Pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyakarat tidak mampu dipolresta jambi

1. 1
1. Latar Belakang
Para Pendiri (Founding Father) Republik Indonesia telah bertekad
untuk membentuk Negara Republik Indonesia yakni berdasarkan hukum
(rechtsstaat) dan bukan negara kekuasaan (macbtsstaat). Dalam negara
hukum, individu dan negara berdiri sejajar. Kekuasaan negara dibatasi
konstitusi dan diatur undang-undang.1
Pemerintah didalam menyelenggarakan kekuasaannya diatur di
dalam undang-undang, jadi yang memerintah dalam negara hukum adalah
undang-undang dan bukan orang. Tuntutan akan perlindungan yang lebih
besar telah menciptakan konstitusi yang melindungi kepentingan individu
dan pembatasan kekuasaan dihadapan hukum (equality before the law).
Persamaan di hadapan hukum dijamin dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945
yang berbunyi “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjujung pemerintahan ini dengan
tidak ada kecualinya.” Jaminan setiap orang untuk mendapat perlakuan
yang sama di hadapan hukum sebagai pencerminan asas equality
protection the law dan asas equal justice under the law yang dijamin
dalam UUD 1945 Pasal 28D ayat (1).
Dalam perkembangannya, negara Indonesia terus melakukan
pembangunan nasional yang berkelanjutan sehingga proses
dilaksanakannya menimbulkan suatu proses perubahan dengan
1
Frans hendra winarta, Bantuan hukum diindonesia, PT Elex Media Komputindo,
Jakarta, 2011, hal 51.

2. 2
pembaharuan terhadap berbagai pranata sosial yang ada, termasuk salah
satunya pranata hukum.
Mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pembangunan nasional,
maka akan dengan jelas terlihat keterlibatan hukum secara aktif dan
meluas kedalam bidang-bidang kehidupan dan perubahan sosial yang
terjadi dalam masyarakat. Pelaksanaan pembangunan nasional dibidang
hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat,
kepastian hukum dan menjamin penegakan hukum, serta pelayanan hukum
dengan berbagai upaya diantaranya yaitu pemberian bantuan hukum.
Pemberian bantuan hukum yang dimaksud bagi mereka yang
berperkara hukum, dalam KUHAP pengaturan mengenai pemberian
bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa, diatur dalam BAB IV
KUHAP pasal 54 yang menentukan guna kepentingan pembelaan,
tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum selama
dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaaan, menurut tata cara yang
ditentukan dalam undang-undang ini. Penunjukan penasihat hukum yang
dimaksud dalam pasal ini, diserahkan kepada tersangka dan terdakwa
dalam pasal ini,diserahkan kepada tersangka atau terdakwa untuk memlih
sendiri yang akan menjadi penasihat hukumnya melalui sebuah surat
kuasa.2
Ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam
pasal 54 dan pasal 55 KUHAP, masih kurang lebih sama dengan ketentuan
pemberian bantuan hukum yang diatur dalam undang-undang Nomor. 14
Tahun 1970 yang menjadikan bantuan hukum sebagai hak tersangka atau
terdakwa, belum menjadikan kewajiban negara. Namun demikian, dalam
Pasal 56 ayat (1) KUHAP, ditegaskan bahwa dalam hal tersangka atau
terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak yang diancam dengan
2
Ruslan renggong, Hukum Acara Pidana, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, Hal.135

