Tim kajian penetapan garis sempadan Danau Ranau dibentuk berdasarkan SK Menteri PUPR untuk menetapkan batas wilayah Danau Ranau yang terletak di dua provinsi dan melibatkan beberapa kabupaten/kota."

1. PERSIAPAN PENETAPAN SEMPADAN DAN
REVITALISASI DANAU RANAU

2. REFERENSI HUKUM
Tentang Sumber Daya Air
UU RI Nomor 17 Tahun 2019
Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai
dan Garis Sempadan Danau
Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2016 - 2036
PERDA Provinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2016
Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
Tahun 2021 - 2040
PERDA Kabupaten Oku Selatan Nomor 3 Tahun 2021

3. TENTANG
PENETAPAN GARIS SEMPADAN SUNGAI DAN GARIS SEMPADAN DANAU
PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28/PRT/M/2015

4. PENGERTIAN DANAU
Keterangan : Situ adalah nama lain dari danau yang biasa digunakan di Jawa Barat.

5. FUNGSI DANAU
FUNGSI DANAU/SITU
Permen PUPR No. 9 Th 2015 Tentang
Penggunaan Sumber Daya Air
Pasal 43 Ayat (2)
PEMANFAATAN SEMPADAN DANAU/SITU
Permen PUPR No. 28 Th 2015 Tentang
Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis Sempadan
Danau
Pasal 23
1. Pelepasan Air Tanah Pada Mata Air
2. Pengaliran Air
3. Pengendali Banjir
4. Tampungan Air
5. Tempat Hidup Biota Air
1. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan
2. Pariwisata
3. Olahraga
4. Aktifitas Budaya dan Keagamaan
5
1. Bangunan prasarana sumber daya air;
2. Jalan akses, jembatan, dan dermaga;
3. Jalur pipa gas dan air minum;
4. Rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;
5. Prasarana pariwisata, olahraga, dan keagamaan;
6. Prasarana dan sarana sanitasi; dan
7. Bangunan ketenagalistrikan.

6. KONSEP PENGELOLAAN DAN KEWENANGAN SDEW
Lampiran
“Pembagian urusan pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada pemerintah pusat, Daerah Provinsi,
Daerah Kab/KotaSub Urusan → Pengelolaan SDA”
Pasal 5 ayat 1
“Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Pasal 4 ayat 1
“Pengelolaan air untuk air permukaan dilakukan oleh pemerintah pusat Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Ka
bupaten/Kota berdasarkan wilayah sungai”
Pasal 5 ayat 3
“Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai lintas Provinsi, dan wilayah sungai
strategis nasional menjadi wewenang dan tanggung jawab Menteri”
Berlaku
Untuk
SDEW
UU no 17 Tahun 2019
UU no 23 tahun 2014
Pasal 12 ayat 1 :
Garis sempadan danau ditentukan mengelilingi danau paling sedikit berjarak
50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi.
Pasal 17 :
Penetapan garis sempadan danau dilakukan oleh:
(a)Menteri, untuk danau yang berada pada wilayah sungai lintas provinsi, wila
yah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; (b)gubernur,
danau yang berada pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota; dan (c) bupati
/walikota, danau yang berada pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota
.
Pasal 1 Ayat 8 :
Pemilik bendungan adalah Pemerintah Pusat, pemerintah daerah provinsi,
pemerintah daerah kabupaten/kota, atau badan usaha, yang bertanggung jawab
atas pembangunan bendungan dan pengelolaan bendungan beserta Waduknya
Pasal 14 Ayat 1 :
Permohonan persetujuan prinsip pembangunan bendungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), diajukan oleh Pembangun bendungan kepada:
(a)Menteri untuk pembangunan bendungan pada wilayah sungai lintas provinsi,
wilayah sungai lintas negara, dan wilayah sungai strategis nasional; (b) gubernur
untuk pembangunan bendungan pada wilayah sungai lintas kabupaten/ kota; dan
(c) bupati/walikota untuk pembangunan bendungan pada wilayah sungai dalam
satu kabupaten/kota
Berlaku Untuk
DANAU/SITU
Berlaku Untuk
WADUK
Peraturan Menteri
no 4 Tahun 2015
Peraturan Menteri PUPR
no 28 tahun 2015
Peraturan Menteri PUPR
no 27 tahun 2015

