4. A.Proses Pengusulan DUPAK Jabatan Fungsional Guru Pertama,
III/a s.d Guru Madya, IV/a di Provinsi
Kadis Pendidikan Provinsi
u.p. Kepala BKD
Provinsi
Ya
Pejabat Penetapan
Angka Kredit (PAK) PAK
Tim Penilai
Provinsi
Memenuhi
Syarat
PAK Hasil
Penilaian
Setiap Tahun
Surat Laporan
Hasil Penilaian
Angka Kredit
(HPAK)
Sekretaris Tim
Penilai Provinsi
Tdk
Kepala
TKLB/SDLB,
SLTPLB,SLB/SMA/SMK
Unit Pengusul
SK Jabfung Guru
DUPAK berikut Bukti Fisiknya
Dokumen Kepegawaian
(1 Set saja)
SK Pangkat
Guru
5. B. Proses Pengusulan DUPAK Jabatan Fungsional Guru Madya,
IV/b s.d. Guru Utama, IV/e
DUPAK berikut Bukti Fisiknya
Dokumen Kepegawaian
(1 Set saja)
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota/Provinsi/
Kantor Wilayah Kemenag/
Kementerian Lainnya
Ya
Ditjen GTK u. p. Kepala LPMP yang
ditunjuk
Pejabat Penetapan
Angka Kredit (PAK) PAK
Tim Penilai
Pusat
Memenuhi
Syarat
PAK Hasil
Penilaian
Setiap Tahun
Surat Laporan
Hasil Penilaian
Angka Kredit
(HPAK)
Sekretaris Tim Penilai
Pusat di Kemendikbud
Tdk
Kepala RA/TK, MA/SD,
MTs/SLTP, MA/SLTA,
SLB
Melalui PO Box
Unit Pengusul
*SK Jabfung Guru
Madya Gol IV/c
*) SK Jabfung Guru Utama diusulkan oleh Pejabat Pembinaan Kepegawaian
Kabupaten/Kota/Provinsi/Kemenag/Kementerian Lainnya ke Kementerian Setneg
6. Kenaikan pangkat guru adalah kenaikan
pangkat pilihan berdasarkan angka kredit
yang dipersyaratkan dan ditetapkan oleh
pejabat yang berwenang menetapkan angka
kredit.
Angka kredit yang ditetapkan digunakan
sebagai dasar pertimbangan penetapan
kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat
guru sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
7. 7
PANGKAT & JABATAN FUNGSIONAL
GURU
GOLONGAN PANGKAT JABATAN
IV/e PEMBINA UTAMA
GURU UTAMA
IV/d PEMBINA UTAMA MADYA
IV/c PEMBINA UTAMA MUDA
GURU MADYA
IV/b PEMBINA TK. I
IV/a PEMBINA
III/d PENATA TK. I
GURU MUDA
III/c PENATA
III/b (KTI) PENATA MUDA TK. I
GURU PERTAMA
III/a PENATA MUDA
8. Kenaikan pangkat bagi guru dalam jenjang jabatan
yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila
kenaikan jabatannya telah ditetapkan terlebih dahulu
oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan
Guru yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit
yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat
setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut
secara kumulatif diperhitungkan untuk kenaikan
jabatan/ pangkat berikutnya
9. Pasal 15-Juklak JF Guru dan AK nya
Penetapan kenaikan jabatan dapat dipertimbangkan apabila:
Paling singkat 1 tahun dalam jabatan terakhir;
Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan; dan
Setiap unsur DP-3/P2 KP paling kurang bernilai baik
dalam 1 tahun terakhir
Pasal 16-Juklak JF Guru dan AK nya
Kenaikan pangkat dapat dipertimbangkan apabila:
Paling singkat 2 tahun dalam pangkat terakhir;
Memenuhi angka kredit yang dipersyaratkan; dan
setiap unsur DP-3/P2 KP paling kurang bernilai baik
dalam 2 tahun terakhir
10. PASAL 16 AYAT (1):
Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang
harus dipenuhi oleh setiap PNS untuk
pengangkatan dan kenaikan jabatan/pangkat
Guru adalah sebagaimana tersebut dalam
Lampiran II Peraturan Menpan dan RB Nomor
16 Tahun 2009 dengan ketentuan :
a. sekurang-kurangnya 90% angka kredit
berasal
dari unsur utama; dan
b. sebanyak-banyaknya 10% angka kredit
berasal dari unsur penunjang.
