[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang peraturan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam penggunaan pestisida. Terdapat penjelasan tentang pengawasan K3 pestisida, jenis dan klasifikasi pestisida, label kemasan yang harus dicantumkan, serta syarat-syarat K3 bagi tenaga kerja yang mengelola pestisida seperti pemeriksaan kesehatan berkala dan fasilitas pelayanan kesehatan kerja.

1. K3 PESTISIDA
(Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI
No. 03/Men/1986)

2. Pendahuluan
 Komisi Pestisida beranggotakan wakil dari berbagai instansi
terkait serta perguruan tinggi, yaitu wakil dari Departemen
Pertanian, Departemen Kesehatan, Departemen Perindustrian
dan Perdagangan, Departemen Kehutanan, Departemen
Kelautan dan Perikanan, Departemen Tenaga Kerja, Menteri
Negara Lingkungan Hidup, Badan POM, Institut Pertanian Bogor
dan Universitas Gadjah Mada.
 Pengawasan :
 Pengawas Ketenagakerjaan : Setiap orang atau pengusaha yang
mengedarkan, menyimpan atau menggunakan pestisida wajib
memberikan kesempatan kepada pengawas K3 yang ditunjuk
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai dengan UU No. 1
Tahun 1970
 Pengawas Pestisida : Berasal dari anggota Komisi Pestisida
diberi wewenang oleh Menteri Pertanian berdasarkan PP No. 7
tahun 1973.

3. DASAR-DASAR K3 PESTISIDA
Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik dan
virus yang digunakan untuk :
 Memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit yang
merusak tanaman, bagian-bagian tanaman atau hasil-hasil pertanian
 Memberantas rerumputan
 Mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan
 Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-
bagian tanaman tidak termasuk pupuk
 Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan-hewan
piaraan dan ternak
 Memberantas atau mencegah hama-hama air,
 Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad renik
dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan
 Memberantas atau mencegah binatang-binatang yang dapat
menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu
dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.

4. Jenis dan Klasifikasi Pestisida
 Berdasarkan
sasaran
penggunaan
Sasaran
Insektisida Serangga
Akarisida Tungau
Nematisida Nematoda
Moluscisida Siput
Herbisida Tanaman pengganggu
Fungisida Cendawan
Bakterisida Bakteri
Rodentisida Binatang pengerat
Antibiotika Kuman-kuman, dsb

5.  Berdasarkan jalan masuk
 Kulit
 Mulut, dan
 Paru-paru
 Bentuknya
 Cairan yang dapat diemulsikan (EC)
 Cairan yang larut dalam air (WSC)
 Larutan
 Debu
 Bubuk yang dapat disuspensikan
 Bubuk yang dapat larut dalam air
 Pellet
 Tablet
 Butiran
 Kristal
 Aerosol
 Gas cair
Jenis dan Klasifikasi Pestisida

6.  Struktur kimia
 Organo chlor
 Organo phospat
 Paraquat
 Dan lain-lain
 Daya racun (toksisitas) atau Tingkat
toksisitas berdasarkan LD 50 dan LC 50
Jenis dan Klasifikasi Pestisida

7.  Berdasarkan tingkat bahaya
 Berdasarkan sifat fisik dan kimia pestisida dan tingkat bahaya
pestisida, pestisida dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua)
kelompok yaitu:
1. Pestisida yang dapat didaftarkan; dan
2. Pestisida yang dilarang
 Kriteria pestisida yang dilarang sesuai ketentuan internasional
adalah pestisida yang termasuk ke dalam ketegori:
 Formulasi pestisida termasuk kelas la, artinya sangat
berbahaya sekali dan Ib artinya berbahaya sekali menurut
klasifikasi WHO;
 Mempunyai LC50 inhalasi formulasi lebih kecil dari 0,05 mg/l
selama 4 jam periode pemaparan;
 Mempunyai indikasi karsinogenik, onkogenik, teratogenik, dan
mutagenik.
Jenis dan Klasifikasi Pestisida

8.  Berdasarkan cara penggunaan
Berdasarkan cara penggunaannya, pestisida dapat
diklasifikasikan ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu:
1. Pestisida untuk penggunaan umum; dan
2. Pestisida untuk penggunaan terbatas
Jenis dan Klasifikasi Pestisida

