SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
Penanganan Pelanggaran Hak dan
Kewajiban Warga Negara
1. Cahya Mutiara
2. Deny Falah
3. Diany Rachmadhita
4. Khairul Ichsan
5. M. Rafli Fajar
05
PEMBAHASAN
Lembaga
Penegak Hukum
02
Pengertian
Pelanggaran
Hak Kewajiban
Hambatan
Penanganan
Pelanggaran
06
03
Upaya
Penanganan
Pemerintah
Tanya Jawab
Pengertian Hak
dan Kewajiban
01
04
Pengertian Hak Kewajiban
• Hak warga negara adalah segala sesuatu
yang harus di dapatkan warga negara dari
negara (pemerintah).
• Kewajiban warga negara adalah segala
sesuatu yang harus dilakukan oleh warga
negara terhadap negara.
Pengertian Pelanggaran Hak
• Pelanggaran hak warga negara adalah setiap Perbuatan
seseorang atau kelompok orang termasuk aparat
negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau
kelainan yang secara hukum mengurangi,
menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi
seseorang atau kelompok orang atau tidak
memberikan apa yang menjadi hak warga negara yang
dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan
atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan
hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme
hukum yang berlaku.
p Pengertian Pelanggaran Kewajiban
• Pengingkaran kewajiban warga negara Merupakan
proses, cara, atau perbuatan mengingkari.
Pengingkaran juga bisa diartikan sebagai pelanggaran.
Sehingga pengingkaran kewajiban warga negara
merupakan pelanggaran warga negara terhadap
kewajiban-kewajibannya yang ditentukan pemerintah
1. Supremasi hukum dan
demokrasi harus
ditegakkan
2. Mengoptimalkan peran
lembaga-lembaga selain
lembaga tinggi negara
yang berwenang dalam
penegakan hak dan
kewajiban
Upaya Penanganan Pemerintah
3. Meningkatkan kualitas
pelayanan public
4. Meningkatkan
pengawasan dari
masyarakat dan lembaga-
lembaga politik terhadap
setiap usaha penegakan
hak dan kewajiban warga
negara.
5. Meningkatkan
penyebarluasan prinsip-
prinsip kesadaran
bernegara kepada
masyarakat melalui
lenbaga pendidikan
formal dan non-formal
Upaya Penanganan Pemerintah
6. Meningkatkan
profesionalisme lembaga
keamanan dan pertahanan
negara
7. Meningkatkan kerja sama
yang harmonis antar
kelompok atau golongan
dalam masyarakat
Lembaga Negara Untuk Menegakkan Hukum
Menangani pelanggaran hak
rasa aman warga negara.
KEPOLISIAN
Menangani kasus gerakan
separatisme dan ancaman
dari luar.
TENTARA NASIONAL
INDONESIA (TNI)
Menangani korupsi dan
penyalahgunaan uang
negara.
KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI (KPK)
LEMBAGA PERADILAN
Memberi vonis atas
kasus pelanggaran.
01
03
02
04
1
Kondisi sosial budaya
yang berbeda
Kesulitan penyampaian
informasi dalam
komunikasi
2
Rendahnya kualitas
mental aparat penegak
hukum di Indonesia
Hambatan dan Tantangan
3
Hambatan dan Tantangan
5
4
Banyak terjadi
penyimpangan seperti
korupsi, kolusi, dan
nepotisme yang melanggar
hak orang lain
Kebijakan yang
menimbulkan pro-kontra
masyarakat Rendahnya
pemahaman masyarakat
tentang HAM
THANKS!
DO YOU HAVE ANY
QUESTIONS?

More Related Content

Similar to ppt ppkn pelanggaran hak kewajiban

Perlindungan hukum
Perlindungan hukumPerlindungan hukum
Perlindungan hukum
iwan Alit
 
Media hukum dan ham 2012
Media hukum dan ham 2012Media hukum dan ham 2012
Media hukum dan ham 2012
erwin44
 
TUGAS PKN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
TUGAS PKN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARATUGAS PKN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
TUGAS PKN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
Diana Nova
 

Similar to ppt ppkn pelanggaran hak kewajiban (20)

Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Perlindungan hukum
Perlindungan hukumPerlindungan hukum
Perlindungan hukum
 
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran kewajiban Warga Negara
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran kewajiban Warga NegaraPelanggaran Hak dan Pengingkaran kewajiban Warga Negara
Pelanggaran Hak dan Pengingkaran kewajiban Warga Negara
 
03. Pelanggaran HAM.pptx
03. Pelanggaran HAM.pptx03. Pelanggaran HAM.pptx
03. Pelanggaran HAM.pptx
 
PPT KEWARGANEGARAAN 6-7.pptx
PPT KEWARGANEGARAAN 6-7.pptxPPT KEWARGANEGARAAN 6-7.pptx
PPT KEWARGANEGARAAN 6-7.pptx
 
Media hukum dan ham 2012
Media hukum dan ham 2012Media hukum dan ham 2012
Media hukum dan ham 2012
 
Media hukum dan ham 2012
Media hukum dan ham 2012Media hukum dan ham 2012
Media hukum dan ham 2012
 
HAM & Media
HAM & MediaHAM & Media
HAM & Media
 
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptx
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptxV. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptx
V. Kaedah Sosial & Kaedah Hukum.pptx
 
Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik dan HAN
Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik dan HANKorupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik dan HAN
Korupsi Dalam Perspektif Kebijakan Publik dan HAN
 
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD) Hak dan Kewajiban Warga...
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD) Hak dan Kewajiban Warga...Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD) Hak dan Kewajiban Warga...
Jenis Bentuk HAM Menurut Berbagai Sumber (sesuai UUD) Hak dan Kewajiban Warga...
 
