Ship Manning Management PART-1.pptx

Manajemen
Pengawakan Kapal
Niaga
Rekrutmen, Penempatan dan Repatriasi Pelaut
New Edition
2022

Undang-Undang dan Peraturan
Republik Indonesia

Daftar Isi
1. UNDANG-UNDANG & PERATURAN INDONESIA
 Definisi & Istilah
 UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
 UU No.15-2016 Tentang Pengesahan MLC Convention, 2006
 KUHD - Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 PP No.7-2000 tentang Kepelautan
 PM No.59-2021 Penyelenggaraan Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan Di Perairan
 PM No.40-2019 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pelaut, Tenaga Penunjang
Keselamatan Pelayaran dan Lingkungan Kerja Pelayaran
 KM No.70-1998 Tentang Pengawakan Kapal Niaga
 KM No.30-2008 Tentang Dokumen Identitas Pelaut
 KKP.105/4/14/KKP-2017 Juknis Penerbitan Sertifikat Kesehatan Pelaut
 DJPL- HK 103/1/5/DJPL-13 tanggal 8 April 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengujian dan Penilaian Tingkat Kesehatan Bagi Pelaut

UU
DJPL
PP
PM
KM
 UU No. 17 Tahun 2008
Tentang Pelayaran
 KUHD – psl.341 s/d psl.452
 UU No.15-2016 Pengesahan
MLC Convention, 2006
 PP No.7-2000 tentang
Kepelautan
 PM No. 58-2021 Sertifikasi
Maritime Labour Convention
 KM No.70-1998 Tentang
Pengawakan Kapal Niaga
 KM No.30-2008 Dokumen
Identitas Pelaut
 DJPL- HK 103/1/5/DJPL-13
tanggal 8 April 2013 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pengujian
dan Penilaian Tingkat Kesehatan
Bagi Pelaut
 KKP.105/4/14/KKP-2017
Juknis Penerbitan Sertifikat
Kesehatan Pelaut
 PM No.40-2019 Pemeriksaan Kesehatan
Pelaut, Tenaga Penunjang Keselamatan
Pelayaran dan Lingkungan Kerja Pelayaran
 PM No.59-2021 Penyelenggaraan
Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan
Di Perairan

UU No. 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran
Pasal 135
Setiap kapal wajib diawaki oleh Awak Kapal yang memenuhi
persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan
nasional dan internasional.
Pasal 145
Setiap orang dilarang mempekerjakan seseorang di kapal dalam
jabatan apa pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi
dan keterampilan serta dokumen pelaut yang dipersyaratkan.
Pengawakan Kapal

Pelayaran
Pasal 151
(1) Setiap Awak Kapal berhak mendapatkan kesejahteraan yang meliputi:
a. gaji;
b. jam kerja dan jam istirahat;
c. jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat asal;
d. kompensasi apabila kapal tidak dapat beroperasi karena mengalami kecelakaan;
e. kesempatan mengembangkan karier;
f. pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan atau minuman; dan
g. pemeliharaan dan perawatan kesehatan serta pemberian asuransi kecelakaan kerja.
(2) Kesejahteraan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam perjanjian kerja
antara Awak Kapal dengan pemilik atau operator kapal sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 224
Setiap orang yang bekerja di kapal dalam jabatan apa pun harus memiliki kompetensi,
dokumen pelaut, dan disijil oleh Syahbandar.
Kesejahteraan Awak Kapal dan Kesehatan Penumpang
Sijil Awak Kapal

Pelayaran
Pasal 310
Setiap orang yang mempekerjakan Awak Kapal tanpa memenuhi
persyaratan kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
pasal 135 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
Pasal 312
Setiap orang yang mempekerjakan seseorang di kapal dalam jabatan apa
pun tanpa disijil dan tanpa memiliki kompetensi dan keterampilan serta
dokumen pelaut yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 145 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan
denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
KETENTUAN PIDANA

UU No.15-2016 Tentang
Pengesahan MLC Convention, 2006
Dalam rangka memberikan perlindungan kepada
pelaut dan awak kapal terkait dengan pemenuhan
hak dasar antara lain upah, syarat kerja termasuk
waktu kerja dan waktu istirahat, perawatan
medik, jaminan kesehatan, perekrutan dan
penempatan, pelatihan, dan pengawasan.
Tujuan dari Konvensi Ketenagakerjaan Maritim
Internasional

 Setiap Negara Anggota wajib memberlakukan secara penuh
ketentuan-ketentuan dalam Maritime Labour Convention, 2006
(Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006).
 Negara-negara Anggota wajib saling bekerjasama dengan
maksud untuk memastikan pelaksanaan dan penegakan
Maritime Labour Convention, 2OO6 (Konvensi Ketenagakerjaan
Maritim, 2006) ini secara efektif.
Kewajiban negara Anggota Konvensi

Setiap orang yang berprofesi sebagai pelaut dan awak
kapal dan bekerja di atas kapal yang berlayar melewati
wilayah perairan internasional, mempunyai hak yang
sama sebagaimana pekerja/buruh yang bekerja di darat.
Hak-hak tersebut sebagaimana tercantum dalam 8
(delapan) Konvensi Dasar ILO dan telah diakomodir
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
nasional
Hak Dasar Pelaut

 Hak-hak tersebut antara lain hak untuk bebas dari perbudakan, hak
untuk terhindar dari diskriminasi, hak untuk mendapatkan upah
yang sama untuk jenis pekerjaan yang sama nilainya, hak untuk
berunding bersama dan berserikat, hak untuk tidak mempekerjakan
anak dalam jenis pekerjaan terburuk.
 pelaut dan awak kapal juga berhak mendapatkan perlindungan atas
pekerjaan dan sosial, antara lain hak untuk mendapatkan tempat
kerja yang aman, hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap
keselamatan dan kesehatan kerja, hak untuk mendapatkan jaminan
sosial, dan hak untuk mendapatkan perawatan medik, fasilitas dan
akomodasi termasuk rekreasi.
Hak Dasar Pelaut

Pasal 1
Mengesahkan Maritime Labour Convention, 2O06 (Konvensi
Ketenagakerjaan Maritim, 2006l yang salinan naskah aslinya dalam bahasa
Inggris dan bahasa Perancis serta terjemahannya dalam bahasa Indonesia
sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Undang-Undang ini.
Pasal 2
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Artinya Indonesia sebagai negara
Anggota sudah me-ratifikasi Konvensi
(6 Oktober 2016)

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15
TAHUN 2016 TENTANG PENGESAHAN MARITIME LABOUR CONVENTION,
2006 (KONVENSI KETENAGAKERJAAN MARITIM, 2006)
Untuk memberikan perlindungan kepada pelaut dan para awak kapal yang
bekerja di kapal yang berbendera asing, ILO telah mengadopsi Maritime
Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006) pada
Sidang Ketenagakerjaan Internasional ke-94 yang telah diselenggarakan di
Jenewa pada tanggal 23 Februari 2006, dan mulai berlaku secara
internasional pada tanggal 20 Agustus 2013.
Maritime Labour Convention, 2006 (Konvensi Ketenagakerjaan Maritim,
2006) diadopsi oleh ILO untuk menciptakan suatu instrumen tunggal yang
memuat semua prinsip dan standar ketenagakerjaan internasional yang
berlaku di industri pelayaran, untuk selanjutnya dapat diratifikasi oleh
Negara Anggota.
(6 Oktober 2016)

https://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/database-ratification-implementation/lang--
en/index.htm

KUHD
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Nakhoda: Pasal 341 – 374
Anak Buah Kapal: Pasal 375 – 392
Perjanjian Kerja Laut Umumnya: Pasal 395 –
407
Perjanjian Kerja Laut Nakhoda: Pasal 408 –
411
Perjanjian Kerja Laut Anak Buah Kapal:
Pasal 413 – 426.