7. KONSEP PENGELOLAAN DAN KEWENANGAN SDEW
DAS A
DAS B
DAS C
DAS D
Laut
Keterangan
Batas DAS Ba
tas Provinsi Batas Negara
Provinsi X
Provinsi Y
Provinsi J Provinsi K
Sifat alami air yang mengalir dinamis & siklus hidrologi yang tidak mengenal
batas administrasi
Batas WS Lokasi SDEW
Peratuan Menteri PUPR no 4 tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai Pasal 1
 PENGELOLAAN SDA BERBASIS WILAYAH SUNGAI
DANAU/SITU
Mengikuti Pengelolaan Sumber Daya Air Berbasis
Wilayah Sungai bukan Wilayah Administrasi

8. PENGERTIAN DANAU DAN SEMPADAN
DANAU
Bagian dari sungai yang
lebar dan kedalamannya
secara alamiah jauh
melebihi ruas – ruas lain
dari sungai yang
bersangkutan
Luasan lahan yang
mengelilingi dan
berjarak tertentu dari
tepi badan danau yang
berfungsi sebagai
Kawasan pelindung
danau
DANAU SEMPADAN DANAU

9. TUJUAN PENETAPAN GARIS SEMPADAN
DANAU
01
Fungsi danau tidak terganggu oleh aktifitas
yang berkembang di sekitarnya
02
Kegiatan pemanfaatan dan upaya
peningkatan nilai manfaat sumber daya yang
ada di danau dapat memberikan hasil secara
optimal sekaligus menjaga kelestarian fungsi
danau
03 Daya rusak air danau terhadap
lingkungannya dapat dibatasi

10. Garis sempadan danau
ditentukan mengelilingi danau
paling sedikit berjarak 50 (lima
puluh) meter dari tepi muka air
tertinggi yang pernah terjadi.
01
02
03
KRITERIA PENETAPAN GARIS SEMPADAN DANAU
(Pasal 12 PERMEN PUPR NOMOR 28/PRT/M/2015)
Muka air tertinggi yang
pernah terjadi menjadi
batas badan danau
Badan danau merupakan
ruang yang berfungsi
sebagai wadah air

11. KONSEP PENETAPAN SEMPADAN DANAU
Berdasarkan peraturan yang
berlaku
ASPEK HUKUM
Mempertimbangkan
muka air tertinggi
ASPEK TEKNIS
Mempertimbangkan kondisi
social (penduduk, mata
pencaharian, dll)
ASPEK SOSIAL EKONOMI
ASPEK KEPEMILIKAN LAHAN
Mempertimbangkan
kondisi teknis
penggunaan lahan dan
lingkungan
ASPEK LINGKUNGAN

12. HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN PADA SEMPADAN DANAU
Lahan sempadan danau yang telanjur dimiliki oleh masyarakat, peruntukannya secara
bertahap harus dikembalikan sebagai sempadan. Sepanjang hak milik atas lahan tersebut
sah kepemilikannya tetap diakui, namun pemilik lahan wajib mematuhi peruntukan lahan tersebut
sebagai sempadan danau dan tidak dibenarkan menggunakan untuk peruntukan lain.
Lahan sempadan danau yang telah telanjur digunakan untuk fasilitas kota, bangunan gedung, jalan,
atau fasilitas umum lainnya, Menteri, gubernur, bupati dan/atau walikota sesuai kewenangannya dapat
menetapkan peruntukan yang telah ada tersebut sebagai tetap tak akan diubah.
(Peruntukan yang telah ada saat ini karena alasan historis atau alasan lain yang memberi manfaat lebih
besar bagi kepentingan umum tidak diubah, justru dipertahankan sepanjang tidak ditemukan alasan yang
lebih penting dari kemanfaatannya saat ini).
1
2
Bangunan-bangunan yang telah telanjur berdiri di sempadan danau dinyatakan statusnya
sebagai status quo, artinya tidak boleh diubah, ditambah, dan diperbaiki. Izin membangun yang baru
tidak akan dikeluarkan lagi.
1
2
3

