PPKN KELAS 12 SEMESTER 1 BAB 1

1. PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

2. DISUSUN OLEH
ANNISA FEBIA PUTRI
ANNISA FITRIA LAUREN
AQSHAL ANUGRAH MARVI
FARHAN DEFRA JAYA KUSUMA

3. Hak Warga Negara adalah kuasa yang dimiliki
seseorang sebagai warga negara dari sebuah negara
untuk menerima atau melakukan sesuatu yang
semestinya diterima atau dilakukan seorang warga
negara dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga
yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa
olehnya.
Kewajiban warga negara adalah tindakan atau
perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga
negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

4. PENYEBAB PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN
WARGA NEGARA
Rendahnya Kesadaran Berbangsa & Bernegara
Sikap ini berakibat pelaku pelanggaran berbuat
seenaknya
Sikap Egois atau Terlalu Mementingkan diri Sendiri
Sikap ini akan menyebabkan seseorang menuntut
haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan

5. PENYEBAB PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN
WARGA NEGARA
Penyalahgunaan Kuasa
Sikap ini berakibat pelaku tidak mempedulikan hak hak
buruh dan pegawainya serta menggunakan kekuasaan
untuk kepentingan pribadi dan tidak menjalankan tugas
sesuai tugas yang diamanahkan
Sikap Tidak Toleran
Sikap ini akan menyebabkan munculnya sikap saling
tidak menghargai dan tidak menghormati atas
kedudukan / keberadaan orang lain

6. PENYEBAB PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN
WARGA NEGARA
Penyalahgunaan Teknologi
Tindakan ini berakibat terjadinya berbagai masalah
seperti hilannya informasi penting, bocornya data
pribadi perseorangan ataupun masyarakat
Ketidaktegasan Aparat Penegak Hukum
Sikap ini akan menyebabkan pelaku mengulangi
kesalahan yang sama secara berulan karena tidak
mendapatkan efek jera saat ditindak

7. UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN
 Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan
 Mengoptimalkan peran dari lembaga – lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang
 Meningkatkan kualitas pelayanan publik
 Meningkatkan peran serta pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap
setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara
 Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadara bernegara kepada masyarakat melalui
lembaga pendidikan
 Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara

8. UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN
 Kepolisian
Penanganan terhadap kasus – yang berkaitan untuk menciptakan rasa aman, seperti
penangkapan pelaku tindak pidana umum serta tindak pidana terorisme. Serta menangini tindak
pidana lalulintas
 Tentara Nasional Indonesia (TNI)
Menangani kasus – yang berkaitan dengan gerakan separatis, ancaman, keamanan dari luar,
dan sebagainya.

9. UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH PELANGGARAN HAK DAN PENGINGKARAN KEWAJIBAN
 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Menangani kasus – kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara
 Lembaga Peradilan
Berperan untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban
warga negara

10. sesi tanya jawab

11. Terima kasih