Contoh kasus pelanggaran kode etik akuntan

1. CONTOH KASUS PELANGGARAN KODE ETIK AKUNTAN
KASUS PENGGELAPAN PAJAK “GAYUS”
Gayus Halomoan Partahanan Tambunan atau hanya Gayus Tambunan (lahir di Jakarta, 9
Mei 1979; umur 33 tahun) adalah mantan pegawai negeri sipil di Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan Indonesia. Namanya menjadi terkenal ketika Komjen Susno Duadji
menyebutkan bahwa Gayus mempunyai uang Rp 25 miliar di rekeningnya plus uang asing
senilai 60 miliar dan perhiasan senilai 14 miliar di brankas bank atas nama istrinya dan itu semua
dicurigai sebagai harta haram. Dalam perkembangan selanjutnya Gayus sempat melarikan diri ke
Singapura beserta anak istrinya sebelum dijemput kembali oleh Satgas Mafia Hukum di
Singapura. Kasus Gayus mencoreng reformasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang
sudah digulirkan Sri Mulyani dan menghancurkan citra aparat perpajakan Indonesia
Setelah lulus dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 2000, Gayus
ditempatkan di Balikpapan. Beberapa tahun kemudian Gayus yang diangkat menjadi PNS
golongan IIIA di Bagian Penelaah Keberatan pada Seksi Banding dan Gugatan Wilayah Jakarta
II Ditjen Pajak. Gayus terus berkarier di Direktorat Jenderal Pajak sampai diberhentikan karena
tersandung kasus mafia kasus Pajak pada tahun 2010.
Mereka yang diduga terkait kasus Gayus, antara lain:
· 12 Pegawai Dirjen Pajak termasuk seorang direktur, yaitu Bambang Heru Ismiarso dicopot
dari jabatannya dan diperiksa.
· 2 orang Petinggi Kepolisian , Brigjen Pol Edmon Ilyas dan Brigjen Pol Radja Erizman
dicopot dari jabatanya dan diperiksa.
· Bahasyim Assifie, mantan Inspektur Bidang Kinerja dan Kelembagaan Bappenas
· Andi Kosasih
· Haposan Hutagalung sebagai pengacara Gayus
· Kompol Muhammad Arafat
· Lambertus (staf Haposan)
· Alif Kuncoro
· Beberapa aparat kejaksaan diperiksa
· Jaksa Cirus Sinaga dicopot dari jabatannya sebagai Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Jawa
Tengah, karena melanggar kode etik penanganan perkara Gayus HP Tambunan.
· Jaksa Poltak Manulang dicopot dari jabatannya sebagai Direktur Pra Penuntutan (Pratut)
Kejagung
Gayus Tambunan diketahui berada di Bali dan menonton pertandingan tenis
Commonwealth World Championship pada tanggal 5 November 2010 dan Gayus pun mengaku
berada di Bali pada tanggal tersebut di persidangan pada tanggal 15 November 2010.
Polri telah melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa mafia hukum, Gayus
Tambunan terkait pemalsuan paspor atas nama Sony Laksono. Hasil pemeriksaan rumah Gayus
di daerah Kelapa Gading, penyidik telah menemukan berbagai barang bukti perjalanan ke
beberapa negara.
Dengan menggunakan paspor atas nama Sony Laksono, Gayus pelesir ke berbagai tempat Meski
berstatus tahanan, Gayus diduga mengajak Milana pergi ke sejumlah negara. Mereka diduga
pergi ke Makau (Hong Kong), Singapura, dan Kuala Lumpur (Malaysia). Selain Milana, untuk
melengkapi keterangan yang dibutuhkan, penyidik juga berharap bisa memperoleh keterangan

