Regulasi tembakau di Indonesia menimbulkan berbagai perdebatan mengenai kesehatan, pertanian, dan industri. Ada desakan kuat untuk meratifikasi FCTC namun perangkat regulasi belum memadai untuk mengantisipasi risiko FCTC. Persoalan pertanian dan ketenagakerjaan juga terjadi pada komoditas dan industri lain. Diperlukan skema regulasi yang mengakomodasi pengendalian kesehatan dan perlindungan pertanian serta industri tembakau.

1. KEBIJAKAN TEMBAKAU DI
INDONESIA:
KONTESTASI WACANA, POLITIK
IDENTITAS, DAN REPRESENTASI
Tim Peneliti Puska Antropologi FISIP UI

2. Keberagaman di ASEAN dan
Tembakau
 Andrew D. Mitchell and Tania Voon. The
Global Tobacco Epidemic and the Law. (2014:
150)
 Tantangan implementasi FCTC di ASEAN:
 Keragaman budaya, bahasa, dan perbedaan
dalam ketersediaan anggaran publik untuk
inisiatif pengendalian produk tembakau).
 Perbedaan kepentingan bisnis anggota-anggota
ASEAN: produsen dan memonopoli
pertembakauan, lainnya tidak.
 Tembakau mempunyai peranan budaya yang
penting: pertukaran dalam interaksi sosial.

3. Regulasi di ASEAN
Brunei Darussalam :Tobacco Order 2005 and Tobacco Regulations 2007
Laos PDR : Law on Tobacco Control, 2009
Malaysia : Control of Tobacco Products Regulation 2004 and Control of Tobacco Product
(Amendment) Regulations 2008; 2009; 2010 and 2011 under the Food Act
1983, National Tobacco Control Law already drafted
Myanmar : The Control of Smoking and Consumption of Tobacco Product Law (The State
Peace and Development Council Law No.5/2006)
Philippines : Tobacco Regulation Act 2003 (Republic Act 9211)
Singapore : Tobacco (Control of Advertisements and Sale) Act, the Prohibition on
Smoking in Certain Places Act, Smoking (Control of Advertisements and
Sale of Tobacco) (Labelling) (Amendment) Regulations 2006, Circular No.12/2008
New Marking Requirement on Cigarette Sticks
Thailand : Tobacco Products Control Act B.E. 2535 (1992) and Non-Smokers’ Health
Protection Act B.E. 2535 (1992)
Kamboja : National Tobacco Control Law
Vietnam : Decision No.1315/QD-TTg of the Prime Minister adopted the implementation plan
Framework Convention on Tobacco Control for Vietnam and Directive
No.12/CT-TTg of
Prime Minister on strengthening tobacco control activities, Tobacco Control Law
already drafted

4. Indonesia
 Under National Health Law Nr. 36/2009
regarding Health [Chapter VI: Health Efforts;
part 17: Security Addictive Substance article
114, article 115 paragraph (1), article 115
paragraph (2), article 116].
 Satu-satunya negara di ASEAN yang belum
menandatangani FCTC.
 Permasalahannya?

5. Karakteristik FCTC
 Anti-liberal/proteksionis
 Demand reduction, tapi banyak mengatur
perdagangan, mengabaikan aspek pendidikan
 Antisipasi risiko ekonomi: hanya 1 pasal
(article 117) dan general
 Risiko ekonomi diserahkan pada mekanisme
pasar (liberal)

6. Perbedaan Pandangan
Pro-FCTC Kontra-FCTC
Pengusung Negara berkembang Negara maju
Pihak yang
berkepentingan
WHO, negara berkembang Industri farmasi, industri
rokok putih
Posisi industri
farmasi
-Tidak berkepentingan
-Diuntungkan jika perokok
tetap tinggi
-Keraguan: pengandalian
tembakau non-NRT tidak
dibiayai?
-Berkepentingan, persaingan
dagang dengan industri rokok
-NRT vs rokok

7. Pokok Perdebatan di Bidang
Kesehatan
Pro-FCTC Kontra-FCTC
Korelasi
dengan
penyakit
-Rokok menyebabkan berbagai
penyakit berat
-Prevalensi perokok meningkat
seturut dengan prevalensi NCD
-Tidak ada batas aman
kandungan dalam rokok
-Rokok bisa untuk pengobatan
-Racun dalam rokok bisa
dinetralisir dan menyehatkan
Definisi
nikotin
-Nikotin merupakan zat adiktif
seperti ganja dan heroin
-Nikotin tidak memenuhi unsur
adiktif (phsycological
dependency, phisical
dependency, tolerance)
Definisi
perokok
pasif
-Hak perokok pasif wajib
dilindungi untuk menekan
prevalensi NCD
-Konsep perokok pasif memberi
jalan intervensi negara
Tingginya
perokok
di bawah
umur
-Akibat iklan rokok, promosi, &
sponsor
-Akibat informasi yang keliru
-Menghapus iklan dll
-Tidak hanya karena iklan,
promosi, & sponsor tapi juga
pergaulan
-Iklan dll perlu dibatasi
sewajarnya