KUHD
Nakhoda: Pasal 341 – 374
Pasal 343
Nakhoda wajib menaati dengan seksama peraturan yang lazim dan
ketentuan yang ada untuk menjamin kesanggupan berlayar dan
keamanan kapal, keamanan para penumpang dan pengangkutan
muatannya. Ia tidak akan melakukan perjalanannya, kecuali bila
kapalnya untuk melaksanakan itu memenuhi syarat, dilengkapi
sepantasnya dan diberi anak buah kapal secukupnya.

KUHD
Anak Buah Kapal: Pasal 375 – 392
Pasal 376
Daftar anak buah kapal dibuat rangkap dua, satu lembar diperuntukkan
bagi pagawai pendaftar anak buah kapal, lembar lainnya bagi Nakhoda.
Daftar anak buah kapal menyebut;
- Nama para anak buah kapal
- Nama kapalnya
- Nama Pengusaha kapalnya dan Nakhodanya
- Jabatan tiap anak buah kapal yang akan melakukan dinasnya diatas kapal
Daftar itu ditandatangani oleh atau atas nama Nakhoda dan oleh pagawai
pendaftaran anak buah kapal

KUHD
Perjanjian Kerja Laut Umumnya: Pasal 395 – 407
Pasal 395
Adalah perjanjian yang diadakan antara seorang pengusaha perkapalan disatu pihak dengan
buruh dipihak lain, dst…
Pasal 401
Perjanjian antara pengusaha kapal dengan orang yang akan menjadi anak buah kapal harus
memuat,:
- Nama dan nama depan, hari kelahiran, tempat kelahiran.
- Tempat dan hari penutupan perjanjian.
- Penunjukan kapal tempat akan bekerja
- Jabatan yang akan dipegang dalam dinasnya
- Hari dan tempat akan dimualinya dinas kapal
- Hak atas hari libur
- Pengakhiran hubungan kerja
Perjanjian Kerja Laut Nakhoda: Pasal 408 – 411
Perjanjian Kerja Laut Anak Buah Kapal: Pasal 413 – 426.

PP No.7-2000 tentang Kepelautan
Pasal 2
(1) Setiap pelaut yang bekerja pada kapal niaga, kapal penangkap ikan,
kapal sungai dan danau harus mempunyai kualifikasi keahlian atau
keterampilan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
(2) Kualifikasi keahlian dan keterampilan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tidak berlaku terhadap pelaut yang bekerja pada :
a. Kapal layar motor;
b. Kapal layar;
c. Kapal motor dengan ukuran kurang dari GT 35;
d. Kapal pesiar pribadi yang dipergunakan tidak untuk berniaga;
e. Kapal-kapal khusus.
Pelaut

Pasal 3
(1) Setiap awak kapal harus memiliki sertifikat kepelautan.
(2) Jenis sertifikat kepelautan yang dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
a. Sertifikat Keahlian Pelaut;
b. Sertifikat Keterampilan pelaut.
Pasal 4
(1) Jenis Sertifikat Keahlian Pelaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a
terdiri dari :
a. Sertifikat Keahlian Pelaut Nautika;
b. Sertifikat Keahlian Pelaut Teknik Permesinan;
c. Sertifikat Keahlian Pelaut Radio Elektronika.
(2) Jenis Sertifikat Keterampilan Pelaut sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf
b terdiri dari :
a. Sertifikat Keterampilan Dasar Pelaut;
b. Sertifikat Keterampilan Khusus
Pengawakan kapal niaga

Pasal 17
Untuk dapat bekerja sebagai awak kapal, wajib memenuhi persyaratan :
a. Memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut dan/atau Sertifikat Keterampilan Pelaut;
b. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun;
c. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang
khusus dilakukan untuk itu;
d. Disijil.
Pasal 18
(1) Setiap pelaut yang akan disijil harus memiliki Perjanjian Kerja Laut
yang masih berlaku
Persyaratan kerja di kapal

Pasal 19
a. Pelaut Indonesia bisa bekerja di kapal asing atau kapal Indonesia sesuai
dengan sertifikat keahlian pelaut yang dimiliki.
b. Penempatan tenaga kerja pelaut dapat dilakukan oleh perusahaan
pelayaran nasional atau oleh perusahaan jasa penempatan tenaga kerja
pelaut yang memenuhi persyaratan.
c. Pelaut yang bekerja di kapal asing;
 Membuat PKL
 Hukum yang berlaku jika terjadi perselisihan
 Melapor di kedutaan Indonesia
Penempatan Pelaut

Pasal 21 – 31
Pasal 32 – 40
Kesejahteraan Awak Kapal
Akomodasi Awak Kapal

Persyaratan bekerja di atas kapal
1. Memiliki Sertifikat Kepelautan
2. Memiliki badan yang sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan
berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu
dari Rumah Sakit yang ditunjuk
3. Pengukuhan (Endorsement) bagi yang akan memegang jabatan minimal
sebagai Officer on Watch (OOW)
4. Memiliki Perjanjian Kerja Laut
5. Memiliki Buku Pelaut
6. Disijil
7. Memiliki Buku Kesehatan (yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan
Pelabuhan)
8. Memiliki Pasport (bagi yang berlayar ke luar negeri yang diterbitkan oleh
Imigrasi Pelabuhan)

Kesejahteraan Awak Kapal
Ketentuan mengenai kesejahteraan awak kapal diatur dalam Peraturan
Pemerintah No.7 Tahun 2000 tentang Kepelautan yang meliputi :
1. Jam kerja maksimal
2. Waktu istirahat
3. Upah minimum
4. Hak cuti tahunan
5. Hak apabila jatuh sakit atau tertimpa kecelakaan dalam dinas
6. Hak atas makanan yang cukup dan tempat tinggal yang pantas
7. Hak atas upah pekerjaan lembur bagi awak kapal
8. Hak awak kapal yang telah habis kontrak kerjanya
9. Ganti rugi kepada awak kapal yang kapalnya karam
10. Hak jika awak kapal meninggal dunia di atas kapal

