SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
ISI DARI MLC
Ada 5 tema (klausul) yang dibahas dalam Maritime Labour Convention (MLC) 2006
yang berisi persyaratan-persyaratan yang kesemuanya dibuat untuk melindungi hak
pelaut. Kelima klausul itu adalah:
1. Persyaratan Minimal Pelaut Yang Bekerja Di Kapal
Klausul ini berisi tentang persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pelaut
seperti persyaratan usia, persyaratan kondisi kesehatan, persyaratan kompetensi,
keahlian, dan training serta persyaratan rekrutmen dan penempatan. Ringkasnya
adalah sebagai berikut:
 Usia Minimal Pelaut: Usia minimal adalah 16 tahun tetapi untuk kerja malam atau
area berbahaya, usia minimal 18 tahun.
 Kondisi Kesehatan: Pelaut harus menyertakan sertifikat kesehatan (medical
report) yang diakui oleh negara bersangkutan.
 Pelatihan: Pelaut harus mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan
pekerjaannya sebelum melaut dan juga harus mendapatkan training
keselematan diri (Personal SafetyTraining)
 Rekutmen atau Penempatan pelaut harus dilakukan dengan menjalankan
prosedur penempatan dan pendaftaran yang baik, adanya prosedur keluhan
dan harus ada kompensasi bila proses rekrutmen gagal.
2. Kondisi Kerja
Klausul ini mengatur tentang kontrak, gaji, dan kondisi kerja pelaut selama di kapal. Ini
mencakup kontrak yang jelas, waktu istirahat, hak cuti, pemulangan ke negara asal, dan
sebagainya. Ringkasnya adalah sebagai berikut:
 Kontrak Kerja: Kontrak harus jelas, legal, dan mengikat
 Gaji: Pelaut Gaji harus dibayar sekurang-kurangnya setiap bulan dan harus
ditransfer secara berkala ke keluarga bila dibutuhkan.
 Waktu Istirahat: Waktu istirahat harus diterapkan sesuai dengan peraturan
negara yang berlaku. Maksimal jam kerja adalah 14 jam dalam sehari atau 72
jam dalam seminggu atau jam istirahat minimal adalah 10 jam dalam sehari atau
77 jam dalam seminggu. Selanjutnya, waktu istirahat
tidak boleh dibagi menjadi lebih dari 2 periode dimana setidaknya 6 jam waktu
istirahat harus diberikan secara berurutan dalam satu dari dua periode.
 Cuti : Pelaut memiliki hak cuti tahunan serta cuti di daratan.
 Pemulangan: Pemulangan pelaut ke negara asalanya haruslah gratis
 Kandas / Hilang : Bila kapal hilang atau kandas, pelaut memiliki hak pesangon
 Karir : Setiap kapal harus punya jenjang karir yang jelas
3. Akomodasi, Fasilitas Rekreasi, Makan, dan Catering
Klausul ini berisi tentang hak-hak yang berkaitan dengan makan, akomodasi dan
fasilitas yang wajib diberikan kepada para pelaut. Secara garis besar persyaratan yang
diminta adalah:
 Akomodasi : Akomodasi untuk tempat tinggal dan bekerja harus memperhatikan
kesehatan dan kenyamanan pelaut. Ada beberapa persyaratan minimal ruang
tidur, ruang hiburan, dan asrama
 Makan dan Catering : Kualitas maupun kuantitas makanan harus diatur mengikuti
negara sesuai bendera kapal (Flag State). Koki juga harus memiliki pelatihan
yang tepat.
4. Perlindungan dan PerawatanKesehatan, Kesejahteraan, dan Perlindungan
Keamanan Sosial
 Perawatan Medis di kapal dan di darat: pelaut harus mendapatkan akses ke
fasilitas kesehatan selama di kapal tanpa biaya dan dengan kualitas pelayanan
kesehatan yang sama dengan yang ada di darat.
 Kewajiban Pemilik Kapal: Pelaut harus dilindungi dari dampak keuangan akibat
sakit, cidera, atau kematian yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Pelaut
juga harus tetap mendapatkan gaji setidaknya 16 minggu semenjak mulai sakit.
 Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja : Lingkungan kerja yang aman
dan higienis harus diberikan selama bekerja maupun istirahat. Pengukuran
tingkat kemanan (identifikasi bahaya dan pengendalian resiko) harus dilakukan
untuk mencegah kecelakaan kerja.
 Akses ke Fasilitas di daratan: Port States harus menyediakan fasilitas budaya,
rekreasi dan informasi yang cukup di daratan dan semua fasilitas tersebut
terbuka untuk semua pelaut tanpa membedakan ras, kelamin, agama dan
pandangan politik.
 Kemanan Sosial: Perlindungan sosial harus dibelikan ke semua pelaut.
 Social security coverage should be available to seafarers (and in case it is
customary in the flag state: their relatives).
5. Penerapan dan Pelaksanaan
 Flag states: Flag states (Negara dimana bendera kapal beroperasi) bertanggung
jawab memastikan penerapan aturan untuk kapal yang menggunakan
benderanya. Setiap kapal harus dilengkapi “Certificate of Maritime Compliance”.
Setiap kapal juga diwajibkan memiliki prosedur keluhan untuk semua kru kapal
dan harus menginvestigasi keluhan yang terjadi.
 Port States: Port States (negara dimana kapal bersandar) harus melakukan
inspeksi tergantung pada keberadaan “Certificate of Maritime Compliance”. Bila
sertifikat telah dimiliki (dan bendera kapal berasal dari negara yang telah
meratifikasi MLC 2006) , maka investigasi hanya dilakukan sekedar untuk
memeriksa adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap standar. Bila kapal belum
memiliki sertifikat, maka investigasi harus dilakukan secara menyeluruh dan
harus memastikan kapal telah memenuhi ketentuan MLC 2006. Dengan
demikian, MLC 2006 secara tidak langsung juga berlaku untuk negara yang
belum meratifikasi MLC 2006 bila mereka ingin berlabuh di negara yang sudah
meratifikasi MLC 2006.
 Agen Pelaut: Agen yang menyediakan pekerja untuk kapal juga harus diinspeksi
untuk memastikan mereka menerapkan MLC 2006 (juga peraturan lain yang
terkait keamanan sosial)

