2. Definisi TPS LB3
Tempat penyimpanan sementara (TPS LB3) adalah
suatu tempat yang dipergunakan untuk menyimpan
limbah bahan berbahaya dan beracun, untuk mencegah
terlepasnya limbah B3 ke lingkungan sehingga potensi
bahayanya terhadap lingkungan dapat dihindarkan.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Jl.Jimerto No. 25-27 Surabaya 60272 (031) 5312144
http://lh.surabaya.go.id
3. Landasan Hukum
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 101Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana
Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan
Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 tahun 2013 tentang simbol dan
label limbah bahan berbahaya dan beracun;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 56 tahun 2015 tentang Tata Cara dan
Persyaratan Teknis Pengelolaan Llimbah B3 Fasilitas Kesehatan;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 12 tahun 2020 tentang Penyimpanan
limbah B3;
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Perizinan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
Standar Operasional Prosedur Nomor 050/01/SOP/2019 tentang SOP Pengajuan SK
Perijinan Tempat Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
4. Siapa yang
diwajibkan
Memiliki Izin
TPS Limbah B3? Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun
Pasal 12 ayat (1) dan (3) berbunyi:
“Setiap Orang yang menghasilkan Limbah
B3 wajib melakukan penyimpanan limbah
B3 dan wajib memiliki izin Pengelolaan
Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan
Limbah B3.”
Kewajiban Mengurus Izin
Undang – undang No. 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Pasal 59 ayat 1 berbunyi
:
“Setiap orang yang menghasilkan limbah
B3
wajib melakukan pengelolaan limbah B3
yang
dihasilkannya.”
4
5. Kapan harus
mengajukan
Izin TPS
Limbah B3 dan
IPAL?
Ketika pelaku kegiatan usaha sudah siap
melaksanakan operasional usaha.
Ketika pelaku kegiatan usaha
menghasilkan limbah B3.
Ketika pelaku kegiatan usaha
sudah memiliki Izin Lingkungan
sebagai persyarat Izin Suatu
Usaha.
(Pasal 113 ayat 2 butir (a)
PP No. 101 Tahun 2014)
Kewajiban Mengurus Izin
6
10. Tata Cara Pengurusan Izin
Permohonan dimasukkan secara online ke akses petugas UPTSA Kota Surabaya,
untuk kemudian diteruskan ke petugas backoffice DLH Surabaya
Pemohon Mendaftar melalui https://ssw.surabaya.go.id
Petugas DLH Surabaya melakukan pengecekan dan kesesuaian berkas
administrasi dan teknis bangunan untuk kemudian dilaksanakan survei
lapangan.
Petugas Melaksanakan Verifikasi Admin dan Teknis
Petugas menyatakan Berkas Administrasi serta Teknis Lengkap dan Benar
untuk diterbitkan Izin dan untuk kemudian SK dikirimkan dan diregistrasi
melalui UPTSA Kota Surabaya
SK Izin
7
11. Yang harus dilakukan penghasil limbah
B3 sebelum mengajukan ijin adalah :
1. Mengidentifikasi limbah b3 yang dihasilkan
2. Mempersiapkan bangunan TPS limbah B3
3. Menunjuk pihak ketiga yang akan mengelola limbah
b3 yang dihasilkan
4. Mempersiapkan seluruh persyaratan yang ditentukan
dalam pengajuan ijin TPS limbah b3
12. Yang harus diperhatikan penghasil limbah b3 ketika
akan bekerjasama dengan pihak ketiga adalah:
1. Cek status perijinan pihak ketiga apakah sebagai
pengangkut, pengumpul,pengolah atau yang lainnya
2. Spesifikasi limbah b3 yang dapat di kelola oleh pihak
ketiga
3. Manifest elektronik yang dimiliki pihak ketiga
13. 13
ALUR KERJASAMA
DENGAN PIHAK KETIGA
Pengirim
LB3
Pengangkut
LB3
Penerima
LB3
Penerima LB3:
1. Pengumpul Limbah B3
2. Pemanfaat Limbah B3
3. Pengolah Limbah B3
4. Penimbun Limbah B3
PP 101 tahun 2014
Pasal 29
15. Alur Izin TPS Limbah
B3 Sesuai SOP
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Jl.Jimerto No. 25-27 Surabaya 60272 (031) 5312144
http://lh.surabaya.go.id
16. A.Konsultasi Permohonan
Penentuan Jenis Limbah menyesuaikan
Lampiran PP 101 Th. 2014 dan kegiatan yang
dilakukan pada lokasi kegiatan usaha
Semua Jenis Limbah B3 yang dihasilkan WAJIB
dikelola
Permohonan Arahan Identifikasi Limbah B3
Permohonan
Ijin
Verifikasi
Lapangan
Verifikasi
Administra
si
Penerbitan
SK
17. SURAT PEMBINAAN
Limbah Utama WAJIB
dikelola dengan tenggat
waktu maksimal 2 Bulan
Limbah kegiatan
penunjang WAJIB dikelola
dengan tenggat waktu
maksimal 6 Bulan
Melakukan perubahan
izin TPS Limbah B3
18. Permohonan
Ijin
Verifikasi
Administra
si
Verifikasi
Lapangan
Penerbitan
SK
B. Pemenuhan Kelengkapan Berkas
1. Surat Permohonan Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 dan mengisi formulir
permohonan (termasuk data tentang jenis, jumlah dan karakteristik limbah B3 yang
akan dikelola dan lingkup pengumpulan limbah B3);
2. Surat Pernyataan kebenaran dokumen bermaterai;
3. Surat kuasa dari pemohon,apabila pengajuan permohonan diwakilkan kepada orang