PM No. 58-2021 Sertifikasi Maritime
Labour Convention
1. Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim selanjutnya disebut Sertifikat MLC adalah
sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut yang
menyatakan suatu Kapal telah memenuhi ketentuan MLC 2006 beserta
perubahannya.
2. Deklarasi Pemenuhan Ketentuan Ketenagakerjaan Maritim Bagian I selanjutnya
disingkat DMLC Bagian I adalah deklarasi yang diterbitkan oleh Direktur
Jenderal Perhubungan Laut yang menyatakan Kapal telah memenuhi ketentuan
MLC2006 beserta perubahannya.
3. Deklarasi Pemenuhan Ketentuan Ketenagakerjaan Maritim Bagian II selanjutnya
disebut DMLC Bagian II adalah deklarasi yang disusun oleh Pemilik Kapal atau
Operator Kapal yang menyatakan kapalnya telah memenuhi ketentuan MLC2006
beserta perubahannya.
4. Sertifikat Ketenagakerjaan Maritim Sementara selanjutnya disebut Sertifikat
MLC Sementara adalah sertifikat sementara yang diterbitkan oleh Direktur
Jenderal Perhubungan Laut dengan jangka waktu tertentu tanpa dilengkapi
dengan DMLC Bagian I dan DMLC Bagian II yang menyatakan kapal dalam proses
pemenuhan ketentuan MLC2006 beserta perubahannya.

Labour Convention
PM No. 58-2021 Sertifikasi Maritime Labour Convention >>
1. Mengatur pemenuhan standar dan penerbitan Sertifikat MLC untuk Kapal GT
500 atau lebih.
• Kapal barang;
• Kapal Penumpang;
• Kapal Fungsi Khusus (Special Purpose Ships).
2. Kapal berbendera Indonesia yang berlayar ke luar negeri.
3. Tidak berlaku untuk:
• Kapal negara;
• Kapal perang;
• Kapal penangkap ikan;
• Kapal yang digunakan tidak untuk kepentingan komersial; dan
• Kapal yang dibangun secara tradisional.

Labour Convention
Pemilik Kapal atau Operator Kapal mengajukan MLC Sementara
kepada Direktur Jenderal untuk:
a. Kapal baru;
b. Kapal ganti bendera; atau
c. Kapal yang berganti kepemilikan (pengalihan hak milik atas Kapal)
Sertifikat MLC Sementara bisa diterbitkan berdasarkan hasil
verifikasi kelengkapan persyaratan dan hasil pemeriksaan
pertama (initial inspection).
Sertifikat MLC Sementara berlaku selama 6 (enam) bulan dan
tidak dapat diperpanjang.

Labour Convention
Sebelum masa berlaku Sertifikat MLC Sementara berakhir, Pemilik
Kapal atau Operator Kapal harus mengajukan permohonan untuk
Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I.
 Diterbitkan setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan (follow-up inspection) atas
hasil pemeriksaan pertama (initial inspection) dan Berita Acara pemeriksaan.
 Bisa diperpanjang Maksimum 5 Bulan
 Bisa diganti jika hilang atau rusak.
Pemeriksaan antara (intermediate inspection) antara TAHUN KE 2-3
ketiga terhitung dari tanggal berakhir Sertifikat MLC.
 Jika ada perubahan data dan atau informasi dalam Sertifikat MLC dan
DMLC Bagian I, maka harus membuat DMLC Bagian II mengacu DMLC
Bagian 1 harus mendapatkan pengesahan dari Direktur Jenderal.
 Direktur Jenderal mengesahkan DMLC Bagian II berdasarkan hasil verifikasi
kelengkapan persyaratan terpenuhi,

Labour Convention
1. usia minimum;
2. sertifikat kesehatan Pelaut;
3. pendidikan dan kualifikasi;
4. PKL;
5. perekrutan dan penempatan;
6. jam kerja atau istirahat;
7. tingkat pengawakan di Kapal;
8. akomodasi;
9. fasilitas rekreasi di Kapal;
10.makanan dan katering
11.Kesehatan dan keselamatan serta pencegahan
kecelakaan
12. perawatan kesehatan di Kapal;
13. prosedur keluhan di Kapal;
14. pembayaran upah;
15.jaminan keuangan untuk repatriasi atau pemulangan;
16.jaminan keuangan terkait kewajiban Pemilik Kapal
atau Operator Kapal.
17.Jaminan sosial
Keterangan dalam DECLARATION MLC meliputi:

2. Sertifikat kesehatan Pelaut
• Sertifikat kesehatan Pelaut harus dimiliki oleh Pelaut
• Penerbitan sertifikat kesehatan Pelaut sesuai dengan ketentuan
Labour Convention
3. Pendidikan dan Kualifikasi
• Dibuktikan dengan sertifikat keahlian dan/ atau sertifikat keterampilan sesuai dengan
ketentuan peraturan
4. Perjanjian Kerja Laut - PKL
• PKL harus dimiliki oleh Awak Kapal untuk memberikan kepastian dan perlindungan
hukum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
1. Usia Minimum
• Usia minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

5. Perekrutan dan penempatan
• Dilakukan oleh perusahaan keagenan Awak Kapal yang memperoleh perizinan berusaha
dengan ketentuan peraturan perundangan.
• Perusahaan keagenan Awak Kapal dilarang untuk:
1) menggunakan cara, mekanisme, atau daftar hitam untuk menghalangi Pelaut
memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki;
2) memungut biaya kepada Pelaut kecuali untuk biaya dokumen perjalanan, biaya
pembuatan dokumen Pelaut, dan biaya pemeriksaan untuk penerbitan sertifikat
kesehatan Pelaut
Labour Convention

6. Jam kerja atau istirahat
• Jam kerja atau istirahat dengan ketentuan jam kerja normal selama 8 (delapan) jam per
hari dengan 1 (satu) hari istirahat per minggu dan istirahat pada hari libur nasional yang
tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB)/ Collective Bargaining Agreement (CBA)
• Jam kerja paling lama 14 (empat belas) jam dalam jangka waktu 24 (dua puluh
empat)jam dan 72 (tujuh puluh dua Jam dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
• Jam istirahat di luar jam kerja paling sedikit 10 (sepuluh) jam dalam jangka waktu 24
(dua puluh empat)jam dan 77 (tujuh puluh tujuh) jam dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari
• Jam istirahat dapat dibagi tidak lebih dari 2 (dua) periode istirahat,1 (satu) periode
paling sedikit 6 (enam) jam dan interval periode istirahat tidak melebihi 14 (empat
belas) jam.
• Pelaksanaan latihan darurat di atas Kapal tidak mengurangi jam istirahat.
Labour Convention

Labour Convention
Jam kerja dan jam istirahat Pelaut Muda _ Taruna/i
(PRALA)
1. Jam kerja tidak lebih dari 8 (delapan) jam sehari dan 40
(empat puluh) jam seminggu.
2. jam istirahat selama 15 (lima belas) menit setelah 2 (dua) jam
bekerja secara terus-menerus.

