Dokumen tersebut membahas tentang lembaga-lembaga keuangan di Indonesia, termasuk definisi, jenis, dan peranannya. Jenis lembaga keuangan di Indonesia terdiri dari bank dan lembaga keuangan bukan bank, seperti perusahaan asuransi dan dana pensiun. Bank berperan sebagai penghimpun dana masyarakat dan penyalur kredit, sementara lembaga keuangan berperan dalam memberikan jasa keuangan lainnya.

1. LEMBAGA-LEMBAGA
KEUANGAN
BAB I

2. Defenisi dan Macam-macam
Lembaga Keuangan
 Lembaga Keuangan dimaksudkan sebagai perantara
pihak-pihak yang kelebihan dana (surplus of funds)
dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan
dana (lack of funds).
 Definisi Lembaga Keuangan menurut Undang-undang
Perbankan No.14 Tahun 1967, pasal 1 ayat b, yang
dimaksud dengan Lembaga Keuanganadalah semua
badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang
keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke
dalam masyarakat. Di dalam UU Perbankan No.7 tahun
1992 tidak dicantumkan definisi tentang Lembaga
Keuangan.

3. Jenis Lembaga Keuangan
Selama ini bentuk atau jenis Lembaga
Keuangan di Indonesia dibedakan dalam dua
jenis, yaitu:
Bank
Lembaga Keuangan Bukan Bank

4. Bank
Definisi Bank menurut Undang-undang yang lama
yaitu Undang-undang Pokok Perbankan N0.14
tahun 1967, Bank adalah Lembaga Keuangan
yang usaha pokoknya memberikan kredit dan
jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan
peredaran uang.

5. Bank
 Menurut Undang-undang Perbankan yang baru yaitu
Undang-undang No.7 tahun 1992 dan No.10/1998 definisi
Bank adalah:
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

6. Bank
Bank adalah suatu badan yang bertujuan
untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik
dengan alat-alat pembayarannya sendiri
atau uang yang diperolehnya dari orang
lain, maupun dengan jalan
memperedarkan alat-alat penukar baru
berupa uang giral.

7. Bank
Bank adalah salah satu badan usaha lembaga
keuangan bertujuan menghimpun dana dan
memberikan kredit serta jasa-jasa. Adapun
pemberian kredit itu dilakukan baik dengan
modal sendiri atau dana-dana yang dipercayakan
pihak ketiga, maupun dengan jalan
memperedarkan alat-alat pembayaran berupa
uang giral, dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak.

8. Tugas-tugas Bank secara
umum:
1. Menghimpun dana atau tempat
penyimpanan uang masyarakat.
2. Memberi atau menyalurkan kredit
kepada masyarakat.
3. Sebagai perantara dalam lalu lintas
pembayaran.

9. Menghimpun dana atau tempat
penyimpanan uang masyarakat.
Bank menawarkan cara penyimpanan uang dalam bentuk sebagai:
 Rekening Koran atau giro (Demand Deposit) yaitu simpanan masyarakat
pada bank umum yang setiap saat diminta kembali atau dipergunakan untuk
melakukan pembayaran dengan mempergunakan cek atau bilyet giro.
 Deposito Berjangka (Time Deposit), yaitu simpanan masyarakat yang
dititipkan ke bank untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1, 3, 6 atau 12
bulan. Dalam artian bahwa uang tersebut dapat dipergunakan kalau waktu
yang ditetapkan telah tiba atau telah jatuh tempo.
 Tabungan, pada hakekatnya sama dengan Time Deposit, tapi tabungan
mempunyai persyaratan tertentu yang berbeda dengan Time Deposit.
 Sertifikat Deposito adalah simpanan berjangka atas unjuk, yang dengan izin
Bank Indonesia dikeluarkan oleh bank sebagai bukti simpanan yang dapat
diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga, bunganya di
bayar dimuka dalam arti dipotong dari harga nominalnya pada waktu
sertifikat deposito itu dibeli.

10. Bank sebagai lembaga pemberi
dan penyalur kredit
 Dalam hal ini bank dapat memanfatkan uang yang disimpan oleh
nasabah pada bank tersebut dikarenakan tidak semua orang
sekaligus akan datang beramai-ramai ke bank untuk mengambil
uangnya kembali.
 Pemanfaatan uang tersebut dilakukan dengan menyalurkannya
pada pihak yang membutuhkan kredit atau dibelikan surat-surat
berharga yang menghasilkan bunga.
 Pendapatan bank adalah berupa selisih antara bunga simpanan
dengan bunga pinjaman.
 Apabila bank ingin meningkatkan penerimaannya dia harus
memberikan pinjaman sebanyak-banyaknya, tapi ini berarti
likuiditasnya terganggu. Oleh karena itu bank akan selalu
menjaga keseimbangan antara profitabilitas dan likuiditasnya.

