[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas kebijakan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas, klinik pratama, dan tempat praktik dokter mandiri. 2. Akreditasi FKTP bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta perlindungan sumber daya manusia kesehatan. 3. Standar akreditasi terdiri dari kelompok administrasi manajemen, upaya kesehatan masyarak
1. KEMENTERIAN KESEHATAN RI
1
Dr.Dian Islami Mkes
Kepala bidang Pelayanan Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
Murnajati, 19 maret 2018
KEBIJAKAN AKREDITASI
DI FKTP
2. PROGRAM INDONESIA
SEHAT
Paradigma
Sehat
Program
• Pengarusutamaan
kesehatan dlm
pembangunan
• Prom prev sbg pilar
utama upaya
kesehatan
• Pemberdayaan
masyarakat
Indikator
• KotaSehat
• KecamatanSehat
Penguatan
Yankes
Program
• Peningkatan
Akses
• Peningkatan
Mutu
• Regionalisasi
Rujukan
Indikator
• Jml Kecamatan yg
memiliki minimal 1
Puskesmas
ygtersertifikasiakred
itasi
• Jml Kab/Kota yg
memiliki minimal 1
RSUD yg
terakreditasi
JaminanKese
hatanNasional
Program
• Benefit
• Sistem pembiayaan:
asuransi – azas
gotong royong
• Kendali Mutu &
Kendali Biaya
• Sasaran: PBI dan Non
PBI
Indikator:
Totalcoverage
Tanda
kepesertaan
KIS – Kartu
BPJS
2
3. Sehat
(70%*)
Mengeluh Sakit (30%*)
FKTP
80 %
*Sumber : Susenas 2010
PERAN FASKES TINGKAT PERTAMA
MEWUJUDKAN PARADIGMA SEHAT
FKRTL
20%
KIE, Self care
Promosi Kesehatan
SEHAT ADALAH HARTAKU
YANG HARUS KUJAGA DAN
KUPELIHARA
Yang Sehat Tetap Sehat
Yang sehat Tidak Sakit
sehat / rujuk
balik
sakit
meninggal
UKBM( Posyandu, Posyandu
Lansia, Posbindu PTM, Polindes,
Poskesdes, Desa Siaga)
6. PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT
STANDAR PELAYANAN
KUALITAS PELAYANAN
PERMENKES
75/2014
DAHULU
PUSing
KESeleo
MASuk angin
KINI / NANTI
7. PRINSIP DASAR PENYELENGGARAAN YANKES PRIMER
9
PENDEKATAN
Standart Pelayanan Minimal
Standart SDM Kesehatan Minimal
Standart Alkes – Obat Minimal
Standart Sarpras Minimal
HARUS SAMA
KAWASAN
PERKOTAAN
KAWASAN
PERDESAAN
KAWASAN TERPENCIL/
SANGAT TERPENCIL
8. UKP
a. Rawat jalan
b. Pelayanan gawat
darurat
c. Pelayanan satu hari
(one day care)
d. Home care; dan/ atau
e. Rawat inap
berdasarkan
pertimbangan
kebutuhan pelayanan
kesehatan
UKM ESENSIAL
a. Pelayanan Promosi
Kesehatan;
b. Pelayanan
Kesehatan
Lingkungan;
c. Pelayanan KIA-KB;
d. Pelayanan Gizi;
dan
e. Pelayanan
Pencegahan Dan
Pengendalian
Penyakit.
UKM PENGEMBANGAN
• Inovatif, dan atau
• Bersifat ekstensifikasi, &
• intensifikasi pelayanan
• Prioritas dan kekhususan
wilayah kerja
• Berdasar kajian
PERMENKES 75 TAHUN 2014 - PUSKESMAS
Untuk melaksanakan UKM dan UKP tingkat pertama,
Puskesmas harus menyelenggarakan :
1. Manajemen;
2. Pelayanan kefarmasian;
3. Pelayanan keperawatan kesehatan
masyarakat; dan
4. Pelayanan laboratorium.
9. AKREDITASI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
Dasar Hukum:
Permenkes No. 71 tahun 2013 ttg Pelayanan Kesehatan pada JKN:
Pasal 6 ayat 2:
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitas Kesehatan
Tingkat Pertama juga harus telah terakreditasi.
