SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
MENTERI BADAN USAHA MILK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Nomor : S- 565 /MBU/09/2022 Jakarta, .12 septeiber 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu Berkas)
Hal : Dukungan Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis
Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan
Yth. Direktur Utama BUMN
(Daftar Perusahaan terlampir)
di tempat
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:
1. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam mempercepat Transisi Energi
Berkelanjutan antara lain melalui penetapan target bauran energi dari Energi Baru
Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada tahun 2025, serta pemenuhan Net Zero
Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat.
2. BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi nasional memiliki peran dan tanggung jawab
dalam mengimplementasikan komitmen Pemerintah tersebut di atas, antara lain melalui
percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle)
baik pada kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Berkenaan dengan
pelaksanaan program Battery Electric Vehicle tersebut, maka Saudara agar melakukan
hal-hal sebagai berikut:
a. Umum:
1) mengalokasikan sumber daya di lingkungan Grup Perusahaan, di antaranya
penyediaan anggaran untuk mendukung percepatan pelaksanaan program Battery
Electric Vehicle.
2) meningkatkan penggunaan berbagai jenis Battery Electric Vehicle di lingkungan
Grup Perusahaan di antaranya sebagai kendaraan dinas Direksi dan Pimpinan
perusahaan, kendaraan operasional perusahaan baik kendaraan roda dua
maupun roda empat, dan program kepemilikan kendaraan bagi karyawan (car
ownership program).
3) pelaksanaan kegiatan tersebut di atas agar tetap memperhatikan azas manfaat
dan kemampuan keuangan perusahaan.
b. Khusus:
1) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pertamina (Persero) agar
bersinergi dengan Badan Usaha Milik Negara terkait lainnya untuk menyiapkan
infrastruktur pendukung berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum
(SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU)
khususnya pada sektor-sektor yang dikelola oleh BUMN antara lain tempat
istirahat (rest area) jalan tol, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, kawasan
pariwisata, dan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum);
2) BUMN Sektor Perbankan agar memberikan dukungan kemudahan pembiayaan
Battery Electric Vehicle baik kendaraan roda dua maupun roda empat.
3. Pelaksanaan .../2
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN, NO 13 JAKARTA
10110 Telepon (021) 29935678, Faksimili (021) 29935740, SITUS : www.bumn.go.id
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
-2-
3. Pelaksanaan atas hal-hal tersebut di atas agar tetap terlebih dahulu mempertimbangkan
kajian kelayakan, memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penerapan
manajemen risiko dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.
MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA,
t'•••
INDC ERICK THOHIR
Tembusan:
1. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I;
2. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II;
3. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
4. Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN; dan
5. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN, NO 13 JAKARTA
10110 Telepon (021) 29935678, Faksimili (021) 29935740, SITUS : www.bumn.go.id
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Lampiran
Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara
Nomor : S-565 /MBU/09/2022
Tanggal : 12 September 2022
DAFTAR BUMN
No. BUMN
1 Perum BULOG
2 Perum Damri
3 Perum Jasa Tirta I
4 Perum Jasa Tirta II
5 Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara
6 Perum LPPNPI
7 Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
8 Perum Percetakan Uang Republik Indonesia
9 Perum Perhutani
10 Perum Perumnas
11 Perum PPD
12 Perum Produksi Film Negara
13 PT Adhi Karya (Persero) Tbk
14 PT Amarta Karya (Persero)
15 PT Asabri (Persero)
16 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)
17 PT Asuransi Jiwasraya (Persero)
18 PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
19 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
20 PT Balai Pustaka (Persero)
21 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
22 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
23 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
24 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
25 PT Barata Indonesia (Persero)
26 PT Bina Karya (Persero)
27 PT Biofarma (Persero)
28 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
29 PT Boma Bisma Indra (Persero)
30 PT Brantas Abipraya (Persero)
31 PT Danareksa (Persero)
32 PT Djakarta Lloyd (Persero)
33 PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
34 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
35 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
36 PT Hutama Karya (Persero)
37 PT Iglas (Persero)
38 PT Indah Karya (Persero)
39 PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
40 PT Indra Karya (Persero)
41 PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN, NO 13 JAKARTA
10110 Telepon (021) 29935678, Faksimili (021) 29935740, SITUS : www.bumn.go.id
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No. BUMN
42 PT Industri Kereta Api (Persero)
43 PT Industri Nuklir Indonesia (Persero)
44 PT Industri Sandang Nusantara (Persero)
45 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)
46 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
47 PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero)
48 PT Kawasan Industri Makassar (Persero)
49 PT Kawasan Industri Medan (Persero)
50 PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)
51 PT Kereta Api Indonesia (Persero)
52 PT Kertas Kraft Aceh (Persero)
53 PT Kertas Leces (Persero)
54 PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)
55 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk
56 PT LEN Industri (Persero)
57 PT Merpati Nusantara Airlines (Persero)
58 PT PANN (Persero)
59 PT PDI Pulau Batam (Persero)
60 PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
61 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
62 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk
63 PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)
64 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
65 PT Pertamina (Persero)
66 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
67 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)
68 PT Pos Indonesia (Persero)
69 PT Primissima (Persero)
70 PT Pupuk Indonesia (Persero)
71 PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
72 PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)
73 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
74 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
75 PT Semen Kupang (Persero)
76 PT TASPEN (Persero)
77 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
78 PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
79 PT Virama Karya (Persero)
80 PT Waskita Karya (Persero) Tbk
81 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
82 PT Yodya Karya (Persero)
83 PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung
84 PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN, NO 13 JAKARTA
10110 Telepon (021) 29935678, Faksimili (021) 29935740, SITUS : www.bumn.go.id

