Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar audit dan standar audit. Mencakup lima konsep dasar audit menurut Mautz dan Sharaf yaitu bukti, kehati-hatian, pengungkapan yang wajar, independensi, dan etika perilaku. Juga membahas tiga standar audit yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan."
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditingAsep suryadi
1. PENGERTIAN PENGENDALIAN INTERN (ScoPE)
2. HUBUNGAN PENGENDALIAN INTERN DENGAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN EVALUASI ATAS
3 BAGAIMANA MELAKUKAN PEMAHAMAN DAN PENGENDALIAN INTERN
4. KETERBATASAN PENGENDALIAN INTERN ENTITAS
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses auditDian Rahmah
1. Konsep Materialitas dan Penerapan Materialitas Terhadap Proses Audit
2. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu.
3. Konsep materialitas berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh audiotr agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut.
Konsep risiko audit berkaitan dengan risiko kegagalan auditor dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
4. MENGAPA KONSEP MATERIALITAS PENTING dalam AUDIT atas LAPORAN KEUANGAN ??
5. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan berikut ini : (1) Bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diingkas, digolongkan, dan dikompilasi. (2) Bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. (3) Dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi, dalam hal terdapat perkecualian), bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan.
6. Dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor: (1) Konsep materialitas menunjukan seberapa besar salah saji yangdapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. (2) Konsep risiko audit menunjukan tingkat risiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
7. Pertimbangan Awal tentang Materialitas
Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif.
- Pertimbangan Kuantitatif : Berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan.
- Pertimbangan Kualitatif : Berkaitan dengan penyebab salah saji.
8. Materialitas dibagi menjadi 2 golongan : (1) Materialitas pada tingkat laporan keuangan. (2) Materialitas pada tingkat saldo akun.
9. Materialitas pada Tingkat Laporan Keuangan
Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas :
Pertama, auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit.
10. Kedua, pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanan audit.
11. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampuradukkan dengan istilah saldo akun material.
12. Alokasi Materialitas Laporan Keuangan ke Akun
13. Hubungan Antara Materialitas Dengan Bukti Audit
Pengendalian internal perusahaan bab 5 auditingAsep suryadi
1. PENGERTIAN PENGENDALIAN INTERN (ScoPE)
2. HUBUNGAN PENGENDALIAN INTERN DENGAN RUANG LINGKUP PEMERIKSAAN EVALUASI ATAS
3 BAGAIMANA MELAKUKAN PEMAHAMAN DAN PENGENDALIAN INTERN
4. KETERBATASAN PENGENDALIAN INTERN ENTITAS
Konsep materialitas dan penerapan materialitas terhadap proses auditDian Rahmah
1. Konsep Materialitas dan Penerapan Materialitas Terhadap Proses Audit
2. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi, yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atas atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut, karena adanya penghilangan atau salah saji itu.
3. Konsep materialitas berkaitan dengan seberapa salah saji yang terdapat dalam asersi dapat diterima oleh audiotr agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh besarnya salah saji tersebut.
Konsep risiko audit berkaitan dengan risiko kegagalan auditor dalam mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
4. MENGAPA KONSEP MATERIALITAS PENTING dalam AUDIT atas LAPORAN KEUANGAN ??
5. Dalam audit atas laporan keuangan, auditor memberikan keyakinan berikut ini : (1) Bahwa jumlah-jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan beserta pengungkapannya telah dicatat, diingkas, digolongkan, dan dikompilasi. (2) Bahwa ia telah mengumpulkan bukti audit kompeten yang cukup sebagai dasar memadai untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan auditan. (3) Dalam bentuk pendapat atau memberikan informasi, dalam hal terdapat perkecualian), bahwa laporan keuangan sebagai keseluruhan disajikan secara wajar dan tidak terdapat salah saji material karena kekeliruan dan kecurangan.
6. Dua konsep yang melandasi keyakinan yang diberikan oleh auditor: (1) Konsep materialitas menunjukan seberapa besar salah saji yangdapat diterima oleh auditor agar pemakai laporan keuangan tidak terpengaruh oleh salah saji tersebut. (2) Konsep risiko audit menunjukan tingkat risiko kegagalan auditor untuk mengubah pendapatnya atas laporan keuangan yang sebenarnya berisi salah saji material.