Permenkes No. 9 tahun 2014 ttg Klinik:
Pasal 38:
1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan klinik, dilakukan akreditasi secara berkala
paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
2) Setiap klinik yang telah memperoleh izin operasional dan telah beroperasi paling
sedikit 2 (dua) tahun wajib mengajukan permohonan akreditasi
Permenkes No. 75 tahun 2014 ttg Puskesmas:
Pasal 39 ayat 1:
Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi
secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
10. PERMENKES NO.46 TAHUN 2015
,TENTANG
AKREDITASI PUSKESMAS, KLINIK
PRATAMA, TEMPAT PRAKTIK MANDIRI
DOKTER, DAN TEMPAT PRAKTIK
MANDIRI DOKTER GIGI
11. Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat
Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri
Dokter Gigi adalah pengakuan yang diberikan
oleh lembaga independen penyelenggara
Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah
memenuhi standar Akreditasi.
PENGERTIAN
11
12. TUJUAN
Mutu Pelayanan Kesehatan dan
Keselamatan Pasien
Perlindungan bagi sumber daya manusia
kesehatan, masyarakat dan lingkungannya serta
FKTP
Kinerja FKTP dalam pelayanan
kesehatan
Meningkatkan :
16. 16
PERANPUSAT, PROVINSI & DINKESKAB/KOTA pada AKREDITASIFKTP
26
NO KEGIATAN PUSAT(Kemenkes) PROV INSI KAB/KOTA PUSKESMAS
Akreditasi
FKTP
1. Membentuk lembaga /komisi akreditasi
2. Operasionalisasi komisi akreditasi
3. PelatihanTOT Surveyor
4. PelatihanTOT Pendamping 34prov
5. PelatihanSurveyor 34 prov
6. PemetaanNasional
7. Membentuk Tim Surveior di Tingkt
Provinsi di 34 provinsi
8. PelaksanaansurveyFKTP oleh tim
SurveyAkreditasi FKTP
1. MelaksanakanPelatihan
Pendamping
2. Melaksanakan Pendampingan
Kab/kota oleh Tim
Pendamping Prov.
3. PemetaanTingkatProvinsi
4. Mengusulkanke pusat
Puskemas Prioritas
5. Menyiapkan Dana
Pendampingan kekab/kota
1. PemetaanTingkatKab/kota
2. Menyiapkan DanaPendampingan
dan dan Survei
3. Melakukan Pendampinganke
Puskesmas oleh Tim Pendamping
Kab/Kota.Terlatihakreditasi
4. MenyiapkanPuskesmas utk akreditasi
1. Lokakrya penggalangan
komitmen
2. Membentuk Tim /Pokja
Akreditasi
3. MenyiapkanPuskesmas
utk akreditasi
4. Selfassessment secara
kontinyu
9. DUKUNGAN TP & DAK
19. TAHAPAN AKREDITASI
I
• PENDAMPINGAN PRA AKREDITASI
II
• PENILAIAN PRA AKREDITASI
III
• SURVEI AKREDITASI
IV
• PENDAMPINGAN PASCA AKREDITASI
V
• PENETAPAN AKREDITASI
(Pasal 5)
Dinkes
kab./kota
Dinkes
kab./kota
Komisi
Akreditasi
FKTP
15
20. PUSKESMAS KLINIK
TEMPAT PRAKTIK
DOKTER-DOKTER
GIGI
• Pendamping Bidang
Administrasi dan
Manajemen (Admen)
• Pendamping Bidang
Upaya Kesehatan
Masyarakat (UKM)
• Pendamping Bidang
Upaya Kesehatan
Perseorangan
• Pendamping Bidang
Administrasi dan
Manajemen (Admen)
• Pendamping Bidang