9. Jenis perijinan Pestisida
A. Izin Percobaan
 Izin Percobaan diberikan dengan maksud agar pemohon dapat membuktikan kebenaran atas klaim produk yang akan
didaftarkannya, yaitu klaim yang berkaitan dengan mutu, efikasi dan toksisitas pestisida.
 Izin Percobaan diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka
waktu satu tahun.
B. Izin Sementara
 Izin Sementara pestisida diberikan dengan maksud agar pemohon pendaftaran dapat melengkapi data dan informasi sesuai
dengan persyaratan teknis dan administrasi yang telah ditetapkan.
 Pestisida yang telah memperoleh Izin Sementara dapat diproduksi/diedarkan atau digunakan dalam jumlah yang terbatas dan
ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian.
 Izin Sementara berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 3 (tiga) kali, masing-masing untuk jangka waktu satu
tahun.
C. Izin Tetap
 Izin Tetap pestisida diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi seluruh persyaratan baik teknis maupun administrasi.
 Pestisida yang telah memperoleh Izin Tetap dapat digunakan/diedarkan secara komersial dengan jumlah yang tidak terbatas
dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian.
 Izin Tetap berlaku salama 5 (lima) tahun.
 Pestisida yang telah memperoleh Izin Sementara maupun Izin Tetap namun apabila diketahui menimbulkan dampak negatif
terhadap kesehatan manusia dan lingkungan hidup, maka Menteri Pertanian dapat mencabut status izin pestisida tersebut.
 Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973,
maka sebelum ijin dari Menteri Pertanian dikeluarkan, harus terlebih
dahulu mendapatkan rekomendasi keselamatan dan kesehatan kerja
dari Menteri Tenaga Kerja.

10. PEMOHON
Pengajuan permohonan izin dengan dilampiri persyaratan administrasi
kepada
Menteri Pertanian melalui Kepala Pusat Perlindungan
Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian
DITERIMA selanjutnya disampaikan
kepada Dirjen dengan form model I
EVALUASI teknis oleh Dirjen
TIDAK SESUAI, diminta uji ulang dengan
pemberitahuan tertulis oleh Dirjen melalui
Kepala Pusat dengan form model III
SESUAI, sampel DISEGEL oleh Dirjen
Pengujian
LEMBAGA PENGUJIAN EFIKASI DAN
TOKSISITAS
EVALUASI oleh Tim Teknis, selanjutnya dibahas oleh
KOMPES
DIAGRAM TATACARA PENDAFTARAN PESTISIDA
Dokumen permohonan
pendaftaran
Evaluasi administrasi oleh Kepala Pusat selambat-lambatnya
3 hari
DITOLAK
Pemberitahuan tertulis Dengan
form model II
DITUNDA
Pemberitahuan tertulis oleh Dirjen melalui Kepala
Pusat dengan form model IV, diminta melengkapi data
selambat-lambatnya 7 Hari Kerja
DITERIMAKEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN (IZIN
SEMENTARA/TETAP) selambat-lambatnya 90 hari kerja.
Apabila > 90 hari kerja belum ada Keputusan ditetapkan oleh
Dirjen a.n Menteri Pertanian
DITOLAK
Pemberitahuan tertulis oleh Dirjen
melalui Kepala Pusat dengan
form model IV
Diterima dan dikeluarkan izin percobaan oleh Dirjen a.n
Menteri Pertanian
Keputusan Menteri Pertanian tentang PENDAFTARAN dan IZIN PESTISIDA di
sampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat
Izin percobaan disampaikan ke pemohon melalui
Kepala Pusat
Pemohon menyerahkan sempel ke Dirjen melalui
Kepala Pusat untuk UJI MUTU oleh Lembaga Uji
yang ditunjuk
Hasi Uji Mutu dari Kepala Pusat diserahkan ke
Dirjen untuk dievaluasi selambat-lambatnya 3 hari
Hasil Uji

11. 1. Nama dagang formula;
2. Jenis pestisida;
3. Nama dan kadar bahan aktif;
4. Isi atau berat bersih dalam kemasan;
5. Peringatan keamanan;
6. Klasifikasi dan simbol bahaya;
7. Petunjuk keamanan;
8. Gejala keracunan;
9. Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K);
10. Perawatan medis;
11. Petunjuk penyimpanan;
12. Petunjuk penggunaan;
13. Piktogram;
14. Nomor pendaftaran;
15. Nama dan alamat serta nomor telepon pemegang nomor pendaftaran;
16. Nomor produksi, bulan dan tahun produksi (batch number) serta bulan dan
tahun daluwarsa;
17. Petunjuk pemusnahan.
KETERANGAN YANG WAJIB DICANTUMKAN
PADA LABEL KEMASAN PESTISIDA