7. Pertimbangan Awal tentang Materialitas
Pertimbangan materialitas mencakup pertimbangan kuantitatif dan kualitatif.
- Pertimbangan Kuantitatif : Berkaitan dengan hubungan salah saji dengan jumlah kunci tertentu dalam laporan keuangan.
- Pertimbangan Kualitatif : Berkaitan dengan penyebab salah saji.
8. Materialitas dibagi menjadi 2 golongan : (1) Materialitas pada tingkat laporan keuangan. (2) Materialitas pada tingkat saldo akun.
9. Materialitas pada Tingkat Laporan Keuangan
Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas :
Pertama, auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit.
10. Kedua, pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanan audit.
11. Materialitas pada tingkat saldo akun adalah salah saji minimum yang mungkin terdapat dalam saldo akun yang dipandang sebagai salah saji material. Konsep materialitas pada tingkat saldo akun tidak boleh dicampuradukkan dengan istilah saldo akun material.
12. Alokasi Materialitas Laporan Keuangan ke Akun
13. Hubungan Antara Materialitas Dengan Bukti Audit
Saldo kas dihasilkan dari pengaruh kelima siklus transaksi yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus pendanaan, siklus investasi, dan siklus jasa personalia
Suatu penugasa Atestasi adalah penugasan yang di dalamnya praktisi dikontrak untuk menerbitkan komunikasi yang menyatakan suatu kesimpulan tentang keandalan asersi yang menjadi tanggung jawab pihak lain
Siklus pengeluaran dimulai dengan adanya permintaan pembelian dari berbagai fungsi dan departemen yang ada dalam perusahaan, dan diakhiri dengan pembayaran atas pembelian
(Pert 2) bab 9 materialitas dan risiko auditIlham Sousuke
Ini adalah sebuah resume dari buku Auditing and Assurance Services An Integrated Approach oleh Alvin Aren. I do not own the copyrights, it's only for educational purposes.
Saldo kas dihasilkan dari pengaruh kelima siklus transaksi yaitu siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus pendanaan, siklus investasi, dan siklus jasa personalia
Suatu penugasa Atestasi adalah penugasan yang di dalamnya praktisi dikontrak untuk menerbitkan komunikasi yang menyatakan suatu kesimpulan tentang keandalan asersi yang menjadi tanggung jawab pihak lain
Siklus pengeluaran dimulai dengan adanya permintaan pembelian dari berbagai fungsi dan departemen yang ada dalam perusahaan, dan diakhiri dengan pembayaran atas pembelian
(Pert 2) bab 9 materialitas dan risiko auditIlham Sousuke
Ini adalah sebuah resume dari buku Auditing and Assurance Services An Integrated Approach oleh Alvin Aren. I do not own the copyrights, it's only for educational purposes.
Etika Profesional dan Kewajiban Hukum Seorang AuditorFarrel Aditya
'Etika Profesional dan Kewajiban Hukum Seorang Auditor' oleh Farrel Aditya, 2106753744. Mahasiswa Program Studi Akuntansi di Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Dosen Pengampu: Dr. Muhammad Razikun, CPA
Etika dapat didefinisikan secara luas sebagai seperangkat prinsip atau nilai moral dan perilaku etis diperlukan agar masyarakat berfungsi secara tertib.
Kebutuhan akan etika dalam masyarakat cukup penting sehingga banyak nilai etika yang dianut umum dimasukkan ke dalam undang-undang.
Setiap pekerjaan mempunyai standar etika profesional masing-masing, salah satunya auditor. Auditor dituntut untuk berperilaku profesional dalam bekerja. Selain itu, auditor juga mempunyai tanggung jawab hukum yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin untuk menghindari terjadinya kesalahan dan dapat menyebabkan adanya sanksi hingga sanksi pidana.
STANDAR PROFESIONAL AKUNTAN PUBLIK (SPAP)arinakhasbana
Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi Akuntan Publik di Indonesia. Refesence :Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) adalah kodifikasi berbagai pernyataan standar teknis yang merupakan panduan dalam memberikan jasa bagi Akuntan Publik di Indonesia.
Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah.
Program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
3. Teori Auditing
• Tidak seperti pada akuntansi, pada auditing tidak
banyak orang yang berbicara tentang teori auditing
sebagai lawan kata praktik auditing
• Pada umumnya, orang menganggap auditing hanya
suatu rangkaian prosedur, metode dan teknik. Auditing
tidak lebih dari pada sekedar suatu cara untuk
melakukan sesuatu dengan sedikit penjelasan, uraian,
rekonsiliasi, dan argumentasi.
• Teori dapat di klasifikasikan berdasarkan sifat menjadi
dua, yaitu teori normatif, dan teori deskriptif. Teori
normatif merupakan teori yang seharusnya di
laksanakan. Teori deskriptif merupakan teori yang
sesungguhnya di laksanakan.
4. Teori Auditing
• Professor R. K. Mautz dan H. A. Sharaf dengan bukunya “
The Philosophy of Auditing “, merupakan tokoh pertama
yang melakukan usaha memberikan teori normatif
Auditing
• Profesor C. W. Schandl pada tahun 1978 yang
mengembangkan pemikiran dari Mautz dan Sharaf,
mengemukakan elemen-elemen dasar teori auditing.
• Teori-teori yang berkaitang dengan auditing yaitu :
1. Teori Keagenan (Agency Theory)
2. Teori Legitimasi
3. Teori GONE
4. Teori Kecurangan (Fraud Theory)
5. Teori Keagenan (Agency Theory)
• Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai
suatu titik temu antara pemilik perusahaan (principal)
dengan manajemen sebagai agent.
• Teori keagenan lahir sekitar tahun 1970an, berawal dari
adanya bentuk korporasi yang memisahkan dengan tegas
antara kepemilikan perusahaan dengan kontrol atau
dengan kata lain ada pemisahan yang jelas antara pemilik
perusahaan dengan pihak manajemen.
• Secara garis besar teori agensi dikelompokkan menjadi
dua yaitu positive agency research dan principal agent
research
6. Teori Legitimasi
• Teori legitimasi (Legitimacy theory) berfokus pada
interaksi antara perusahaan dengan masyarakat
• Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari
masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma
sosial masyarakat
• Deegandan Tobin (2002) menyatakan bahwa legitimasi
perusahaan akan diperoleh, jika terdapat kesamaan
antara hasil dengan yang diharapkan oleh masyarakat
dari perusahaan, sehingga tidak ada tuntuntan dari
masyarakat
7. Teori GONE
• Teori GONE menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan adanya
korupsi
• Faktor-faktor yang menyebabkan korupsi:
1. Greeds (keserakahan), berkaitan dengan adanya perilaku
serakah yang secara potensial ada didalam diri setiap orang.
2. Opportunities (kesempatan), berkaitan dengan keadaan
organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian
rupa,sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk
melakukan kecurangan.
3. Needs (kebutuhan), berkaitan dengan faktor faktor yang
dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya yang wajar.
4. Exposures (pengungkapan), berkaitan dengan tindakan atau
konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila
pelaku diketemukan melakukan kecurangan
8. Teori Kecurangan (Fraud Theory)
• Kecurangan (Fraud) merupakan suatu tindakan yang
umumnya dilakukan secara sengaja oleh seseorang
dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri.
• Ada beberapa teori mengenai kecurangan diantaranya:
1. Triangle Fraud
2. Scale Fraud
3. Diamond Fraud
4. Fraud Crowe Pentagon
5. Fraud Tree
10. Konsep Dasar Auditing
Konsep adalah bentuk
abstraksi yang diambil dari
pengamatan, pengalaman, ide
umum yang membantu kita
melihat kesamaan dan
perbedaan
Mautz dan Sharaf (1961)
mengemukakan bahwa dalam teori
auditing ada lima konsep dasar, yaitu:
Bukti (Evidence)
Kahati-hatian dalam
pemeriksaan
Pengungkapan yang wajar
Konsep akan membantu pemikiran dan membuat
struktur teori dan membantu pengembangan ilmu.