More Related Content

What's hot

power point Alat pelindung diri
power point Alat pelindung diripower point Alat pelindung diri
power point Alat pelindung dirigabrielirfan
 
Download Contoh Berita Acara Serah Terima Barang
Download Contoh Berita Acara Serah Terima BarangDownload Contoh Berita Acara Serah Terima Barang
Download Contoh Berita Acara Serah Terima BarangDua Dunia
 
Contoh Draft Surat penawaran
Contoh Draft Surat penawaranContoh Draft Surat penawaran
Contoh Draft Surat penawaranAgoeng R Aiueo
 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan Bondan Winarno
 
Surat pembatalan-perjanjian
Surat pembatalan-perjanjianSurat pembatalan-perjanjian
Surat pembatalan-perjanjianKades Pauh
 
PT BANGUN NUSA PERSADA COMPANY PROFILE
PT BANGUN NUSA PERSADA COMPANY PROFILEPT BANGUN NUSA PERSADA COMPANY PROFILE
PT BANGUN NUSA PERSADA COMPANY PROFILEParama Steel
 
Bentuk surat penawaran peserta badan usaha
Bentuk surat penawaran peserta badan usahaBentuk surat penawaran peserta badan usaha
Bentuk surat penawaran peserta badan usahaCv Rafi Rempak
 
Surat perjanjian kerjasama kesepakatan workshop
Surat perjanjian kerjasama kesepakatan workshopSurat perjanjian kerjasama kesepakatan workshop
Surat perjanjian kerjasama kesepakatan workshopHendi Hendratman
 
Berita acara serah terima barang
Berita acara serah terima barangBerita acara serah terima barang
Berita acara serah terima barangIrwan Fauzi
 
16 WEEKLY HSE REPORT_PT LMM FEB 2022.pptx
16 WEEKLY HSE REPORT_PT LMM FEB 2022.pptx16 WEEKLY HSE REPORT_PT LMM FEB 2022.pptx
16 WEEKLY HSE REPORT_PT LMM FEB 2022.pptxMichael482490
 
Membangun jiwa kewirausahaan
Membangun jiwa kewirausahaanMembangun jiwa kewirausahaan
Membangun jiwa kewirausahaanpatuari
 
Modul kesehatan dan keselamatan kerja
Modul kesehatan dan keselamatan kerjaModul kesehatan dan keselamatan kerja
Modul kesehatan dan keselamatan kerjaBambang Apriyanto
 

What's hot (20)

power point Alat pelindung diri
power point Alat pelindung diripower point Alat pelindung diri
power point Alat pelindung diri
 