13. TAHAPAN PENYUSUNAN KAJIAN
SEMPADAN DANAU
(Lampiran II, BAB II, Permen PUPR N. 28/PRT/M/2015)
PENENTUAN PRIORITAS
PENETAPAN SEMPADAN
Danau yang harus segera
ditetapkan sempadannya:
1. Danau Kritis
2. Danau yang berdekatan
dengan atau di dalam
Kawasan yang
berkembang
3. Danau yang menyisakan
sedikit flora dan fauna
spesifik
4. Danau yang memiliki
keanekaragaman hayati
tinggi
PEMBENTUKAN TIM KAJIAN
PENETAPAN GARIS
SEMPADAN DANAU
Tim kajian penetapan sempadan
danau terdiri dari:
1. Tim Pengarah
2. Tim Narasumber
3. Tim Teknis / Pelaksana
PELAKSANAAN TEKNIS KAJIAN
PENETAPAN GARIS SEMPADAN
DANAU
1. Pemetaan Topografi
2. Pemetaan Bathimetri
3. Inventarisasi data karakteristik danau (lokasi
danau, inflow & outflow danau, volume
tampungan, luas danau dan daetah tangkapan
air (DTA), elevasi MA danau, tutupan lahan,
laju sedimentasi)
4. Kondisi sosial budaya masyarakat setempat
5. Inventarisasi data jalan akses peralatan, bahan,
dan SDM
6. Inventarisasi data jumlah dan jenis bangunan
di dalam sempadan
7. Penentuan batas tepi danau, batas daerah
tangkapan air, dan zona litoral
8. Penentuan garis sempadan danau
9. Penyusunan laporan kajian penetapan
sempadan
10. Penyampaian hasil kajian kepada masyarakat
11. Pengusulan garis sempadan danau kepada
Menteri (sesuai kewenangan)

14. PENETAPAN GARIS SEMPADAN DANAU
(Pasal 17 (a) Permen PUPR NOMOR 28/PRT/M/2015)
DANAU RANAU
Terletak di 2 provinsi yaitu Provinsi Lampung
dan Provinsi Sumatera Selatan. Daerah
Tangkapan Air Danau Ranau melingkupi:
• 3 kabupaten (Lampung Barat,
OKU Selatan, dan Pesisir Barat) dan
• 2 provinsi (Lampung dan Sumatera
Selatan)
Penetapan garis sempadan danau dilakukan
oleh Menteri, untuk danau yang berada pada
wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai
lintas negara, dan wilayah sungai strategis
nasional.

15. TIM KAJIAN PENETAPAN GARIS SEMPADAN DANAU RANAU
SK MENTERI PUPR NOMOR 105/KPTS/M/2022

16. Lanjutan
TIM KAJIAN PENETAPAN GARIS SEMPADAN DANAU RANAU
SK MENTERI PUPR NOMOR 105/KPTS/M/2022

17. Lanjutan
TIM KAJIAN PENETAPAN GARIS SEMPADAN DANAU RANAU
SK MENTERI PUPR NOMOR 105/KPTS/M/2022

18. PEMANFAATAN SEMPADAN DANAU
(Pasal 23 Permen PUPR NOMOR 28/PRT/M/2015)
Sempadan
danau hanya
dapat
dimanfaatkan
untuk kegiatan
tertentu
Pariwisata Penelitian dan
Pengembangan
Ilmu Pengetahuan
Olahraga
Aktivitas
budaya dan
keagamaan
Pada sempadan danau
dilarang untuk:
a. Mengubah letak tepi danau
b. Membuang limbah
c. Menggembala ternak
d. Mengubah aliran air masuk
atau ke luar danau
Sempadan danau hanya dapat
dimanfaatkan untuk bangunan
tertentu:
a. Bangunan prasarana SDA
b. Jalan akses, jembatan dan dermaga
c. Jalur pipa gas dan air minum
d. Rentangan kabel listrik dan
telekomunikasi
e. Prasarana pariwisata, olahraga dan
keagamaan
f. Prasarana dan sarana sanitasi
g. Bangunan ketenagalistrikan