12. CONTOH LABEL PESTISIDA

13. KLASIFIKASI DAN SIMBOL
BAHAYA PESTISIDA
Kelas bahaya
Pernyataan bahaya Warna Simbol bahaya Simbol Kata
Ia
Sangat berbahaya
sekali Sangat beracun Cokelat tua
sangat beracun
Ib
Berbahaya sekali
Beracun Merah tua
beracun
II
Berbahaya
Berbahaya Kuning tua
berbahaya
III
Cukup berbahaya
Perhatian Biru muda
Perhatian
IV
Tidak berbahaya
pada penggunaan
normal
Hijau

14. Syarat-syarat Keselamatan dan Kesehatan di Tempat
Kerja yang mengelola Pestisida
( Permenakertrans No. Per.03/Men/1986 )

15.  Berumur lebih dari 18 tahun.
 Telah menjalani pemeriksaan kesehatan
 Telah mendapat penjelasan tentang cara pengelolaan pestisida serta
latihan P3K .
 Tidak boleh mengalami paparan lebih dari 5 jam sehari dan 30 jam
seminggu
 Memakai alat pelindung diri yang sesuai.
 Menjaga kebersihan badan, pakaian, alat pelindung diri, perlengkapan
kerja, tempat kerja .
 Dalam penyemprotan tidak boleh menggunakan pestisida dalam
bentuk debu.
 Tidak dalam keadaan mabuk atau kekurangan lain, fisik maupun mental .
 Tenaga kerja yang luka atau mempunyai penyakit kulit dilarang bekerja ,
kecuali bila dilakukan tindakan perlindungan.
 Dilarang bekerja bagi wanita hamil atau menyusui
Tenaga Kerja ( Pasal 2)

16. Tanda-tanda peringatan ( Pasal 3 )
 Pada tempat kerja harus di pasang tanda
peringatan, seperti “ AWAS BAHAN MUDAH
MELEDAK “; “AWAS BAHAN BERACUN “ dsb.
 Pada tempat kerja harus di pasang gambar alat
pelindung diri yang wajib dipakai.

17. Sanitasi dan kebersihan ( Pasal 4 )
 Tempat kerja harus di
jaga kebersihannya dan
bebas dari ceceran
bahan pestisida atau
bahan kimia lain.

18. Nilai Ambang Batas (NAB)
dan Pengendalian Bahaya ( Pasal 5)
a. Kadar pestisida di tempat kerja tidak boleh melebihi
nilai ambang batas yang di tentukan. NAB faktor
kimia dapat di lihat di Permenakertrans No.
13/MEN/X/2011.
b. Tempat yang mengelola pestisida harus di pasang
alat pengendali bahaya dan alat deteksi, ventilasi
dan instalasi pemadam kebakaran.
c. Setiap bahan harus di beri kode secara jelas
sehingga mudah di bedakan dengan bahan-bahan
yang lain.

19. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kerja
( Pasal 6 )
a. Tempat dimana dikelola pestisida harus menyediakan
fasilitas pelayanan kesehatan.
b. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja merupakan
upaya dalam rangka perlindungan tenaga kerja terhadap
gangguan kesehatan yang timbul dari pekerjaan atau
lingkungan kerja, meningkatkan kesehatan badan, kondisi
mental (rohani) dan kemampuan fisik.
c. Pelayanan kesehatan kerja yang baik akan meningkatkan
derajat kesehatan tenaga kerja yang merupakan salah
satu faktor meningkatkan produktivitas kerja melalui
upaya-upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan
rehabilitatif.
d. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per. 03/Men/1982
tentang Pelayanan Kesehatan Kerja yang menyatakan
bahwa perusahaan wajib melaksanakan pelayanan
kesehatan kerja dan melaporkan hasil-hasilnya.

20. Pemeriksaan Kesehatan Kerja ( Pasal 7 )
a. Tenaga kerja harus mendapatkan pemeriksaan
kesehatan berkala 1 kali dalam setahun dan
pemeriksaan khusus sekurang-kurangnya satu kali
dalam enam bulan. Jenis pemeriksaan mengacu
pada Permenakertrans No. 02/Men/1980 berupa
pemeriksaan fisik lengkap, kesegaran jasmani,
rontgen paru-paru ( bilamana mungkin) dan
laboratorium rutin, serta pemeriksaan lain yang
dianggap perlu.
b. Pemeriksaan khusus dilakukan sesuai dengan
jenis pestisida yang di gunakan. Pemeriksaan
khusus ini antara lain dengan metode-metode
biological monitoring, antara lain pemeriksaan
darah, urine dll.