3. 3
pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi
mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima belas tahun atau
lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang
bersangkutan pada semua tingkatan pemeriksaan dalam proses peradilan
pidana wajib menunjuk penasihat bagi mereka.
Ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) KUHAP tersebut, mempertegas
bahwa negara dalam hal ini penyidik, penuntut umum, hakim, wajib
menunjuk penasihat hukum apabila yang menjadi tersangka atau terdakwa
dalam perkara yang ditanganinya disangka atau didakwa melakukan tindak
pidana yang diancam pidana mati, diancam pidana penjara lima belas
tahun atau lebih, diancam pidana lima tahun atau lebih yang tersangka atau
terdakwa tidak perlu mengeluarkan biaya seluruhnya ditanggung oleh
negara.3
Bantuan hukum itu sendiri merupakan masalah yang terkait dengan
hak- hak asasi manusia, terutama dari segi pelaksanaan pemberian bantuan
hukum berdasarkan tujuan acces to law and justice. Dalam
perkembangannya, bantuan hukum semakin dibutuhkan oleh kalangan
masyarakat Indonesia bagi mereka yang tidak mampu di dalam proses
penyelesaian perkara hukum ditiap tingkatannya. Untuk itu Pemerintah
Indonesia mengeluarkan suatu regulasi untuk merealisasikan prinsip dan
tujuan tersebut melalui Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum (Selanjutnya disebut UU Bantuan Hukum).
Di Indonesia Program bantuan hukum yang melembaga dan dengan
ruang lingkup yang luas dimulai sejak berdirinya lembaga bantuan hukum
dijakarta pada tanggal 28 oktober 1970. Hal ini tidak berarti bahwa
sebelum itu tidak ada sama sekali program bantuan hukum. Organisasi
sosial seperti ”Tjandra Naya” dijakarta dan fakultas-fakultas hukum negeri
dengan biro-biro konsultasi dalam bentuk sederhana sudah melakukannya
3
Ibid, hal. 136

4. 4
lebih dahulu. Hanya saja usaha melakukan terbatas sekali, baik dalam arti
orang-orang yang diberikan bantuan hukum hanya terbatas pada golongan
keturunan tertentu saja (Group clients), ataupun terbatasnya pada
pemberian penasehat dan konsultasi saja.4
Masyarakat yang tidak mampu (miskin) dikeluarkannya Undang-
Undang nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ini , merupakan
suatu inovasi dalam pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Menurut
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang bantuan hukum menyebutkan
bahwa hukum merupakan jasa yang diberikan oleh pemberi bantuan
hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Pasal 4
bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang
menghadapi masalah hukum. Penerima bantuan hukum meliputi setiap
orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar
secara layak dan mandiri. Menurut Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia no 42 tahun 2013 tentang syarat dan tata cara pemberian
bantuan hukum dan penyaluran dana, Pemohon bantuan hukum harus
memenuhi syarat untuk memperoleh bantuan hukum, pasal 3 yaitu
mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas
pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan
yang dimohonkan bantuan hukum, menyerahkan dokumen yang berkenaan
dengan perkara, melampirkan surat keterangan miskin dari lurah, kepala
desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pemohon bantuan
hukum.
4
Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, Lp3es, Jakarta, 1981, hal.1-2.

5. 5
Dalam Pasal 8 Undang-Undang No.16 Tahun 2011, Pelaksanaan
Pemberian bantuan hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan
undang-undang ini. Syarat-Syarat pemberi bantuan hukum meliputi
berbadan Hukum, terakreditasi berdasarkan undang-undang ini, memiliki
kantor atau sekretaris yang tetap, memiliki Pengurus, memiliki Program
bantuan hukum. Pemberian bantuan hukum sendiri, merupakan lembaga
bantuan hukum atau organisasi masyarakat yang memberikan bantuan
hukum bagi masyarakat yang tidak mampu (miskin) yang menghadapi
masalah hukum yaitu tersangka atau terdakwa.
Hak-hak tersangka dalam mendapatkan keadilan tidak terlepas dari
yang namanya prinsip Miranda Rule. Prinsip Miranda Rule yang dimaksud
adalah suatu peringatan berkenaan dengan hak-hak tersangka yang wajib
diberikan dan diucapkan oleh penegak hukum kepada tersangka ketika
tersangka tersebut ditangkap dan atau ditahan untuk keperluan penyidikan
atau interogasi dihadapan tersangka, segala keterangan tersangka yang
merugikan tersangka yang bersangkutan tidak boleh dipergunakan sebagai
bukti dipengadilan.5
Dengan demikian, yang dimaksud dengan hak miranda adalah hak
dari seorang tersangka untuk diperingati terlebih dahulu oleh para
penegak hukum (Polisi atau Jaksa) sebelum dilakukan proses
Penyelidikan dan penyidikan dalam suatu proses pidana, atau seperti
ketika ditangkap atau ditahan, yakni berupa hak-hak tersangka sebagai
berikut :
1. Hak untuk diam dan menolak untuk segala sesuatu yang dikatakan
seorang tersangka dapat digunakan untuk melawannya atau
memberatkannya di pengadilan.
2. Hak untuk menghubungi penasihat hukum dan mendapatkan bantuan
hukum dari Penasihat hukum/Advokat yang bersangkutan.
5
Munir Fuady dan Sylvia L.Fuady, Hak Asasi Tersangka Pidana,Kencana, Jakarta, 2015,
hal.8.