2. dari Devina, penulis surat pembaca Harian Kompas yang menguak kepergian Gayus ke luar
negeri
Pembahasan:
Prinsip Pertama – Tanggung Jawab Profesi
Dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai profesional seorang pejabat perpajakan untuk
mengelola pendapatan keuangan Negara harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan
profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya. Tapi dalam kasus pengelapan pajak
keuangan Negara seorang “Gayus” telah melupakan tanggung jawab (tidak bertanggiung jawab)
sebagai profesinya. Sejalan dengan peranan tersebut, seorang pejabat perpajakan “gayus”
seharusnya mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka.
Prinsip Kedua – Kepentingan Publik
Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada
publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.
Melihat kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh pejabat perpajakan “Gayus” jelas tidak
menghormati kepercayaan masyarakat luas(kepercayaan public). Dan semua itu tidak dilakukan
oleh pejabat perpajakan “Gayus”. Dalam mememuhi tanggung-jawab profesionalnya, pejabat
perpajakan mungkin menghadapi tekanan yang saling berbenturan dengan pihak-pihak yang
berkepentingan. Dalam mengatasi benturan ini, anggota harus bertindak dengan penuh integritas,
dengan suatu keyakinan bahwa apabila pejabat memenuhi kewajibannya kepada publik, maka
kepentingan penerima jasa terlayani dengan sebaik-baiknya.
Prinsip Ketiga – Integritas
Untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi
tanggung jawab profesionalnya dengan integritas(perilaku,kejujuran,kebulatan) setinggi
mungkin. Dalam kasus penggelapan pajak oleh pejabat pajak “ Gayus” tidak ditemukan sama
sekali integritas yang tinggi, dalam hal kejujuran pejabat tersebut telah membohongi public,
dalam hal perilaku pejabat persebut telah melukai hati public sebagai pembayar pajak.
Prinsip Keempat – Obyektivitas
Setiap anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dalam
pemenuhan kewajiban profesionalnya. Menengok kasus pejabat perpajakan “Gayus” syarat
dengan banyak kepentingan yang berbenturan dan bertentangan dengan kewajiban dan etika
profesi. Sementara dalam kasus pejabat pajak “ Gayus” tidak menunjukkan indikasi seperti
diatas alias bertentangan dengan prinsip Obyektifitas yang mana harus bekerja dalam berbagai
kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka dalam berbagai situasi.
Prinsip Kelima - Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
Dalam masalah pejabat perpajakan “ Gayus” Kompetensi dan kehati-hatian Profesional tidak
ditunjukkan dengan memihak kepada organisasi dan golongan tertentu untuk memupuk
keuntungan sendiri.
Prinsip Keenam – Kerahasiaan

3. Setiap anggota harus, menghormati Kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan
jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa
persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk
mengungkapkannya. Kewajiban kerahasiaan berlanjut bahkan setelah hubungan antara anggota
dan klien atau pemberi kerja berakhir. Kerahasiaan harus dijaga oleh anggota kecuali jika
persetujuan khusus telah diberikan atau terdapat kewajiban legal atau profesional untuk
mengungkapkan informasi. Melihat kasus terhadap penyimpangan pajak yang dilakukan pejabat
perpajakan “Gayus”, seharusnya kerahasiaan itu benar benar dilakukan untuk dan demi
kepentingan pembangunan Negara dan Bangsa dan bukan untuk melindungi kepentingan
golongan tertentu.
Prinsip Ketujuh – Perilaku Profesional
Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi
tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi: Hal ini sama sekali tidak di tunjukkan oleh pejabat
perpajakan “Gayus” dimana prilaku profesinya jelas jelas merugikan masyarakat bangsa dan
Negara.
Prinsip Kedelapan - Standar Teknis
Bahwa setiap pejabat harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan
standar profesional yang relevan sebagai seorang pejabat perpajakan. Dalam kasus penggelapan
pajak oleh pejabat perpajakan “Gayus” tidak ditemukan standar teknis dan standar professional
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang mana harus sesuai dengan ketentuan
yang berlaku dan tentunya bermuara pada penerimaan pendapatan Negara guna pembangunan
Bangsa sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.