Upaya Kesehatan
Perseorangan
• Pendamping Bidang
Administrasi dan
Manajemen (Admen)
• Pendamping Bidang
Upaya Kesehatan
Perseorangan
SYARAT TIM PENDAMPING
KAB/KOTA
20
21. Berasal dari SDM Dinkes Kab/kota, atau jika ada keterbatasan dapat merekrut
dari fasilitas yankes, institusi pendidikan, organisasi profesi, dan/atau
masyarakat ditetapkan dengan SK Dinkes Kab/Kota
PUSKESMAS KLINIK
TEMPAT PRAKTIK
DOKTER-DOKTER
GIGI
• Pendidikan paling
rendah D3 bidang
kesehatan
• Pengalaman bekerja di
Puskesmas dan/atau
mengelola program
yandas dan/atau
program mutu yandas
paling singkat 2 tahun
• Lulus pelatihan
pendamping
• Pendidikan paling
rendah D3 bidang
kesehatan
• Pengalaman bekerja
di Puskesmas
dan/atau mengelola
program yandas
paling singkat 2 tahun
• Lulus pelatihan
pendamping
•Tenaga medis
•Mempunyai
pengalaman bekerja di
Puskesmas dan/atau
Klinik paling singkat 1
(satu) tahun
•Lulus pelatihan
pendamping akreditasi
SYARAT TIM PENDAMPING KAB/KOTA
22. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan secara
intensif
Melakukan penilaian pra akreditasi untuk
mengetahui kelayakan faskes untuk diusulkan dalam
penilaian akreditasi
Mendampingi FKTP dalam melaksanakan perbaikan
serta meningkatkan kualitas pelayanan
Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh
tim Surveior Akreditasi
TUGAS TIM PENDAMPING
23. STANDAR AKREDITASI
LAMPIRAN-1 PERMENKES no. 46 ttg Akreditasi FKTP
A. Kelompok Administrasi Manajemen :
1. Bab I. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas (PPP)
2. Bab II. Kepemimpinan dan Manajemen Puskesmas (KMP)
3. Bab III. Peningkatan Mutu Puskesmas (PMP)
B. Kelompok Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) :
1. Bab IV. Upaya Kesehatan Masyarakat yang Berorientasi Sasaran
(UKMBS)
2. Bab V. Kepemimpinan dan Manajemen Upaya Kesehatan Masyarakat
(KMUKM)
3. Bab VI. Sasaran Kinerja Upaya Kesehatan Masyarakat
C. Kelompok Upaya Kesehatan Perorangan :
1. Bab VII. Layanan Klinis yang Berorientasi Pasien (LKBP)
2. Bab VIII. Manajemen Penunjang Layanan Klinis (MPLK)
3. Bab IX. Peningkatan Mutu Klinis dan Keselamatan Pasien (PMKP)
24. INSTRUMEN
AKREDITASI
PUSKESMAS
ADMEN
BAB I
Hal 16
STANDAR:
3
KRITERIA:
13
EP: 59
BAB II
Hal 28
STANDAR:
6
KRITERIA:
29
EP: 121
BAB III
Hal 50
STANDAR:
1
KRITERIA:
7
EP: 32
UKM
BAB IV
Hal 56
STANDAR:
3
KRITERIA:
10
EP: 53
BAB V
Hal 65
STANDAR:
7
KRITERIA:
23
EP: 101
BAB VI
Hal 84
STANDAR:
1
KRITERIA:
6
EP: 29
UKP
BAB VII
Hal 89
STANDAR :
10
KRITERIA :
34
EP: 151
BAB VIII
Hal 116
STANDAR:
7
KRITERIA :
35
EP: 172
BAB IX
Hal 145
STANDAR :
4
KRITERIA:
12
EP: 58
STANDAR :
42
KRITERIA:
169
EP:
776
Lamp.1 :
Permenkes
46/2015
Ttg
Akreditasi
FKTP
25. Main frame
• KAK
• SPO
• REKAM KEG
• REKAM
MONEV
• SK
• PEDOMAN
• RTL
PERBAIKAN
