Dokumen tersebut membahas mengenai pengertian dan proses pengadaan barang dan jasa secara umum, mulai dari definisi, peraturan yang berlaku, model dan prinsip pengadaan, serta tugas pelaksana pengadaan.

1. Pengadaan Barang / Jasa
(PROCUREMENT)
Bambang Wiseno, M.Kep
0706017202

2. Pengertian
• Semua proses, aktivitas & kegiatan dlm mendapatkan
barang atau jasa yg dibutuhkan dari pemasok secara
logis dan sistematis mengikuti norma dan etika yg
berlaku mulai dari penawaran, pembelian, transportasi
dan penyimpanan secara efektif dan efisien sesuai
dgn kebutuhan penggunanya.
• Suatu bentuk kegiatan yg dikerjakan o/ perusahaan/
instansi u/ membeli bahan baku, berbagai alat usaha,
mesin produksi, atau berbagai bahan bangunan,
peralatan reparasi, serta jasa yg diperlukan o/ pihak
perusahaan/instansi.

3. Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012
Tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah
o Procurement atau pengadaan barang/jasa =>
kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh
Kementerian/Lembaga/Satuan kerja perangkat
daerah/institusi (K/L/SKPD/I) yang prosesnya
dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa.

4. Definisi procurement dari beberapa sumber
• Siahaya (2013), => upaya m’dapatkan barang/jasa
yg dibutuhkan berdasarkan pemikiran logis dan
sistematis dan mengikuti norma dan etika yang
berlaku yang sesuai dengan metode pengadaan
barang dan jasa.
• Turban (2010), => semua aktivitas yg melibatkan
proses m’dapatkan barang-barang dari pemasok,
meliputi; pembelian, kegiatan logistik ke dalam
seperti transportasi, barang masuk dan
penyimpanan di gudang sebelum barang tersebut
digunakan.

5. definisi procurement dari beberapa sumber buku
• Bastian (2010), => perolehan barang/jasa dan
pekerjaan publik dgn cara & waktu tertentu, yang
menghasilkan nilai terbaik bagi publik (masyarakat).
• Marbun (2010), => upaya mendapatkan barang/jasa
yg diinginkan dilakukan atas dasar pemikiran yg logis
dan sistematis (the system of thought), mengikuti
norma & etika yg berlaku, berdasarkan metode &
proses pengadaan yg baku.
• Novitaningrum (2014), => kegiatan u/ mdapatkan
barang/jasa secara transparan, efektif dan efisien
sesuai dgn kebutuhan dan keinginan penggunanya.

6. kegiatan bisnis => akan melibatkan dua tokoh
utama, yakni pembeli dan penjual
Pihak perusahaan/instansi yang sedang
memerlukan produk barang atau jasa (jumlah
banyak) pada umumnya akan membuat atau
menyelenggarakan proses pengadaan

7. Tujuan
Memperoleh barang yang sesuai dengan
keperluan dan kebutuhannya secara kuantitas,
lokasi, kualitas, waktu, dan dengan biaya yang
semurah mungkin agar pihak
perusahaan/instansi bisa mendapatkan
keuntungan yang besar atau pengeluaran dana
yang minimal.

8. Proses Procurement
• Melakukan Identifikasi Keperluan Perusahaan
• Otorisasi Pembelian
• Bentuk Persetujuan Harus Berupa Dokumen
Tertulis (sesuai SOP Instansi)
• Pembukaan Tender Kepada Supplier dan Vendor
• Identifikasi dan Analisa Supplier dan Vendor
• Penerimaan Quotation atau Penawaran Barang dan
Jasa
• Proses Negosiasi Term of Payment, Harga,
Kualitas, Waktu, dll.

9. Proses Procurement
• Pemilihan Supplier atau Vendor
• Pembuatan Purchase Order (PO)
• Penerimaan Delivery Order (DO) atau Work Order
(WO)
• Penerimaan dan Pengecekan Kualitas Barang &
Jasa
• Dokumentasi Invoice
• Pengecekan Invoice, Delivery atau Work Order, dan
Purchase Order
• Pembayaran ke Supplier atau Vendor

10. Pertimbangan dalam melakukan proyek procurement
ada empat hal:
• manfaat,
• waktu,
• risiko dan
• biaya.
Teknologi pada procurement manual sudah mulai
ditinggalkan perlahan-lahan, dan sudah banyak
perusahaan yang beralih menggunakan sistem
e_procurement untuk lebih mengefisiensi proses

11. E-Procurement
• Dilakukan secara elektronik dg difasilitasi shoftware /
website dan koneksi internet.
• Proses
o pelelangan umum,
o prakualifikasi dan
o proses sourcing secara digital dengan memanfaatkan modul yang
sudah berbasis website.
• Chaffey; e-procurement => suatu integrasi yg
dilakukan secara elektronik pada pengelolaan seluruh
kegiatan pengadaan; termasuk di dalamnya
pembelian, permintaan, otorisasi suatu pemesanan,
pengiriman dan juga pembayaran yang dilakukan
antara pembeli dan supplier.