6. 6
3. Hak untuk memilih sendiri Penasihat hukumnya.
4. Hak untuk disediakan Penasihat hukum jika tersangka tidak mampu
menyediakan Penasihat hukum/Advokat sendiri.6
Pada pelaksanaan serta prinsip Miranda Rule masih banyak
kekurangan dengan tidak mengetahui hak-hak tersebut dan tidak
terpenuhinya dalam proses pidana ini. Dengan diperlakukannya tidak adil
atau dihambat hak untuk didampingi Penasihat hukum/Advokat. Hal ini
tentu saja merugikan pihak yang menuntut haknya dan yang nanti diproses
di pengadilan. Untuk pecegahan hal tersebut, dibutuhkan suatu lembaga
atau organisasi hukum yang memperjuangkan keadilan. Untuk setiap
tindak pidana atau pelanggaran hukum yang dituduhkan, tersangka berhak
mendapatkan bantuan hukum yang diperlukan sesuai dengan asas negara
hukum yang mengandung prinsip Equality before the law atau perlakuan
yang sama di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan
serta asas presumption of innocence yang artinya setiap orang yang
disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan dimuka sidang
pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan
pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan
hukum yang tetap.7
Dalam hal penyelenggaraan bantuan hukum, Menurut Undang-
Undang 16 tahun 2011 pasal 6, Bantuan hukum diselenggarakan untuk
membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi penerima
bantuan hukum. Substansi dari dari regulasi tersebut mengharuskan para
penegak hukum terutama advokat sebagai pemberi bantuan hukum untuk
memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi masyarakat miskin di
Indonesia, terlebih lagi bantuan hukum (legal aid) sebagai bagian dari
profesi advokad (Penasihat hukum).8
kewajiban tersebut merupakan
kewajiban secara normatif bagi advokat sebagai officium nobile (profesi
mulia) dan amanat dari Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang Advokat
6
Ibid, hal.9.
7
Muhammad said is, Kumpulan hukum acara di Indonesia, Prenadamedia Group,
Palembang, hal.79.
8
Frans Hendra Winarta, Op.cit., hal.56.

7. 7
untuk memberi pembelaan bagi setiap orang ketika bermasalah dengan
hukum tanpa memandang latar belakang individu, ras, etnis, kaya ataupun
miskin, agama, keyakinan politik, strata sosial, ekonomi dan gender.
Realitas dalam masyarakat mengenai equality before the law, hak
asasi manusia dan access to law and justice sama sekali tidak seperti apa
yang dibicarakan. Sering kali orang yang tergolong miskin diperlakukan
tidak adil dan tidak dapat memperoleh jasa hukum dan pembelaan yang
memadai dari advokat atau penasehat hukum. Insiden perlakuan tidak adil,
tidak manusiawi, penyiksaan dan merendahkan martabat manusia oleh
penegak hukum cukup tinggi dan tidak terekam secara akurat karena
lemahnya kontrol pers dan masyarakat.9
Inilah yang kemudian muncul dan menimbulkan masalah-masalah
hukum khususnya tindak pidana. Maraknya tindak pidana yang terjadi
dimasyarakat dewasa ini sebagian besar disebabkan karena kurangnya rasa
keadilan bagi masyarakat yang berbeda golongan tersebut.
Seperti kasus di Jambi, dengan judul tiga orang di jambi dijatuhkan
hukuman mati, yuspar : akan segera dieksekuksi.10
Serta berita lainnya yang kerap kali kita saksikan dalam tayangan-
tayangan ditelevisi bahwa sebagian besar tindak pidana seperti pencurian,
pemakai narkoba, bahkan pemerkosaan yang dilakukan oleh tersangka
yang orang yang tidak mampu .
Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini dimaksudkan untuk
mengetahui sudah maksimalkah pelaksanaan pemberian bantuan hukum
menurut Undang-undang nomor 16 tahun 2011 yang diberikan oleh
lembaga bantuan dalam perkara pidana dikota Jambi, Dalam hal ini
penting penulis meneliti tentang permasalahan serta kenyataan yang ada.
9
Ibid., hal.57.
10
https://www.tribunnews.com/regional/2018/12/28/tiga-orang-di-jambi-dijatuhi-
hukuman-mati-yuspar-akan-segera-dieksekusi (diakses pada 5 November 2019 pukul 11.15)