action plan
do
check
26. PROSES AKREDITASI
•MEMBENTUK POKJA
•MEMBENTUK TIM BERDASARKAN BAB
PEMBENTUKAN
TIM EFEKTIF
•SOSIALISASI INTERNAL PUSKESMAS
•SOSIALISASI EXTERNAL LINTAS SEKTOR
SOSIALISASI
•INVENTARISASI KEADAAN PUSKESMAS
•ASSESMENT KEMAMPUAN PUSKESMAS AWAL
•MENCARI STANDART PUSKESMAS
SELF
ASSESMENT
AWAL
• MELAKUKAN PEMETAAN DOKUMEN
• PEMBUATAN SK,PANDUAN, SOP,KAK,FORM PELAKSANAAN
TUGAS, FORM MONEV,FORM RTL
PENYUSUNAN
DOKUMEN
• PELAKSANAAN HASIL DOKUMEN
IMPLEMENTASI
• PROSES UNTUK MENGUKUR TINGKAT KEPATUHAN
PETUGAS DALAM MELAKSANAKAN SOP, MENCARI FAKTOR
PENYEBAB
INTERNAL AUDIT
• FORUM UNTUK MELAKUKAN PERUBAHAN SOP
RAPAT TINJAUAN
MANAJEMEN
• KEGIATAN PERIODIK UNTUK MELAKUKAN
PERUBAHAN DOKUMEN
REVISI
DOKUMEN
27. PRINSIP
AKREDITASI
Berorientasipadaprosesbukanpadahasil
Sejauh mana puskesmas mengupayakan
hasil akhir sesuai standar akreditasi
Seluruh kegiatan puskesmas harus
terdokumentasi
Seluruh kegiatan puskesmas harus ada
ketetapan dalam bentuk sk Kepala
Puskesmas
Tulis apa yang kita kerjakan kerjakan apa
yang kita tulis
30. KEGIATAN DALAM AKREDITASI
DOKUMEN • Penyiapandokumendasar
DATA
DUKUNG
• Penyiapandatadukungsetiapkegiatan
TELUSUR
SYSTEM
• Persiapanuntuktelusursistem
31. KEGIATAN DALAM AKREDITASI
DOKUMEN • Penyiapandokumendasar
DATA
DUKUNG
• Penyiapandatadukungsetiapkegiatan
TELUSUR
SYSTEM
• Persiapanuntuktelusursistem
34. PENDEKATAN PDCA POKJA 1
PLAN
• 1.1. Analisis Kebutuhan Masyarakat dan Perencanaan Puskesmas
• 1.2. Akses dan Pelaksanaan Kegiatan
• 1.3.Evaluasi
DO
• 2.1PersyaratanPuskesmassebagaiFasilitasPelayananKesehatanTingk
atPertama
• 2.2. Persyaratan Ketenagaan Puskesmas
• 2.3. Kegiatan Pengelolaan Puskesmas
• 2.4.HakdanKewajibanPenggunaPuskesmas
• 2.5. Kontrak pihak ketiga
• 2.6. Pemeliharaan sarana dan prasarana 34
CEK
• MONEV
• Internal audit
• SKM
ACTION
• Perbaikan mutu dan kinerja Puskesmas konsisten dengan tata nilai,
visi,
• misi dan tujuan Puskesmas, dipahami dan dilaksanakan oleh
Pimpinan
• Puskemas, Penanggungjawab Upaya Puskesmas dan Pelaksana
35. PENDEKATAN PDCA POKJA 2
PLAN
• 4.1. Kebutuhan akan Upaya Kesehatan Masyarakat Dianalisis
• 4.2.AksesmasyarakatdansasarankegiatanterhadapkegiatanUpayaKes
ehatanMasyarakat
• 4.3. Kepala Puskesmas dan Penanggungjawab UKM Puskesmas
melakukanevaluasiterhadapkinerjapelaksanaankegiatanUKMPuskes
masdalammencapaitujuandanmemenuhikebutuhandanharapanmasya
rakat/sasaran
DO
• 5.1.TanggungjawabPengelolaanUKMPuskesmas52
• 5.2. Perencanaan Kegiatan UKM Puskesmas 87
• 5.3. Pengorganisasian Upaya Kesehatan Masyarakat
• 5.4. Komunikasi dan Koordinasi 61
• 5.5.KebijakandanProsedurPengelolaan
• 5.6. Akuntabilitas pengelolaan dan pelaksanaan UKM Puskesmas
• 5.7. Hak dan kewajiban sasaran
CEK
• MONEV
• Internal audit