lain;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pemohon dan penerima kuasa;
5. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak;
6. Foto copy Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya yang telah mendapat
pengesahan dari pejabat yang berwenang
7. Foto copy surat bukti kepemilikan tanah/penguasaan tanah dan/atau bangunan yang
sah sebagai lokasi kegiatan usaha;
8. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan beserta lampiran gambar IMB
9. Foto copy Izin Lingkungan;
10. Foto copy persetujuan Amdal/UKL-UPL;
11. Foto copy SIUP dan/atau Izin operasional;
19. Permohonan
Ijin
Verifikasi
Administra
si
Verifikasi
Lapangan
Penerbitan
SK
B. Pemenuhan Kelengkapan Berkas
12. Peta lokasi tempat kegiatan (lay out) serta keterangan tentang lokasi TPS limbah B3
yang memuat titik koordinat TPS limbah B3
13. SOP Pengelolaan Limbah B3 yang memuat :
- Uraian tentang proses pengumpulan dan perpindahan limbah B3 (asal limbah B3
dan titik akhir perjalanan limbah B3);
- Uraian tentang cara penanganan limbah B3 (kemasan, penyusunan/penataan)
- Uraian tentang tindak lanjut penyimpanan /pengumpulan limbah B3;
14. Spesifikasi dan desain konstruksi tempat penyimpanan (Rancang Bangun TPS limbah
B3);
15. Melampirkan Surat kesepakatan kerjasama pihak ketiga
16. Daftar serta spesifikasi perlengkapan sistem tanggap darurat dan alat pencegahan
pencemaran limbah yang dimiliki (tertuang dalam SOP Tanggap Darurat Limbah B3);
17. Manifest dan neraca limbah B3 selama 3 (tiga) bulan terakhir (untuk perpanjangan dan
perubahan izin TPS Limbah B3);
18. Dokumentasi Bangunan TPS Limbah B3 dan penataan limbah B3 di dalam TPS Limbah
B3
21. Izin TPS Limbah B3 via
ssw.surabaya.go.id
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Jl.Jimerto No. 25-27 Surabaya 60272 (031) 5312144
http://lh.surabaya.go.id
22. Izin TPS Limbah B3 via
ssw.surabaya.go.id
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Jl.Jimerto No. 25-27 Surabaya 60272 (031) 5312144
http://lh.surabaya.go.id
23. Izin TPS Limbah B3 via
ssw.surabaya.go.id
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Jl.Jimerto No. 25-27 Surabaya 60272 (031) 5312144
http://lh.surabaya.go.id
24. Izin TPS Limbah B3 via
ssw.surabaya.go.id
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
Jl.Jimerto No. 25-27 Surabaya 60272 (031) 5312144
http://lh.surabaya.go.id
25. Permohonan
Ijin
Verifikasi
Administrasi
Verifikasi
Lapangan
Penerbitan
SK
Verifikasi
Administrasi
a. Memeriksa ulang kelengkapan berkas administrasi
permohonan izin penyimpanan/pengumpulan limbah bahan
berbahaya dan beracun (Limbah B3), terkait persyaratan
administrasi dan teknis
b. Memeriksa kebenaran berkas permohonan izin
penyimpanan/pengumpulan limbah bahan berbahaya dan
beracun (Limbah B3), terkait persyaratan administrasi dan teknis
secara online. Apabila terdapat ketidaksesuaian maka berkas
permohonan tetap diproses selanjutnya (verifikasi teknis
lapangan), kekurangan berkas diminta saat vertek
33. Proses Verifikasi Teknis TPS Limbah B3
Survei Teknis Secara Daring
Dilakukan pada kondisi non Ideal (selama
pandemi COVID19),
melalui aplikasi Video Call dengan tahapan:
Pengecekan Keseusaian Lokasi dengan IMB
Pengecekan Jenis Limbah yang dihasilkan
Pengecekan Tata Letak Pewadahan antar Limbah
Pengecekan kelayakan Pewadahan
Pengecekan Proses Pengelolaan Limbah
Survei Teknis Lapangan
Dilakukan pada kondisi Ideal, dengan tahapan:
Pengecekan Keseusaian Lokasi dengan IMB
Pengecekan Jenis Limbah yang dihasilkan
Pengecekan Tata Letak Pewadahan antar
Limbah
Pengecekan kelayakan Pewadahan
Pengecekan Proses Pengelolaan Limbah
Verifikasi
Dilaksanakan Secara
dua Proses:
35. Kendala dan Upaya Penyelesaian Masalah
Izin TPS Limbah B3
1.
Para Pelaku Usaha kurang mengetahui
informasi adanya Izin TPS Limbah B3
2.
Para pelaku usaha kurang memahami
didalam mengidentifikasi limbah B3
yang dihasilkan
3.
Para Pelaku Usaha mengaku tingginya
biaya untuk mendapatkan MoU
pengelolaan limbah B3 dan mendirikan
bangunan TPS Limbah B3
5.
Kurangnya kesadaran dari para pelaku
usaha untuk mengelola Limbah B3
secara baik dan benar
4.
Para Pelaku Usaha kesulitan mencari
lokasi guna bangunan TPS limbah B3
yang terlingkup di dalam IMB,
bangunan TPS terkena GS.
DLH Kota Surabaya melak
sosialisai Bimbingan Tekn
secara Rutin (BINTEK Ra
an)
Penyelesaian Masala
DLH Kota Surabaya
melaksanakan sosialisasi
door to door ke tempat
pelaku usaha, dan melalu
social media
DLH Kota Surabaya
memberikan surat pembin
untuk limbah B3 yang bel
teridentifikasi
Melaksanakan konseling
perizinan di Kedai Konsul
(DLH Kota Surabaya Lt. 4
Mengirimkan Surat kepad
para pelaku usaha yang
belum melakukan
perpanjangan izin dan
belum memiliki Izin
2
4