8. Pokok Persoalan di Bidang
Kesehatan
 Kualitas kesehatan publik
 Prevalensi perokok di bawah umur
 Jumlah mulai merokok di bawah umur
 Perlindungan terhadap anak dan perokok pasif

9. Analisis Regulasi terkait
Tembakau
UU 36/3009 tentang Kesehatan
 Pasal 113 – 116
 Definisi zat adiktif hanya mencakup tembakau
 Tujuan pembangunan kesehatan (pasal 3):
kualitas kesehatan tertinggi
 Hanya mengatur pengamanan zat adiktif (rokok),
mengabaikan produk konsumsi lain
 NCD?
 Disiasati lebih rinci dalam PP 109/2012,
mengabaikan aspek ekonomi

10. Skenario Kebijakan
 Kebijakan “rokok sebagai barang mewah”
 Risiko ekonomi-sosial-budaya
 Kebijakan pertembakauan (pertanian,
perindustrian, dan ketenagakerjaan)

11. Pertanian Tembakau
Titik sentral perdebatan Pro dan Kontra
pertanian tembakau adalah pada pertanyaan:
1. BAGAIMANA KONTRIBUSINYA TERHADAP
PENYERAPAN TENAGA KERJA?
2. BAGAIMAN KONTRIBUSINYA TERHADAP
KEEJAHTERAAN PETANI?

12. PRO PEMBATASAN
DATA (UMUMNYA) NASIONAL:
 Penyerapaan tenaga kerja kecil (rata-rata hanya
674,262 pertahun dari 1996-2010) dan terpusat di
3 propinsi.
 Luas lahan kecil, terhadap tanaman semusim
hanya 0,87% dan terhadap total pertanian hanya
0,38%.
 Produksi terus menurun
 Sangat berisiko (resiko panen/harga, resiko
cuaca, hingga resiko curahan waktu bekerja).
 Kontribusi perekonomian kecil. Pada level petani
keuntungan kecil terutama karena adanya
GRADER

13. PRO PEMBATASAN
IMPLIKASINYA:
 Tidak perlu dipertahankan
 Diganti dengan tanaman lain yang LEBIH
bernilai ekonomi

14. KONTRA PEMBATASAN
DATA NASIONAL DAN LOKAL:
 Jumlah tenaga yang terserap besar, lebih dari
2 juta.
 Kalaupun menggunakan angka 674,262.
Jumlah tersebut bermakna pada level lokal
apalagi di level rumah tangga.
 Luas lahan konsisten. Penampung tenaga
kerja ajeg.
 Menjadi sandaran kebutuhan uang tunai yang
nilainya besar.

15. Pokok Perdebatan di Bidang
Pertanian
Pro-FCTC Kontra-FCTC
Jumlah petani,
luas lahan,
jumlah produksi
Membaca tren (terjadi
penurunan)
Membaca angka absolut
(ada kontribusi besar)
Rata-rata upah Kecil (per tahun
dibandingkan antar
komoditas)
Besar (dalam satu masa
tanam)
Full time
equivalent (FTE)
Stabil = buruk, tidak
berkembang
Stabil = baik, ajeg
menampung pekerja
Penggunaan
data makro
Membaca implikasi pada
tingkat nasional
Membaca implikasi pada
tingkat lokal (kabupaten)
Studi kasus Subjektif, subjektif terkait
tujuan (non-sentra
tembakau), 4M
Subjektif, terkait tujuan
(sentra tembakau)

16. TITIK TEMU PRO DAN
KONTRA
 Kesimpulan kedua belah pihak tidak bisa
dibandingkan secara langsung, meski data
yang dipakai sama.
 Data yang sama dimaknai secara berbeda.
 Kesejahteraan petani tembakau dapat
diperbaiki apabila hubungan antara petani
tembakau dan pedagang (grader) diperbaiki.
 Peran pemerintah diperlukan untuk menjamin
keberlangsungan pekerjaan petani.

17. SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN
PERBURUHAN
Pokok Perdebatan
 Regulasi Terkait Pengendalian Tembakau
 Pertembakauan: Pasar Tembakau, Harga dan Pajak, dan Struktur
Industri di Indonesia.
 Tenaga Kerja Pertembakauan
Pokok Permasalahan
 Kepentingan Pelaku Ekonomi dalam Tata Niaga Tembakau
 Model Penanganan dan Perkiraan Konsekunsi Dampak Cukai
 Kategori Tenaga Kerja di Sektor Industri Tembakau
Isu yang Mengemuka
 Proteksi terhadap industri lokal dan komoditas produk tembakau
kretek;
 Representasi kepentingan petani dan tenaga kerja industry produk
tembakau.

18. Regulasi Terkait Pengendalian
Tembakau
 Ratifikasi Saja, Implementasi Nanti (Pandangan Mendukung
Pengendalian Tembakau)
“Menunjukan negara-negara yang meratifikasi itu tidak [mengalami]
[ke-]rugi[-an].”
 Kuratif, Bukan Preventif (Pandangan Menolak Pengendalian
Tembakau)
“tidak dibiarkan di pasar bebas [tembakau] orang kecil berkompetisi,”
malah “anehnya untuk investasi asing.”
“perekonomian kerakyatan” “massif” dikerjakan berbagai kelompok
masyarakat dan dengan “500 meter persegi… sudah bisa ikut bisnis
kretek.”