Labour Convention
12 LARANGAN UNTUK Pelaut Muda-Taruna/i (PRALA) sbb:
1. mengangkat, memindahkan, atau mengangkut beban atau obyek yang berat.
2. masuk dalam boiler, tanki, dan ruang kedap air (cofferdams)
3. melakukan pekerjaan ditempat yang paparan tingkat kebisingan dan
getarannya berbahaya;
4. mengoperasikan katrol, mesin, dan peralatan daya lainnya atau bertindak
sebagai pemberi sinyal bagi operator peralatan tersebut
5. melakukan penanganan penambatan (mooring) atau kabel penarik (tow lines)
atau peralatan jangkar;
6. melakukan pengikatan barang dan membantu kelancaran pengoperasian alat
berat pada kegiatan migas (rigging);
7. melakukan pekerjaan di ketinggian atau digeladak dalam keadaan cuaca buruk

Labour Convention
12 LARANGAN UNTUK Pelaut Muda-Taruna/i (PRALA) sbb :
8. melakukan tugas jaga malam hari;
9. melakukan perbaikan perlengkapan listrik;
10. melakukan pekerjaan ditempat yang paparan bahannya memiliki
potensi bahaya atau zat yang berbahaya secara fisik seperti bahan
berbahaya atau beracun dan ionisasi radiasi;
11. membersihkan peralatan memasak;
12. melakukan penanganan atau pengambilalihan sekoci Kapal.

7. Tingkat pengawakan di kapal
ditetapkan berdasarkan:
1) ukuran tonnase kapal;
2) daerah pelayaran;
3) mesin tenaga penggerak utama kapal; dan
4) kualifikasi Pelaut berdasarkan dokumen pengawakan minimum (minimum safe
manning document)
• Dokumen pengawakan minimum (minimum safe manning document) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
Labour Convention

8. Akomodasi
Ukuran kamar tidur harus memenuhi persyaratan, seperti:
1) jarak antara dasar lantai kamar dengan langit-langit kamar tidur minimum 203 cm
2) mempunyai sekat yang memadai
3) tidak terdapat celah langsung dari ruang muatan, ruang mesin, dapur, ruang
penyimpanan, ruang pengeringan, atau area sanitasi bersama
4) pencahayaan dan sistem drainase yang memadai
5) pemisahan kamar tidur untuk awak kapal pria dan wanita
6) Sistem pemanas dan ventilasi harus memenuhi persyaratan
7) harus dilengkapi dengan fasilitas binatu
8) ……dst
Labour Convention

9. Fasilitas rekreasi di kapal
• harus disediakan oleh Pemilik Kapal atau Operator Kapal sesuai dengan kebutuhan awak
kapal yang tinggal dan bekerja di kapal
Labour Convention
10. Makanan dan katering
Harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1) harus berada terpisah dari kamar tidur dan berdekatan dengan dapur, pengecualian
kapal ukuran 3,000 GT
2) harus memiliki ukuran cukup dan nyaman serta dilengkapi dengan perabotan dan
perlengkapan yang memadai sesuai dengan jumlah awak kapal
3) Fasilitas permakanan dan katering harus disediakan dengan kualitas dan kuantitas
yang baik dan higienis.
4) harus memperhatikan perbedaan latar belakang budaya dan agama
5) Juru masak harus mempunyai kualifikasi dan pelatihan
6) Dst….

11. Kesehatan dan keselamatan serta pencegahan kecelakaan
• Kesehatan dan keselamatan kerja harus dipastikan oleh Pemilik Kapal atau Operator
Kapal
• pencegahan terhadap risiko kecelakaan kerja dan sakit di kapal
• kewajiban Pemilik Kapal atau Operator Kapal, Awak Kapal, dan pihak lain yang terkait
untuk mematuhi standar minimum yang berlaku, kebijakan, serta program kesehatan
dan keselamatan kerja di Kapal.
• Dst…
Labour Convention
12. Perawatan kesehatan di kapal
• Perawatan medis bentuk asuransi kesehatan kepada Awak Kapal sebagai perlindungan
kesehatan dan memiliki akses perawatan medis yang cepat dan memadai tanpa
dikenakan biaya kepada Awak Kapal.
• dalam keadaan darurat harus segera diberikan akses menuju fasilitas medis di darat
• Kapal harus dilengkapi dengan kotak obat, peralatan medis dan pedoman medis
• Dst….

13. Prosedur keluhan di kapal
• Prosedur keluhan di atas kapal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
• a. prosedur keluhan kapal sedapat mungkin diselesaikan pada tingkat terendah dikapal; dan
prosedur keluhan paling sedikit memuat:
1) hak pelaut untuk didampingi atau diwakili selama prosedur keluhan; dan
2) informasi kontak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
• Awak Kapal yang menyampaikan keluhan dilarang dihukum atau dikriminalisasi.
Labour Convention
14. Pembayaran upah
• secara teratur dan penuh setiap bulannya sesuai dengan isi PKL
• nilai tukar rupiah yang menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

15. Jaminan keuangan untuk repatriasi atau pemulangan
• Biaya Repatriasi atau pemulangan tanggung jawab Pemilik Kapal, Operator Kapal atau
perusahaan keagenan Awak Kapal.
• harus menyediakan jaminan keuangan untuk memastikan bahwa proses repatriasi dapat
dilaksanakan.
Labour Convention
17. Jaminan sosial
• Jaminan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
16. Jaminan keuangan terkait kewajiban Pemilik Kapal atau
Operator Kapal
• Pemilik Kapal atau Operator Kapal harus menggunakan jaminan keuangan terkait kewajiban
atas kejadian tertentu dalam hal terjadi penahanan akibat pembajakan atau perampokan
bersenjata terhadap Kapal atau pelayaran di daerah rawan konflik sesuai isi PKL sampai hari
dibebaskannya Awak Kapal dan kondisi lain yang menyebabkan kapal tidak beroperasi

Labour Convention
Pemilik Kapal atau Operator Kapal harus memberikan
kompensasi kepada Awak Kapal yang mengalami pemutusan
hubungan kerja akibat:
• Kapal yang hilang atau tenggelam.
• perusahaan angkutan laut pailit.
• Kapal pindah kepemilikan.
Karir dan pengembangan keahlian merupakan hak Awak Kapal
dari Pemilik Kapal atau Operator Kapal untuk:
 promosi jabatan dan atau kepangkatan;
 meningkatkan kompetensi dan atau keterampilan; dan atau
 mendapatkan beasiswa pendidikan

Labour Convention
Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I dinyatakan tidak berlaku,:
1) tidak melaksanakan pemeriksaan antara (intermediate inspection)
2) Kapal berganti bendera;
3) Kapal berganti pemilik;
4) Perubahan struktur konstruksi kapal;
5) Kapal tenggelam;
6) Perubahan data dalam Sertifikat MLC dan DMLC Bagian I.