8. 8
Tetapi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini apakah dari segi
yuridis sudah signifikan kah bantuan hukum diberikan kepada masyarakat
penerima bantuan hukum di wilayah kota jambi. Berdasarkan latar
belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul “ PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
MENURUT UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2011 TENTANG
BANTUAN HUKUM DI PERADILAN KOTA JAMBI”
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka untuk
menfokuskan penulisan skripsi ini, maka perumusan masalah yaitu :
1. Bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum cuma-cuma bagi
penerima bantuan hukum dalam perkara pidana dikota jambi melalui
kantor lembaga bantuan hukum citra keadilan jambi ?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam memperoleh bantuan
hukum dikota jambi pada lembaga bantuan hukum citra keadilan jambi
serta bagaimana penyelesaian terhadap hambatan tersebut ?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan perumusan masalah yang telah penulis kemukakan diatas,
maka penelitian ini bertujuan untuk :

9. 9
a. Untuk mengetahui proses pemberian bantuan hukum bagi penerima
bantuan hukum dalam perkara pidana dikota jambi melalui lembaga
bantuan hukum citra keadilan jambi.
b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam
memperoleh bantuan hukum cuma-cuma di kota jambi pada lembaga
bantuan hukum citra keadilan jambi serta cara penyelesaiannya.
2. Manfaat Penelitian
Berdasarkan penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaatnya baik bagi
penulis sendiri maupun bagi pihak lain. Manfaat penelitian ini adalah
sebagai berikut:
a. Secara Teoritis
Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menyebarkan
ilmu pengetahuan dalam penerapan pelaksanaan bantuan hukum cuma-
cuma terhadap para pencari keadilan terutama dalam bidang hukum
pidana.
b. Secara Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat terutama kepada
masyarakat yang tidak menyadari ataupun mengetahui bahwa mereka
memiliki hak atas keadilan, seperti kepada masyarakat yang tidak
mampu baik dalam pengetahuan dan ekonomi agar dapat
memperjuangkan hak mereka terkhususnya penulis akan membahas
dalam penyelesaian perkara dalam bidang pidana.

10. 10
D. Kerangka Konnseptual
Agar mengetahui dan memahami maksud judul dari penulisan ini, maka
perlu kiranya penulis memberikan definisi atau batasan terhadap konsep-
konsep yang terdapat dalam judul skripsi ini, dimana definisi ini berguna
bagi penulis sebagai pengantar pada pengertian awal. Adapun konsep-
konsep tersebut sebagai berikut :
1. Pelaksanaan
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan pelaksanaan berarti
“proses, cara , perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan
sebagainya); Cara atau hal melaksanakan sesuatu.11
2. Pemberian
“Sesuatu yang diberikan; sesuatu yang didapat dari orang lain (karena
diberi); Perihal memberi sesuatu; barang yang diberikan; pemberitahuan
kabar.12
3. Bantuan Hukum
Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 16 tahun 2011,
Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan
hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Tujuan
bantuan hukum di sini adalah sebagai syarat untuk berjalannya fungsi
maupun integritas peradilan yang baik bagi mereka yang termasuk
11
S Wojow asito, Kamus Bahasa Indonesia Edisi Revisi, C.V. Pengarang, Malang, 1999,
hal.206
12
Ibid, hal 39