Download Contoh Berita Acara Serah Terima Barang
Download Contoh Berita Acara Serah Terima BarangDownload Contoh Berita Acara Serah Terima Barang
Download Contoh Berita Acara Serah Terima Barang
 
Tata Kerja P2K3
Tata Kerja P2K3Tata Kerja P2K3
Tata Kerja P2K3
 
Juknis baru
Juknis baruJuknis baru
Juknis baru
 
Contoh Draft Surat penawaran
Contoh Draft Surat penawaranContoh Draft Surat penawaran
Contoh Draft Surat penawaran
 
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pelabuhan
 
Contoh surat penolakan
Contoh surat penolakanContoh surat penolakan
Contoh surat penolakan
 
Surat pembatalan-perjanjian
Surat pembatalan-perjanjianSurat pembatalan-perjanjian
Surat pembatalan-perjanjian
 
Teknik Evakuasi
Teknik EvakuasiTeknik Evakuasi
Teknik Evakuasi
 
Surat kuasa mutasi
Surat kuasa mutasiSurat kuasa mutasi
Surat kuasa mutasi
 
Safety induction
Safety inductionSafety induction
Safety induction
 
PT BANGUN NUSA PERSADA COMPANY PROFILE
PT BANGUN NUSA PERSADA COMPANY PROFILEPT BANGUN NUSA PERSADA COMPANY PROFILE
PT BANGUN NUSA PERSADA COMPANY PROFILE
 
Bentuk surat penawaran peserta badan usaha
Bentuk surat penawaran peserta badan usahaBentuk surat penawaran peserta badan usaha
Bentuk surat penawaran peserta badan usaha
 
PAPARAN DIREKTORAT PAM OBVIT
PAPARAN  DIREKTORAT PAM OBVITPAPARAN  DIREKTORAT PAM OBVIT
PAPARAN DIREKTORAT PAM OBVIT
 
Surat perjanjian kerjasama kesepakatan workshop
Surat perjanjian kerjasama kesepakatan workshopSurat perjanjian kerjasama kesepakatan workshop
Surat perjanjian kerjasama kesepakatan workshop
 
Penerapan K3 pada Perusahan PT Pertamina
Penerapan K3 pada Perusahan PT PertaminaPenerapan K3 pada Perusahan PT Pertamina
Penerapan K3 pada Perusahan PT Pertamina
 
Berita acara serah terima barang
Berita acara serah terima barangBerita acara serah terima barang
Berita acara serah terima barang
 
16 WEEKLY HSE REPORT_PT LMM FEB 2022.pptx
16 WEEKLY HSE REPORT_PT LMM FEB 2022.pptx16 WEEKLY HSE REPORT_PT LMM FEB 2022.pptx
16 WEEKLY HSE REPORT_PT LMM FEB 2022.pptx
 
Membangun jiwa kewirausahaan
Membangun jiwa kewirausahaanMembangun jiwa kewirausahaan
Membangun jiwa kewirausahaan
 
Modul kesehatan dan keselamatan kerja
Modul kesehatan dan keselamatan kerjaModul kesehatan dan keselamatan kerja
Modul kesehatan dan keselamatan kerja
 

Similar to Salinan S-565 MBU 09 2022.pdf

Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation   bambang susantono, vice minister for tra...Indonesian railways revitalisation   bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...Indonesia Infrastructure Initiative
 
sharing pengalaman implementasi kerjasama dalam mbkm-1.pdf
sharing pengalaman implementasi kerjasama dalam mbkm-1.pdfsharing pengalaman implementasi kerjasama dalam mbkm-1.pdf
sharing pengalaman implementasi kerjasama dalam mbkm-1.pdfYogaYudistira5
 
Proses SKUP Migas CEPAT di sini !
Proses SKUP Migas CEPAT di sini !Proses SKUP Migas CEPAT di sini !
Proses SKUP Migas CEPAT di sini !Sarah Maryatie
 
Revitaling indonesia railways
Revitaling indonesia railwaysRevitaling indonesia railways
Revitaling indonesia railwaysBakhtiar Zein
 