More Related Content

What's hot

Identifikasi bahaya dan penilaian resiko
Identifikasi bahaya dan penilaian resikoIdentifikasi bahaya dan penilaian resiko
Identifikasi bahaya dan penilaian resikoAl Marson
 
Materi manajemen aksi
Materi manajemen aksiMateri manajemen aksi
Materi manajemen aksiRudi Sudirdja
 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan Bondan Winarno
 
Contoh artikel hasil penelitian baru
Contoh artikel hasil penelitian baruContoh artikel hasil penelitian baru
Contoh artikel hasil penelitian baruMarliena An
 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Mokh Afifuddin
 
Tugas resume materi uts m. keu
Tugas resume materi uts m. keuTugas resume materi uts m. keu
Tugas resume materi uts m. keuPermataShary
 
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negaraBab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negaraSyaiful Ahdan
 
tahap pelaksanaan karya ilmiah 2017
tahap pelaksanaan karya ilmiah 2017tahap pelaksanaan karya ilmiah 2017
tahap pelaksanaan karya ilmiah 2017Fransiska Oktafiani
 
Jurnal Manajemen Risiko
Jurnal Manajemen RisikoJurnal Manajemen Risiko
Jurnal Manajemen RisikoRatuAyuFauziah
 
Perkembangan Sastra Indonesia
Perkembangan Sastra IndonesiaPerkembangan Sastra Indonesia
Perkembangan Sastra IndonesiaWulan Sobichin
 
makalah bahasa indonesia sebagai bahasa nasional
makalah bahasa indonesia sebagai bahasa nasionalmakalah bahasa indonesia sebagai bahasa nasional
makalah bahasa indonesia sebagai bahasa nasionalManshur Changean
 
SNI 7325:2009 tentang Metoda Pengukuran Kadar Debu Respirabel di Udara Tempat...
SNI 7325:2009 tentang Metoda Pengukuran Kadar Debu Respirabel di Udara Tempat...SNI 7325:2009 tentang Metoda Pengukuran Kadar Debu Respirabel di Udara Tempat...
SNI 7325:2009 tentang Metoda Pengukuran Kadar Debu Respirabel di Udara Tempat...Muhamad Imam Khairy
 
PENGENALAN K3 PERTAMBANGAN Safety Induction.PPTX
PENGENALAN K3 PERTAMBANGAN Safety Induction.PPTXPENGENALAN K3 PERTAMBANGAN Safety Induction.PPTX
PENGENALAN K3 PERTAMBANGAN Safety Induction.PPTXTimothyTekniko
 
STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH
STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAHSTRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH
STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAHAnggi F. Jayanti
 

What's hot (20)

Safety induction
Safety inductionSafety induction
Safety induction
 
Resume kuliah tamu
Resume kuliah tamuResume kuliah tamu
Resume kuliah tamu
 
Identifikasi bahaya dan penilaian resiko
Identifikasi bahaya dan penilaian resikoIdentifikasi bahaya dan penilaian resiko
Identifikasi bahaya dan penilaian resiko
 
Contoh abstrak artikel ilmiah
Contoh abstrak artikel ilmiahContoh abstrak artikel ilmiah
Contoh abstrak artikel ilmiah
 
Materi manajemen aksi
Materi manajemen aksiMateri manajemen aksi
Materi manajemen aksi
 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan
 