11. 11
golongan miskin, menurut hukum yang berlaku, dengan berlandaskan
kemanusiaan.
Bantuan hukum yan dimaksud dalam program bantuan hukum bagi
masyarakat yang tidak mampu secara finansial, adalah bantuan jasa
berupa:
a. Memberikan nasehat atau advis hukum bagi masyarakat yang
membutuhkannya;
b. Bertindak sebagai pendamping atau kuasa hukum, untuk menyelesaikan
perselisihan tentang hak dan kewajiban seseorang di depan pengadilan;
c. Bertindak sebagai pendamping dan pembela, terhadap seseorang yang
disangka/didakwa melakukan tindak pidana didepan aparat penegak
hukum mulai dari proses penyidikan sampai dengan proses hukum di
pengadilan.13
4. Penerima Bantuan Hukum
Menurut undang-undang nomor 16 tahun 2011 adalah orang atau
kelompok orang miskin.
5. Pemberi Bantuan Hukum
13
Kabib Nawawi,”Eksistensi norma tentang bantuan hukum secara Cuma-Cuma dalam
persepektif perundang-undangan di indonesia, Hasil Penelitian, Fakultas Hukum Universitas
Jambi, Jambi, 2010, hal.12.

12. 12
Menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2011, Pemberi bantuan
hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan
yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang ini.
E. Landasan teoritis
T. Mulya Lubis berpendapat tentang sifat bantuan hukum struktural sebagai
yaitu :
“Mengubah orientasi bantuan hukum dari urban menjadi rural,Bantuan hukum
bersifat aktif, memberdayagunakan pula pendekatan esktra legal,
memfungsikan bantuan hukum sebagai gerakan yang melibatkan partisipasi
rakyat banyak (fasilitator), kerja sama dengan lembaga-lembaga sosial lain,
yang mengutamkana kasus-kasus struktural. Mempercepat tersiptanya
responsive law yang menunjang perubahan struktural.14
Lembaga bantuan hukum sebagi institusi dibidang bantuan hukum dalam
pengertiannya yang sangat luas dapat diartikan sebagai upaya memberikan
bantuan hukum terhadap golongan yang tidak mampu dalam bidang finansial.
Karena menurut Adnan Buyung Nasution upaya tersebut mempunyai 3 aspek
yang saling berkaitan, yaitu “aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek
pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati,
dan aspek pendidikan masyarakat agar aturan-aturan itu dihayati”. Penjabaran
lebih lanjut tiga aspek tersebut menurut Adnan Buyung yaitu :
14
Frans hendra Winarta, Op.cit.,hal.132.

13. 13
Aspek pertama: adalah yang sangat berbahaya untuk mengandalkan
bahwa aturan-aturan hukum yang ada sekarang ini sudah sempurna sama
sekali dan sudah cukup tangguh untuk melindungi golongan masyarakat
untuk perbaikan maupun penambahan. Usaha semacam ini perlu dilakukan
secara terus-menerus agar supaya aturan-aturan hukum dapat
mengimbangi kecepatan dinamika masyarakat. Aspek kedua tampaknya
mungkin masih kurang mendapat perhatian dalam kegiatan bantuan
hukum. Mungkin hal ini terjadi lebih dilatarbelakangi oleh faktor
kurangnya fasilitas yang dimiliki organisasi bantuan hukum,baik berupa
fasilitas dana maupun tenaga ahli. Kegiatan semacam ini membawa
konsekuensi organisasi bantuan hukum itu melakukan penelitian atau
setidak-tidaknya bekerjasama dengan lembaga-lembaga penelitian untuk
mengetahui keadaaan dan kepentingan yang mendesak dari golongan yang
tidak mampu, ataupun meneliti apakah peraturan hukum yang ada
sekarang ini masih perlu dipertahankan, diperbaiki, ditambah, atau
mengetahui pengalaman negara lain dalam memecahkan permasalahan-
permasalahan yang terjadi mirip dengan kita hadapi sehingga dengan jalan
demikian organisasi-organisasi bantuan hukum diharapkan selalu siap
dengan gagasan-gagasan bantuan hukum diharapkan selalu siap dengan
gagasan-gagasan baru yang segar dan merakyat dan yang kemudian dapat
terealisir misalnya, menjadi suatu peraturan hukum baru. Orang-orang
yang tidak mampu ini akan merasakan kemanfaatan suatu peraturan
hukum apabila ia dilaksanakan dengan baik, yang untuk itu tentu sangat
tergantung kepada lembaga, aparat serta mekanisme yang mengaturnya.
Dalam konteks yang demikian itulah keberadaan organisasi bantuan
hukum menjadi penting artinya karena ia dapat berfungsi sebagai satu
unsur masyarakat yang dapat mengawasi implementasi itu semua. Aspek
ketiga besar artinya bagi pendidikan masyarakat khususnya untuk
membangkitkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak
dan kewajibannya.15
Dari perkembangan pemikiran mengenai konsep bantuan hukum tersebut
timbul berbagai variasi bantuan hukum yang diberikan kepada anggota
masyarakat. Menurut Schuyt, Groenendijk dan sloot dikutip dari K.Schuyt
et.al. Mereka membedakan bantuan hukum kedalam lima jenis, yaitu:
a. Bantuan hukum preventif; bantuan hukum yang dilaksanakan dalam
bentuk pemberian penerangan dan penyuluhan hukum kepada masyarakat
15
Ibid, (Adnan Buyung nasution) hal.9