PM No.59-2021 Tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa
Terkait Dengan Angkutan Di Perairan
BAB XIII PENYELENGGARAAN KEAGENAN AWAK KAPAL
Kegiatan Usaha Keagenan Awak Kapal
1) perekrutan dan penempatan Awak Kapal berbendera Indonesia dan Kapal
Asing di dalam negeri;
2) perekrutan dan penempatan Awak Kapal berbendera Indonesia dan Kapal
Asing di luar negeri
Badan usaha yang didirikan khusus untuk keagenan awak kapal wajib
memiliki Perizinan Berusaha yang ditetapkan oleh Menteri Cq Direktur
Jenderal, setelah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan dibidang Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko – SIUPPAK (Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak
Kapal)
Perusahaan angkutan laut nasional dapat melaksanakan kegiatan
perekrutan dan penempatan awak kapal hanya untuk kebutuhan
perusahaan angkutan laut nasional sendiri.

Persyaratan Badan Usaha Keagenan Awak Kapal:
1. Memiliki surat keterangan terdaftar pada kementerian berwenang di negara
masing-masing (commercial registration) dan wajib diketahui oleh perwakilan
Indonesia dan/ a tau tercatat pada kantor notaris setempat bagi pemilik Kapal
atau operator Kapal atau kuasanya yang berkedudukan di luar negeri.
2. Memiliki surat penunjukan (letter of appointment) yang wajib diketahui oleh
perwakilan Indonesia dan/ a tau tercatat pada kantor notaris setempat bagi
pemilik Kapal atau operator Kapal atau kuasanya yang berkedudukan di luar
negeri.
3. Surat atau sertifikat tanda kebangsaan Kapal (ships nationality)
4. Menyediakan bukti jaminan keuangan (financial security) sesuai konvensi
ketenagakerjaan maritim/ Maritime Labour Convention (MLC), 2006
5. Surat pernyataan pemenuhan ketentuan tentang ketenagakerjaan maritim
dan/ atau Maritime Labour Convention (MLC), 2006

Memiliki Perjanjian Kerja Bersama antara pemilik Kapa! atau kuasanya
yang harus:
1. Diketahui oleh Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di negara tersebut; atau
2. Tercatat pada kantor notaris setempat dengan disertai surat pernyataan
bersedia membantu penyelesaian permasalahan Pelaut.
Dilarang mengalihkan Perizinan Berusaha perekrutan dan
penempatan Awak Kapal kepada pihak lain.
Harus melaporkan realisasi kegiatan keagenan Awak Kapal kepada
Direktur Jenderal dengan tujuan:
1. Menjamin perlindungan terhadap pelaut.
2. Verifikasi dan evaluasi kinerja perusahaan setiap tahun
Perusahaan keagenan Awak Kapal yang dicabut perizinan berusahanya
tetap bertanggungjawab terhadap Pelaut yang telah ditempatkan atau
dipekerjakan pada perusahaan pelayaran sampai dengan berakhirnya
PKL dan pemulangan ketempat awal direkrut.

Perusahaan keagenan awak kapal wajib memiliki standar sistem manajemen mutu:
1. Perizinan;
2. Organisasi
3. Persyaratan tenaga ahli;
4. Tanggung jawab manajemen usaha keagenan;
5. Sistem seleksi dan penerimaan awak kapal;
6. Program pembekalan dan pengembangan pengetahuan pelaut yang akan ditempatkan;
7. Monitoring pelaut yang dipekerjakan;
8. Verifikasi, internal audit, dan tinjauan manajemen;
9. kesiapan menangani keadaan darurat;
10. pelaporan dan analisa ketidaksesuaian dan perselisihan yang timbul;
11. prosedur penyampaian keluhan (complaint) pelaut dan penanganannya;
12. penetapan suatu sistem perlindungan terhadap kesehatan, pengobatan, kesejahteraan dan
jaminan sosial; dan
13. pendokumentasian.

Persyaratan pelaut yang direkrut:
1. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun kecuali Praktek Laut
(Prala)
2. Mempunyai kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan jabatan di kapal
3. Awak kapal bagian food and catering wajib memiliki ship's cook
certificate yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi di bidang
pendidikan pariwisata atau maritim.
4. Memenuhi standar kesehatan dan khusus wanita tidak dalam kondisi
hamil.
5. Memiliki dokumen kepelautan dan sertifikat kesehatan

Kewajiban Perusahaan dalam melakukan perekrutan dan penempatan
pelaut:
1. Mengurus seluruh dokumen yang diperlukan di negara tujuan atau tempat
Kapal bersandar.
2. Menjamin keamanan dokumen kepelautan, dokumen perjalanan, dan dokumen
lainnya yang terkait dengan hubungan kerja kedua belah pihak.
3. Memberikan kesempatan memperoleh pekerjaan sesuai dengan kualifikasi
yang dimiliki.
4. Membebaskan pungutan biaya kepada pelaut kecuali untuk biaya dokumen
perjalanan, biaya pembuatan dokumen pelaut, dan biaya pemeriksaan untuk
sertifikat kesehatan.
5. Menginformasikan hak dan kewajiban pelaut berdasarkan PKL dan memberi
kesempatan untuk membaca dan memahami isi PKL sebelum ditandatangani.
6. Bertanggungjawab terhadap pelaut yang telah ditempatkan atau dipekerjakan
sampai dengan berakhirnya PKL dan pemulangan ketempat awal perekrutan.

Tanggungjawab perusahaan terhadap pelaut:
1. Wajib menyelesaikan pembayaran atas keterlambatan pembayaran gaji/upah
pelaut, bonus, dan lain-lain sesuai isi PKL yang ditandatangani oleh para pihak.
2. Harus mengurus pemulangan jenazah sampai ke pihak keluarga atau ahli
waris, jika awak kapal meninggal dunia selama masa berlakunya PKL sesuai
perjanjian dengan pihak keluarga atau ahli waris setelah dipastikan penyebab
kematian yang berdasarkan:
• hasil visum dokter; dan/ atau
• surat keterangan kematian dari Nakhoda sesuai dengan ketentuan internasional
3. Wajib membantu pengurusan hak awak kapal yang meninggal dan
memberikan santunan kepada ahli waris sesuai ketentuan peraturan
perundangan.

Pemilik kapal atau kuasanya yang berkedudukan
hukum di luar Indonesia yang akan merekrut dan
menempatkan Pelaut Indonesia di atas Kapal,
wajib mempunyai Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
dengan Persatuan Pelaut sebelum menunjuk
perusahaan Keagenan Awak Kapal untuk
melaksanakan perekrutan dan penempatan Awak
Kapal.
Pelaut yang ditempatkan di atas kapal yang
berlayar melalui wilayah rawan konflik, wajib
memberi kompensasi tambahan yang besarnya
ditetapkan dalam PKB antara pemilik atau
operator kapal dengan Persatuan Pelaut dan
dituangkan dalam PKL.