19. PEMANFAATAN SEMPADAN DANAU
Pasal 26 (C) Permen PUPR NOMOR 28/PRT/M/2015
Bangunan di area sempadan
Danau Ranau
Bangunan yang terdapat dalam
sempadan danau yang didirikan
berdasarkan izin yang diperoleh
berdasarkan prosedur yang benar
dinyatakan sebagai status quo
(tidak boleh diubah, ditambah dan
diperbaiki) dan secara bertahap
ditertibkan untuk mengembalikan
fungsi sempadan danau

20. GARIS SEMPADAN DANAU
Kec.
Bandingagung
Kec.
Buaypematangriburanau
Tengah
Kec. Lemong
Kec.
Lumbokseminung
Kec.
Pesisir Utara
Kec. Sukau
Kec.
Warkukranau
Selatan
Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and
the GIS User Community
375000
375000
380000
380000
385000
385000
390000
390000
9455000
9455000
9460000
9460000
9465000
9465000
9470000
9470000
Kec.
Bandingagung
380000
380000
380400
380400
380800
380800
381200
381200
9467600
9467600
9468000
9468000
9468400
9468400
9468800
9468800
Kec.
Warkukranau
Selatan
389000
389000
389500
389500
390000
390000
390500
390500
9459500
9459500
9460000
9460000
9460500
9460500
Kecamatan Kabupaten Provinsi Luas (Ha) Jumlah Bangunan
1 Lumbokseminung LampungBarat Lampung 4.38 157
2 Bandingagung OKU Selatan Sumsel 4.77 170
3 BuaypematangriburanauTengah OKU Selatan Sumsel 0.32 12
4 WarkukranauSelatan OKU Selatan Lampung 4.24 152
5 Lemong Pesisir Barat Lampung 0.19 7
13.91 498
BANGUNAN
No
Lokasi Bangunan dalam Kawasan Garis Sempadan Danau Elevasi+542
Jumlah
GARIS
SEMPADAN
DANAU

21. DATA PEMANFAATAN LAHAN
SEMPADAN DANAU RANAU
Bangunan Jumlah Bangunan Sawah Bakau Belukar Danau Hutan Jalan
Kecamatan Kabupaten Provinsi Ha Unit Ha Ha Ha Ha Ha Ha
1 Lumbokseminung Lampung Barat Lampung 4.38 157.00 7.84 6.80 1.02 3,861.34 0.00 3.08
2 Bandingagung OKU Selatan Sumsel 4.77 170.00 17.56 0.00 20.92 2,592.05 13.85 2.44
3 Buaypematangriburanau Tengah OKU Selatan Sumsel 0.32 12.00 4.26 0.00 9.27 3,183.24 0.00 1.10
4 Warkukranau Selatan OKU Selatan Lampung 4.24 152.00 20.82 3.41 0.66 2,026.69 0.00 1.98
5 Lemong Pesisir Barat Lampung 0.19 7.00 0.00 0.00 0.00 911.71 23.95 0.33
13.91 498.00 50.49 10.20 31.87 12,575.03 37.81 8.93
Kebun Kolam Lapangan Semak Sungai Tambak Tanah Kosong
Kecamatan Kabupaten Provinsi Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha
1 Lumbokseminung Lampung Barat Lampung 33.26 1.63 0.00 56.23 0.00 9.10 6.59
2 Bandingagung OKU Selatan Sumsel 12.48 0.02 0.00 17.25 3.26 0.10 9.85
3 Buaypematangriburanau Tengah OKU Selatan Sumsel 1.32 0.00 0.00 13.51 0.14 0.28 4.47
4 Warkukranau Selatan OKU Selatan Lampung 34.28 0.00 0.92 41.11 1.30 11.97 8.74
5 Lemong Pesisir Barat Lampung 0.00 0.00 0.00 7.04 0.00 0.00 0.67
81.34 1.66 0.92 135.15 4.70 21.44 30.32
No
Pemanfaatan Lahan dalam Kawasan Garis Sempadan Danau Elevasi +542 ditambah 50 m (ha)
Pemanfaatan Lahan dalam Kawasan Garis Sempadan Danau Elevasi +542 ditambah 50 m (ha)
Lokasi
Jumlah
No
Lokasi
Jumlah

22. TERIMA KASIH