11. PASAL 16 AYAT (2):
Untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih
tinggi, Guru Pertama pangkat Penata Muda,
golongan ruang III/a sampai dengan Guru Utama,
pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e
wajib melakukan kegiatan pengembangan
keprofesian berkelanjutan yang meliputi
subunsur pengembangan diri, publikasi ilmiah,
dan/atau karya inovatif.
12. Pasal 21
(1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka
kredit, Guru wajib mencatat dan
menginventarisasikan seluruh kegiatan yang
dilakukan.
(2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap
Guru dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam
setahun.
(3) Penilaian dan penetapan angka kredit untuk kenaikan
pangkat Guru yang akan dipertimbangkan untuk naik
pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1
(satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode
kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.
14. JENJANG JABATAN FUNGSIONAL GURU
(Permenneg PAN & RB No.16/2009, pasal 17)
Guru
Pertama
Guru
Muda
Guru
Madya
Guru
Utama
Penata Muda, IIIa
Penata Muda Tingkat I, IIIb
Penata, IIIc
Penata Tingkat I, IIId
Pembina, IVa
Pembina Tingkat I, IVb
Pembina Utama Muda, IVc
Pembina Utama Madya, IVd
Pembina Utama, IVe
100
150
200
300
400
550
700
850
1050
50
50
100
100
150
150
150
200
Kebutuhan Angka Kredit Kumulatif (AKK), PKB (AKPKB), dan
Unsur Penunjang (AKP) untuk kenaikan pangkat dan jabatan
3+0
3+4
3+6
4+8
4+12
4+12
5+14
5+20
5
5
10
10
15
15
15
20
AKK AKPKB
PD+PI/KI
AKP
AK
PB/BK
42
38
81
78
119
119
116
155
(AKK – AKPKB – AKP) = AKPB/BK
14
3/16/2012 Kemdikbud
15. Keabsahan/legalitas Ijazah yang diperoleh
Kesesuaian pendidikan dengan bidang
tugas/sertifikasi pendidikan.
Kelengkapan administrasi (surat ijin/surat
tugas belajar)
Pendidikan
16. Kesesuaian pendidikan dengan bidang
tugas/sertifikasi pendidikan.
• Guru yang sudah mendapat sertifikasi pendidik , ijazah S1
yang dimiliki dapat diakui/diterima pada unsur utama,
meskipun ijazahnya tidak linear. Contoh, Guru kelas
memilki ijazah S1 matematika tetapi sertifikat pendidiknya
guru kelas maka S1 dapat diakui sebagai unsur utama.
• Jarak kampus lebih dari 60 km, tetapi ada surat izin belajar
dari tempat tugas instansi terkait (Gubernur/Bupati/Wali
Kota) maka ijazah S1 diakui/diterima (tidak berlaku untuk
S2 & S3).
• Univ. Terbuka (UT) tetap diperlukan izin belajar, minimal
dari kepala sekolah tempat bertugas.
17.