Ketentuan tentang Perjanjian Kerja Laut dan Buku Pelaut:
1. PKL dapat dilakukan untuk pekerjaan 1 (satu) perjalanan atau lebih,
waktu tertentu, dan waktu tidak tertentu atau sampai pemutusan PKL.
2. Maksimal bekerja diatas kapal selama 12 (dua belas) bulan dan 1 (satu)
bulan cuti.
3. PKL wajib dibuat sebelum penempatan untuk memberikan kepastian
dan perlindungan hukum bagi pelaut:
a) memiliki kekuatan hukum serta tunduk pada yuridiksi ketentuan peraturan
perundang-undangan nasional dan ketentuan internasional.
b) memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak
c) memiliki jaminan kondisi kerja dan penghidupan yang layak serta perlindungan
hak awak kapal

Jaminan kondisi kerja dan penghidupan yang layak sbb:
1. Gaji
2. Jam kerja dan jam istirahat
3. Jaminan pemberangkatan ke tempat tujuan dan pemulangan ke tempat
asal.
4. Kompensasi apabila Kapal tidak dapat beroperasi karena penahanan
akibat pembajakan atau perampokan bersenjata terhadap Kapal atau
pelayaran di daerah rawan konflik dan lain sebagainya.
5. Kesempatan mengembangkan karier.
6. Pemberian akomodasi, fasilitas rekreasi, makanan atau minuman.
7. Pemeliharaan dan perawatan kesehatan akibat cedera atau sakit serta
pemberian asuransi kecelakaan kerja.

1. Identitas para pihak.
2. Tempat dan tanggal perjanjian
dibuat.
3. Kapasitas pekerja dimana akan
dipekerjakan.
4. Upah atau imbalan dalam bentuk
lain.
5. Cuti dan libur tahunan yang
dibayarkan
6. Cara upah dibayarkan (tanggal, mata
uang, keadaan tertentu)
7. Jam kerja dan istirahat diatas kapal.
8. Ketentuan pekerjaan (jangka waktu
di kapal tidak lebih 12 bulan).
Perpanjangan dilakukan apabila
dalam masa pelayaran pelaut masih
bekerja di kapal.
9. pemutusan hubungan kerja;
10. Perlindungan kesehatan dan jaminan
sosial (perawatan medis, cedera/
sakit atau kecelakaan kerja,
kompensasi cacat atau kematian).
11. Pemulangan atau repatriasi
12. Prosedur komplain dan ketentuan
disiplin.
13. Rujukan PKB (perjanjian kerja
bersama) atau CBA
14. Ketentuan lain yang diatur saat
terjadi penahanan akibat
pembajakan atau perampokan
bersenjata terhadap kapal atau
pelayaran di daerah rawan konflik
dan lain sebagainya.
15. Tandatangan dan stempel
Syahbandar
Isi Perjanjian Kerja Laut (PKL)

PKL pada Kapal berbendera asing wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa
Inggris.
PKL wajib ditandatangani oleh Pelaut dan pemilik atau operator Kapal atau agen
Awak Kapal serta diketahui oleh Direktur Jenderal atau Syahbandar.
Salinan PKL wajib dimiliki oleh para pihak dan Nakhoda diatas Kapal.
PKL wajib memuat unsur pengaturan yang mengatur bahwa siapapun yang terikat
dalam PKL tersebut tidak diperbolehkan melakukan tindakan diskriminasi (SARA),
termasuk diskriminasi terhadap kesetaraan gender, intimidasi, pengancaman,
penindasan, dan penganiayaan baik secara fisik maupun mental dalam segala aspek
terkait pekerjaan di atas kapal.
Segala perubahan atas isi PKL wajib dilaporkan kepada Syahbandar atau pejabat
berwenang dan perubahan tidak boleh mengatur lebih rendah dari standar dan
ketentuan yang telah ditetapkan.
Dalam hal terdapat perbedaan pendapat/perselisihan diantara para pihak di dalam
masa berlakunya PKL dan permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan hingga
masa berlakunya PKL berakhir, maka para pihak dapat menyelesaikannya melalui
pengadilan hubungan industrial dengan mengacu pada PKL yang telah
ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumen pendukung lainnya

Badan Usaha Keagenan Awak Kapal bertanggungjawab
untuk:
1. Menjamin hak Pelaut sesuai isi PKL
2. Menjamin semua proses perawatan medis dan pengobatan pelaut.
3. Menyediakan bantuan hukum bagi pelaut yang terlibat masalah
hukum melalui lembaga bantuan hukum.
4. Mengurus dokumen kepelautan, dokumen perjalanan, dokumen
lainnya yang terkait dengan hubungan kerja apabila hilang atau
rusak.
5. Membantu pengiriman sebagian gaji kepada keluarga pelaut.
6. Menyampaikan laporan audit internal kepada Direktur Jenderal
7. memastikan diasuransikannya pelaut yang ditempatkan atau
dipekerjakan untuk mendapatkan jaminan sosial.

Pengesahan PKL dan penyijilan buku Pelaut wajib dilakukan
sebelum penempatan Pelaut di atas Kapal.
Perusahaan keagenan awak Kapal wajib memastikan jaminan
keuangan (financial security) atas kewajiban pembayaran gaji yang
tidak terbayar dan/atau pemulangan Pelaut ke tempat asal.
Perusahaan keagenan Awak Kapal wajib mengupayakan tidak
terjadinya penindasan dan pelecehan termasuk pelecehan seksual
dengan memiliki prosedur Investigasi saat diperlukan.
Pelaut berhak mendapatkan kompensasi apabila terjadi penahanan
akibat pembajakan atau perampokan bersenjata terhadap kapal
atau pelayaran di daerah rawan konflik sesuai isi PKL sampai hari
dibebaskannya pelaut.

Pelaut warga negara asing yang bekerja di atas kapal berbendera Indonesia
wajib mendapatkan sertifikat pengakuan/ Certificate of Recognition (COR)
dan surat rekomendasi dari Direktur Jenderal.
Pelaut warga negara asing yang bekerja di atas kapal berbendera Indonesia
wajib didampingi oleh pelaut Indonesia untuk proses alih teknologi.
Perekrutan dan penempatan awak kapal asing, dalam hal teknologi yang
digunakan belum dikuasai oleh pelaut Indonesia dan hanya posisi jabatan
Perwira.
Persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi:
1. Salinan sertifikat pengakuan (Endorsement)
2. Salinan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Imigrasi tentang Kemudahan Khusus
Keimigrasian (DAHSUSKIM)
Rekomendasi berlaku paling lama 12 (dua belas) bulan dan tidak dapat
diperpanjang.