Kel.3 HAN.pptx
Kel.3 HAN.pptxKel.3 HAN.pptx
Kel.3 HAN.pptx
 
PPT Kelompok 2.pptx
PPT Kelompok 2.pptxPPT Kelompok 2.pptx
PPT Kelompok 2.pptx
 
Peran PNS dalam membangun budaya.ppt
Peran PNS dalam membangun budaya.pptPeran PNS dalam membangun budaya.ppt
Peran PNS dalam membangun budaya.ppt
 
Proposal Skripsi BANTUAN HUKUM.docx
Proposal Skripsi BANTUAN HUKUM.docxProposal Skripsi BANTUAN HUKUM.docx
Proposal Skripsi BANTUAN HUKUM.docx
 
Bab 1 menapaki jalan terjal penegakan ham di indonesia
Bab 1 menapaki jalan terjal penegakan ham di indonesiaBab 1 menapaki jalan terjal penegakan ham di indonesia
Bab 1 menapaki jalan terjal penegakan ham di indonesia
 
makalah PPKN
makalah PPKNmakalah PPKN
makalah PPKN
 
Authority and legitimacy 2
Authority and legitimacy 2Authority and legitimacy 2
Authority and legitimacy 2
 
Usaha-usaha meningkatkan Kesadaran Hukum
Usaha-usaha meningkatkan Kesadaran HukumUsaha-usaha meningkatkan Kesadaran Hukum
Usaha-usaha meningkatkan Kesadaran Hukum
 
TUGAS PKN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
TUGAS PKN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARATUGAS PKN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
TUGAS PKN SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA
 

More from Cahya Mutiara (6)

laprak kimia es putar.docx
laprak kimia es putar.docxlaprak kimia es putar.docx
laprak kimia es putar.docx
 
biologi respirasi anaerob.docx
biologi respirasi anaerob.docxbiologi respirasi anaerob.docx
biologi respirasi anaerob.docx
 
MAKALAH KIMIA KOROSI
MAKALAH KIMIA KOROSIMAKALAH KIMIA KOROSI
MAKALAH KIMIA KOROSI
 
PPT KIMIA KOROSI
PPT KIMIA KOROSIPPT KIMIA KOROSI
PPT KIMIA KOROSI
 
ppt application letter and curriculum vitae
ppt application letter and curriculum vitae ppt application letter and curriculum vitae
ppt application letter and curriculum vitae
 
ppt captions
ppt captionsppt captions
ppt captions
 

Recently uploaded

prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
aji guru
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Khiyaroh1
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
iwidyastama85
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
Aksi Nyata PMM - Merancang Pembelajaran berdasarkan Perkembangan Peserta Didi...
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaanprinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan
 
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwuPenjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
Penjelasan Asmaul Khomsah bahasa arab nahwu
 
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup bP5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
P5 Gaya Hidup berkelanjutan gaya hidup b
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
PELAKSANAAN + Link2 MATERI Training_ "AUDIT INTERNAL + SISTEM MANAJEMEN MUTU ...
 
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI RUPA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
M5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptx
M5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptxM5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptx
M5 Latihan Program Prolog Aritmatika.pptx
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka [abdiera.com]
 
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
Modul 5 Simetri (simetri lipat, simetri putar)
 
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
E-modul materi Ekosistem Kelas 10 SMA (Preview)
 
Ppt kelompok 6 (preeklamsia ringan).pptx
Ppt kelompok 6 (preeklamsia ringan).pptxPpt kelompok 6 (preeklamsia ringan).pptx
Ppt kelompok 6 (preeklamsia ringan).pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
 

ppt ppkn pelanggaran hak kewajiban

  • 1. Penanganan Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara 1. Cahya Mutiara 2. Deny Falah 3. Diany Rachmadhita 4. Khairul Ichsan 5. M. Rafli Fajar
  • 3. Pengertian Hak Kewajiban • Hak warga negara adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan warga negara dari negara (pemerintah). • Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh warga negara terhadap negara.
  • 4. Pengertian Pelanggaran Hak • Pelanggaran hak warga negara adalah setiap Perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelainan yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok orang atau tidak memberikan apa yang menjadi hak warga negara yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
  • 5. p Pengertian Pelanggaran Kewajiban • Pengingkaran kewajiban warga negara Merupakan proses, cara, atau perbuatan mengingkari. Pengingkaran juga bisa diartikan sebagai pelanggaran. Sehingga pengingkaran kewajiban warga negara merupakan pelanggaran warga negara terhadap kewajiban-kewajibannya yang ditentukan pemerintah
  • 6. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban Upaya Penanganan Pemerintah 3. Meningkatkan kualitas pelayanan public 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga- lembaga politik terhadap setiap usaha penegakan hak dan kewajiban warga negara.
  • 7. 5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip- prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lenbaga pendidikan formal dan non-formal Upaya Penanganan Pemerintah 6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara 7. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat
  • 8. Lembaga Negara Untuk Menegakkan Hukum Menangani pelanggaran hak rasa aman warga negara. KEPOLISIAN Menangani kasus gerakan separatisme dan ancaman dari luar. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) Menangani korupsi dan penyalahgunaan uang negara. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) LEMBAGA PERADILAN Memberi vonis atas kasus pelanggaran. 01 03 02 04
  • 9. 1 Kondisi sosial budaya yang berbeda Kesulitan penyampaian informasi dalam komunikasi 2 Rendahnya kualitas mental aparat penegak hukum di Indonesia Hambatan dan Tantangan 3
  • 10. Hambatan dan Tantangan 5 4 Banyak terjadi penyimpangan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanggar hak orang lain Kebijakan yang menimbulkan pro-kontra masyarakat Rendahnya pemahaman masyarakat tentang HAM
  • 11. THANKS! DO YOU HAVE ANY QUESTIONS?