Disampaikan dalam Dialog Publik dengan Tema: “Pencegahan Korupsi Terhadap Aparat Pemerintahan Daerah”, diselenggarakan oleh BEM Universitas Kartanegara
Disampaikan dalam Dialog Publik dengan Tema: “Pencegahan Korupsi Terhadap Aparat Pemerintahan Daerah”, diselenggarakan oleh BEM Universitas Kartanegara
aksi nyata TRANSISI PAUD-SD 1 BU HJ. EUIS SRININGRUM, S.Pd.pptx
Peran PNS dalam membangun budaya.ppt
1. Peran Pegawai Pemerintah sebagai
Partisipan dalam Membangun Budaya
Hukum Bangsa
Penerangan Hukum
Puspenkum Kejaksaan Agung R.I
2. BENARKAH PNS SUMBER
MASALAH NEGERI INI?
Birokrasi yang berbelit-belit Lamban menyelesaikan pekerjaan
Pengguna fasilitas negara untuk
kepentingan pribadi
Suka menerima suap dan korupsi
Datang kantor telat, pulang awal,
jam kantor sering keluyuran
Mereka menganggap
PNS sebagai:
3. PERMASALAHAN:
Adanya kekeliruan menafsirkan, memahami, dan
menguji tentang definisi “penyalahgunaan
wewenang” baik dari kalangan praktisi apalagi
masyarakat awam
Masyarakat kurang memahami mengenai konsep
penyalahgunaan wewenang utamanya yang
menjadi subyek Tipid Korupsi yakni Pegawai Publik
4. DEFINI PENYALAHGUNAAN
WEWENANG
Sesuai dengan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
diatur dalam pasal 3 UU 31/1999 yang diubah dengan UU
20/2001, penyalahgunaan wewenang adalah:
“Setiap orang yang bertujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain atau
suatu korporasi, apabila Ia menyalahgunakan WEWENANG, KESEMPATAN
ATAU SARANA YANG MELEKAT PADANYA KARENA JABATAN ATAU
KEDUDUKANNYA, dan perbuatannya itu dapat merugikan negara atau
perekonomian negara dijatuhi pidana” (dibahasakan yang memudahkan)
5. KONSEP PENYALAHGUNAAN
WEWENANG DALAM HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA:
Detournement de pouvoir atau melampaui batas
kekuasaaan;
Abuse de droit atau sewenang-wenang
Namun, apakah perbedaan arti penyalahgunaan wewenang
antara Hukum Administrasi dan UU Tipid Korupsi ??
6. Perbedaan arti penyalahgunaan wewenang
antara Hukum Administrasi dan UU Tipid
Korupsi
Penyalahgunaan Wewenang
Menurut Hukum Administrasi
Penyalahgunaan Wewenang
Menurut UU Tipid Korupsi
Melakukan tindakan yang
bertentangan dengan kepentingan
umum
Melanggar aturan tertulis yang
menjadi dasar kewenangan
Menyimpang dari tujuan
kewenangan yang diberikan oleh
UU atau peraturan lainnya
Memiliki maksud yang menyimpang
walaupun perbuatan sudah sesuai
dengan peraturan
Menyalahgunakan suatu prosedur Berpotensi merugikan negara
7. PERBEDAAN HUKUM PIDANA DAN
HUKUM ADMINISTRASI
Hukum Pidana Hukum Administrasi
Definisi Hukum yang mengatur hubungan antara
Negara dengan orang/warga negaranya,
yang menentukan perbuatan apa atau siapa
sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-
sanksi apa saja yang tersedia (ini merupakan
perwujudan azas legalitas)
Hukum yang mengatur negara dalam
keadaan bergerak.