14. 14
sehingga mereka mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warna
negara.
b. bantuan hukum diagnostik ; bantuan hukum yang dilaksanakan dengan
pemberian nasehat-nasehat hukum atau di kenal dengan konsultasi hukum.
c. Bantuan hukum pengendalian konflik ; bantuan hukum yang lebih
bertujuan mengatasi secara aktif permasalahan-permasalahan hukum
konkret yang terjadi dimasyarakat. Biasanya dilakukan dengan cara
memberikan asistensi/ atau menggunakan jasa advokat untuk
memperjuangkan kepentingannya.
d. Bantuan hukum pembaruan hukum; bantuan hukum yang lebih tegas,
tepat,jelas,dan benar.
e. Bantuan hukum pembaharuan hukum; bantuan hukum yang lebih
ditujukan bagi pembaharuan hukum, baik itu melalui hakim atau melalui
pembentukan Undang-Undang.16
F. Metode Penelitiaan
1. Lokasi penelitian
Penelitian dari skripsi ini dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Citra
Keadilan Jambi, hal ini diindikasikan sering menangani kasus-kasus secara
prodeo, serta salah satu kantor yang lulus verifikasi dan akredikasi sebagai
pemberi bantuan hukum di Jambi.
2. Tipe penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang
dilakukan terhadap fakta hukum yang ada dengan melakukan penelitian
secara langsung ke lapangan untuk mengetahui pelaksanaan dan masalah-
masalah yang timbul.17
16
Ibid, hal.11
17
Peter Mahmud Marzuki, Metode Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, hal.141

15. 15
3. Pendekatan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah yang akan diteliti, maka spesifikasi
penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni dengan menggambarkan dan
menguraikan secara detail bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan
hukum Cuma Cuma dalam bidang pidana menurut undang-undang nomor
16 tahun 2011 di peradilan kota Jambi.
4. Populasi dan sampel
a) Populasi
Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu anggota Lembaga Bantuan
Hukum Citra Keadilan Jambi serta yang termasuk dalam pelaksanaan
pemberian bantuan hukum.
b) Sampel
Adapun sampel dalam penelitian ini diambil dari jumlah populasi dengan
menggunakan teknik penarikan sampel Propostive sampel.
Sebagaimana dikatakan oleh Bahder Johan Nasution:
Proposive sampel artinya memilih samper berdasarkan penilaian tertentu
karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dijadikan sampel harus
berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel
tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang ditentukan. Ciri
atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi
yang telah dicermati sebelumnya, dan atau jabatan yang sama.18
Berdasarkan pendapat diatas sampel dalam penelitian ini yaitu:
18
Bahder Johan nasution, Metode penelitian ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008,
Hal.159

