Dokumen tersebut membahas tentang pentingnya kawasan tanpa rokok (KTR) dalam upaya perlindungan masyarakat terhadap bahaya paparan asap rokok. Dokumen menjelaskan definisi KTR, landasan hukum dan regulasi yang mendukung kebijakan KTR, serta manfaat dan tujuan dari penetapan KTR bagi kesehatan masyarakat. Dokumen juga membahas contoh penerapan KTR di Kota Surabaya yang dinilai berjalan

1. Sepenting Apakah Kawasan Tanpa
Rokok (KTR)?
Ilham Akhsanu Ridlo
https://orcid.org/0000-0001-5751-3665
TCSC Jawa Timur |
Airlangga Centre of Health Policy |
Departemen Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga
Disampaikan pada Workshop Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Kota Kediri
Versi-00
Diedit terakhir tanggal 7/8/19
Diunggah secara daring 7/8/19

2. Kawasan Tanpa Rokok (KTR) adalah
ruangan atau area yang dinyatakan
dilarang untuk kegiatan merokok atau
kegiatan memproduksi, menjual,
mengiklankan, dan atau
mempromosikan produk tembakau.
Apa Sih Kawasan Tanpa Rokok (KTR) itu?

3. Mengapa Ada Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?
• Kebiasaan merokok sudah meluas
• Perokok anak dan remaja meningkat sebagai akibat gencarnya
promosi rokok di berbagai media massa
• Risiko untuk perokok itu sendiri maupun orang lain di
sekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif).
• Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan sebagai upaya perlindungan
untuk masyarakat terhadap risiko ancaman gangguan
kesehatan karena lingkungan tercemar asap rokok.

4. Setiap orang berhak mendapatkan
perlindungan hukum dari paparan asap
rokok orang lain.
Hanya Undang-undang atau PERDA KTR
yang dapat memberikan perlindungan
hukum bagi bukan perokok terhadap
paparan asap rokok orang lain.
Kebijakan KTR tidak berbicara tentang
masalah apakah orang boleh merokok,
tetapi mengenai tempat dimana orang
dapat merokok.
(Foto: Tresna/beritajakarta.id)

5. • Menurunkan angka kesakitan dan/ atau angka kematian
akibat asap rokok dengan cara mengubah perilaku
masyarakat untuk hidup sehat.
• Meningkatkan produktivitas kerja yang optimal.
• Mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, bebas
dari asap rokok.
• Menurunkan angka perokok dan mencegah perokok
pemula.
• Mewujudkan generasi muda yang sehat.
Apa Tujuan Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?

6. • Masyarakat dapat menghirup udara bersih
tanpa asap rokok
• Membuat lingkungan nyaman
• Mengurangi dampak merokok bagi tubuh
terhadap kesehatan
Apa Manfaat Penetapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?

7. Penetapan Kawasan Tanpa Rokok sebenarnya
selama ini telah banyak diupayakan oleh berbagai
pihak baik lembaga/institusi pemerintah maupun
swasta dan masyarakat.
Namun pada kenyataannya upaya yang telah
dilakukan tersebut jauh tertinggal dibandingkan
dengan penjualan, periklanan/promosi dan atau
penggunaan rokok.

8. Bagaimana Peraturan KTR
(Kawasan Tanpa Rokok)
di Indonesia?

9. WHO (WORLD HEALTH ORGANIZATION)
Merekomendasikan Perlindungan Kesehatan Terhadap Efek Paparan Asap
Rokok Orang Lain Yang Membahayakan Dengan:
1. Lingkungan Bebas Asap Rokok 100%
2. Membuat Peraturan Daerah Yang Menerapkan
100% Ktr (Kawasan Tanpa Rokok)
3. Laksanakan Peraturan Dan Lakukan Penegakan
Hukum
4. Lakukan Pendekatan Edukatif Dan Libatkan
Masyarakat Sejak Awal

10. Beberapa peraturan telah diterbitkan sebagai landasan hukum dalam pengembangan Kawasan Tanpa
Rokok, sebagai berikut :
• Instruksi Menteri Kesehatan Nomor 84/Menkes/Inst/II/2002 tentangKawasan Tanpa Rokok di Tempat Kerja dan
Sarana Kesehatan
• Instruksi Menteri Pedidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4/U/1997tentang Lingkungan Sekolah Bebas Rokok
• Instruksi Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 161/Menkes/Inst/III/1990 tentang Lingkungan Kerja
Bebas Asap Rokok.
• Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 44 Tahun 2009 tentang RumahSakit.
• Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan pasal 113 sampai dengan116
• Undang-Undang Republik IndonesiaTahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup.
• Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
• Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 39 Tahun 1999 tentang HakAsasi Manusia.
• Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
• Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
• Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia No. 19 Tahun 2003 tentangPengamanan Rokok bagi Kesehatan.
• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencema Udara.
Apa yang Menjadi Landasan Hukum Kawasan Tanpa Rokok
(KTR)?

11. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Pasal yang menjelaskan tentang Pengamanan Zat Adiktif
Pasal 114
Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan
rokok ke wilayah Indonesia wajib mencantumkan
peringatan kesehatan.

12. Pasal 115
(1) Kawasan tanpa rokok antara lain:
a. fasilitas pelayanan kesehatan;
b. tempat proses belajar mengajar;
c. tempat anak bermain;
d. tempat ibadah;
e. angkutan umum;
f. tempat kerja; dan
g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
(2) Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok
di wilayahnya

13. • Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau
tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif
maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah,
pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
• Tempat proses belajar mengajar adalah sarana yang
digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan
dan/atau pelatihan.
• Tempat anak bermain adalah area, baik tertutup maupun
terbuka, yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

14. • Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-
ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para
pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk
tempat ibadah keluarga.
• Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat
berupa kendaraan darat, air dan udara biasanya dengan kompensasi.
• Tempat kerja adalah ruang atau lapangan tertutup atau terbuka,
bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki
tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber
atau sumber-sumber bahaya.

15. • Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat
diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang
dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan
masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan
masyarakat.
• Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka yang
dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

16. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2003
memberikan kewenangan untuk membuat
peraturan KTR pada pemerintah daerah.
Berdasarkan PP tersebut orang dilarang
merokok di tempat umum, tempat kerja,
tempat belajar mengajar, fasilitas pelayanan
kesehatan, tempat-tempat ibadah, angkutan
umum dan arena bermain anak-anak.

17. Apakah Ciri-Ciri Berjalannya Kawasan
Tanpa Rokok (KTR)?
• Tidak ada yang merokok di Kawasan
Tanpa Rokok (KTR)
• Ada pengawasan dan sanksi
• Ada pemantauan dan evaluasi

18. Prinsip-prinsip Kebijakan KTR
1. Asap Rokok Orang Lain Mematikan
2. Tidak Ada Batas Aman Untuk Paparan Asap Rokok Orang Lain
3. Hanya Penerapan Ktr 100% Yang Dapat Melindungi Orang Dari
Paparan Asap Rokok Orang Lain
4. Sistem Ventilasi Dan Ruang Khusus Merokok Tidak Dapat
Melindungi Orang Dari Paparan Asap Rokok Orang Lain
5. Semua Orang Berhak Dilindungi Dari Paparan Asap Rokok Orang
Lain
6. Kebijakan Ktr Harus Diterapkan Tanpa Pengecualian
7. Kebijakan Ktr Harus Diterapkan Dan Dimonitor Dengan Efektif

19. Apakah “Smoking Area” diperlukan Di Dalam Kawasan Tanpa Rokok (KTR)?
Keberadaan smoking area sampai saat ini memang menjadi polemik solusi
bagi persoalan Kawasan Tanpa Rokok yang ada. Disamping itu fungsi smoking
area saat ini dinilai masih tidak optimal dikarenakan tidak memiliki exhaust
fan dan penghijauan dilingkungan sekitar yang dapat menyerap polusi.
“Kalau namanya Kawasan Tanpa Rokok, seharusnya sama sekali tidak ada
yang diperbolehkan merokok mulai seseorang datang di kawasan itu sampai
sudah selesai urusannya dan meninggalkan kawasan itu. Sebenarnya Kawasan
Tanpa Rokok itu No Way Smoking Area.”

20. Pengalaman Dari Kota Surabaya

23. APA YANG BERBEDA DENGAN PERDA SEBELUMNYA?
1. Mempertajam untuk sanksi denda. Revisi akan mencakup pengenaan denda administrasi
kepada orang yang merokok di tempat terlarang serta pengelola tempat tersebut.
2. Terdapat revisi peraturan daerah itu ada 15 hingga 16 pasal yang memuat aturan tentang
larangan merokok, termasuk ketentuan mengenai tempat larangan merokok serta pengawas
atau penegak aturan tentang larangan merokok itu.Pada peraturan yang lama kawasan tanpa
rokok meliputi sarana kesehatan, tempat belajar-mengajar, arena kegiatan anak, tempat
ibadah dan angkutan umum. Draf revisi rancangan peraturan daerah menambahkan tempat
baru seperti tempat kerja.
3. Mempertegas untuk tempat kerja ini hanya sebatas pada ruang lingkup Pemkot Surabaya
SIFAT PERDA INI MERUPAKAN PENYESUAIAN DARI PERATURAN DIATASNYA

25. PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2
TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
KTR KOTA SURABAYA MERUPAKAN UPAYA
PENDEKATAN PROSPEKTIF UNTUK MELINDUNGI
WARGA KOTA SURABAYAAKAN BAHAYA PAPARAN
ASAP ROKOK

26. 26
Mari Kita DUKUNG PERDA
KTR Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia.
Terimakasih.