5. PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL
GURU
A. Pembebasan Sementara Jabatan Fungsional Guru dibebaskan Sementara Apabila :
a). Dalam 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam Jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka
kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan Pangkat/Jabatan bagi guru Utama Madya Ke bawah
b). Setiap 2 (dua) tahun sejak menduduki Jabatan Guru Utama tidak dapat mengumpulkan Jumlah
Angka Kredit sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) dari kegiatan proses belajar mengajar atau
Bimbingan dan Pengembangan Profesi
c). Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau berat
d). Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil
e). Ditugaskan diluar Jabatan Guru , sehingga tidak dapat lagi melaksanakan proses mengajar
secara penuh.
f). Tugas belajar selama 6 ( enam ) bulan
g). Cuti diluar tanggungan Negara , kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya.
h). Guru selama dibebaskan sementara berupa penurunan pangkat /pemberhentian sementara dari
jabatan dapat tetap melaksanakan tugas pokoknya akan tetapi tidak diberikan angka kredit.
B. Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Guru.
a). Guru Utama Madya ke bawah diberhentikan dari Jabatannya, apabila Jangka waktu 3 ( tiga )
tahun sejak dibebaskan sementara menurut ketentuan yang berlaku tanpa alasan yang sah tidak
dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan Jabatan/Pangkat.
b). Guru Utama diberhentikan dari Jabatannya
c). Apabila dalam jangka waktu (satu) tahun sejak dibebaskan sementara menurut ketentuan yang
berlaku tanpa alasan yang sah tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 40 (
empat puluh ) dari proses belajar mengajar atau bimbingan
d). Guru diberhentikan dari Jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil
dengan Tingkat Hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali
penurunan pangkat.

More Related Content

What's hot

berita-acara-pelatihan dan pembimbingan.docx
berita-acara-pelatihan dan pembimbingan.docxberita-acara-pelatihan dan pembimbingan.docx
berita-acara-pelatihan dan pembimbingan.docxMarsukinRadia1
 
Surat ijin belajar
Surat ijin belajarSurat ijin belajar
Surat ijin belajarezathegreat
 
1 f anjab ak pertama
1 f anjab ak pertama1 f anjab ak pertama
1 f anjab ak pertamaKutsiyatinMSi
 
Pengelola dokumen perijinan
Pengelola dokumen perijinanPengelola dokumen perijinan
Pengelola dokumen perijinanReddy Prayudie
 
Model dokumen i ktsp madrasah final
Model dokumen i ktsp madrasah finalModel dokumen i ktsp madrasah final
Model dokumen i ktsp madrasah finalzabidinfauzi
 
20210412 01 devi_anantha_asdep_manajemen_kinerja_dan_kesejahteran
20210412 01 devi_anantha_asdep_manajemen_kinerja_dan_kesejahteran20210412 01 devi_anantha_asdep_manajemen_kinerja_dan_kesejahteran
20210412 01 devi_anantha_asdep_manajemen_kinerja_dan_kesejahteranKutsiyatinMSi
 
Sk penunjukan bendahara bos
Sk penunjukan bendahara bosSk penunjukan bendahara bos
Sk penunjukan bendahara bosAdi Patriansah
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaAnalisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaSujud Marwoto
 
Sk persetujuan izin operasional sekolah paud kab. muna kec. wakorsel
Sk persetujuan izin operasional sekolah paud kab. muna kec. wakorselSk persetujuan izin operasional sekolah paud kab. muna kec. wakorsel
Sk persetujuan izin operasional sekolah paud kab. muna kec. wakorselOperator Warnet Vast Raha
 
SOP 1-008 Manajemen Logistik
SOP 1-008 Manajemen LogistikSOP 1-008 Manajemen Logistik
SOP 1-008 Manajemen LogistikGaindo
 
Format supervisi penilaian proses belajar mengajar
Format supervisi penilaian proses belajar mengajarFormat supervisi penilaian proses belajar mengajar
Format supervisi penilaian proses belajar mengajarRoyadi Nusa
 
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombelContoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombelDeny Theganganasam
 
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2023 (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2023 (2).pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2023 (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2023 (2).pdfCIkumparan
 

What's hot (20)

berita-acara-pelatihan dan pembimbingan.docx
berita-acara-pelatihan dan pembimbingan.docxberita-acara-pelatihan dan pembimbingan.docx
berita-acara-pelatihan dan pembimbingan.docx
 
Sk pengangkatan guru
Sk pengangkatan guruSk pengangkatan guru
Sk pengangkatan guru
 