• SKM
ACTION
• 6.1. Perbaikan kinerja masing-masing UKM Puskesmas konsisten
dengan tatanilai, visi, misi dan tujuan Puskesmas, dipahami dan
dilaksanakan olehKepala Puskesmas, Penanggung jawab UKM
Puskesmas dan Pelaksanayangditunjukkandalamsikapkepemimpinan
36. PENDEKATAN PDCA POKJA 3
PLAN
• 7.1. ProsesPendafaranPasien
• 7.2.Pengkajian
• 7.3. Keputusan Layanan Klinis
• 7.4. Rencana LayananKlinis
• 7.5.Rencanarujukan
• 7.6. Pelaksanaanlayanan
• 7.7. Pelayanan anestesi lokal, sedasi danpembedahan
• 7.8. Penyuluhan/pendidikan kesehatan dan konseling kepada pasien/keluarga
• 7.9.MakanandanTerapiNutrisi
• 7.10.Pemulangandantindaklanjut
DO
• Pelayananlaboratoriumtersediatepatwaktuuntukmemenuhikebutuhanpengkajia
npasien,sertamematuhistandar,hukumdanperaturanyangberlaku
• 8.2.Obatyangtersediadikelolasecaraefisienuntukmemenuhikebutuhanpasien108
• 8.3.Pelayananradiodiagnosisdisediakansesuaikebutuhanpasiendilaksanakanol
ehtenagayangkompeten,danmematuhipersyaratanperundanganyangberlaku
• 8.4.Kebutuhandatadaninformasiasuhanbagipetugaskesehatan,pengelolasarana
,danpihakterkaitdiluarorganisasidapatdipenuhimelaluiprosesyangbaku
• 8.5.Lingkunganpelayananmematuhipersyaratanhukum,regulasidanperizinanyan
gberlaku
• 8.6. Peralatan dikelola dengan tepat
• 8.7.Terdapatprosesrekrutmen,retensi,pengembangandanpendidikanberkelanjut
antenagaklinisyangbaku
40. after accreditation
Bekerja dg juklak–juknis PDCA
Bekerja sesuai jadwal
anggaran perilaku mutu
Pekerjaan selesai
Sesuai anggaran budayamutu
41. MEKANISME AKREDITASI PUSKESMAS
3. Meneruskan permohonan
Sesudah check kesiapan
9. Penerbitan sertifikat
Dinkes Kab
Dinkes Prov
Komisi
Akreditasi
Koordinator
Surveior di
Provinsi
Fasyankes
(FKTP)
4. Meneruskan
Permohonan ke komisi 5. Menugaskan
koordinator utk
Membentuk tim
surveior
6. Survei
akreditasi
7. Rekomendasi
Hasil survei
8. Meneruskan
Rekomendasi
hasil survei
10. Meneruskan sertifikat
Ke Kabupaten
11. Menyerahkan sertifikat ke
fasyankes + PENDAMPINGAN
2. Check Kesiapan
Fasyankes
(PENDAMPINGAN)
1. Mengajukan Permohonan
Akreditasi
(PENDAMPINGAN)
Editor's Notes
Peran FKTP di era JKN sebagai GATEKEEPER yaitu penyelenggara pelayanan kesehatan dasar yang berperan sebagai kontak pertama dan penapis rujukan sesuai dengan standar pelayanan.
Dokter di FKTP sebagai gate keeper mempunyai tugas:
Menyelenggarakan kesehatan dasar masyarakat melalui pelayanan kesehatan dasar berdasarkan kompetensi dan kewenangannya,
Mengatur pelayanan kesehatan lanjutan melalui sistem rujukan, penasehat, konselor, dan
Pendidik untuk mewujudkan keluarga sehat, dan
manajer sumber daya.
Sedangkan fungsi dokter di layanan primer sebagai gate keeper adalah kontak pertama pasien, penapis rujukan serta sebagai kendali mutu dan biaya