ISO 31000: Risk Management PT. Medco PT. Medco Energi Internasional Tbk.
ISO 31000: Risk Management PT. Medco PT. Medco Energi Internasional Tbk.ISO 31000: Risk Management PT. Medco PT. Medco Energi Internasional Tbk.
ISO 31000: Risk Management PT. Medco PT. Medco Energi Internasional Tbk.Bakrie University
 
Commuter rail study indonesian 0
Commuter rail study   indonesian 0Commuter rail study   indonesian 0
Commuter rail study indonesian 0tedy2629
 
PT Kereta Api Indonesia Company Profile 2022
PT Kereta Api Indonesia Company Profile 2022PT Kereta Api Indonesia Company Profile 2022
PT Kereta Api Indonesia Company Profile 2022ananto harimawan
 
Road Map PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI ...
Road Map PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI ...Road Map PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI ...
Road Map PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI ...Kacung Abdullah
 
Buku 6 prioritas industri kecil dan menengah
Buku 6 prioritas industri kecil dan menengahBuku 6 prioritas industri kecil dan menengah
Buku 6 prioritas industri kecil dan menengaherlangga13
 
Kawasan-Industri-Propsek-dan-Tantangan.pdf
Kawasan-Industri-Propsek-dan-Tantangan.pdfKawasan-Industri-Propsek-dan-Tantangan.pdf
Kawasan-Industri-Propsek-dan-Tantangan.pdfjimtua
 
Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)
Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)
Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)Kacung Abdullah
 
Surat Edaran Nomor 40 Tahun 2022.pdf
Surat Edaran Nomor 40 Tahun 2022.pdfSurat Edaran Nomor 40 Tahun 2022.pdf
Surat Edaran Nomor 40 Tahun 2022.pdfCIkumparan
 
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN telkom.docx
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN telkom.docxLAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN telkom.docx
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN telkom.docxnisa413901
 
Kebijakan Direktorat Jendral IKM pada Rapim 2017
Kebijakan Direktorat Jendral IKM pada Rapim 2017Kebijakan Direktorat Jendral IKM pada Rapim 2017
Kebijakan Direktorat Jendral IKM pada Rapim 2017Aa Renovit
 
Buku_Energi_Outlook_2022_Versi_Bhs_Indonesia.pdf
Buku_Energi_Outlook_2022_Versi_Bhs_Indonesia.pdfBuku_Energi_Outlook_2022_Versi_Bhs_Indonesia.pdf
Buku_Energi_Outlook_2022_Versi_Bhs_Indonesia.pdfagungsudarsono1
 
03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf
03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf
03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdfsabariman3
 
Pengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera Utara
Pengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera UtaraPengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera Utara
Pengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera UtaraTogar Simatupang
 

Similar to Salinan S-565 MBU 09 2022.pdf (20)

Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation   bambang susantono, vice minister for tra...Indonesian railways revitalisation   bambang susantono, vice minister for tra...
Indonesian railways revitalisation bambang susantono, vice minister for tra...
 
sharing pengalaman implementasi kerjasama dalam mbkm-1.pdf
sharing pengalaman implementasi kerjasama dalam mbkm-1.pdfsharing pengalaman implementasi kerjasama dalam mbkm-1.pdf
sharing pengalaman implementasi kerjasama dalam mbkm-1.pdf
 
Proses SKUP Migas CEPAT di sini !
Proses SKUP Migas CEPAT di sini !Proses SKUP Migas CEPAT di sini !
Proses SKUP Migas CEPAT di sini !
 
Revitaling indonesia railways
Revitaling indonesia railwaysRevitaling indonesia railways
Revitaling indonesia railways
 
Progress ROADMAP BUMN
Progress ROADMAP BUMNProgress ROADMAP BUMN
Progress ROADMAP BUMN
 
ISO 31000: Risk Management PT. Medco PT. Medco Energi Internasional Tbk.
ISO 31000: Risk Management PT. Medco PT. Medco Energi Internasional Tbk.ISO 31000: Risk Management PT. Medco PT. Medco Energi Internasional Tbk.
ISO 31000: Risk Management PT. Medco PT. Medco Energi Internasional Tbk.
 