Surat ijin belajar
Surat ijin belajarSurat ijin belajar
Surat ijin belajar
 
Instrumen supervisi guru
Instrumen supervisi guruInstrumen supervisi guru
Instrumen supervisi guru
 
1 f anjab ak pertama
1 f anjab ak pertama1 f anjab ak pertama
1 f anjab ak pertama
 
Anjab sekretaris
Anjab sekretarisAnjab sekretaris
Anjab sekretaris
 
Pengelola dokumen perijinan
Pengelola dokumen perijinanPengelola dokumen perijinan
Pengelola dokumen perijinan
 
Model dokumen i ktsp madrasah final
Model dokumen i ktsp madrasah finalModel dokumen i ktsp madrasah final
Model dokumen i ktsp madrasah final
 
Operator komputer
Operator komputerOperator komputer
Operator komputer
 
Blanko tugas belajar
Blanko tugas belajarBlanko tugas belajar
Blanko tugas belajar
 
Sk wakasek
Sk wakasekSk wakasek
Sk wakasek
 
20210412 01 devi_anantha_asdep_manajemen_kinerja_dan_kesejahteran
20210412 01 devi_anantha_asdep_manajemen_kinerja_dan_kesejahteran20210412 01 devi_anantha_asdep_manajemen_kinerja_dan_kesejahteran
20210412 01 devi_anantha_asdep_manajemen_kinerja_dan_kesejahteran
 
Surat perintah perjalanan dinas
Surat perintah perjalanan dinasSurat perintah perjalanan dinas
Surat perintah perjalanan dinas
 
Sk penunjukan bendahara bos
Sk penunjukan bendahara bosSk penunjukan bendahara bos
Sk penunjukan bendahara bos
 
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan PrasaranaAnalisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
Analisis Jabatan Pengadministrasian Sarana dan Prasarana
 
Sk persetujuan izin operasional sekolah paud kab. muna kec. wakorsel
Sk persetujuan izin operasional sekolah paud kab. muna kec. wakorselSk persetujuan izin operasional sekolah paud kab. muna kec. wakorsel
Sk persetujuan izin operasional sekolah paud kab. muna kec. wakorsel
 
SOP 1-008 Manajemen Logistik
SOP 1-008 Manajemen LogistikSOP 1-008 Manajemen Logistik
SOP 1-008 Manajemen Logistik
 
Format supervisi penilaian proses belajar mengajar
Format supervisi penilaian proses belajar mengajarFormat supervisi penilaian proses belajar mengajar
Format supervisi penilaian proses belajar mengajar
 
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombelContoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel
Contoh sk pembagian tugas guru format terbaru 2015 + jumlah siswa per rombel
 
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2023 (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2023 (2).pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2023 (2).pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2023 (2).pdf
 

Similar to Pengangkatan dalam jabatan fungsional guru 1

09-tata-cara-penilaian-ak.pptx
09-tata-cara-penilaian-ak.pptx09-tata-cara-penilaian-ak.pptx
09-tata-cara-penilaian-ak.pptxiwaribnumayit
 
15. tata cara-penilaian-ak
15. tata cara-penilaian-ak15. tata cara-penilaian-ak
15. tata cara-penilaian-akWidodo Imanly
 
Prosedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupakProsedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupakdwi fifi
 
Penilaian Kinerja Guru untuk sekolah dasar
Penilaian Kinerja Guru untuk sekolah dasarPenilaian Kinerja Guru untuk sekolah dasar
Penilaian Kinerja Guru untuk sekolah dasarmohsaidhidayat74
 
Penilaian kinerja-guru
Penilaian kinerja-guruPenilaian kinerja-guru
Penilaian kinerja-gurunafsahmaniez
 
Penilaian kinerja guru
Penilaian kinerja guruPenilaian kinerja guru
Penilaian kinerja gurutari aja
 
paparan prosedur pengajuan DUPAK
paparan prosedur pengajuan DUPAKpaparan prosedur pengajuan DUPAK
paparan prosedur pengajuan DUPAKZaenal Khayat
 
5. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK.ppt
5. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK.ppt5. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK.ppt
5. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK.pptdoni64769
 
78KEBIJAKAN PENGEMB. PROFESI GURU.ppt
78KEBIJAKAN PENGEMB. PROFESI GURU.ppt78KEBIJAKAN PENGEMB. PROFESI GURU.ppt
78KEBIJAKAN PENGEMB. PROFESI GURU.pptDewiJuniayanti
 
2014. pedoman penetapan_angka_kredit_dan
2014. pedoman penetapan_angka_kredit_dan2014. pedoman penetapan_angka_kredit_dan
2014. pedoman penetapan_angka_kredit_danImam Syafi'i
 