18. Guru MP/K atau Guru BK atau TIK:
AK GURU DALAM PEMBELAJARAN/BIMBINGAN/TIK
(Hasil PK GURU)
Guru Mendapat Tugas Tambahan yang Mengurangi Jam:
AK GURU DALAM PEMBELAJARAN/BIMBINGAN/TIK + AK
GURU TUGAS TAMBAHAN (Hasil PK GURU)
Guru Mendapat Tgs Tambahan Tdk Mengurangi Jam:
2% ATAU 5% DARI ANGKA KREDIT
PEMBELAJARAN/BIMBINGAN/TIK PADA TAHUN TSB
Pembelajaran/Bimbingan/TIK dan
Tugas Tambahan
1
3
2
21. No Macam PKB Jenis Kegiatan
1 Pengembangan Diri
(PD)
a) Diklat fungsional
b) Kegiatan kolektif guru
2 Publikasi Ilmiah (PI) a) Presentasi pada forum ilmiah
b) Publikasi ilmiah atas hasil penelitian atau
gagasan ilmu di bidang pendidikan formal
c) Publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan
pedoman guru
3 Karya Inovatif (KI) a) Menemukan teknologi tepat guna
b) Menemukan/menciptakan karya seni
c) Membuat/memodifikasi alat
pelajaran/peraga/praktikum
d) Mengikuti pengembangan penyusunan standar,
pedoman, soal dan sejenisnya
Macam dan Jenis Kegiatan PKB
22. Jenis Macam Kredit Penolakan
Pengemb
angan
Diri
1. diklat fungsional (mulai 30 jam)
2. kegiatan kolektif guru (seminar
dll)
1
0.1
1. Tidak ada surat tugas
2. Tidak ada sertifikat
3. Tidak ada laporan
Publikasi
Ilmiah
1. presentasi di forum ilmiah
2. hasil penelitian
3. tinjauan ilmiah
4. tulisan ilmiah populer
5. artikel ilmiah
6. buku pelajaran
7. modul/diktat
8. buku dalam bidang pendidikan
9. karya terjemahan
10. Buku pedoman guru
0.2
4
2
1.5
1/2/3
1/3/6
0.5
3
1
1.5
APIK
Karya
Inovatif
1. Teknologi tepat guna
2. Karya seni
3. Membuat/memodifikasi alat
pelajaran/peraga/praktikum
4. Mengikuti pengembangan
penyusunan standar, pedoman,
soal dan sejenisnya
2 – 4
2 – 4
1 – 2/
2 – 4
1 - 2
APIK
ANGKA KREDIT PD &PIKI
23. BESARAN ANGKA KREDIT UNTUK KARYA YANG DILAKUKAN
BERSAMA
JUMLAH GURU
YANG
MELAKUKAN
KEGIATAN
PEMBAGIAN ANGKA KREDIT
PENULIS
UTAMA
PENULIS
PEMBANTU I
PENULIS
PEMBANTU
II
PENULIS
PEMBANTU
III
2 Orang 60% 40% - -
3 Orang 50% 25% 25% -
4 Orang 40% 20% 20% 20%
23
30. No Macam Penunjang Jenis Penunjang
1 Memperoleh gelar/ijazah
yang tidak sesuai dengan
bidang tugas
a) Doktor (S-3)
b) Pascasarjana (S-2)
c) Sarjana (S-1)/Diploma IV
2 Kegiatan Mendukung
Tugas Guru
a) Membimbing siswa dalam prakerin
b) Sebagai pengawas UN/US
c) Menjadi anggota profesi
d) Menjadi anggota kepramukaan
e) Menjadi tim penilai angka kredit
f) Menjadi tutor/pelatih/instruktur
3 Penghargaan/Tanda Jasa a) Memperoleh penghargaan/tandajasa
satya lencana
b) Memperoleh penghargaan/tandajasa
lainnya
Macam dan Jenis Kegiatan Penunjang
31.
32. Kelengkapan Usul Penilaian dan
Penetapan Angka Kredit Jabatan
Fungsional Guru Pertama, III/a s.d
Guru Madya, IV/a di Provinsi
34. 1. DUPAK dan Bukti Fisiknya, disusun dengan urutan sbb:
a. DUPAK(format sesuai dengan lampiran I Peraturan Bersama
Mendiknas dan Kepala BKN nomor 03/5/PB/2010 dan nomor 14
tahun 2010)
b. Surat pernyataan melaksanakan tugas pembelajaran/bimbingan
dan tugas tertentu (format sesuai lampiran II Peraturan Bersama
Mendiknas dan Kepala BKN nomor 03/5/PB/2010 dan nomor 14
tahun 2010)
c. Surat Pernyataan Kepala Sekolah tentang kegiatan melakukan
pengembangan keprofesian berkelanjutan (format sesuai lampiran
III Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN nomor
03/5/PB/2010 dan nomor 14 tahun 2010)
d. Surat pernyataan melaksanakan penunjang tugas guru (format
sesuai lampiran IV Peraturan Bersama Mendiknas dan Kepala BKN
nomor 03/5/PB/2010 dan nomor 14 tahun 2010)
Surat pernyataan melaksanakan tugas dijadikan satu dengan bukti fisik melakukan
kegiatan unsur utama dan unsur penunjang masing-masing.