Commuter rail study indonesian 0
Commuter rail study   indonesian 0Commuter rail study   indonesian 0
Commuter rail study indonesian 0
 
PT Kereta Api Indonesia Company Profile 2022
PT Kereta Api Indonesia Company Profile 2022PT Kereta Api Indonesia Company Profile 2022
PT Kereta Api Indonesia Company Profile 2022
 
Road Map PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI ...
Road Map PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI ...Road Map PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI ...
Road Map PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI PRIORITAS INDUSTRI PENUNJANG INDUSTRI ...
 
Buku 6 prioritas industri kecil dan menengah
Buku 6 prioritas industri kecil dan menengahBuku 6 prioritas industri kecil dan menengah
Buku 6 prioritas industri kecil dan menengah
 
Kawasan-Industri-Propsek-dan-Tantangan.pdf
Kawasan-Industri-Propsek-dan-Tantangan.pdfKawasan-Industri-Propsek-dan-Tantangan.pdf
Kawasan-Industri-Propsek-dan-Tantangan.pdf
 
Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)
Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)
Kebijakan Pengembangan Klaster IKM Kerajinan dan Barang Seni (Wilayah I)
 
Surat Edaran Nomor 40 Tahun 2022.pdf
Surat Edaran Nomor 40 Tahun 2022.pdfSurat Edaran Nomor 40 Tahun 2022.pdf
Surat Edaran Nomor 40 Tahun 2022.pdf
 
Hastu tatas
Hastu tatasHastu tatas
Hastu tatas
 
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN telkom.docx
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN telkom.docxLAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN telkom.docx
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN telkom.docx
 
THORCON : Energi Masa Depan (REV)
THORCON : Energi Masa Depan (REV)THORCON : Energi Masa Depan (REV)
THORCON : Energi Masa Depan (REV)
 
Kebijakan Direktorat Jendral IKM pada Rapim 2017
Kebijakan Direktorat Jendral IKM pada Rapim 2017Kebijakan Direktorat Jendral IKM pada Rapim 2017
Kebijakan Direktorat Jendral IKM pada Rapim 2017
 
Buku_Energi_Outlook_2022_Versi_Bhs_Indonesia.pdf
Buku_Energi_Outlook_2022_Versi_Bhs_Indonesia.pdfBuku_Energi_Outlook_2022_Versi_Bhs_Indonesia.pdf
Buku_Energi_Outlook_2022_Versi_Bhs_Indonesia.pdf
 
03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf
03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf
03 Paparan NYIA Asisten Ekobang.pdf
 
Pengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera Utara
Pengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera UtaraPengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera Utara
Pengembangan Super Koridor Ekonomi Provinsi Sumatera Utara
 

More from CIkumparan

Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfCIkumparan
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfCIkumparan
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfCIkumparan
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfCIkumparan
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfCIkumparan
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxxCIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffCIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxCIkumparan
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxCIkumparan
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfCIkumparan
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...CIkumparan
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfCIkumparan
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfCIkumparan
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023CIkumparan
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357CIkumparan
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfCIkumparan
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranCIkumparan
 
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXSalinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXCIkumparan
 
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMSalinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMCIkumparan
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023CIkumparan
 

More from CIkumparan (20)

Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdfSalinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
Salinan Perpres Nomor 32 Tahun 2024 .pdf
 
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
SE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdfSE_597_2024.pdf
 
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdfrilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
rilis pengawasan pungut hitung newwwwww.pdf
 
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdfPemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
Pemetaan Partai Politik Pengusung Mantan Napi Korupsi.pdf
 
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdfPemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
Pemetaan Mantan Napi Korupsi dalam DCT Caleg Pemilu 2024.pdf
 
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
2024kpt122.pdf KPU document 2024 122xxxx
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffffSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdffff
 
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxxSalinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
Salinan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.pdfxxxxx
 
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxxKeppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
Keppres Nomor 8 Tahun 2024 pdfxxxxxxxxxxx
 
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdfV3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
V3. PERS RELEASE PENERIMAAN LADK PARPOL.pdf
 
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
Peraturan BEM UI 2023 tentang Pelaporan, Penanganan, dan Pencegahan Kekerasan...
 