Contoh artikel hasil penelitian baru
Contoh artikel hasil penelitian baruContoh artikel hasil penelitian baru
Contoh artikel hasil penelitian baru
 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
 
Tugas resume materi uts m. keu
Tugas resume materi uts m. keuTugas resume materi uts m. keu
Tugas resume materi uts m. keu
 
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negaraBab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
Bab ix urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara
 
tahap pelaksanaan karya ilmiah 2017
tahap pelaksanaan karya ilmiah 2017tahap pelaksanaan karya ilmiah 2017
tahap pelaksanaan karya ilmiah 2017
 
K3-Modul 4 : Tanggap Darurat
K3-Modul 4 : Tanggap DaruratK3-Modul 4 : Tanggap Darurat
K3-Modul 4 : Tanggap Darurat
 
Risk assessment bengkel
Risk assessment bengkel   Risk assessment bengkel
Risk assessment bengkel
 
Makalah pmr
Makalah pmrMakalah pmr
Makalah pmr
 
Jurnal Manajemen Risiko
Jurnal Manajemen RisikoJurnal Manajemen Risiko
Jurnal Manajemen Risiko
 
Perkembangan Sastra Indonesia
Perkembangan Sastra IndonesiaPerkembangan Sastra Indonesia
Perkembangan Sastra Indonesia
 
makalah bahasa indonesia sebagai bahasa nasional
makalah bahasa indonesia sebagai bahasa nasionalmakalah bahasa indonesia sebagai bahasa nasional
makalah bahasa indonesia sebagai bahasa nasional
 
SNI 7325:2009 tentang Metoda Pengukuran Kadar Debu Respirabel di Udara Tempat...
SNI 7325:2009 tentang Metoda Pengukuran Kadar Debu Respirabel di Udara Tempat...SNI 7325:2009 tentang Metoda Pengukuran Kadar Debu Respirabel di Udara Tempat...
SNI 7325:2009 tentang Metoda Pengukuran Kadar Debu Respirabel di Udara Tempat...
 
PENGENALAN K3 PERTAMBANGAN Safety Induction.PPTX
PENGENALAN K3 PERTAMBANGAN Safety Induction.PPTXPENGENALAN K3 PERTAMBANGAN Safety Induction.PPTX
PENGENALAN K3 PERTAMBANGAN Safety Induction.PPTX
 
STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH
STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAHSTRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH
STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH
 

Recently uploaded

MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPASSK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPASsusilowati82
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanTitaniaUtami
 
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitikObat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitikNegustinNegustin
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxtressa8
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramTitaniaUtami
 
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)Ammar Ahmad
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.pptAnalisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.pptRahmaniaPamungkas2
 
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxLokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxrani414352
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxiwidyastama85
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanaji guru
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...Kanaidi ken
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfAndiCoc
 
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Fathan Emran
 
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptDemokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptretno12886
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?AdePutraTunggali
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPASSK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
SK PANITIA PELAKSANA IHT SMPN 2 KEMPAS KECAMATAN KEMPAS
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitikObat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
Obat pada masa kehamilan: uteretonik dan tokolitik
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptxSlide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
Slide Kick Off for Public - Google Cloud Arcade Facilitator 2024.pptx
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
 
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.pptAnalisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
Analisis Regresi Analisis Regresi dan Korelasi.ppt
 
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptxLokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
Lokakarya tentang Kepemimpinan Sekolah 1.pptx
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.pptDemokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
Demokrasi dan Pendidikan Demokrasi kwn ppt.ppt
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
 