11. Bank sebagai perantara dalam
lalu lintas pembayaran
 Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu
dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam
hal ini kedua orang tersebut tidak secara langsung melakukan
pembayaran tetapi cukup memerintahkan kepada bank untuk
menyelesaikannya. Surat perintah ini berbentuk cek ataupun bilyet
giro.
 Di samping itu bank menyelenggarakan jasa-jasanya antara
lain:
1. Sebagai perantara dalam pengiriman uang.
2. Memperjualbelikan valuta asing
3. Bisa menagih uang atas langganan/inkaso.
4. Menawarkan jasa dalam menyimpan barang-barang berharga
5. Sebagai bank garansi.
6. Pembukaan Letter of Credit (L/C)

12. Jenis-jenis Bank di
Indonesia
Berdasarkan Undang-undang Perbankan
No.14/1967 yang lalu Bank di Indonesia
berdasarkan fungsinya yaitu:
•Bank Sentral (Bank Indonesia)
•Bank Umum
•Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)
•Bank Tabungan Negara (BTN)
•Bank Desa

13. Jenis-jenis Bank di
Indonesia
Sedangkan sejak diberlakukannya
Undang-Undang No.7/1992 jenis
Bank di Indonesia hanya terdiri
dari:
•Bank Umum
•Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

14. Jenis-jenis Bank di
Indonesia
Berdasarkan Undang-undang No.10/1998 jenis
bank tetap dua yaitu Bank Umum dan Bank
Perkreditan Rakyat. Dalam Konstelasi Perbankan
Indonesia saat ini, kepemilikan bank dapat
dibedakan menjadi :
•Bank Pemerintah (BUMN)
•Bank Swasta Nasional
•Bank Pembangunan Daerah (Milik pemerintah daerah)
•Bank Asing

15. Bank BUMN
Bank badan usaha milik Negara pada dasarnya
adalah bank yang sebagian besar sahamnya
dimiliki oleh pemerintah. Sekarang ini Bank
BUMN terdiri dari empat bank yaitu:
–Bank Negara Indonesia (BNI)
–Bank Rakyat Indonesia (BRI)
–Bank Tabungan Negara (BTN)
–Bank Mandiri (yaitu gabungan dari Bank Dagang
Negara (BDN), Bank Bumi Daya (BBD), Bank
Ekspor Impor (Bank EXIM), dan Bank Pembangunan
Indonesia (BAPINDO)

16. Bank Pemerintah Daerah
Bank milik pemerintah daerah adalah bank
pembangunan daerah yang pendirinnya didasarkan
kepada Undang-undang No.13/1962. Dengan di
Undang-undangkannya UU No.7/1992
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
No.10/1998 BPD-BPD tersebut harus memilih dan
menetapkan badan hukumnya apakah menjadi
perseroan terbatas, koperasi atau perusahaan
daerah. Jumlah bank pemerintahan daerah saat ini
sebanyak ?? buah dimasing-masing ?? propinsi.

17. Bank Swasta Nasional
Bank Swasta Nasional adalah bank berbadan
hokum Indonesia dan sebagian atau seluruh
modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia
dan atau badan hukum Indonesia.
Dilihat dari lingkup usahanya Bank swasta
nasional dibedakan dalam bank devisa dan bank
non devisa. Bank non devisa adalah bank yang
tidak dapat melakukan kegiatan usaha yang
berkaitan dengan valuta asing.

18. Bank Asing
Bank asing merupakan kantor cabang dari suatu bank di
luar Indonesia yang saat ini diperkenankan beroperasi di
Jakarta dan membuka kantor cabang pembantu di Ibukota
Propinsi selain Jakarta yaitu Semarang, Bandung,
Denpasar, Ujung Pandang, Medan dan Batam. Jumlah
Bank Asing uang beroperasi di Indonesia saat ini ada 10
buah bank yaitu Citibank, American Express, Bank of
Tokyo, Standart Chartered Bank, Hongkong and Sanghai
Bank, Deutsche Bank, ABN-Amro Bank, Bank of
America, Bangkok Bank, Chase Manhattan Bank.

19. Bank Perkreditan Rakyat
BPR adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam
bentuk deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu. Usaha BPR yang
diperbolehkan adalah sebagai berikut:
–Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan
–Memberikan kredit
–Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan
prinsip bagi hasil
–Menempatkan dananya dalam bentuk SBI, deposito dan
atau tabungan pada bank lain.

20. Bank Perkreditan Rakyat
Kegiatan usaha yang tidak diperkenankan
dilakukan BPR antara lain:
–Menerima simpanan dalam bentuk giro
–Melakukan penyertaan modal
–Melakukan usaha perasuransian
–Melakukan usaha diluar kegiatan usaha
sebagaimana disebut diatas.