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdfSalinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
Salinan Perpres Nomor 79 Tahun 2023 (1).pdf
 
Rilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdfRilis Timnas AMIN.pdf
Rilis Timnas AMIN.pdf
 
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 53 Tahun 2023
 
Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357Salinan Permohonan_3357
Salinan Permohonan_3357
 
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdfSP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
SP - Pelantikan Pejabat Kemenkeu-final.pdf
 
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-GibranSalinan Visi Misi Prabowo-Gibran
Salinan Visi Misi Prabowo-Gibran
 
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOXSalinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
Salinan SE Peningkatan Kewaspadaan MPOX
 
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAMSalinan AMIN VISI MISI PROGRAM
Salinan AMIN VISI MISI PROGRAM
 
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
Salinan PP Nomor 48 Tahun 2023
 

Recently uploaded

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAnthonyThony5
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfNetraHartana
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxwansyahrahman77
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...citraislamiah02
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorDi Prihantony
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxBudyHermawan3
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptMuhammadNorman9
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1RomaDoni5
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...mayfanalf
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxAmandaJesica
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukumbrunojahur
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024DEDI45443
 

Recently uploaded (13)

Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah PemerintahAdministrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
Administrasi_pengelolaan_hibah Pemerintah
 
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdfINDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
INDIKATOR DAN SUB INDIKATOR MCP PELAYANAN PUBLIK.pdf
 
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptxSOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
SOSIALISASI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA MAKASSAR.pptx
 
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
Aksi Nyata KKTP.pdAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata KKTP.pdf.pptxAksi Nyata ...
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administratorevaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
evaluasi essay agenda 3 pelatihan kepemimpinan administrator
 
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptxMateri Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
Materi Membangun Budaya Ber-Integritas Antikorupsi bagi ASN .pptx
 
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.pptmata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
mata pelajaran geografi ANTROPOSFER 2.ppt
 
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
UUD NRI TAHUN 1945 TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN PASAL 28D AYAT 1
 
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
Upaya Indonesia dalam menyelesaikan sengketa dengan Timor Timur hingga tercip...
 
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptxemka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
emka_Slide Recall Modul Melakukan Perencanaan PBJP Level 1 V3.1.pptx
 
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara HukumMAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
MAKALAH KELOMPOK II (1).pdf Prinsip Negara Hukum
 
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
Sosialisasi OSS RBA dan SIINAs Tahun 2024
 