21. Syarat –syarat penyimpanan ( Pasal 8 )
a. Lokasi gudang harus terpisah dari aktivitas umum dan tidak
terkena banjir dan lantai gudang harus miring.
b. Dinding dan lantai gudang harus kuat dan mudah di bersihkan.
c. Pintu ditutup rapat dan di beri tanda peringatan atau dengan tulisan
atau gambar.
d. Selalu di kunci apabila tidak ada kegiatan.
e. Tidak boleh disimpan bersama-sama dengan bahan-bahan lain.
f. Mempunyai ventilasi, penerangan yang cukup dan suhu
memenuhi ketentuan yang berlaku.
g. Dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran. APAR ( Alat
pemadam api ringan ) harus tersedia pada jarak 15 meter.
h. Perhatikan dan patuhi ketentuan yang tertulis dalam Lembar
Keselamatan Bahan ( SDS ).

22. Syarat-syarat pengangkutan ( Pasal 9 )
 cegah agar tidak terjadi tumpahan atau
percikan dan di awasi seorang petugas sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku. Dalam Kepmenaker No. 187/Men/1999
menyatakan bahwa perusahaan yang mempunyai potensi
bahaya kimia wajib mempekerjakan petugas K3 Kimia dan
Ahli K3 Kimia.
Wadah ( Pasal 10 )
a. Wadah pestisida harus kuat tidak mudah pecah,
bocor, robek atau bereaksi dengan isinya dan
selalu dalam keadaan tertutup rapat. Tidak ada
ketentuan jenis wadahnya, namun harus
disesuaikan dengan jenis bahan dan bahaya
pestisida.
b. Harus di beri label yang sesuai.
c. Wadah yang kosong harus segera di musnahkan
atau dibersihkan dengan cara yang aman sesuai
dengan bentuk dan sifat pestisida.

23. Click to edit Master title style
• Click to edit Master text styles
– Second level
• Third level
– Fourth level
» Fifth level
‹date/time› ‹footer› ‹#›
UNITED NATIONS
Transport pictograms
4
4 4 5.1

24. Peralatan dan Alat Pelindung Diri ( Pasal 11 )
a. Semua peralatan harus sesuai dengan syarat-syarat K3.
b. Semua peralatan yang akan di perbaiki harus dibersihkan
pada tempat khusus.
c. Tenaga kerja harus menggunakan alat pelindung diri.
Alat Pelindung Diri (APD) adalah seperangkat alat yang
digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi
seluruh/sebagian tubuhnya terhadap kemungkinan adanya
potensi bahaya/kecelakaan kerja.
Secara teknis APD tidaklah secara sempurna dapat melindungi
tubuh tetapi akan dapat mengurangi tingkat keparahan
kecelakaan yang terjadi. Dengan kata lain, meskipun telah
menggunakan alat pelindung diri, upaya pencegahan
kecelakaan kerja secara teknis adalah yang paling utama.

25. Pencampuran dan penggunaan
dalam ruang tertutup ( Pasal 12).
a. Peralatan untuk mengolah pestisida tidak boleh di
gunakan untuk keperluan lain dan di beri tanda
yang jelas.
b. Persiapan dan pencampuran harus dilakukan
sedemikian sehingga mencegah terjadinya
kontaminasi dengan tenaga kerja.
c. Petugas atau pengawas tidak boleh meninggalkan
tempat selama kegiatan persiapan dan
pencampuran.
d. Jika pestisida digunakan di ruang tertutup , maka
setelah selesai penyemprotan, ruang harus diberi
tanda “ dilarang masuk tanpa alat pelindung diri”
untuk jangka waktu tertentu.

26. Limbah dan Pemusnahan ( Pasal 13,14 )
a.Air limbah yang akan di buang harus
memenuhi nilai baku mutu lingkungan
b.Dilakukan pengawasan terus menerus
untuk mengetahui mutu air buangan.
c.Pemusnahan pestisida atau wadah
harus dengan cara yang tidak
membahayakan tenaga kerja dan
lingkungan.

27. Kewajiban pengurus ( Pasal 15 )
a. Menyediakan fasilitas perawatan dan pencucian
dan penyimpanan : pakaian dan alat pelindung diri.
b. Menyediakan air, sabun, handuk dan tempat mandi
c. Menyediakan fasilitas makan dan minum
d. Membuat prosedur dan unit penanggulangan
keadaan darurat.
Sangsi ( Pasal 17 )
 Sesuai dengan UU No. 1 tahun 1970, kurungan 3
bulan atau denda seratus ribu rupiah.