pentungnya mengetahui tentang hak pvt

2. Pada tanggal 20 Desember 2000, diterbitkan
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, dimana
Undang-Undang tersebut mengatur secara terperinci
mengenai perlindungan terhadap varietas tanaman.
Latar belakang lahirnya Undang-Undang
varietas tanaman tidak terlepas dari tuntutan sekaligus
konsekuensi Indonesia atas keikutsertaannya
menandatangani kesepakatan GATT/WTO 1994,
dimana salah satu ketentuannya memuat mengenai
kesepakatan TRIPs (Trade Aspects if Intellectual
Property Rights). Keikutsertaan Indonesia meratifikasi
kesepakatan TRIPs, mengakibatkan Indonesia harus
menyelaraskan peraturan perundang-undangan
khususnya di bidang HAKI dengan persetujuan TRIPs
yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai
perlindungan terhadap varietas tanaman.

3. Hak Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah hak yang diberikan
kepada pemulia dan/atau pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri varietas
hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain
untuk menggunakannya selama waktu tertentu
Lisensi, adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak perlindungan Varietas
Tanaman kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan seluruh atau
sebagian hak perlindungan Varietas Tanaman
Perlindungan Varietas Tanaman, yang selanjutnya disingkat PVT, adalah
perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh
Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas
Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui
kegiatan pemuliaan tanaman.
Varietas tanaman, yang selanjutnya disebut varietas, adalah sekelompok tanaman
dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan
tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik genotipe atau kombinasi
genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya
satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami
perubahan.
Varietas Hasil Pemuliaan adalah varietas yang dihasilkan dari kegiatan
pemuliaan tanaman.
Pemuliaan tanaman, adalah rangkaian kegiatan penelitian dan pengujian atau
kegiatan penemuan dan pengembangan suatu varietas, sesuai dengan metode baku
untuk menghasilkan varietas baru dan mempertahankan kemurnian benih varietas
yang dihasilkan.

4. Varietas Tanaman yang dapat diberi perlindungan Varietas
Tanaman yang terdapat di pasal 2 dalam Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2000:
1. PVT dapat diberikan pada varietas tanaman dari jenis atau spesies
tanaman yang baru, unik, seragam, stabil dan diberikan nama.
2. Tanaman sebagaimana yang dimaksud adalah tanaman semusim
dan tanaman tahunan.
3. Suatu varietas dianggap baru apabila pada saat penerimaan
permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari
varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau
sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah
diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk
tanaman semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan.
D. Jangka Waktu Perlindungan Varietas Tanaman
Jangka waktu Perlindungan Varietas Tanaman, diatur dalam
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 pada Pasal 4:
a. 20 (dua puluh) tahun untuk tanaman semusim;
b. 25 (dua puluh lima) tahun untuk tanaman tahunan.

5. diatur di Pasal 6 berisikan:
1. Pemegang Hak Perlindungan Varietas Tanaman memiliki hak untuk menggunakan dan
memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan
varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk propagasi.
2. Hak untuk menggunakan varietas sebagaimana ayat (1) meliputi kegiatan:
a.Memproduksi atau memperbanyak benih, b. Menyiapkan untuk tujuan
propagasi,c.Mengiklankan;d.Menawarkan; e.menjual atau memperdagangkan;f.Mengekspor;
g.Mengimpor;Mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam butir
a,b,c,d,e,f dan g.
3. Pemulia yang menghasilkan varietas berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak
dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari varietas tersebut.
4. Imbalan sebagaimana no.3 diatas dapat dibayarkan:Dalam jumlah tertentu dan
sekaligus; Berdasarkan persentase; Dalam bentuk gabungan antara jumlah tertentu dan
sekaligus dengan hadiah atau bonus;atau Dalam bentuk gabungan antara persentase
dengan hasil atau bonus, yang besarnya ditetapkan sendiri oleh pihak-pihak yang
bersangkutan.
Selain memperoleh hak sebagaimana dijelaskan di atas, pemegang hak PVT juga
mempunyai kewajiban yang terdapat dipasal 9 sebagai berikut:
melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia;membayar biaya tahunan PVT;
menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah mendapatkan hak PVT di
Indonesia.

6. diatur di Pasal 10 berisikan:
(1) Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak PVT, apabila:
a. penggunaan sebagian hasil panen dari varietas yang dilindungi,sepanjang
tidak untuk tujuan komersial;
b. penggunaan varietas yang dilindungi untuk kegiatan penelitian,pemuliaan
tanaman, dan perakitan varietas baru;
c. penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang dilindungi dalam rangka
kebijakan pengadaan pangan dan obat-obatan dengan memperhatikan hak-hak
ekonomi dari pemegang hak PVT.
(2) Ketentuan mengenai penggunaan oleh Pemerintah atas varietas yang
dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

7. G. Pemohon Hak Perlindungan Varietas Tanaman
hal Pemohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman di pasal 12 ayat 2.
Permohonan Hak perlindugan Varietas Tanaman dapat diajukan oleh Pemulia
1.Orang atau badan hukum yang memperkerjakan pemulia atau memesan varietas
dari pemulia
2.Ahli waris, atau
3.Konsultan PVT (yang terdaftar di kantor PVT)
H. Persyaratan Permohonan Hak Perlindungan Varietas TanamanPersyaratan
Permohonan Hak Perlindungan Varietas Tanaman
Dalam pasal 11 ayat 2 surat permohonan hak PVT berisi:
1.Surat permohonan hak PVT (lengkap dengan tanggal, bulan dan tahun)
2.Nama dan alamat lengkap pemulia
3.Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemulian serta nama ahli
waris yang ditunjuk
4.Nama Varietas
5.Deskripsi varietas yang mencakup asal-usul atau silsilah, ciri-ciri
mortofologi dan sifat-sifat penting lainnya.
6.Gambar dan atau foto disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk
memperjelas deskripsinya.

10. Ketentuan pidana mengenai Pelanggaran Hak Perlindungan Varietas Tanaman,
terdapat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 pasal 71-74:
1. Barang siapa memproduksi,memperbanyak, menyiapkan untuk tujuan propagasi,
mengiklankan, menawarkan, menjual, memperdagangkan,mengekspor, mengimpor
tanpa persetujuan pemegang Hak PVT,dipidana dengan pidana penjara paling lama
tujuh tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 ( dua milyar lima
ratus juta rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja melanggar kerahasian varietas dan dokumen
permohonan hak PVT, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan
denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah)
3. Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan pasal 10 ayat (1) untuk tujuan
komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah)
4. Barang siapa dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
dengan pasal 30 ayat (3), dipidana penjara paling lama lima tahun dan denda
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 ( satu milyar rupiah)
Pasal 10 ayat (1) : tidak dianggap sebagai pelanggaranhak PVT, apabila: (a)
tidak untuk tujuan komersial; (b) untuk kegiatan penelitian,pemuliaan
dan perakitan varietas baru; (c) penggunaan oleh pemerintah
Pasal 30 ayat (3): pemeriksaan PVT dan pejabat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menjaga kerahasiaan varietas yang
diperiksanya.