Isi dari mlc

  • 1. ISI DARI MLC Ada 5 tema (klausul) yang dibahas dalam Maritime Labour Convention (MLC) 2006 yang berisi persyaratan-persyaratan yang kesemuanya dibuat untuk melindungi hak pelaut. Kelima klausul itu adalah: 1. Persyaratan Minimal Pelaut Yang Bekerja Di Kapal Klausul ini berisi tentang persyaratan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pelaut seperti persyaratan usia, persyaratan kondisi kesehatan, persyaratan kompetensi, keahlian, dan training serta persyaratan rekrutmen dan penempatan. Ringkasnya adalah sebagai berikut:  Usia Minimal Pelaut: Usia minimal adalah 16 tahun tetapi untuk kerja malam atau area berbahaya, usia minimal 18 tahun.  Kondisi Kesehatan: Pelaut harus menyertakan sertifikat kesehatan (medical report) yang diakui oleh negara bersangkutan.  Pelatihan: Pelaut harus mendapatkan pelatihan yang berkaitan dengan pekerjaannya sebelum melaut dan juga harus mendapatkan training keselematan diri (Personal SafetyTraining)  Rekutmen atau Penempatan pelaut harus dilakukan dengan menjalankan prosedur penempatan dan pendaftaran yang baik, adanya prosedur keluhan dan harus ada kompensasi bila proses rekrutmen gagal. 2. Kondisi Kerja Klausul ini mengatur tentang kontrak, gaji, dan kondisi kerja pelaut selama di kapal. Ini mencakup kontrak yang jelas, waktu istirahat, hak cuti, pemulangan ke negara asal, dan sebagainya. Ringkasnya adalah sebagai berikut:  Kontrak Kerja: Kontrak harus jelas, legal, dan mengikat  Gaji: Pelaut Gaji harus dibayar sekurang-kurangnya setiap bulan dan harus ditransfer secara berkala ke keluarga bila dibutuhkan.  Waktu Istirahat: Waktu istirahat harus diterapkan sesuai dengan peraturan negara yang berlaku. Maksimal jam kerja adalah 14 jam dalam sehari atau 72 jam dalam seminggu atau jam istirahat minimal adalah 10 jam dalam sehari atau 77 jam dalam seminggu. Selanjutnya, waktu istirahat tidak boleh dibagi menjadi lebih dari 2 periode dimana setidaknya 6 jam waktu
  • 2. istirahat harus diberikan secara berurutan dalam satu dari dua periode.  Cuti : Pelaut memiliki hak cuti tahunan serta cuti di daratan.  Pemulangan: Pemulangan pelaut ke negara asalanya haruslah gratis  Kandas / Hilang : Bila kapal hilang atau kandas, pelaut memiliki hak pesangon  Karir : Setiap kapal harus punya jenjang karir yang jelas 3. Akomodasi, Fasilitas Rekreasi, Makan, dan Catering Klausul ini berisi tentang hak-hak yang berkaitan dengan makan, akomodasi dan fasilitas yang wajib diberikan kepada para pelaut. Secara garis besar persyaratan yang diminta adalah:  Akomodasi : Akomodasi untuk tempat tinggal dan bekerja harus memperhatikan kesehatan dan kenyamanan pelaut. Ada beberapa persyaratan minimal ruang tidur, ruang hiburan, dan asrama  Makan dan Catering : Kualitas maupun kuantitas makanan harus diatur mengikuti negara sesuai bendera kapal (Flag State). Koki juga harus memiliki pelatihan yang tepat. 4. Perlindungan dan PerawatanKesehatan, Kesejahteraan, dan Perlindungan Keamanan Sosial  Perawatan Medis di kapal dan di darat: pelaut harus mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan selama di kapal tanpa biaya dan dengan kualitas pelayanan kesehatan yang sama dengan yang ada di darat.  Kewajiban Pemilik Kapal: Pelaut harus dilindungi dari dampak keuangan akibat sakit, cidera, atau kematian yang berhubungan dengan pekerjaan mereka. Pelaut juga harus tetap mendapatkan gaji setidaknya 16 minggu semenjak mulai sakit.  Perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja : Lingkungan kerja yang aman dan higienis harus diberikan selama bekerja maupun istirahat. Pengukuran tingkat kemanan (identifikasi bahaya dan pengendalian resiko) harus dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja.  Akses ke Fasilitas di daratan: Port States harus menyediakan fasilitas budaya, rekreasi dan informasi yang cukup di daratan dan semua fasilitas tersebut terbuka untuk semua pelaut tanpa membedakan ras, kelamin, agama dan pandangan politik.  Kemanan Sosial: Perlindungan sosial harus dibelikan ke semua pelaut.
  • 3.  Social security coverage should be available to seafarers (and in case it is customary in the flag state: their relatives). 5. Penerapan dan Pelaksanaan  Flag states: Flag states (Negara dimana bendera kapal beroperasi) bertanggung jawab memastikan penerapan aturan untuk kapal yang menggunakan benderanya. Setiap kapal harus dilengkapi “Certificate of Maritime Compliance”. Setiap kapal juga diwajibkan memiliki prosedur keluhan untuk semua kru kapal dan harus menginvestigasi keluhan yang terjadi.  Port States: Port States (negara dimana kapal bersandar) harus melakukan inspeksi tergantung pada keberadaan “Certificate of Maritime Compliance”. Bila sertifikat telah dimiliki (dan bendera kapal berasal dari negara yang telah meratifikasi MLC 2006) , maka investigasi hanya dilakukan sekedar untuk memeriksa adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap standar. Bila kapal belum memiliki sertifikat, maka investigasi harus dilakukan secara menyeluruh dan harus memastikan kapal telah memenuhi ketentuan MLC 2006. Dengan demikian, MLC 2006 secara tidak langsung juga berlaku untuk negara yang belum meratifikasi MLC 2006 bila mereka ingin berlabuh di negara yang sudah meratifikasi MLC 2006.  Agen Pelaut: Agen yang menyediakan pekerja untuk kapal juga harus diinspeksi untuk memastikan mereka menerapkan MLC 2006 (juga peraturan lain yang terkait keamanan sosial)