(Sofyan Harahap, 1991).
Independensi
Etika Perilaku
11. Bukti (Evidence)
• Bukti harus diperoleh dengan cara-cara tertentu agar
dapat mencapai hasil yang maksimal sesuai yang
diinginkan.
• Bukti dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut:
1. Authoritarianisme, yaitu bukti yang diperoleh
berdasarkan informasi dari pihak lain
2. Mistikisme, yaitu bukti dihasilkan dari intuisi
3. Rasionalisasi, yaitu pemikiran asumsi yang diterima
4. Empidikisme, yaitu pengalaman yang sering terjadi
5. Pragmatisme, yaitu merupakan hasil praktik
12. Kehati-hatian dalam Pemeriksaan
• Konsep ini berdasarkan adanya issue
pokok tingkat kehati-hatian yang
diharapkan pada auditor yang
bertanggungjawab (prudent auditor).
• Dalam hal ini yang dimaksud dengan
tanggung jawab yaitu tanggungjawab
seorang profesional dalam melaksanakan
tugasnya. dengan konsep konservatif
13. Penyajian atau Pengungkapan yang Wajar
• Konsep ini menuntut adanya informasi laporan keuangan yang bebas
(tidak memihak), tidak bias, dan mencerminkan posisi keuangan, hasil
operasi, dan aliran kas perusahaan yang wajar.
• Konsep ini dijabarkan lagi dalam tiga sub konsep, yaitu:
1. Accounting propriety yang berhubungan dengan penerapan
prinsip akuntansi tertentu, dalam kondisi tertentu.
2. Adequate Disclosure yang berkaitan dengan jumlah dan luasnya
pengungkapan.
3. Audit obligation yang berkaitan dengan kewajiban auditor untuk
bersikap independen dalam memberikan pendapat.
14. Independensi
• Yaitu suatu sikap yang dimiliki auditor untuk tidak
memihak dalam melakukan audit. Masyarakat pengguna
jasa audit memandang bahwa auditor akan independen
terhadap laporan keuangan yang diperiksannya, dari
pembuat dan pemakai laporan-laporan keuangan
• Konsep independensi berkaitan dengan independensi
pada diri pribadi auditor secara individual (practitioner-
independence), dan independen pada seluruh auditor
secara bersama-sama dalam profesi (profession-
independence)
15. Etika Perilaku
• Etika dalam auditing, berkaitan dengan konsep perilaku yang ideal
dari seorang auditor profesional yang independen dalam
melaksanakan audit.
• Pengguna laporan keuangan yang diaudit mengharapkan auditor
untuk melaksanakan audit dengan kompetensi teknis, integritas,
independensi, dan objektivitas, selanjutnya mencari dan mendeteksi
salah saji yang material, baik yang disengaja maupun yang tidak
disengaja, serta mencegah penerbitan laporan keuangan yang
menyesatkan.
• Prinsip Etika Profesi Akuntan Indonesia yang diputuskan dalam
kongres VIII tahun 1998 terdiri dari tanggungjawab profesi,
kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-
hatian profesional, kerahasiaan, prilaku profesional, dan standar
teknis.
16. Standar Auditing
kriteria atau ukuran
mutu kinerja
tindakan yang
berkaitan dengan
tujuan yang hendak
dicapai melalui
penggunaan
prosedur
Standar
Umum
Standar
Pelaporan
Standar
Pekerjaan
Lapangan
17. Standar Umum
1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau
lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan
teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan
perikatan, independensi dalam sikap mental
harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan
laporannya, auditor wajib menggunakan
kemahiran profesionalnya dengan cermat dan
seksama.
18. Standar Pekerjaan Lapangan
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika
digunakan asisten harus disupervisi dengan
semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus
diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan
sifat, saat, dan lingkup oengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit yang kompeten yang cukup harus diperoleh
melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan,
dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk
menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang
diaudit.
19. Standar Pelaporan
1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan audit harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada,
ketidakkonsistensian penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan
laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip
akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan
keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahea pernyataan demikian
tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat
diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor
dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat
petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika
ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.