Jenis Sanksi dan Pelanggaran Awak Kapal Indonesia
Direktur Jenderal menjalankan putusan Mahkamah Pelayaran atau
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terhadap sanksi
yang telah dijatuhkan kepada Pelaut dalam bentuk:
1. Pemblokiran
2. Pembatalan pemblokiran.
3. pemberian catatan pada database pelaut.
4. Penghapusan pemberian catatan pada database pelaut.
5. Pembekuan sementara sertifikat atau dokumen kepelautan yang
dimiliki.
6. Penghapusan semua sertifikat atau dokumen kepelautan yang dimiliki.

Pelaut yang diindikasikan melakukan pelanggaran atas PKL diberikan tanda
oleh Direktur Jenderal berupa catatan pada database untuk dilakukan
klarifikasi.
Pelanggaran yang dimaksud adalah:
1. Meninggalkan Kapal tanpa izin Nakhoda selama PKL masih berlaku;
2. Melanggar kode etik pelaut
3. Melakukan pekerjaan di luar tugasnya dan/atau di luar perintah Nakhoda.
Penyelesaian Perselisihan Pelaut
1. Perusahaan Keagenan Awak Kapal wajib menyelesaikan perselisihan yang timbul
antara Pelaut dengan pemilik Kapal atau kuasanya, atau Pelaut dengan Perusahaan
keagenan Awak Kapal secara musyawarah.
2. Jika tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian perselisihan dilakukan melalui
pengadilan hubungan industrial atau di luar pengadilan dengan berpedoman pada PKL
yang telah ditandatangani oleh para pihak dan dokumen pendukung lainnya.

Pasal 2
bertujuan untuk:
a. mewujudkan Pelaut dan Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran yang sehat dan
produktif;
b. menetapkan standar kesehatan untuk Pelaut bekerja di atas Kapal;
Pasal 4 – 6
 Pelaut harus memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan jabatan di atas kapal.
 Pemeriksaan kesehatan dilakukan ketika:
1. akan bekerja di atas Kapal;
2. masa berlaku sertifikat kesehatan habis;
3. bertugas kembali ke kapal setelah menjalani proses pengobatan
4. untuk persyaratan buku Pelaut;
5. untuk melaksanakan praktik laut;
6. untuk Diklat Keahlian Pelaut; dan
7. untuk Diklat Keterampilan Pelaut.
 Pemeriksaan kesehatan Pelaut dilakukan oleh BKKP atau RS / Klinik Utama yang ditetapkan
oleh DJPL
PM No.40-2019 Tentang Pemeriksaan Kesehatan Pelaut,
Tenaga Penunjang Keselamatan Pelayaran dan Lingkungan
Kerja Pelayaran
Tujuan Pemeriksaan Kesehatan
Pemeriksaan Kesehatan – Umum

Pasal 7 – 11
Pasal 12 – 15
Pasal 16 – 21
 Persyaratan dokumen (KTP, BST, Pas photo)
 Hasil pemeriksaan >>> Sertifikat Kesehatan Pelaut
 Pelaut yang bertugas di Steward department >>> Pemeriksaan tambahan (anal swab, rambut,
kuku tangan/kaki)
 Hasil pemeriksaan dicatat >>>buku catatan medik (medical record)
 Kategori kesehatan pelaut:
1. sehat, tidak ada batasan pekerjaan (fit for unrestricted sea Service).
2. sehat, tidak ada batasan tetapi memerlukan pengawasan medis (fit for unrestricted sea Service,
subject to medical surveillance)
3. sehat, dengan batasan pekerjaan (fit for sea Service with restrictions)
4. tidak sehat sementara (temporarily unfit for sea Service)
5. tidak sehat permanen (permanently unfit for sea Service)
Kerja Pelayaran
Penetapan Rumah Sakit atau Klinik Utama
Penetapan Rumah Dokter Pemeriksaan Kesehatan
Tata Cara Pemeriksaan Kesehatan Pelaut

(sambungan)
 Sertifikat kesehatan Pelaut dengan masa berlaku:
• 2 tahun untuk pelaut, dengan masa tenggang 3 bulan
• 1 tahun untuk kadet (tidak bisa diperpanjang)
 Sertifikat kesehatan pelaut dalam BAHASA INDONESIA dan INGGRIS
 Harus tetap berada diatas kapal
Pasal 25 – Tarif sesuai peraturan perundangan
Pasal 26 - Sistem Informasi Sertifikasi Kesehatan Pelaut
Indonesia, bisa cek sertifikasi online di website BKKP
http://bkkp.dephub.go.id/
Kerja Pelayaran

http://bkkp.dephub.go.id/index.php/article/daftar-rsik.html

Cek SERTIFIKAT KESEHATAN PELAUT ONLINE
Masukkan Seafarer Code
http://bkkp.dephub.go.id/

Contoh SERTIFIKAT KESEHATAN PELAUT

Contoh
Cek ONLINE
SERTIFIKAT
KESEHATAN
PELAUT

Contoh BUKU STATUS KESEHATAN PELAUT

Contoh Surat Keterangan Kesehatan Mata dan Telinga

UU
DJPL
PP
PM
KM
 UU No. 17 Tahun 2008
Tentang Pelayaran
 KUHD – psl.341 s/d psl.452
 UU No.15-2016 Pengesahan
MLC Convention, 2006
 PP No.7-2000 tentang
Kepelautan
 PM No. 58-2021 Sertifikasi
Maritime Labour Convention
 KM No.70-1998 Tentang
Pengawakan Kapal Niaga
 DJPL- HK 103/1/5/DJPL-13
tanggal 8 April 2013 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pengujian
dan Penilaian Tingkat Kesehatan
Bagi Pelaut
 KKP.105/4/14/KKP-2017
Juknis Penerbitan Sertifikat
Kesehatan Pelaut
 PM No.40-2019 Pemeriksaan Kesehatan
Pelaut, Tenaga Penunjang Keselamatan
Pelayaran dan Lingkungan Kerja Pelayaran
 PM No.59-2021 Penyelenggaraan
Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan
Di Perairan
 KM No.30-2008 Dokumen
Identitas Pelaut

Pasal 2
 Pada setiap kapal niaga yang berlayar, harus diawaki dengan :
a. Seorang Nakhoda;
b. Sejumlah perwira;
c. Sejumlah rating;
 Susunan awak kapal didasarkan pada :
a. Daerah pelayaran;
b. Tonase kotor kapal (gross tonnage/GT);
c. Ukuran tenaga penggerak kapal (kilowatt/KW).
Pasal 3 – 8
KM No.70-1998 Tentang Pengawakan
Kapal Niaga
Susunan Awak Kapal
PERSYARATAN AWAK KAPAL NIAGA DAN JENIS SERTIFIKAT
KEPELAUTAN YANG HARUS DIMILIKI OLEH
AWAK KAPAL NIAGA