19. Pertembakauan: Pasar Tembakau, Harga
dan Pajak, dan Struktur Industri di
Indonesia
 Pertarungan Pasar: Industri Rokok Besar dengan Rokok Kecil
(Pandangan Mendukung Pengendalian Tembakau)
“pertarungan pasar… tidak ada kaitannya dengan pertarungan soal
kadar dan FCTC WHO, tapi yang terjadi di Indonesia adalah
pertarungan industri rokok besar dengan industri kecil”
 Pasar Kita, Siapa yang Leading? (Pandangan Menolak
Pengendalian Tembakau)
“Orang gak sadar bahwa ada infiltrasi perdagangan. Terbukti, 10 tahun
kemudian, kita lihat di market sell-nya ini hari 66,20% itu SKM (Sigaret
Kretek Mesin), mild [istilah bagi rokok putih].”
“Kekurangan dari produsen tembakau untuk memenuhi “demand dari
pabrik… Bayangkan, dari zaman Belanda masih menanam [jenis
tembakau dan dengan cara] yang sama,”

20. Tenaga Kerja Pertembakauan
 Jumlah Pekeja di Tata Niaga Pertembakauan Tidak
Signifikan (Pandangan Mendukung Pengendalian
Tembakau)
“Cara menghitung mereka [kelompok yang menolak
pengendalian tembakau] … menghitung tenaga kerja, kemudian
menambahnya dengan keluarga mereka atau orang lain yang
tidak berhubungan [secara langsung bekerja di sektor industri
tembakau].”
 Tata Niaga Pertembakauan Menyerap Tenaga Kerja
Secara Signifikan (Pandangan Menolak Pengendalian
Tembakau)
Pertembakauan mampu memberikan pekerjaan bagi banyak
orang serta mencerminkan “ekonomi kerakyataan.”

21. Pokok Permasalahan
Kepentingan Pelaku Ekonomi dalam Tata Niaga Tembakau
Pengindetifikasian dan pemaknaan atas kepentingan dalam “pasar”
serta bayangan atas solusi yang mengajukan: intervensi negara, namun
belum terjelaskan lebih lanjut.
Model Penanganan dan Perkiraan Konsekunsi Dampak Cukai
Skema pengalokasian hasil cukai dipandang belum
merepresentasikan upaya untuk melindung para pelaku
ekonomi tembakau dan keadilan, sehingga model yang
menangani atas isu “kematian industrI akibat cukai” serta dampak
konsekuensi di masa depan dapat menjadi pertimbangan dalam isu
cukai.
Kategori Tenaga Kerja di Sektor Industri Tembakau
petani, buruh tani, buruh pabrik, pegawai alih kerja di sector industry
tembakau tenaga, beragam kategori tersebut, tetaplah hadir sebagai
kategori “tenaga kerja,” yang sama saja dengan kategori tenaga
kerja di sektor industry lainnya.

22. Isu yang Mengemuka
 Proteksi terhadap industri lokal dan komoditas
produk tembakau kretek tercermin dari
pendefinisian kepentingan yang diuntungkan
dalam FCTC, yaitu asing atau nasional, rokok
putih vs. rokok kretek. Hakikatnya, perdebatan
mengarah pada imajinasi peregulasian
karakteristik pasar produk tembakau (di masa
mendatang).
• Representasi kepentingan petani dan tenaga kerja
industry produk tembakau. Penerjemahaan tenaga kerja
sebagai faktor produksi dalam konteks perdebatan
pengendalian produk tembakau sekiranya akan
menambah tingkat kompleksitas.

23. Simpulan
 Upaya pengendalian tembakau pasca FCTC
 Ada desakan kuat ratifikasi FCTC
 Perangkat regulasi bidang pertembakauan
(pertanian dan industri) belum memadai antisipasi
risiko FCTC
 Regulasi pertembakauan saja: masalah tertib
hukum
 Persoalan pertanian dan ketenagakerjaan juga
terjadi pada komoditas dan industri lainnya
 Mengakomodasi aspek pengendalian dan
pertembakauan?

24. Skema Regulasi yang Dibutuhkan
1. Pengendalian tembakau (kesehatan):
 Kebijakan “rokok sebagai barang mewah”
- Skenario 1: menaikkan harga tembakau
- Skenario 2: cukai
 Kebijakan iklan dan KTR
 Implikasi: pilihan rasional industri, import,
investasi, produktivitas tembakau lokal

25. 2. Pertembakauan (pertanian dan perindustrian):
 Alokasi cukai untuk petani (subsidi, bantuan
modal/saprodi, dll)
 Perlindungan petani dalam tata niaga
 Pengembangan riset tembakau
 Perlindungan industri menengah-kecil
 Subsidi untuk tenaga kerja?