47. 2. Dokumen kepegawaian disusun seperti berikut ini:
a. Surat Pengantar dari pejabat yang berwenang pengusul DUPAK.
b. Fotocopy konversi NIP.
c. Fotocopy surat laporan hasil penilaian PAK bagi yang telah diterbitkan.
d. Fotocopy PAK terakhir.
e. Fotocopy SK jabatan terakhir.
f. Fotocopy SK kenaikan pangkat terakhir.
g. Fotocopy Penyesuaian PAK, jika sudah disesuaikan. Bagi yang belum disesuaikan,
agar melampirkan surat pernyataan belum memiliki penyesuaian PAK.
h. Fotocopy SK Penyesuaian jabatan fungsional guru, jika sudah disesuaikan. Bagi yang
belum disesuaikan, agar melampirkan surat pernyataan belum memiliki SK
penyesuaian jabatan fungsional guru.
i. Fotocopy Ijazah S1, S2, dan/atau S3 berikut Surat Izin Belajar atau SK Tugas Belajar
yang sudah dan/atau akan diperhitungkan angka kreditnya.
j. Bagi yang Tugas Belajar agar melampirkan SK Pembebasan Sementara dari jabatan
fungsional guru dan SK Pengangkatan Kembali setelah selesai tugas belajar.
k. Fotocopy sertifikat pendidik.
l. Penilaian Prestasi Kerja (PPK) dua tahun terakhir.
53. L A M A B A R U J U M L A H
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
C
B
A
I
III
1
2
30-06-2013
DINAS PENDIDIKAN
19660425 199303 1 010
12 04
20
120.000
0.000
221.483
17.000
30.000
0.000
388.483
45.000
45.000
433.483
0.000
0.000
251.566
6.150
13.500
0.000
271.216
15.000
15.000
286.216
120.000
0.000
473.049
23.150
43.500
0.000
659.699
60.000
60.000
719.699
Instansi :
N a m a
N I P
NUPTK / No Seri KARPEG
Pangkat / Golongan Ruang / TMT
Tempat dan Tanggal Lahir
Jenis Kelamin
Pendidikan Tertinggi
Jabatan Fungsional / TMT
Masa Kerja Golongan
Tugas Mengajar
Unit Kerja
Lama
Baru
KETERANGAN PERORANGAN
PENETAPAN ANGKA KREDIT
UNSUR UTAMA
Pendidikan
1) Mengikuti Pendidikan dan Memperoleh gelar/Ijazah/Akta
2) Mengikuti Pelatihan Pra Jabatan
Pembelajaran/Bimbingan dan tugas tertentu
Pengembangan Keprofesian berkelanjutan
1) Melaksanakan Pengembangan Diri
2) Melaksanakan Publikasi Ilmiah
JUMLAH UNSUR UTAMA
UNSUR PENUNJANG
Penunjang Tugas Guru
JUMLAH UNSUR PENUNJANG
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG
3) Melaksanakan Karya Inovatif
DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DITETAPKAN DALAM JABATAN :
DRS. SUPYAN ISKANDAR
6757 7446 4620 0042 / G049007
LAKI-LAKI
CIAMIS, 25-04-1966
SARJANA/AKTA IV
Jenis Guru GURU MATA PELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SMAN 1 CIAMIS
04
Tahun Bulan
Tahun Bulan
Pembina / IV/a / 01-10-2005
Guru Madya / 01-07-2005
1. Guru yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja ;
3. Sekretaris Tim Penilai ;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka Kredit;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKDD) Kab. CIAMIS
Asli disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN
Tembusan disampaikan kepada :
Guru Madya / PANGKAT : Pembina Tingkat I / GOL /
RUANG : IV/b / TMT : 01-07-2013
Ditetapkan di :
Pada Tanggal :
CIAMIS
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN CIAMIS
H. T A T A N G, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19640316 198403 1 002
Masa Penilaian Tanggal : 01-07-2005 s.d 30-06-2013
Nomor : 800/0178/AK.TP.14/Peg/Disdik/2013
LAMPIRAN V PERATURAN BERSAMA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 03/V/PB/2010
TANGGAL
:
:
:
NOMOR 14 Tahun 2010
:
6 MEI 2010
PENETAPAN ANGKA KREDIT
HARUS DISESUAIKAN