Pasal 9 – 10
 Bagian Dek
• Nakhoda dan Mualim I pada kapal ukuran GT 3.000 atau lebih.
• Nakhoda dan Mualim I pada kapal ukuran GT 500 s/d kurang dari GT 3.000.
• Nakhoda pada kapal ukuran kurang dari GT 500.
• Mualim Jaga
• Rating
 Bagian Mesin
• Kepala Kamar Mesin (Chief Engineer) dan Masinis II (Second Engineer) pada kapal
dengan tenaga penggerak 750 KW s/d kurang dari 3.000 KW
• Masinis yang melaksanakan tugas jaga.
• Rating bagian mesin yang melaksanakan tugas jaga.
• Rating bagian mesin lainnya
Kapal Niaga
STANDAR KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN PELAUT

Pasal 9 -10
Pasal 11 – 17
Pasal 18 – 22
Pasal 23 – Peraturan ini tidak berlaku untuk KLM dan Kapal Layar
Pasal 24 – 26
Kapal Niaga
PERSYARATAN JUMLAH JABATAN, SERTIFIKAT KEPELAUTAN
DAN JUMLAH AWAK KAPAL
STANDAR KEAHLIAN DAN KETERAMPILAN PELAUT
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK-PIHAK YANG
BERKAITAN DENGAN PENGAWAKAN KAPAL
Dispensasi Pengawakan

STANDAR
KEAHLIAN DAN
KETERAMPILAN
PELAUT
PERSYARATAN MINIMAL SERTIFIKAT
PERWIRA DI KAPAL-KAPAL NIAGA
PELAYARAN SEMUA LAUTAN
Lampiran : I
SK. No. : KM. 70 Thn
1998
Tanggal : 21 Oktober
1998

STANDAR
KEAHLIAN DAN
KETERAMPILAN
PELAUT
NEAR COASTAL VOYAGE
Lampiran : I
1998
1998

STANDAR
KEAHLIAN DAN
KETERAMPILAN
PELAUT
LOCAL VOYAGE
Lampiran : I
1998
1998

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KHUSUS
(CERTIFICATE OF PROFICIENCY) - NAUTIKA
9a(2-8) / 9b(2-8) / 9c(2-8)
1. COC
2. ORU
3. Radar Observation
4. Medical Care o/ b
5. Sertifikat Keselamatan Oil Tanker/ Chemical
Carriers/ Gas Carriers
6. Ro – Ro Passenger
7. Advance Fire Fighting
8. Sertifikat Kesehatan
9d(2- 7)
1. COC
2. ORU
3. Radar Observation
4. Sertifikat Keselamatan Oil / Chemical Carriers /
Gas Carriers
9 f
1. BST
2. Survival Craft and Rescue Boats
3. Tanker Familiarization ( Oil Tanker/ Chemical
Carriers / Gas Carriers )
9 g
1. BST
2. Sertifikat Khusus Sesuai Jenis Kapal

SERTIFIKAT KETERAMPILAN KHUSUS
(CERTIFICATE OF PROFICIENCY) - TEKNIKA
10a(2-5) / 10b(2-5) / 10c(2-5)
1. COC
2. Oil Tanker / Chemical Carriers /
Gas Carriers
3. Ro – Ro Passenger Ship
4. Advanced Fire Fighting
5. Sertifikat Kesehatan.
10 d
1. BST
2. Tanker Familiarization
3. Ro – Ro Passenger Ship
4. Advanced Fire Fighting
10 e
1. BST
2. Sertifikat Keterampilan sesuai jenis
kapal

Pasal2
 Dokumen ldentitas Pelaut merupakan dokumen bagi Pelaut, yang terdiri
atas:
a. Buku Pelaut;
b. Kartu ldentitas Pelaut
Pasal 3 – 11
Pasal 12 – 17
KM No.30-2008 Tentang
Dokumen Identitas Pelaut
Buku Pelaut
Kartu Identitas Pelaut

 Kartu identitas pelaut digunakan untuk pelaut yang akan berlayar keluar negeri.
 Kartu ldentitas Pelaut mengajukan permohonan secara langsung atau melalui media
elektronik kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Syahbandar Pelabuhan
Tanjung Perak, persyaratan sebagai berikut:
• fotokopi Sertifikat Keahlian Pelaut atau Sertifikat Keterampilan Pelaut (Basic Safety Training)
• Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
• paspor yang masih berlaku
 Kartu identitas pelaut bukan pengganti paspor
 Pembuatan dan penerbitan Kartu ldentitas Pelaut dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut atau Syahbandar Pelabuhan Tanjung Perak.
 Verifikasi Kartu ldentitas Pelaut dilakukan oleh Syahbandar pada Pelabuhan Belawan, Pelabuhan
Batam, Pelabuhan Balikpapan, Pelabuhan Tanjung Prick, Pelabuhan Tanjung Emas, Pelabuhan
Tanjung Perak, Pelabuhan Makassar, Pelabuhan Bitung, dan Pelabuhan Sorong.
 Kartu ldentitas Pelaut dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan .
Kartu Identitas Pelaut

 Setiap pelaut yang bekerja sebagai awak kapal GT>45 wajib punya Buku Pelaut.
 Buku pelaut untuk pelaut yang punya sertifikat keterampilan atau Taruna praktek
 Buku pelaut diterbitkan oleh DJPL dan bisa dilimpahkan kepada Syahbandar, Direktorat Kepelautan
atau Kedutaan Besar atau Konjen Indonesia
 Penggantian Buku Pelaut yang hilang, habis masa berlaku atau buat baru mengikuti ketentuan yang
ditetapkan.
 Selama di kapal buku pelaut disimpan oleh Nakhoda
 Buku pelaut diserahkan ke pemegang setelah sign off/ turun dari kapal.
 Jika pelaut meninggalkan kapal tanpa Pemberitahuan, buku pelaut diserahkan kepada Syahbandar.
 Buku pelaut harus sign on dan sign off, oleh pejabat berwenang, Syahbandar atau Pejabat Kedutaan
atau Konjen Indonesia
 Surat Keterangan Masa Berlayar berdasarkan Buku Pelaut.
 Masa berlaku buku pelaut 3 tahun, dapat diperpanjang 2 kali masing masing selama 2 tahun.
 Buku pelaut tidak sah jika dipalsukan atau diperoleh dengan tidak sah.
Buku Pelaut

Buku Pelaut
Tampak Depan
Data Pemegang
Buku Pelaut
Data Sijil Sign-On dan
Sign-Off
Buku Pelaut
https://infopelaut.com/cara-daftar-buku-pelaut-online-seaman-book-online/

KKP.105/4/14/KKP-2017 Juknis
Penerbitan Sertifikat Kesehatan Pelaut

DJPL- HK 103/1/5/DJPL-13 tanggal 8 April 2013 Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Pengujian dan Penilaian Tingkat
Kesehatan Bagi Pelaut
http://bkkp.dephub.go.id/index.php/article/daftar-rsik.html

Ship Manning Management PART-1.pptx

Ship Manning Management PART-1.pptx

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to Ship Manning Management PART-1.pptx

Similar to Ship Manning Management PART-1.pptx (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Ship Manning Management PART-1.pptx