Salinan S-565 MBU 09 2022.pdf

  • 1. MENTERI BADAN USAHA MILK NEGARA REPUBLIK INDONESIA Nomor : S- 565 /MBU/09/2022 Jakarta, .12 septeiber 2022 Sifat : Biasa Lampiran : 1 (Satu Berkas) Hal : Dukungan Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan Yth. Direktur Utama BUMN (Daftar Perusahaan terlampir) di tempat Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut: 1. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam mempercepat Transisi Energi Berkelanjutan antara lain melalui penetapan target bauran energi dari Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada tahun 2025, serta pemenuhan Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. 2. BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi nasional memiliki peran dan tanggung jawab dalam mengimplementasikan komitmen Pemerintah tersebut di atas, antara lain melalui percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) baik pada kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Berkenaan dengan pelaksanaan program Battery Electric Vehicle tersebut, maka Saudara agar melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Umum: 1) mengalokasikan sumber daya di lingkungan Grup Perusahaan, di antaranya penyediaan anggaran untuk mendukung percepatan pelaksanaan program Battery Electric Vehicle. 2) meningkatkan penggunaan berbagai jenis Battery Electric Vehicle di lingkungan Grup Perusahaan di antaranya sebagai kendaraan dinas Direksi dan Pimpinan perusahaan, kendaraan operasional perusahaan baik kendaraan roda dua maupun roda empat, dan program kepemilikan kendaraan bagi karyawan (car ownership program). 3) pelaksanaan kegiatan tersebut di atas agar tetap memperhatikan azas manfaat dan kemampuan keuangan perusahaan. b. Khusus: 1) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pertamina (Persero) agar bersinergi dengan Badan Usaha Milik Negara terkait lainnya untuk menyiapkan infrastruktur pendukung berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) khususnya pada sektor-sektor yang dikelola oleh BUMN antara lain tempat istirahat (rest area) jalan tol, bandar udara, pelabuhan, stasiun kereta api, kawasan pariwisata, dan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum); 2) BUMN Sektor Perbankan agar memberikan dukungan kemudahan pembiayaan Battery Electric Vehicle baik kendaraan roda dua maupun roda empat. 3. Pelaksanaan .../2 GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN, NO 13 JAKARTA 10110 Telepon (021) 29935678, Faksimili (021) 29935740, SITUS : www.bumn.go.id
  • 2. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA -2- 3. Pelaksanaan atas hal-hal tersebut di atas agar tetap terlebih dahulu mempertimbangkan kajian kelayakan, memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, penerapan manajemen risiko dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA, t'••• INDC ERICK THOHIR Tembusan: 1. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara I; 2. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara II; 3. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara; 4. Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN; dan 5. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN, NO 13 JAKARTA 10110 Telepon (021) 29935678, Faksimili (021) 29935740, SITUS : www.bumn.go.id
  • 3. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA Lampiran Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : S-565 /MBU/09/2022 Tanggal : 12 September 2022 DAFTAR BUMN No. BUMN 1 Perum BULOG 2 Perum Damri 3 Perum Jasa Tirta I 4 Perum Jasa Tirta II 5 Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara 6 Perum LPPNPI 7 Perum Percetakan Negara Republik Indonesia 8 Perum Percetakan Uang Republik Indonesia 9 Perum Perhutani 10 Perum Perumnas 11 Perum PPD 12 Perum Produksi Film Negara 13 PT Adhi Karya (Persero) Tbk 14 PT Amarta Karya (Persero) 15 PT Asabri (Persero) 16 PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) 17 PT Asuransi Jiwasraya (Persero) 18 PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) 19 PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) 20 PT Balai Pustaka (Persero) 21 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 22 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 23 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 24 PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 25 PT Barata Indonesia (Persero) 26 PT Bina Karya (Persero) 27 PT Biofarma (Persero) 28 PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) 29 PT Boma Bisma Indra (Persero) 30 PT Brantas Abipraya (Persero) 31 PT Danareksa (Persero) 32 PT Djakarta Lloyd (Persero) 33 PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) 34 PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) 35 PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 36 PT Hutama Karya (Persero) 37 PT Iglas (Persero) 38 PT Indah Karya (Persero) 39 PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 40 PT Indra Karya (Persero) 41 PT Industri Kapal Indonesia (Persero) GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN, NO 13 JAKARTA 10110 Telepon (021) 29935678, Faksimili (021) 29935740, SITUS : www.bumn.go.id
  • 4. MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA No. BUMN 42 PT Industri Kereta Api (Persero) 43 PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) 44 PT Industri Sandang Nusantara (Persero) 45 PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) 46 PT Jasa Marga (Persero) Tbk 47 PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) 48 PT Kawasan Industri Makassar (Persero) 49 PT Kawasan Industri Medan (Persero) 50 PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero) 51 PT Kereta Api Indonesia (Persero) 52 PT Kertas Kraft Aceh (Persero) 53 PT Kertas Leces (Persero) 54 PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) 55 PT Krakatau Steel (Persero) Tbk 56 PT LEN Industri (Persero) 57 PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) 58 PT PANN (Persero) 59 PT PDI Pulau Batam (Persero) 60 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) 61 PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) 62 PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk 63 PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) 64 PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 65 PT Pertamina (Persero) 66 PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) 67 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) 68 PT Pos Indonesia (Persero) 69 PT Primissima (Persero) 70 PT Pupuk Indonesia (Persero) 71 PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) 72 PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) 73 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 74 PT Semen Indonesia (Persero) Tbk 75 PT Semen Kupang (Persero) 76 PT TASPEN (Persero) 77 PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk 78 PT Varuna Tirta Prakasya (Persero) 79 PT Virama Karya (Persero) 80 PT Waskita Karya (Persero) Tbk 81 PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 82 PT Yodya Karya (Persero) 83 PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung 84 PT Surabaya Industrial Estate Rungkut GEDUNG KEMENTERIAN BUMN, LANTAI 19, JL. MEDAN MERDEKA SELATAN, NO 13 JAKARTA 10110 Telepon (021) 29935678, Faksimili (021) 29935740, SITUS : www.bumn.go.id