12. E-Procurement
Negara yang sudah berhasil mengembangkan sistem
e-procurement ini adalah Australia dan Skotlandia.
Berdasarkan perkembangan yang digagas oleh kedua
negara tersebut, maka akhirnya Indonesia juga turut
menggunakan sistem e-procurement ini.

13. Etika dan Prinsip dalam Procurement
Etika dalam procurement => perilaku yg baik dari
semua pihak yg terlibat dlm proses pengadaan barang
a.l;
• saling menghormati terhadap tugas dan fungsi
masing-masing pihak,
• bertindak secara profesional, dan
• tidak saling mempengaruhi untuk maksud tercela
atau untuk kepentingan/keuntungan pribadi atau
kelompok dengan merugikan pihak lain

14. Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
(procurement) Pemerintah:
o Melaksanakan tugas secara tertib, disertai tanggung jawab untuk
mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan
pengadaan barang dan jasa.
o Bekerja secara professional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta
menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang
seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan
dalam pengadaan barang dan jasa.
o Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung
untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan yang tidak
sehat.
o Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang
ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.
o Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan
para pihak terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses
pengadaan barang dan jasa.

15. Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003
• Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan
kepentingan para pihak terkait, langsung maupun tidak
langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa.
• Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan
kebocoran keuangan negara dalam pengadaan barang dan
jasa.
• Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang
(seperti kolusi) dengan tujuan untuk keuntungan pribadi,
golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak
langsung merugikan keuangan negara.
• Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa
saja kepada siapa pun yang diketahui atau patut diduga
berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa

16. Prinsip Procurenment
Menurut Hardjowijono dan Muhammad (2008), prinsip
yg harus dijalankan dlm procurement yaitu;
• Efisiensi. => menggunakan sumber daya yang tersedia
diperoleh barang dan jasa dalam jumlah, kualitas yang
diharapkan, dan diperoleh dalam waktu yang optimal.
• Efektif. => sumber daya yang tersedia diperoleh barang dan
jasa yang mempunyai nilai manfaat setinggi-tingginya.
• Persaingan sehat. => adanya persaingan calon penyedia
berdasarkan etika dan norma pengadaan yang berlaku, tidak
terjadi kecurangan dan praktek KKN (Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme).

17. Prinsip Procurenment
• Terbuka. => memberikan kesempatan kepada semua
penyedia barang dan jasa yang kompeten untuk mengikuti
pengadaan.
• Transparansi. => pemberian informasi yang lengkap
tentang aturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang
berminat dan masyarakat.
• Tidak diskriminatif. => pemberian perlakuan yang sama
kepada semua calon penyedia barang dan jasa yang
berminat mengikuti pengadaan barang dan jasa.
• Akuntabilitas. => Pertanggungjawaban pelaksanaan
pengadaan barang dan jasa kepada para pihak yang terkait
dan masyarakat berdasarkan etika, norma, dan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Model Procurement
Dlm proses procurement, terdapat bbrp model pelelangan:
• Pelelangan umum. => dilakukan secara terbuka dgn
pengumuman secara luas melalui media dan situs resmi.
• Pelelangan terbatas. => Apabila jumlah penyedia
barang atau jasa yang mampu melaksanakan diyakini
terbatas.
• Pemilihan langsung. => Dilakukan dengan
membandingkan sebanyak-banyaknya penawar, minimal
tiga penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah
lulus prakualifikasi.
• Penunjukan langsung. => Dilaksanakan dalam keadaan
tertentu & keadaan khusus thdp satu penyedia
barang/jasa.
• Swakelola. => Direncanakan, dikerjakan dan diawasi
sendiri dgn tenaga & alat sendiri atau upah borongan
tenaga.

19. Proses procurement tidak terlepas dari tugas dan
tanggung jawab dari bagian pengadaan barang adalah
menyediakan barang maupun jasa dengan harga yang
murah, berkualitas dan terkirim tepat waktu.

20. Tugas dan tanggung jawab pelaksana procurement
• Merancang hubungan yg tepat dgn pemasok, =>
bersifat kemitraan jangka panjang maupun
transaksional jangka pendek.
• Memilih pemasok / suplier => memakan waktu &
sumber daya. Proses pemilihan; evaluasi awal,
presentasi, kunjungan lapangan dan sebagainya.
Pemilihan pemasok harus sejalan dengan strategi
supply chain.
• Memilih & mengimplentasikan teknologi yg cocok
=>
o Tradisional => telepon dan fax
o electronic procurement (e-procurement).

21. Tugas dan tanggung jawab pelaksana procurement
• Memelihara data item yang dibutuhkan dan data
pemasok
o data lengkap tentang item-item yang dibutuhkan
o nama dan alamat pemasok, item apa yang mereka
pasok, harga per unit, pengiriman, kinerja masa lalu,
serta kualifikasi pemasok termasuk juga kualifikasi
seperti ISO.
• Melakukan proses pembelian.
o pembelian rutin
o pembelian dengan melalui tender atau lelang
• Mengevaluasi kinerja pemasok-pemasok
o digunakan sbg masukan bagi pemasok u/ kinerjanya.
o menilai pemasok mencerminkan strategi supplay chain
dan jenis barang yang dibeli

22. S e m o g a b e r m a n f a a t