Hukum lingkungan

1. KONSEP KEBIJAKAN LINGKUNGAN HIDUP
UU No. 32 TAHUN 2009 - PPLH
(APA & BAGAIMANA – 3)
Oleh :
Ir. Juliansyah Harahap, S.T., M.Sc
KULIAH VIII
KEBIJAKAN DAN HUKUM LINGKUNGAN

2. Instrumen Pencegahan Pencemaran-Kerusakan Lingkungan
• KLHS;
• tata ruang;
• baku mutu lingkungan hidup;
• kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
• amdal;
• UKL-UPL;
• perizinan;
• instrumen ekonomi lingkungan hidup;
• peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup;
• anggaran berbasis lingkungan hidup;
• analisis risiko lingkungan hidup;
• audit lingkungan hidup; dan
• instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

3. SISTEM PERIZINAN DALAM UUPPLH
1. Keputusan kelayakan lingkungan atau rekomendasi UKL-UPL merupakan prasyarat untuk
memperoleh IZIN LINGKUNGAN;
2. Dalam setiap izin lingkungan wajib dicantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan
kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
3. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan
setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
4. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
5. Dalam hal izin lingkungan dicabut, izin usaha dan/atau kegiatan dibatalkan.
6. Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan.

4. SETIAP RENCANA PEMBANGUNAN/
USAHA/KEGIATAN
ADA DAMPAK
PENTING?
MENYUSUN
AMDAL
MEMBUAT UKL-UPL
Tidak Ya
KEP. KELAYAKAN LH
Oleh MENLH / GUBERNUR
BUPATI atau WALIKOTA
IZIN USAHA/KEGIATAN
REKOMENDASI
IZIN LINGKUNGAN
IZIN LINGKUNGAN

5. PENOLAKAN IZIN LINGKUNGAN
• Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya
wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak
dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
• Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat diancam dengan sanksi pidana
penjara dan denda.
• UUPPLH belum cukup menjamin upaya preventif terhadap praktek keputusan
izin lingkungan yg sebatas pemenuhan proforma, seperti amdal yg
mengandung cacat prosedur dan cacat materi dalam penyusunannya

6. DIBATALKANNYA IZIN LINGKUNGAN
• Pasal 37 ayat (2): Apabila persyaratan yg diajukan mengandung cacat hukum, kekeliruan,
penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau
informasi;
• Apabila penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan
komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL; atau
• Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh
penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
• Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2), izin lingkungan dapat
dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara.

7. HAK VETO: RUUPPLH VS UUPPLH?
RUUPPLH
• Menteri berwenang membatalkan keputusan
kelayakan LH yg di-tetapkan oleh
Gubernur/Bupati/ Walikota apbl: a. mutu dokomen
amdal tdk memadai & b. proses penyusunan &
penilaian amdal tdk sesuai dg peraturan di bidang
amdal (Pasal 14 ayat 6).
• Dlm hal izin mengandung cacat hukum, kekeliruan,
penyalahgu-naan, ketidakbenaran, pemalsuan data
atau informasi, Menteri atau atasan pejabat yg
berwenang di bidang perizinan dapat membatal-
kan izin (Pasal 17 dan 18).
UUPPLH
• Izin lingkungan dapat dibatalkan apabila
persyaratannya me-ngandung cacat hukum,
kekeliru-an, penyalahgunaan, ketidak-benaran,
pemalsuan data atau informasi; Atau
penerbitannya tanpa memenuhi syarat keputusan
kelayakan LH.
• Inisiatif pembatalan tergantung pd masing-masing
pejabat perizinan yg berwenang (Pasal 37ayat 2)
atau karena atas permintaan dari masyarakat?
• Izin (dg alasan yg sama) juga dpt dibatalkan oleh
PTUN

8. TOLOK UKUR PENGUJIAN HAKIM PTUN
• Secara teori dan juga sesuai UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 1999, maka hakim
menggunakan 3 tolok ukur untuk menguji keabsahan dan atau ketidakcacatan yuridis suatu
penetapan pejabat administrasi negara (beschikking), yaitu: (1) wewenang; (2) prosedur; dan
(3) substansi peraturan perundang-undangan termasuk prinsip-prinsip umum pe-
merintahan yg baik.
• Kita harus belajar dari kasus amdal Pantura Jakarta. Hakim PTUN Jakarta yg mengadili kasus
aquo menegaskan bahwa majelis hakim tidak akan menilai terhadap dokumen amdal karena
dianggap sudah memasuki wilayah teknis ilmiah yg bukan kompetensinya hakim PTUN.
• Akankah kita mengulang kesalahan yang sama?

9. INTEGRASI DANA PENJAMINAN PEMULIHAN
KE DALAM IZIN LINGKUNGAN (?)
• Pemegang izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) wajib
menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup.
• Dana penjaminan disimpan di bank pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
• Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat menetapkan
pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan menggunakan
dana penjaminan.
• Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penjaminan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
• UU tidak mengatur batasan dana penjaminan pemulihan fungsi LH dan tidak terdapat
penjelasan lebih lanjut.

10. KRIMINALISASI IZIN LINGKUNGAN
• Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.
• Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal
atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.
• Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa
dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

11. INSTRUMEN EKONOMI LINGKUNGAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEGIATAN EKONOMI:
1. Neraca sumber daya alam
2. PDB dan PDRB hijau
3. Imbal jasa lingkungan antar daerah
4. Internalisasi biaya lingkungan
 PENDANAAN LINGKUNGAN:
1. Dana penjaminan pemulihan lingkungan
2. Dana penanggulangan pencemaran/kerusakan lingkungan
3. Dana bantuan konservasi
 INSENTIF DAN DISINSENTIF:
1. Pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan
2. Pengembangan asuransi lingkungan
3. Pengembangan sistem label ramah lingkungan
4. Sistem penghargaan kinerja di bidang PPLH.

12. KETENTUAN PERALIHAN
• Pasal 121: Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua)
tahun, setiap usaha dan/atau kegiatan yg telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi
belum memiliki dokumen amdal wajib menyelesaikan audit lingkungan.
• Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun, setiap
usaha dan/atau kegiatan yg telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan tetapi belum
memiliki UKL-UPL wajib membuat dokumen pengelolaan lingkungan.
• Pasal 123: Segala izin di bidang pengelolaan LH yg telah dikeluarkan oleh Menteri, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dg kewenangannya wajib diintegrasikan ke dalam izin
lingkungan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

13. “Until the latest tree had been cut;
Until the latest fish had been caught;
Until the river and the sea had been poisoned;
And we found that the money could not be eaten“
(The Indian prophets)
Terima Kasih