21. Lembaga Keuangan Bukan
Bank (LKBB)
 Lembaga Keuangan Bukan Bank di Indonesia saat ini
pada dasarnya meliputi semua lembaga keuangan yang
kegiatan pokok memberikan jasa-jasa keuangan dan
menarik dana dari masyarakat secara tidak langsung
atau dengan kata lain lembaga keuangan bukan bank
adalah lembaga keuangan non depositori.
 Pembinaan, pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha
lembaga keuangan bukan bank saat ini dilakukan oleh
Bank Indonesia. Sedangkan dulu adalah Departemen
Keuangan.

22. Lembaga Keuangan Bukan
Bank (LKBB)
Jenis lembaga keuangan bukan bank yang saat ini
beroperasi di Indonesia adalah:
– Lembaga pembiayaan
– Perusahaan asuransi
– Perusahaan dana pensiun
– Perusahaan Efek
– Reksadana
– Perusahaan penjamin
– Perusahaan Modal Ventura
– Pegadaian

23. Lembaga Pembiayaan
Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk
penyediaan dana atau barang modal dengan tidak
menarik dana secara langsung dari masyarakat.
Ketentuan mengenai lembaga pembiayaan ini
baru ada setelah dikeluarkannya Keputusan
Presiden No.61 tahun 1988 tanggal 20 Desember
1988 atau yang dikenal dengan Paket Deregulasi
PAKDES 1988.

24. Lembaga Pembiayaan
Perusahaan-perusahaan yang khusus didirikan
untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam
bidang usaha lembaga pembiayaan:
– Perusahaan Pembiayaan konsumen (Consumers
Finance Corporation)
– Perusahaan Kartu Kredit (Credit Card Company)
– Perusahaan Anjak Piutang (Factoring Company)
– Perusahaan Sewa Guna Usaha (Leasing Company)
– Perusahaan Perdagangan Surat Berharga (Securities
Company)

25. Perusahaan Asuransi
Jenis usaha perasuransian di Indonesia diatur
dalam undang-undag No.2 tahun 1992 dapat
digolongkan:
1. Usaha asuransi terdiri atas asuransi kerugian,
asuransi jiwa, dan reasuransi.
2. Usaha penunjang asuransi terdiri atas pialang
asuransi, penilai kerugian, konsultan, agen
asuransi.

26. Dana Pensiun
Adalah badan hukum yang mengelola dan
menjalankan program yang menjanjikan
manfaat pensiun. Dana Pensiun diatur dengan
Undang-undang No.11 tahun 1992.

27. Reksadana
Menurut Undang-undang No.8 tahun 1998 tentang
pasar modal, yang dimaksud dengan Reksadana
disebut juga Investment Fund atau Mutual Fund
adalah wadah yang dipergunakan untuk
menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk
selanjutnya diinvestasikan dalam portpolio oleh
manager investasi.

28. Perusahaan Modal Ventura
Modal ventura pada dasarnya adalah usaha
pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal
kedalam suatu perusahaan yang menerima
bantuan pinjaman untuk jangka waktu
tertentu. Sejak tahun 1993 kegiatan usaha
modal ventura di;lakukan secara terpisah dari
bidang usaha lembaga pembiayaan.

29. Perusahaan Penjamin
Bidang usaha perusahaan penjaminan adalah
melakukan kegiatan dalam bentuk pemberi jasa
penjamin untuk menanggung pembayaran
kewajiban keuangan terjamin, apabila terjamin
tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya
kepada menerima jaminan yang timbul dari
transaksi kredit sewa guna usaha, anjak piutang,
pembiayaan konsumen, dan pembiayaan dengan
pola bagi hasil serta pembelian barang secara
angsuran.

30. Pegadaian
Merupakan lembaga yang menjebatani kebutuhan
dana masyarakat dengan memberi uang penjamin
berdasarkan hukum gadai. Dasar hukum pegadaian
telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1990
yang sebelumnya berupa perusahaan jawatan
pegadaian, bertujuan membantu masyarakat agar
tidak terjerat dalam praktek lintah darat, ijon, atau
pelepas utang lainnya (Money Lender).

31. Peranan Lembaga Keuangan Ditinjau dari Siklus Uang dalam
Perekonomian
Rumah Tangga Perusahaan
Tabungan Lembaga-lembaga
Keuangan
Investasi
Barang dan Jasa
Faktor Produksi
(Tenaga kerja, tanah dan enterpreneur)
Menyalurkan
Menarik
Lack of Fund
Pengeluaran
Surplus of Fund
Pendapatan (Balas Jasa Faktor Produksi)

32. Peranan Lembaga Keuangan Ditinjau Dari Segi
Tabungan Masyarakat
Tabungan
Masyarakat
Pasar Modal
Bank
Perusahaan-
perusahaan
(6) Pembelian surat-surat berharga
(7) Surat-surat berharga diserahkan
(3) Kredit diberikan
(4) Pembayaran kembali kredit
(2)
Giro,deposito
tabungan dilunasi
(2)
Giro,deposito
tabungan disimpan
(5)
Surat-surat
berharga diterbitkan
(8)
Hasil penjualan
surat-surat
berharga