Jafung was
Jafung wasJafung was
Jafung wasawinkabi
 
Jab Guru Dan Angka Kreditnya (Print)
Jab Guru Dan Angka Kreditnya (Print)Jab Guru Dan Angka Kreditnya (Print)
Jab Guru Dan Angka Kreditnya (Print)Ali Sahbana
 
Work shop angka kredit
Work shop angka kreditWork shop angka kredit
Work shop angka kreditRAHMAT HIDAYAT
 
Materi PKG_22.pptx
Materi PKG_22.pptxMateri PKG_22.pptx
Materi PKG_22.pptxShofiaHida
 
Materi bimtek-validasi-tim-pak-pts-angkatan-5
Materi bimtek-validasi-tim-pak-pts-angkatan-5Materi bimtek-validasi-tim-pak-pts-angkatan-5
Materi bimtek-validasi-tim-pak-pts-angkatan-5MajestikaSeptikasari
 
Prosedur pengajuan dupak pengawas
Prosedur pengajuan dupak pengawas Prosedur pengajuan dupak pengawas
Prosedur pengajuan dupak pengawas Suaidin -Dompu
 

Similar to Pengangkatan dalam jabatan fungsional guru 1 (20)

09-tata-cara-penilaian-ak.pptx
09-tata-cara-penilaian-ak.pptx09-tata-cara-penilaian-ak.pptx
09-tata-cara-penilaian-ak.pptx
 
15. tata cara-penilaian-ak
15. tata cara-penilaian-ak15. tata cara-penilaian-ak
15. tata cara-penilaian-ak
 
Paparan prosedur pengajuan dupak
Paparan prosedur pengajuan dupakPaparan prosedur pengajuan dupak
Paparan prosedur pengajuan dupak
 
Prosedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupakProsedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupak
 
Prosedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupakProsedur pengajuan dupak
Prosedur pengajuan dupak
 
Penilaian Kinerja Guru untuk sekolah dasar
Penilaian Kinerja Guru untuk sekolah dasarPenilaian Kinerja Guru untuk sekolah dasar
Penilaian Kinerja Guru untuk sekolah dasar
 
Penilaian kinerja-guru
Penilaian kinerja-guruPenilaian kinerja-guru
Penilaian kinerja-guru
 
Penilaian kinerja guru
Penilaian kinerja guruPenilaian kinerja guru
Penilaian kinerja guru
 
paparan prosedur pengajuan DUPAK
paparan prosedur pengajuan DUPAKpaparan prosedur pengajuan DUPAK
paparan prosedur pengajuan DUPAK
 
5. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK.ppt
5. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK.ppt5. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK.ppt
5. Paparan Prosedur Pengajuan DUPAK.ppt
 
Edaran inpassing pak
Edaran inpassing pakEdaran inpassing pak
Edaran inpassing pak
 
78KEBIJAKAN PENGEMB. PROFESI GURU.ppt
78KEBIJAKAN PENGEMB. PROFESI GURU.ppt78KEBIJAKAN PENGEMB. PROFESI GURU.ppt
78KEBIJAKAN PENGEMB. PROFESI GURU.ppt
 
2014. pedoman penetapan_angka_kredit_dan
2014. pedoman penetapan_angka_kredit_dan2014. pedoman penetapan_angka_kredit_dan
2014. pedoman penetapan_angka_kredit_dan
 
Jafung was
Jafung wasJafung was
Jafung was
 
Jab Guru Dan Angka Kreditnya (Print)
Jab Guru Dan Angka Kreditnya (Print)Jab Guru Dan Angka Kreditnya (Print)
Jab Guru Dan Angka Kreditnya (Print)
 
Work shop angka kredit
Work shop angka kreditWork shop angka kredit
Work shop angka kredit
 
Materi PKG_22.pptx
Materi PKG_22.pptxMateri PKG_22.pptx
Materi PKG_22.pptx
 
Materi bimtek-validasi-tim-pak-pts-angkatan-5
Materi bimtek-validasi-tim-pak-pts-angkatan-5Materi bimtek-validasi-tim-pak-pts-angkatan-5
Materi bimtek-validasi-tim-pak-pts-angkatan-5
 
paparan Guru Pemula 2019.ppt
paparan Guru Pemula 2019.pptpaparan Guru Pemula 2019.ppt
paparan Guru Pemula 2019.ppt
 
Prosedur pengajuan dupak pengawas
Prosedur pengajuan dupak pengawas Prosedur pengajuan dupak pengawas
Prosedur pengajuan dupak pengawas
 