Obyek hukum administrasi adalah hubungan
yang timbul dari kegiatan administrasi ,antara
lembaga dengan lembaga, dan antara negara
dengan masyarakat
Sanksi SANKSINYA PIDANA baik kematian
(hukuman mati), perampasan
kemerdekaan (penjara, kurungan), atau
denda. Selain itu masih ada jenis pidana
tutupan dan pidana tambahan
dijatuhkan Negara melalui keputusan
pengadilan berkekuatan hukum tetap
Sasaran sanksi pidana adalah “pelaku
kejahatannya”
Sanksinya bersifat memberi hukuman
saja
Prosedur penjatuhan sanksi melalui
proses peradilan
SANKSINYA ADMINISTRATIF bisa berupa
denda, paksa badan, melakukan tindakan
tertentu, pencabutan izin, melarang tindakan
tertentu yang dijatuhkan oleh pejabat yang
berwenang mengatur aturan administrative
tersebut
Sasaran sanksi administrasi adalah
“perbuatannya”
Sanksinya selain bersifat memberi hukuman
juga memulihkan dalam keadaan semula
Prosedur penjatuhan sanksi biasanya setelah
mendapat teguran karena melanggar aturan
administrative,langsung dijatuhkan oleh
pejabat berwenang tanpa melalui proses
pengadilan
8. PERBUATAN YANG MASUK RANAH
HUKUM PIDANA
Perbuatan itu harus diatur dalam suatu aturan
pidana yang sudah ada sebelum perbuatan itu
dilakukan
Dari segi pengertian hukum pidana mempunyai
ciri bersanksi pidana
Apa yang dikategorikan Tindak Pidana Korupsi
yang merupakan ranah hukum pidana tidak
tercampur masuk ke dalam ranah hukum
administrasi
10. Proses Pengadaan Barang/Jasa
Dikategorikan TIPID Korupsi, bila:
• Dalam prosedur pengadaan itu terdapat perbuatan
Suap Menyuap
• Dalam prosedur pengadaan itu terdapat Pegawai
Negeri/Penyelenggara Negara turut serta dalam
pengadaan yang diurusnya
• Pegawai negeri itu menerima gratifikasi yang
berkaitan dengan kelancaran prosedur pengadaan
• Ada perbuatan melawan hukum lain yang berpotensi
merugikan keuangan/perekonomian negara
11. • Apabila ada sanggahan atas prosedur lelang dan
prosedur terbukti melanggar, maka kepada si
penyedia barang/jasa dapat dijatuhkan hukuman
administratif demikian juga pada panitia lelang
yang melanggar antara lain dijatuhi hukuman
berdasarkan PP 30/1980
• Apabila ada dugaan persekongkolan pelaku usaha
dengan pegawai negeri untuk menentukan
pemenang lelang dapat mengajukan
laporan/aduan ke Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU)
12. Edukasi Hukum kepada
Masyarakat
• Bahwa Koruptor bukan hanya melabeli pegawai pemerintah yang
melakukan korupsi, namun juga masyarakat yang menyuap pegawai
pemerintah
• Bahwa proses penegakan hukum perlu berjalan dengan kepercayaan
masyarakat, dan masyarakat berhak turut melakukan pengawasan
• Bahwa berbagai institusi pemerintah
membuka aduan untuk ketidakpuasan atau
pelanggaran dalam layanan publik termasuk
dalam proses hukum, sehingga masyarakat
berhak melapor
13. Perlu Diwaspadai:
• Opini Publik yang dibangun oleh pihak-pihak yang memiliki
kepentingan pribadi/golongan
• Opini Publik hasil persaingan industri media elektronik yang
tidak bertanggung jawab
• Citizen Journalism dalam situs jejaring sosial
14. • Mulai dari diri sendiri untuk
berlaku bersih. Pegawai
pemerintahan yang menjabat
dapat membuat sebuah program
kecil untuk peduli pada
membangun budaya anti korupsi
• Kemerdekaan Pers perlu
dimaknai untuk lebih
bertanggung jawab, utamanya
dalam mengusung
kepentingan umum dan
mendukung supremasi hukum
• Jangan Menggigit Lebih Besar
Dari Apa Yang Bisa Anda Kunyah
(nasehat dari Mario Teguh, untuk
berhati-hati membuat komentar
terhadap permasalahan aktual
yang tidak sepenuhnya kita
pahami)
15. Apa yang dapat mengubah
budaya tersebut???
Pemimpin muda dengan mindset ke depan
Peningkatan kualitas SDM baik dari segi
pendidikan maupun moralitas
Meninggalkan budaya KKN dalam proses
rekrutmen
Sistem remunerasi yang dapat memicu kinerja
pegawai