16. 16
(1) 1 (satu) Orang Direktur Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan Jambi
(2) 1 (satu) Orang advokat anggota Lembaga Bantuan Hukum Citra
Keadilan Jambi
(3) 1 (satu) Orang Kasat Reskrim Polresta Jambi
5. Sumber data
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan
dengan cara wawancara dengan para responden yang telah ditentukan.
b. Data sekunder, yaitu dalam penelitian ini terdiri dari literatur-literatur,
peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dengan penulisan dan
pembahasan skripsi ini.
6. Alat pengumpulan data
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melakukan wawancara
secara langsung pada responden dengan menyiapkan pokok-pokok
pertanyaan selanjutnya dikembangkan sesuai dengan situasi pada
wawancara dilakukan dengan tidak menyimpang dari tujuan semula.
7. Analisis data
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara deskritif
artinya data-data yang tersedia baik data primer maupun data sekunder
kemudian disajikan dan diolah secara sistimatis kemudian diuraikan dan
dijelaskan berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan tentang Pelaksanaan

17. 17
pemberian bantuan hukum menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2011
oleh lembaga bantuan hukum citra keadilan jambi diperadilan kota jambi.
G. Sistematika Penulisan
Adapun penulisan skripsi ini berdasarkan pada sistimatika yang sederhana
dengan tujuan untuk memperjelas masalah yang akan dibahas pada bab-bab
selanjutnya. Untuk mendapatkan gambaran singkat tentang materi yang akan
dibahas makan dapat dilihat dari sistimatika berikut ini :
BAB I : Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang, perumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian/penulisan, kerangka
konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan
sistimatika penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan
dan landasan bagi bab-bab selanjutnya.
BAB II : Pada bab ini penulis mencoba menguraikan tentang tinjauan
umum terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum
cuma-cuma yang berdasarkan pada Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Bab ini merupakan
kerangka teori yang menjadi landasan untuk bab yang akan
dibahas selanjutnya.
BAB III : Pembahasan pada bab ini penulis akan mencoba membahas
tentang bagaimana pelaksanaan pemberian bantuan hukum
bagi penerima bantuan yang tidak mampu dalam kasus
perkara pidana dan hambatan-hambatan yang dihadapi

18. 18
dalam memperoleh bantuan hukum di peradilan kota jambi
melalui lembaga bantuan hukum citra keadilan jambi.
BAB IV : Bab ini merupakan bab penutup yang dibagi dalam dua sub
yaitu kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan ditarik
kesimpulan dari semua pembahasan dan juga akan
diberikan beberapa saran yang akan bermanfaat sesuai
dengan pemikiran penulis sendiri sehingga skripsi ini akan
menjadi lebih baik.

19. 19
DAFTAR PUSTAKA
Fuady, Munir dan sylvia Laura L.Fuady, Hak Asasi Tersangka Pidana, PT Elex
Media Komputindo, Jakarta, 2015
Is, Muhamad said, Kumpulan Hukum Acara di Indonesia,Prenadamedia Group,
Palembang,
Marzuki, Peter Mahmud, Metode Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006
Nasution, Adnan Buyung, Bantuan Hukum di Indonesia, LP3ES, Jakarta,1982
Nasution, Bahder Johan, Metode penelitian ilmu Hukum, Mandar Maju,
Bandung, 2008
Rengggong, Ruslan, Hukum Acara Pidana, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
Wojowasito, S, Kamus Bahasa Indonesia Edisi Revisi, C.V.Pengarang, Malang,
1999
Winarta, Frans Hendra, Bantuan Hukum di Indoensia, Kompas Gramedia,
Jakarta, 2011
Nawawi, Kabib, Eksistensi Norma Tentang Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma
dalam Persepektif perundang-undangan di indonesia, Laporan Penelitian,
Fakultas Hukum Jambi, Jambi, 2010
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHAP
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
M.HH-01.HN.07.02 Tahun 2018 Tentang Lembaga/Organisasi Bantuan
Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai Pemberi Bantuan
Hukum Periode Tahun 2019 s.d.2021

20. 20
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2013 tentang Syarat
dan Tata cara pemberian bantuan hukum dan penyaluran dana bantuan
hukum
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2008 tentang
Persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma
Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat
https://www.tribunnews.com/regional/2018/12/28/tiga-orang-di-jambi-dijatuhi-
hukuman-mati-yuspar-akan-segera-dieksekusi tanggal 05 November 2019