Pengangkatan dalam jabatan fungsional guru 1

  • 1. Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Guru Diakses : 30395 kali I. DASAR HUKUM 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 2. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 4. Peraturan MENPAN Nomor PER/60/M.PAN/6/2005 5. Keputusan MENPAN Nomor 84 Tahun 1993 6. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BAKN Nomor 0433/P/1993 dan Nomor 25 Tahun 1993 7. Peraturan Menteri Perindustrian tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Kewenangan Bidang Kepegawaian II. LINGKUP BAHASAN 1. Tugas Pokok Fungsional Guru 2. Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Guru 3. Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Guru 4. Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru 5. Pembebasan Sementara dan Pemberhentian Dalam Jabatan Fungsional Guru III. PENJELASAN 1. TUGAS POKOK FUNGSIONAL GURU a) Menyusun Program Pengajaran dan Program Bimbingan Pengajaran b) Menyajikan Program Pengajaran dan Melaksanakan Bimbingan c) Evaluasi Belajar dan Evalusi Pelaksana Bimbingan d) Analisis Hasil Evaluasi Belajar dan Analisis Pelaksanaan Bimbingan e) Menyusun Program Perbaikan dan Program Bimbingan Pengayaan terhadap Peserta didik yang menjadi tanggung jawabnya. 2. PERSYARATAN PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL GURU A. Syarat � syarat Pengangkatan Jabatan Fungsional Guru Pertama Kali : a. Pendidikan Minimum DIII/ Sarjana Muda, dalam bidang yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditentukan b. Pangkat Minimal Penata, golongan ruang III/c c. DP3 tahun terakhir setiap unsur bernilai baik d. Umur Maksimum 51 tahun e. Pengangkatan dalam Jabatan Guru didasarkan pada besarnya Angka Kredit yang ditetapkan oleh TIM Penilai f. Untuk menghitung Angka Kredit perlu dilampirkan bukti-bukti sebagai berikut : a. Ijazah Pendidikan terakhir b. Ijazah Diklat Kedinasan c. Surat Pernyataan melakukan kegiatan proses belajar mengajar/bimbingan d. Surat Pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi e. Surat Pernyataan melakukan kegiatan penunjang proses belajar mengajar atau bimbingan g. Penetapan Angka Kredit oleh pejabat yang berwenang a. Bagi Guru setaraf golongan ruang IV/a keatas oleh Menteri P & K b. Bagi Guru setaraf golongan ruang III/d kebawah oleh Kepala Pusdiklat c . Surat Keputusan Pangkat terakhir. B. Pegawai Negeri Sipil yang pindah dari Jabatan lain diluar Jabatan Guru dan belum pernah menjadi guru menjadi guru ke Jabatan Fungsional guru harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 1. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang telah ditentukan 2. DP3 setiap unsur bernilai baik dalam Tahun terakhir 3. Mempunyai Pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 1 ( satu ) tahun 4. Usia minimum 51 Tahun 5. Pengangkatan ke dalam Jabatan guru disesuaikan dengan angka kredit yang dimilki dan telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
  • 2. 3. KENAIKAN PANGKAT JABATAN FUNGSIONAL GURU A. Kenaikan Pangkat 1. Sesuai dengan Prosedur kenaikan pangkat dengan melampirkan Penetapan Angka Kredit 2. Telah 2 ( dua ) tahun dan 3 ( tiga ) tahun dalam pangkat yang dimilikinya 3. DP3 setiap unsur bernilai baik dalam 2 ( dua ) tahun terakhir 4. Telah memenuhi Jumlah Angka Kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi 5. Tidak dapat diberikan kenaikan pangkat reguler 6. Dapat naik pangkat setiap 2 ( dua ) tahun sekali sepanjang angka kredit terpenuhi dan tidak melampaui 2 ( dua ) tingkat kenaikan pangkat. 7. Surat Keputusan Jabatan terakhir dan Surat Keputusan Pangkat terakhir 8. P ang kat tertinggi Pembina Utama, golongan ruang IV/e dan dapat melebihi Pangkat atasannya B. Kenaikan Jabatan Fungsional Guru 1. Adanya Penetapan Angka Kredit oleh Pejabat yang berwenang 2. Surat Keputusan Pangkat Terakhir 3. Surat Keputusan Jabatan Terakhir 4. Diberikan setelah adanya Kenaikan Pangkat 5. Dapat diberikan kenaikan Jabatan setiap tahun sepanjang memenuhi Angka kredit yang dipenuhi 6. Tela h Melaksanakan Proses Belajar Mengajar sekurang-kurangnya 3 ( tiga ) Catur Wulan C. Jenjang Jabatan dan Pangkat Jabatan Fungsional Guru dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi sebagai berikut : 1. Guru Pratama Pangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a 2. Guru Pratama Tingkat I Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/b 3. Guru Muda Pangkat Pengatur golongan ruang II/c 4. Guru Muda Tingkat I Pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d 5. Guru Madya Pangkat Penata Muda golongan ruang III/a 6. Guru Madya Tingkat I Pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b 7. Guru Dewasa Pangkat Penata golongan ruang III/c 8. Guru Dewasa Tingkat I Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d 9. Guru Pembina Pangkat Pembina golongan ruang IV/a 10. Guru Pembina Tingkat I Pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b 11. Guru Utama Muda Pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c 12. Guru Utama Muda Tingkat I Pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d 13. Guru Utama Pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e 4. PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL GURU 1. Penetapan Angka Kredit dilakukan apabila Jumlah Angka Kredit telah memenuhi untuk naik Jabatan /Pangkat satu tingkat lebih tinggi 2. Setiap Guru melakukan Penilaian Prestasi Kerjanya sendiri sesuai dengan butir kegiatan yang dilakukan 3. Hasil Penilaian diisikan ke dalam formulir daftar unsur Penetapan Angka Kredit 4. Daftar usul Penetapan Angka Kredit berikut bukti-bukti dan lampirannya disampaikan kepala Pusdiklat Pegawai 5. Daftar Usul Penetapan Angka Kredit ma0...sing-masing disampaikan kepada Sekretaris TIM Penilai Unit Kerja untuk diteliti kelengkapan dan kebenaran, lampirkan bukti-bukti penilaiannya 6. Dilakukan Penelitian dan Penilaian pendahuluan oleh anggota Tim Penilai Unit Kerja 7. Sidang TIM Penilai yang telah disetujui dalam sidang TIM Penilai dituangkan ke dalam Formulir Penetapan Angka Kredit. 8. Hasil Penelitian dan Penilaian yang telah disetujui dalam sidang TIM Penilai dituangkan ke dalam Formulir Penetapan Angka Kredit 9. Hasil Penelitian dan Penilaian angka Kredit yang telah dituangkan dalam Formulir Penetapan Angka Kredit untuk : 1) Guru yang setaraf dengan Golongan ruang III/d kebawah melalui Sekretariat TIM Penilai unit disampaikan kepada Pusdiklat untuk ditetapkan Angka Kreditnya. 2) Guru yang setaraf dengan golongan IV/a keatas dengan Surat Kepala Pusdiklat diusulkan Ke TIM Penilai Pusat dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk ditetapkan Angka Kreditnya.
  • 3. 5. PEMBEBASAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL GURU A. Pembebasan Sementara Jabatan Fungsional Guru dibebaskan Sementara Apabila : a). Dalam 6 (enam) tahun sejak diangkat dalam Jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang disyaratkan untuk kenaikan Pangkat/Jabatan bagi guru Utama Madya Ke bawah b). Setiap 2 (dua) tahun sejak menduduki Jabatan Guru Utama tidak dapat mengumpulkan Jumlah Angka Kredit sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) dari kegiatan proses belajar mengajar atau Bimbingan dan Pengembangan Profesi c). Dijatuhi Hukuman Disiplin Tingkat Sedang atau berat d). Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil e). Ditugaskan diluar Jabatan Guru , sehingga tidak dapat lagi melaksanakan proses mengajar secara penuh. f). Tugas belajar selama 6 ( enam ) bulan g). Cuti diluar tanggungan Negara , kecuali untuk persalinan anak keempat dan seterusnya. h). Guru selama dibebaskan sementara berupa penurunan pangkat /pemberhentian sementara dari jabatan dapat tetap melaksanakan tugas pokoknya akan tetapi tidak diberikan angka kredit. B. Pemberhentian Dari Jabatan Fungsional Guru. a). Guru Utama Madya ke bawah diberhentikan dari Jabatannya, apabila Jangka waktu 3 ( tiga ) tahun sejak dibebaskan sementara menurut ketentuan yang berlaku tanpa alasan yang sah tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan Jabatan/Pangkat. b). Guru Utama diberhentikan dari Jabatannya c). Apabila dalam jangka waktu (satu) tahun sejak dibebaskan sementara menurut ketentuan yang berlaku tanpa alasan yang sah tidak dapat mengumpulkan angka kredit sekurang-kurangnya 40 ( empat puluh ) dari proses belajar mengajar atau bimbingan d). Guru diberhentikan dari Jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan Tingkat Hukuman disiplin berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali penurunan pangkat.